1 / 49

Hak dan Kewajiban Bendahara

Slide materi kewajiban perpajakan bendahara

YudhistiraS
Download Presentation

Hak dan Kewajiban Bendahara

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SOSIALISASI KEPATUHAN PERPAJAKAN BENDAHARA

  2. DaftarIsi Overview KewajibanPerpajakan PPhPasal 21 PPhPasal 22 PPhPasal 23 PPh Final PPN

  3. FungsiBendahara BendaharaSebagaiPengamanPenerimaan Negara Belanja Pemerintah Bendahara Rekanan Sebelumbelanjapemerintahsampaikerekanan, dipotongpajaknyaterlebihdahuluolehbendahara SehinggaSetiapBelanjaPemerintah SudahKenaPajak www.themegallery.com

  4. KewajibanPerpajakanBendahara PPhPasal 21 Memotong Menyetor Melaporkan PPN PPhPasal 22 PPh Final PPhPasal 23

  5. PPhPasal 21

  6. PenghitunganPPhPasal 21 PENGHASILAN TIDAK TERATUR PENGHASILAN TERATUR DARI APBN/APBD PENGHASILAN BRUTO PENGHASILAN BRUTO HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN DGN NAMA APAPUN YANG DTERIMA PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI/POLRI - GAJI KEHORMATAN - GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT - UANG PENSIUN - TUNJANGAN YG TERKAIT DIKURANGI: - BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp 6.000.000,-/ THN ATAU Rp 500.000,-/BLN - IURAN YG TERIKAT DGN PENGH. TETAP DIBEBANKAN KPD KEUANGAN NEGARA/ DAERAH DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH. BRUTO (UANG PENSIUN) MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAU Rp 200.000,00 DIPOTONG PPh Ps. 21 : 0% kepada Peg. Gol.II 5% kepada Peg. Gol.III 15% Kepada Peg. Gol IV DARI PENGH. BRUTO (FINAL) PTKP PENGHASILAN NETO DIKURANGI TARIF PS.17 UU PPh PENGHASILAN KENA PAJAK PAJAK TERUTANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

  7. diatas 500 juta Rp 250 juta – Rp 500 juta Rp 50 juta – Rp 250 juta s/d Rp 50 juta TarifPPhOrangPribadi 30 % 25 % 15 % 5 % JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

  8. PTKP (PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK) PTKP MAKSIMAL 3 TANGGUNGAN • PTKP DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER, • PTKP BAGI PEGAWAI YG BARU DATANG DAN MENETAP DI INDONESIA DLM BAGIAN • TAHUN KALENDER YG NYA DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA • AWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER YBS

  9. PTKP UTK KARYAWATI STATUS KAWIN STATUS KAWIN SUAMI TDK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN STATUS TDK KAWIN Status HANYA UTK DIRI SENDIRI - UTK DIRI SENDIRI - STATUS KAWIN - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG - UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG PTKP SYARAT: MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN

  10. TATA CARA PENYETORAN / PELAPORAN PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH PENGHASILAN TIDAK TERATUR PENGHASILAN TERATUR TDK DITANGGUNG PEMERINTAH TDK ADA PENYETORAN Setordengan SSP Lapordengan SPT MASA PPh PASAL 21 KE KPP

  11. SaatTransaksi Bendaharamembuatbuktipotongatastransaksipenghasilantidakteratur Bendaharamembuatbuktipotong A2 ataspenghasilanteratur / tahunutktiappegawai MekanismePemotongan, Penyetoran, danPelaporanPPhPasal 21 SaatLapor Menyampaikan SPT MasaPPhPasal 21 KhususdiBulanDesember, DilampiriFormulir 1721-1 (DaftarBuktiPemungutan) Paling lambattanggal 20 SaatSetor Bendaharamenyetorkan SSP SSP atasnamaBendahara Paling lambatdisetortanggal 10

