Hukum Administrasi Negara

1. Hukum Administrasi Negara Riana Susmayanti, SH. MH

2. BAHAN DISKUSI I • Pengertian HAN • HAN dalam UUDNRI Tahun 1945 • Perbedaan, persamaan & hubungan HTN dan HAN • Sumber HAN (formil & materiil) • Perbuatan Pemerintah • Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

3. Pembagian Kelompok

4. PEMBIDANGAN HUKUM MENURUT ISI • PRIVAT / SIPIL • MENGATUR HUBUNGAN DAN KEPENTINGAN ANTAR INDIVIDU ATAU PERORANGAN) CONTOH: HUKUM PERDATA, HUKUM DAGANG • PUBLIC • MENGATUR HUBUNGAN ANTARA NEGARA (DAN ALAT PERLENGKAPANNYA) DENGAN MASYARAKAT/PERORANGAN) CONTOH: HTN, HUKUM PIDANA, HAN

5. HUKUM PUBLIK (HUKUM NEGARA) • Hukum Tata Negara (HTN), mengaturbentukdansusunanpemerintahansuatunegarasertahubungankekuasaanantaraalatperlengkapan, sertahubunganantarapemerintahpusatdengandaerah • HukumAdministrasi Negara (HAN), mengaturcaramenjalankantugasdarikekuasaandarialatperlengkapannegara • HukumPidana, mengaturperbuatan yang dilarangdanhukumanpidanabagi yang melanggar, sertabagaimanamengajukanperkarakepengadilan

6. SUMBER HUKUM ADMINISTRASI NEGARA • Sumber Hukum Dalam Arti Materiil dipengaruhi beberapa faktor: a. Faktor Sosiologis b. Faktor Filosofis c. Faktor Historis • Sumber Hukum Dalam Arti Formil a. Peraturan Per-UU-an b. Yurisprodensi c. Konvensi d. Hukum Kebiasaan/Hukum Adat e. Hukum Internasional f. Doktrin g. Keputusan TUN

7. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Menurut Parajudi Atmosudirdjo : • HAN Heteronom : bersumber pada UUD, UU, dll • HAN Otonom : bersumber pada hukum yang dibuat pemerintah dan administrasi negara

8. RUANG LINGKUP HAN MENURUT UUD 1945 • Pembukaan UUD 1945 alinea IV  Indonesia menganut prinsip Negara Hukum yg dinamis atau “Welfare State” (Negara kesejahteraan), dgn kewajiban menjamin kesejahteraan sosial masyarakat;  Prinsip keadilan sosial bg seluruh rakyat Indonesia. • Ps. 33 & 34 UUD 1945  Pemerintah menjamin setinggi-tingginya kemakmuran rakyat serta memelihara fakir miskin & anak terlantar juga BARA-K yg terkandung didalamnya serta yg mjd hajat hidup orang banyak dikuasai o/ negara dlm menjalankan tugas membangun kesejahteraan sosial. • Ruang lingkup HAN berdasar UUD 1945 :  pemerintah melakukan pengaturan dlm kegiatan2 masyarakat mell. Pemberian ijin, lisensi, dispensasi, dll, termasuk pencabutan HAT u/ kepentingan umum, serta melakukan “Freies Ermessen” (tindakan spontanitas dlm rangka melaksanakan kebijakan)  lembaga Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sbg lembaga yg mengadili apabila tjd perbenturan kepentingan antara pemerintah dgn masyarakat.

9. Cara Memperoleh Wewenang Pemerintahan melalui 3 cara yaitu : • Atribusi : Pemberi Wewenang Pemerintah Oleh pembuat Undang-undang kepada Organ Pemerintahan. • Delegasi : Pelimpahan wewenang Pemerintahan dari satu Organ Pemerintahan kepada Organ Pemerintahan Kepada Organ pemerintahan lainnya. • Mandat : Terjadi ketika Organ Pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh Organ lain atas namanya.

10. Delegasi Mandat • Opdracht Tot Nivoering (Perintah Untuk Melaksanakan) • Kewenangan dapat sewaktu – waktu dilaksanakan oleh mandans. • Tidak terjadi peralihan tanggung jawab. • Tidak Harus berdasarkan Undang-undang . • Dapat Tertulis, dapat pula secara lisan. • Overdracht Van Bevoegdheid (Pelimpahan Wewenang) • Kewenangan tidak dapat dijalankan secara incidental oleh Organ yang memiliki kewenangan asli. • Terjadi Peralihan Tanggung Jawab. • Harus Berdasarkan Undang- undang. • Harus Tertulis

11. Asas Ne Bis Vexari Rule. Merupakan asas yang menghendaki agar setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan atas undang - undang dan hukum. • Asas Principle of legality ( kepastian hukum ). Asas yang menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan badan atau pejabat administrasi negara. • Principle of proportionality ( asas keseimbangan ). Asas yang menghendaki proporsi yang wajar dalam penjatuhan hukuman bagi pegawai yang melakukan kesalahan. • Principle of equality ( asas Kesamaan dalam pengambilan keputusan ). Dalam menghadapi suatu kasus dan fakta yang sama, seluruh alat administrasi negara harus dapat mengambil keputusan yang sama. • Principle of Careness ( asas bertindak cermat ). Asas yang menghendaki agar administrasi negara senantiasa bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. • Principle of Motivation ( asas motifasi untuk setiap keputusan ). Dalam mengambil suatu keputusan, pejabat administrasi negara / pemerintah harus bersandar pada alasan / motifasi yang kuat, benar, adil dan jelas.

