Download
1 / 18
E N D
PERAN SERTA KETUA RT DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN DALAM RANGKA MENGHADAPI PILKADA KABUPATEN BANTUL DISAMPAIKAN OLEH : IPTU LUKMAN RIYATNO KBO SAT BINMAS POLRES BANTUL
TUJUAN PEMBENTUKAN RT Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kerukunan, kegotongroyongan dan kekeluargaan antar tetangga dan warga di lingkungannya
KEDUDUKAN RT 1. RT berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945; 2. RT yang dibentuk oleh,dari dan oleh masyarakat merupakan organisasi ketetanggaan dan kewargaan berdasarkan wilayah teritorial masing-masing.
TUGAS DAN KEWAJIBAN RT • Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • Menggerakan swadaya dan kegotongroyongan masyarakat; • Berpartisipasi dalam peningkatan perberdayaan masyarakat; • Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat adalah dengan menjaga kualitas pemberian pelayanan kepada masyarakat berdasarkan indikator yang dinyatakan Lembaga Administrasi Negara, untuk mengukur kualitas pelayanan dapat dilihat dari beberapa kriteria sebagai berikut : a. TEPAT : yang dilakukan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat b. CEPAT : masy memperoleh apa yang diinginkan dengan cepat dan tidak bertele-tele c. MURAH : biaya yang harus dikeluarkan masyarakat wajar dan dapat dijangkau masyarakat d. RAMAH : hubungan pemberi layanan dan pengguna layananberlangsung secara sopan dan berpedoman pada etika profesi
TUGAS DAN KEWAJIBAN RT 5. Berpartisipasi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; • Berpartisipasi dalam menciptakan kondisi ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga masyarakat; • Membantu menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat dan antar masyarakat dengan pemerintah daerah; • Menjaga hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan.
KAMTIBMAS KAMTIBMAS (Keamanan dan ketertiban masyarakat) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
UUD 1945 PASAL 30 1 TIAP-TIAP WARGA NEGARA BERHAK DAN WAJIB IKUT SERTA DLM USAHA PERTAHANAN & KEAMANAN NEGARA. USAHA PERTAHANAN & KEAMANAN NEGARA DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM PERTAHANAN & KEAMANAN RAKYAT SEMESTA OLEH TNI & POLRI, SBG KEKUATAN UTAMA, DAN RAKYAT SBG KUAT PENDUKUNG. 2 KEPOLISIAN NEGARA RI SBG ALAT NEGARA YG MENJAGA KEAMANAN & KETERTIBAN MASY BERTUGAS MELINDUNGI, MENGAYOMI, MELAYANI MASYARAKAT SERTA MENEGAKKAN HUKUM. 3 4 SYARAT SYARAT KEIKUT SERTAAN WARGA NEGARA DLM USAHA KEAMANAN DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG => UU NO. 2 TH 2002
PEMELIHARA KAMTIBMAS TUGAS POKOK POLRI PENEGAK HUKUM PELINDUNG, PENGAYOM, PELAYAN MASY UU 2 / 2002 Wujudkan peran serta masyarakat dalam Binkamtibmas melalui bentuk-bentuk pengamanan swakarsa LEBIH MENGEDEPANKAN UPAYA CEGAH TANGKAL
UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 • PASAL 3 Ayat (1) : • PENGEMBAN FUNGSI KEPOLISIAN ADALAH • KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA YANG • DIDIBANTU OLEH : • KEPOLISIAN KHUSUS • PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL; DAN / ATAU • c. BENTUK-BENTUK PENGAMANAN • KEPOLISIAN NEGARA SWAKARSA
PASAL 14 AYAT ( 1 ) TTG TUGAS POLRI • MEMBINA MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT, KESADARAN HUKUM MASYATAKAT SERTA KETAATAN WARGA MASYARAKAT TERHADAP HUKUM & PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • B. MELAKUKAN KOORDINASI, PENGAWASAN & PEMBINAAN TEKNIS TERHADAP KEPOLISIAN KHUSUS, PPNS & BENTUK2 PAM SWAKARSA
PermasalahanKeamanandanKetertibanMasyarakat (kamtibmas) merupakanbagiandaripermasalahansosial yang selaluadadalamsetiapkomunitasmasyarakatdibelahanduniamanapun. Kamtibmasmenjadisalahsatu barometer bagisetiaptatananmasyarakatdalammewujudkanterciptanyatujuanmasyarakatsecara universal yaknimewujudkankehidupan yang aman, tertib, damai, dansejahtera. TERSEMATNYA YOGYAKARTA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN TDK TERLEPAS DARI ADANYA KAMTIBMAS YANG KONDUSIF
POLISI DAN MASYARAKAT SEBAGAI MITRA CIPTAKAN DAN PELIHARA KAMTIBMAS
PENYEBAB GANGGUAN KAMTIBMAS • FAKTOR EKONOMI BAIK MIKRO MAUPUN MAKRO YANG BELUM STABIL • BELUM TEGAKKNYA HUKUM SECARA MAKSIMAL • KETIDAK PEDULIAN MASYARAKATTERHADAP LINGKUNGANNYA • HILANGNYA SIKAP KETELADANAN
UPAYA YANG DILAKUKAN GUNA MENCIPTAKAN SUTUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF
1. PEMBERANTASAN PEKAT PERMAINAN YANG MENGANDUNG UNSUR TARUHAN ( UANG / BENDA ) BERZINA , BERMAIN DG PELACUR ( BAIK LAKI - LAKI / PEREMPUAN ) MENGAMBIL MILIK ORANG LAIN DG MELAWAN HAK ( CURI, KORUPSI ) PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA & ANEKA PRODUK TURUNANNYA MINUMAN KERAS YG MEMABUKKAN / HILANGNYA KESADARAN
2.MENINGKATKAN GIAT PAM SWAKARSA MASYARAKAT / SISKAMLING • Siskamlingadalahsuatukesatuan yang meliputikomponen-komponen yang salingbergantungdanberhubungan serta saling mempengaruhi yang menghasilkan daya kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban lingkungan.( Peraturan Kapolri Nomor 23 th 2007 ) • Tujuan siskamling adalah untuk menciptakan kesadaran warga masyarakat dilingkungannya dalam pencegahan dan penangulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas • Pelaksana siskamling adalah seluruh warga khususnya yang terlibat secara fisik yang ditunjuk dan disepakati dalam musyawarah warga yang terdiri dari : • Seluruh kepala rumah tangga • Warga laki-laki dewasa berusia paling sedikit 17 tahun dalam lingkungan RT setempat.
HAL-HAL YG DPT DILAKUKAN MASY DLM DUKUNG HARKAMTIBMAS • Masyarakat secara aktif memberikan informasi kepada aparat penegak hukum terkait dengan kondisi Kamtibmas yang terjadi di Wilayahnya. • Mengaktifkan Sistem Keamanan Lingkungan utk cegah terjadinya aksi Pelanggaran maupun terjadinya Tindak Pidana. • Komponen masyarakat secara aktif dan responsif menjalin Kerjasama dengan Aparat Polri guna menginventarisir berbagai potensi gangguan kamtibmas yang dapat terjadi sekaligus mencari solusi pemecahannya. • Apabila terjadi ketidaksepahaman terhadap suatu kebijakan disalurkan melalui sarana yang tepat, tidak dilakukan secara anarkis yang justru akan memunculkan permasalahan yang baru. • Tidak mudah terpancing dengan isu-isu tidak benar yang berkembang , tetapi justru meredamnya.