  12. ContohKasusPerhitunganPPhPasal 21 Aris (tidakkawin) adalah PNS golongIIIa, menerimagajiRp4.700.000/ bulan, tunjanganberasRp 200.000/bulandantunjanganfungsionalRp 100.000/bulan. PenghitunganPPhpasal 21: Penghasilanbruto : (1.700.000,00 + 200.000,00 + 100.000,00) = Rp5.000.000,- Biayajabatan : (5% x Rp .000.000,00) = (Rp250.000,-) Iuranpensiun : = (Rp100.000,- ) – Penghasilannetosebulan = Rp4.650.000,- Penghasilannetosetahun : (12 x Rp4.650.000,00) = Rp55.800.000,- PenghasilanTidakKenaPajak = (Rp54.000.000,-) - PenghasilanKenaPajak = Rp1.800.000,- PPhPasal 21 setahun : 5% x Rp1.800.000,00 = Rp90.000,- PPhPasal 21 sebulan : Rp90.000,00 : 12 = Rp7.500,- (DitanggungPemerintah)

  13. 1 2 3 . ContohKasusPPhPasal 21 KementerianKeuanganpadaharijadinyamengadakanpanggunghiburandenganmengundangpenyanyi. Honor penyanyi yang diberikanBendaharaKementerianKeuangan Rp 6.000.000,00. Penerima honorarium tidakmemiliki NPWP Kementerian Keuangan mengadakan pelatihan dan membayar honor kepadaRurun (PNS golongan III b) sebagaipengajar sebesarRp 2.000.000,00 KementerianKeuanganmembayar honorarium kepada peserta rapat yang bukan PNS/Pejabat Negara/ Anggota TNI dan POLRI sebesar Rp500.000,- PPhPasal 21 Rp500.000,00 x 5% = Rp25.000,00 PPhPasal 21 : Rp 2.000.000,00 x 5% = Rp 100.000,- (bersifat final) Pasal 21 : (50% x 6.000.000) x 5% x 120% = Rp3.000.000,00 x 6% = Rp180.000,-

  14. Contoh SPT MasaPPh 21 dan SSP SSP (411121-100(Gaji)) 1721-T 1721 Induk SPT MasaPPhPasal 21 1721-A2 1721-I 1721-II

  15. PPhPasal 22

  16. Khusus Bendahara MekanismePemungutanPPhPasal 22 JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI Tarif 1,5 % PPhPasal 22 PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN

  17. DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PSL 22 Dikecualikandari PPhPasal 22 Pembayaranataspenyerahanbarangsehubungandenganpekerjaanpemerintah yang dibiayaidenganhibah/pinjamanluarnegeri Pembayaranuntukpembelianbarangsehubungandenganpenggunaandana BOS PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANG JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp.2.000.000,- DAN TIDAK MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TERPECAH-PECAH DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM / PDAM, DAN BENDA BENDA POS DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB PMK 154/PMK.03/2010

  18. SPT SSP SSP MekanismePenyetoran & PelaporanPPhPasal 22 Pelaporan Penyetoran SSP Lbr.1 DilaporkanTiapBulan diberikankeRekanan Paling Lambattanggal 14 AtasNamaRekanan Disetorke Bank DitandanganiBendahara DisetorPadaHari Yang Sama digunakansbgkreditpajak

  19. ContohKasusPPhPasal 22 Kasus 2 KementerianKeuanganmempunyaikegiatanpengadaanbarang modal berupaMesinAbsensi yang pada DIPA tersediaanggaran Rp99.000.000,00. Dana yang tersediadalam DIPA sudahtermasuk PPN-nya , sehinggauntukmenghitungPPhPasal 22 adalah : (100/110 x Rp99.000.000,00) x 1,5% = Rp1.350.000,00. Untuk yang tidakber-NPWP dipotong 100% lebihtinggidaritarifPPhPasal 22, sehinggamenjadi : (100/110 x Rp 99.000.000,00) x 1,5% x 200% = Rp2.700.000,00 KASUS 1 KementerianKeuanganmembelikomputeruntukkeperluankantordenganharga Rp100.000.000,- (hargatidaktermasuk PPN dan/atauPPnBM). PPhpasal 22 yang harusdipungutBendaharasebagaipemungutpajakadalah : Rp100.000.000,00 × 1,5% = Rp1.500.000,00

  20. Contoh SPT MasaPPh 22 dan SSP SSP (411122-910 (APBN) (411122-920 (APBD) (411122-930 (Dana Desa) SPT Masa PPhPasal 22

  21. PPhPasal 23

  22. Jasa ObjekPPhPasal 23 Tarif 15% Tarif 15% Dipotong PPh Pasal 23 Tarif 2% Hadiah/ Penghargaan SelainPPh 21 Imbalan Modal Sewa Selain Tanah/ Bangunan Tarif 2% JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

  23. JasaObjekPPhPasal 23

  24. SaatTransaksi Bendaharamembuatbuktipotonguntukrekanan(sbgkreditpajakbagirekanan) BendaharamencatatnilaitransaksidanpemotonganPPhPasal 23 MekanismePemotongan, Penyetoran, danPelaporanPPhPasal 23 SaatLapor Menyampaikan SPT MasaPPhPasal 23 DilampiriDaftarBuktiPemotongan, BuktiPemotongan, dan SSP Paling lambattanggal 20 SaatSetor BendaharamenjumlahkanpemotonganPPhPasal 23 selama 1 bulan Membuat SSP atasnilaitersebut. SSP atasnamaBendahara Paling lambatdisetortanggal 10

  25. 1 2 KementerianKeuanganmenggunakanjasa catering untukkegiatanRapatKoordinasidenganbiayaRp 2.000.000,- namunpengusahajasa catering tidakmemiliki NPWP. • ContohKasusPPhPasal 23 3 KementerianKeuanganmenyewatendadaripengusaha yang tidakmemiliki NPWP sebesarRp 1.100.000,- (hargatermasuk PPN), PPhPasal 23 yang terutangadalah : Kementerian Keuangan memakai jasa service kendaraan (bengkel yang memiliki NPWP) untukmenservicekendaraandinasnya. Besarnyabiaya yang dikeluarkan Rp1.000.000,00 (hargatersebutsudahtermasukpembeliansukucadangnya, namuntagihantidakdipisah-pisahkan) . DPP 100/110 x 1.100.000 = Rp 1.000.000.- PPhPsl 23 2.000.000× 2% x 2 Rp 80.000,00 PPhPsl 23 Rp1.000.000,00 × 2% = Rp20.000,00 PPhPsl 23 1.000.000× 2% x 2 Rp 40.000,00

  26. Contoh SPT MasaPPh 23 dan SSP SSP (411124-104(Jasa)) SPT Masa PPhPasal 23

  27. PPh Final

  28. ObjekPemotonganPPh Final Konstruksi Sewa Tanah/Bangunan Objek PPhFInal Perencanaan, Pengawasan, danPelaksanaan Tarif 10 % Kecualidi Hotel/Restoran Tarifberdasarkualifikasi TERMASUK : BIAYA PERAWATAN; BIAYA PEMELIHARAAN; BIAYA KEAMANAN; BIAYA FASILITAS LAINNYA DAN SERVICE CHARGE BAIK YG PERJANJIANNYA DIBUAT SECARA TERPISAH/DISATUKAN Pengalihan Tanah/Bangunan Tarif 5 %

  29. MekanismePemotongan, Penyetoran, danPelaporanPPhPasal Final SaatLapor Menyampaikan SPT MasaPPhPasal 4(2) DilampiriDaftarBuktiPemotongan, BuktiPemotongan, dan SSP Paling lambattanggal 20 SaatSetor SaatTransaksi Bendaharamenyetorkan SSP atastransaksiPPh Final SSP AtasnamaBendahara Paling Lambattanggal 10 BendaharamelakukanpemotonganPPh Final saatpembayaran Bendaharamembuatbuktipotonguntukrekanan KhususuntukPengalihan Tanah/BangunanmenggunakanLaporanTersendiri