12. Principle of non Minuse of Competence ( asas jangan mencampur adukkan kewenangan ). Dalam pengambilan suatu keputusan, pejabat administrasi negara jangan menggunakan kewenangan atau kekuasaan. • Principle of Fair Play ( Asas Permainan yang layak ). Agar Pejabat Pemerintah / administrasi negara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara / masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan adil. • Principle of Resonable or Prohibition of Arbitrariness. ( Asas Kewajaran dan keadilan ). Dalam melakukan tindakan, pemerintah tidak boleh berlaku sewenang-wenang atau berlaku tidak wajar / layak. • Principle of meeting Raised Expectation ( Menanggapi harapan yang wajar). Asas yang menghendaki agar pemerintah dapat menimbulkan pengharapan-pengharapan yang wajar bagi kepentingan rakyat. • Principle of undoing the Consequence of annule Decision. Asas yang meniadakan akibat-akibat dari Pembatalan suatu keputusan. Principle of Protecting the personal way of life. Asas perlindungan terhadap Pandangan hidup setiap pribadi. • Principle of public service ( asas Penyelenggaraan kepentingan umum ). Agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum. Asas Kebijaksanaan ( Sapientia ). Pejabat Administrasi negara senantiasa harus selalu bijaksana dalam melaksanakan tugasnya.

13. BAHAN DISKUSI 2 : Analisa Kasus • Atribusi, Delegasi, Mandat • Asas : Ne Bis Vexari Rule, Principle of legality, Principle of proportionality • Asas : Principle of equality, Principle of Careness, Principle of Motivation • Asas : Principle of non Minuse of Competence, Principle of Fair Play, Principle of Resonable or Prohibition of Arbitrariness. • Asas : Principle of meeting Raised Expectation, Principle of undoing the Consequence of annule Decision, Principle of public service

14. WEWENANG : • Hasibuan : kekuasaan yg sah & legal, utk memerintah orang lain, berbuat / tidak berbuat • Sutarto : hak seseorang utk mengambil tindakan yg diperlukan agar tugas & tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik

15. SIFAT KEWENANGAN • Atributif : • melekat, langsung diberikan oleh UU • Tanggung jawab pada aparat / pejabat yg ditunjuk oleh UU • Distributif : • diberikan atasan pada bawahan, sementara • Mandat : • Tanggungjawab pada pemberi wewenang • Delegasi : • Tanggungjawab pindah pada penerima wewenang

16. WEWENANG ATRIBUTIF • DPR  UU • Presiden  Perppu, PP, PerPres • Kepala Daerah  Teori Residu / Sisa • Berhak mengatur diri sendiri (otonomi), kecuali ; • Politik LN • Hankam • Yustisi • Moneter Fiskal • Agama • Hakim  Putusan Hakim

17. WEWENANG DISTRIBUTIF • Mandat • Atas nama pemberi mandat • Mandataris tidak dapat memberikan mandat pada orang lain (sub-mandat) • Jika telah dilaksanakan, otomatis berakhir, tanpa surat penarikan mandat • Delegasi : • Perwakilan • Perpindahan tanggung jawab dari delegans (pemberi) ke delegataris (penerima) • Harus dilakukan pencabutan  asas kontrarius actus

18. NE BIS VEXARI RULE • Tindakan administrasi harus berdasar UU & hukum • Penyuapan : putusan hakim • Korupsi : penggunaan uang negara utk kepentingan pribadi

19. PRINCIPLE OF LEGALITY • Kepastian hukum • Hak maupun sanksi (pidana) berdasarkan hukum • Hak  kenaikan gaji • Sanksi / pidana  tiada pidana tanpa kesalahan • Asas legalitas : nullum dellictum nulla poena sine previa lege • Tidak ada perbuatan yg dilarang & diancam pidana, jika belum diatur dalam UU • Tidak boleh menggunakan analogi / perumpaan • Tidak berlaku surut (non retroaktif)

20. PRINCIPLE OF PORPORTIONALITY • Kesalahan ~ hukuman • Akibat ~ tujuan

21. PRINCIPLE OF EQUALITY • Asas kesamaan dalam pengambilan keputusan • Equailty before the law • Hak dan kewajiban yang sama

22. PRINCIPLE OF CARENESS • Bertindak cermat • Tidak menimbulkan kerugian • Fakta  pertimbangan

23. PRINCIPLE OF MOTIVATION • Varian : • Alasan  filosofis • Fakta  sosiologis konsideran • Kekuatan  yuridis

24. PRINCIPLE OF NON MINUSE OF COMPETENCE • Tidak mencampur adukkan wewenang • Beda dengan detournement de pouvoir  penggunaan wewenang di luar kewenangannya

25. PRINCIPLE OF FAIR PLAY • Perlakuan yang jujur & mekanisme yang adil • Mekanisme perekrutan, kenaikan jabatan, pensiun, dll

26. PRINCIPLE OF RESONABLE OR PROHIBITION OF ARBITRARINESS. • Pelarangan yang beralasan • Kewajaran, keadilan • Kota Surabaya

27. PRINCIPLE OF MEETING RAISED EXPECTATION • Asas yang menghendaki agar pemerintah dapat menimbulkan pengharapan-pengharapan yang wajar bagi kepentingan rakyat. • Tujuab hukum : kepastian, keadilan, kemanfaatan

28. PRINCIPLE OF UNDOING THE CONSEQUENCE OF ANNULE DECISION • Asas yang meniadakan akibat-akibat dari Pembatalan suatu keputusan.

29. PRINCIPLE OF PUBLIC SERVICE • Asas Penyelenggaraan kepentingan umum • Agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum.