190 likes | 748 Views
ORGANISASI MANAJEMEN KESEHATAN Sistem Kesehatan Nasional (Pendahuluan) Chatila Maharani, ST., M. Kes IKM FIK UNNES. SISTEM KESEHATAN NASIONAL (SKN). Definisi SKN
E N D
ORGANISASI MANAJEMEN KESEHATAN Sistem Kesehatan Nasional (Pendahuluan) Chatila Maharani, ST., M. Kes IKM FIK UNNES
SISTEM KESEHATAN NASIONAL (SKN) Definisi SKN “Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya”
TUJUAN SKN 2012 • Tujuan SKN adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua komponen bangsa, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat termasuk badan hukum, badan usaha, dan lembaga swasta secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya.
PELAKU SKN Yang termasuk dalam jaringan kesehatan nasional yaitu : • Kementerian Kesehatan, sebagai koordinator • Dinas Kesehatan Propinsi, sebagai anggota jaringan • Rumah Sakit Umum Pusat, sebagai anggota Contoh : • Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr. Ciptomangunkusumo Jakarta • Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Kariadi Semarang • RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta • RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung • RSUP H. Adam Malik Medan
PELAKU SKN • Rumah Sakit Khusus Pusat, sebagai anggota Contoh : • Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta (Pusat unggulan jantung nasional) • RumahSakitKankerDharmais Jakarta (Pusat unggulan kanker nasional) • Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta (Pusat ketergantungan obat) • Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan (UPT Pusat) Contoh : Politeknik Kesehatan (Poltekes) Semarang • Rumah Sakit Swasta lingkup Pelayanan Nasional/Internasional • Balai Kesehatan (UPT Pusat) Contoh :Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) di Surakarta, Bandung dan Makasar
PELAKU SKN • Departemen dan instansi non kesehatan yang terkait tingkat pusat • Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tingkat pusat Contoh : • PaguyubanKeluargaBerencana Indonesia (PKBI) • Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia (PKMI) • Organisasi profesi kesehatan tingkat pusat Contoh : Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI), Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia (POGI), Perkumpulan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (Perdoski) dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) • Masyarakat umum Indonesia
PELAKU SKP Yang termasuk dalam jaringan kesehatan propinsi yaitu : • Dinas Kesehatan Propinsi, sebagai koordinator • Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sebagai anggota jaringan • Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah Propinsi, sebagai anggota Contoh : • Rumah Sakit Tugurejo Semarang • Rumah Sakit Muwardi Surakarta. • Rumah Sakit Margono Purwokerto
PELAKU SKP • Rumah Sakit Khusus Pemerintah Daerah Propinsi, sebagai anggota Contoh : Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Gondohutomo Semarang • Unit Pelaksana Teknis (UPT) Propinsi Contoh : • Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) di Semarang, Ambarawa, • Balai Kesehatan Indra Masyarakat (BKIM) • Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) • Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan (UPT Pemerintah Propinsi) • Politekes Swasta
PELAKU SKP • Rumah Sakit Swasta lingkup Pelayanan Lintas Kabupaten/Kota • Balai Kesehatan (UPT Pusat) • Balai Kesehatan Swasta pelayanan lintas kabupaten/kota • Dinas dan instansi non kesehatan yang terkait tingkat propinsi • Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tingkat propinsi • Organisasi profesi kesehatan tingkat propinsi • Masyarakat umum propinsi
PELAKU SKK Yang termasuk dalam jaringan kesehatan propinsi yaitu • Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sebagai koordinator • Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sebagai anggota Contoh : RSU Kota Semarang, RSUD Dr. Soetomo Surabaya RSU Kardinah Kota Tegal, RSUD dr. Soesilo Kab. Tegal RSUD Pacitan, RSUD dr. Soewondo Kendal, RS Kota Pringadi, RSUD Banjarnegara • Rumah Sakit Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sebagai anggota • Rumah Sakit Swasta, anggota • Gudang farmasi (UPT Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)
PELAKU SKK • Akademi Kesehatan (UPT Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota) dan Akademi Kesehatan Swasta • Sekolah Kesehatan Pemerintah Daerah dan Balai Kesehatan Swasta Kabupaten/Kota • Dinas dan instansi non kesehatan yang terkait tingkat kabupaten/kota • LSM tingkat kabupaten/kota • Organisasi profesi kesehatan tingkat kabupaten/kota • Masyarakat umum kabupaten/kota