1 / 18

SUBSISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN DALAM SISTEM KESEHATAN NASIONAL

SUBSISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN DALAM SISTEM KESEHATAN NASIONAL. Oleh: Dian Kusuma, SKM, MPH dan Aini Gandhi, dr, M.Kes Kuliah: Sistem dan Manajemen Kesehatan STIK Bina Husada, Palembang 2007. Daftar Isi. Pengertian Tujuan Unsur-unsur Utama Prinsip Bentuk Pokok. Pengertian.

hien
Download Presentation

SUBSISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN DALAM SISTEM KESEHATAN NASIONAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. SUBSISTEM PEMBIAYAAN KESEHATANDALAM SISTEM KESEHATAN NASIONAL Oleh: Dian Kusuma, SKM, MPH dan Aini Gandhi, dr, M.Kes Kuliah: Sistem dan Manajemen Kesehatan STIK Bina Husada, Palembang 2007

  2. Daftar Isi • Pengertian • Tujuan • Unsur-unsur Utama • Prinsip • Bentuk Pokok

  3. Pengertian • = tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesmasy yang setinggi-tingginya.

  4. Tujuan • Tersedianya pembiayaan kes dg jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil-guna, untuk menjamin terselenggaranya pemb kes guna meningkatkan derajat kesmasy yang setinggi-tingginya.

  5. Unsur-unsur Utama • Penggalian dana  Kegiatan menghimpun dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan upaya kes dan atau pemeliharaan kes. • Alokasi dana  Penetapan peruntukan pemakaian dana yg telah berhasil dihimpun, baik yg bersumber dari pemerintah, masy, maupun swasta. • Pembelanjaan  Pemakaian dana yang telah dialokasikan dalam anggaran belanja sesuai dg peruntukannya dan atau dilakukan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan wajib atau sukarela.

  6. Prinsip • Dana u/ kes harus tersedia; dikelola berdaya-guna, adil, dan berkelanjutan. • Dana pemerintah untuk UKM dan UPK masy rentan dan gakin. • Dana masy u/ biaya UKP melalui JPK baik wajib maupun sukarela. • Peran masy, dana sehat/dana sosial masy untuk kes • Pemerataan yankes; pemerintah menyediakan matching grant bagi daerah kurang mampu.

  7. Bentuk Pokok • Penggalian Dana • Pengalokasian dana • Pembelanjaan

  8. Penggalian Dana u/ UKM • Sumber dana utama = pemerintah (pusat/daerah) • Melalui = pajak umum, pajak khusus, bantuan & pinjaman, serta berbagai sumber lainnya. • Sumber lain  masy & swasta (public-private partnership) • Masy: Dana sehat, dana sosial keagamaan

  9. Penggalian Dana u/ UKP • dari individu/keluarga • Bagi masy rentan & gakin  dari pemerintah.

  10. Mekanisme utama pembiayaan • Pembayaran out-of-pocket langsung • Asuransi swasta/sukarela • Pajak Umum • Asuransi publik/sosial • Pembiayaan eksternal Kombinasi bervariasi antar negara/regional, perubahan seiring waktu dan pendapatan (income) Individu / rumah tangga Pemerintah BLN

  11. Tantangan Pengumpulan Dana • Meningkatkan sumber daya pemerintah dan swasta untuk kes (dalam dan luar negeri). • Memastikan pembiayaan yang stabil, dengan pendanaan yang sustainable dan ter-prediksi. • Menentukan sumber daya yang dibutuhkan: • Paket esensial (dasar)? • Persentase GDP yang rasional terhadap pembangunan

  12. Pengalokasian Dana • Alokasi dana dari pemerintah  sekurangnya 5% dari PDB atau 15% dari total anggaran pendapatan & belanja tahunan. • Alokasi dana dari masy u/ UKM berdasar asas gotong royong sesuai kemampuan. • Alokasi dana dari masy u/ UKP dilakukan melalui kepesertaan dlm program JPK wajib/sukarela.

  13. Beberapa contoh

  14. Tantangan Alokasi Sumber Daya • Sistem pembiayaan seharusnya memberikan insentif untuk : • Menggunakan intervensi yang memiliki dampak kesehatan dan dampak ekonomi yang tinggi (allocative efficiency) • Cost effectiveness dari pelayanan kesehatan dasar dan pencegahan • Equity dalam pengalokasian sumberdaya kesehatan • Rural/urban, usia, jender, kelompok populasi • Ketanggapan dan mutu pelayanan tinggi, berproduksi secara efisien (technical efficiency)

  15. Pembelanjaan • Dari pemerintah dan Public PrivatePartnership u/ UKM • Pembiayaan kes dari dana sehat dan dana sosial keagamaan u/ UKM & UKP • Pembelanjaan u/ masy rentan & miskin dengan JPK wajib; u/ masy mampu dgn JPK sukarela.

  16. Tantangan Mencegah Catastrophic Expenditure • Tingginya pengeluaran langsung out-of-pocket • Sektor swasta besar, pembayaran informal kepada sektor pemerintah, user fees • Rendahnya tingkat akses kepada pooling risiko atau prepayment plans (seperti: asuransi) pada negara berpendapatan rendah • Tingkat pendapatan rendah menyebabkan banyak keluarga berada dalam keadaan rentan • Beban ekonomi dari kematian dan penyakit • Biaya pelayanan kesehatan

  17. Tingginya pocket expenditure

  18. Terima Kasih

More Related