SISTEM KESEHATAN PROPINSI TAHAP PENYUSUNAN SKK

1. SISTEM KESEHATAN PROPINSI & TAHAP PENYUSUNAN SKK Oleh : TIM SKP JAWA TIMUR

5. UKM = UPAYA KESH MASY

9. UKP= UPAYA KESH PERORANGAN

10. UKP ( LANJUTAN ………)

18. BAB V. SUBSISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN Tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan sumberdaya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat

19. Penggalian dana dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai peraturan perundangan yang berlaku Pengalokasian anggaran didasarkan pada paradigma sehat, komitmen global/ nasional/ regional, regulasi dan program prioritas Pembelanjaan harus transparan, akuntabel, efisien dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku

20. BAB VI . SUBSISTEM SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN PENGERTIAN SDM Kesehatan tatanan yg menghimpun berbagai upaya perencanaan, diklat, pendayagunaan nakes secara terpadu & saling mendukung.

21. Pengadaan nakes : jumlah, jenis dan kualifikasi sesuai dg kebutuhan. Pendidikan dan pelatihan SDM Kes diarahkan pada penguasaan ilmu dan teknologi serta etika profesi sesuia dengan nilai dan norma yg diselenggarakan secara berkelanjutan dg melibatkan organisasi profesi Pendayagunaan nakes :pemerataan yankesmas, kesejahteraan dan keadilan. Pengembangan karier : obyektif, transparan, berdasarkan prestasi kerja disesuaikan dg kebutuhan organisasi Pembinaan masyarakat yg bekerja dibidang kesehatan diarahkan pada penguasaan ketrampilan sesuai dengan nilai dan norma

23. Obat dan perbekalan kesehatan mrp komoditas khusus dg fungsi sosial harus tersedia, terjangkau, bermutu dan aman Pemerintah mengendalikan harga obat & perbekalan kesehatan, tidak sepenuhnya diserahkan mekanisme pasar serta tdk boleh dipromosikan Penyediaan obat mengutamakan obat essensial generik bermutu Penyediaan perbekalan kesehatan sesuai standar kualitas Pengembangan dan peningkatan obat asli indonesia agar memperoleh obet tradisional yg bermutu tinggi, aman memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah Pengamanan obat & perbekalan kes mell tahap produksi, distribusi & pemanfaatan Ketersediaan Obat & perbekalan kesehatan termasuk Napza tertentu disesuaikan dg peraturan perundangan yg berlaku

24. Upaya Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan Upaya pemertaan obat dan perbekalan kesehatan Upaya pengawasan & pengamanan mutu obat & perbekalan kesehatan Upaya pencegahan dan penaggulangan NAPZA Upaya pengembangan obat asli Indonesia

25. BAB VIII : SUB SISTEM PEMBERDAYAN MASY.

28. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Dilakukan atas prakarsa perorangan/kel 2. Terbentuk atas dorongan masy 3. Meningkatkan fungsi masy 4. Memberdayakan masy 5. Pendampingan

29. BAB IX : SUBSISTEM MANAJEMEN KESEHATAN BAGIAN DARI ADMINSITRASI KESEHATAN, SISTEM INFORMASI KESEHATAN, IPTEK KESEHATAN, HUKUM SECARA TERPADU

30. ADMINISTRASI KESEHATAN AZAS KEBIJAKAN DESENTRALISASI, DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN KEJELASAN HUB ADM DGN BERBAGAI SEKTOR PEMBANGUNAN PEMBAGIAN KEWENANGAN INFO KESH SEMUA DATA KESEHATAN YANG MENDUKUNG PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN AKURAT. CEPAT, TEPAT WAKTU , MUTAKHIR DAN MUDAH DIAKSES MEMPERHATIKAN ASPEK KERAHASIAAN IPTEK IPTEK UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT, TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KAIDAH ILMIAH, ETIKA DAN MORAL HUKUM KESEHATAN TERWUJUDANYA SISTEM HUKUM KESEHATAN YANG MENCAKUP PENGEMBANGAN SUBSTANSI HUKUM , KULTUR DAN BUDAYA HUKUM.

31. BENTUK POKOK ADMINISTRASI KESEHATAN INFORMASI KESEHATAN IPTEK HUKUM KESEHATAN