  30. ContohKasusPPh Final Pengalihan Tanah/Bangunan KementerianKeuanganmempunyaiproyekpembangunankantorbarudanharusmelakukanpembebasantanah. DalampelaksanaanproyektersebutKementerianKeuanganharusmembayarRp 200.000.000 untukpembebasantanahtersebut. ContohKasus PPh Final yang harusdipungutdandisetorolehBendaharaKementerianKeuanganataspembayarantersebut Rp 200.000.000,- x 5% = Rp 10.000.000,-

  31. ContohKasusPPh Final PPh Final KementerianKeuanganmenyelenggarakan seminar tentangperumahandanharusmenyewasebuahruangpertemuanmilikorangpribadidenganhargaRp 3.000.000. PPh final yang harusdipungutdandisetorolehBendaharaKementerianKeuanganataspembayarantersebut : Rp 3.000.000,- x 10% = Rp 300.000,- Contoh Kasus Kasus Jawaban Sewa Tanah/Bangunan

  32. ContohKasusPPh Final Rp20.000.000.000,- x 3% = Rp600.000.000,- Rp50.000.000.- × 25% = Rp12.500.000,- Rp200.000.000.- × 6% = Rp12.000.000,- KementerianKeuanganmenggunakanjasakonstruksikualifikasibesaruntukmerenovasigedungkantordenganbiaya Rp20.000.000.000,- (hargatidaktermasuk PPN). PPhPasal 4 ayat (2) yang terutangdanharusdipotongBendaharaadalah: KementerianKeuanganmemberikanhadiahundiankepadasemuapesertapamerankeuangansebesar Rp50.000.000,-. PPhPasal 4 ayat (2) yang terutangdanharusdipotongBendaharaadalah : KementerianKeuanganmenggunakanjasakonstruksi yang tidakmemilikikualifikasiuntukMENGAWASIrenovasigedungkantordenganbiayaRp 200.000.000,- (hargatidaktermasuk PPN). PPhPasal 4 ayat (2) yang terutangdanharusdipotongBendaharaadalah:

  33. Contoh SPT MasaPPh Final dan SSP SPT Masa PPh Final

  34. PPN

  35. PajakPertambahanNilai PPN (Tarif 10%) SEMUA BARANG adalah BARANG KENA PAJAK SemuaJasa adalah JasaKenaPajak Penyerahan Barang/Jasa Kecuali BarangTidakKena PPN Barang Tambang BarangKebutuhanPokok Makanan&Minumandi Hotel/Restoran Uang, Emasbatangan, dansuratberharga- Di Daerah Pabean Kecuali Kecuali : Negative List JasaTidakKena PPN (Pasal 4A UU 42/2009) PPnBM PAJAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI BARANG YG BERDSRKAN KMK TERGOLONG BRG MEWAH

  36. JASA TIDAK KENA PAJAK • Jasabidangpelayanankesehatanmedik; • Jasabidangpelayanansosial; • Jasapengirimansuratdenganperangko; • Jasakeuangan; • Jasaasuransi • Jasakeagamaan; • Jasapendidikan; • Jasakesenian & hiburan; • Jasapenyiaran yang tidakbersifatiklan; • Jasaangkutanumumdidaratdandi air sertajasaangkutandaratdalamnegeri yang menjadibagian yang tidakterpisahkandarijasaangkutanudaraluarnegeri; • Jasatenagakerja; • Jasaperhotelan; • Jasa yang disediakanolehPemerintahdalamrangkamenjalankanpemerintahansecaraumum. • Jasapenyediaantempatparkir; • Jasateleponumumdenganmenggunakanuanglogam; • Jasapengirimanuangdenganwesel pos; dan • Jasabogaataukatering.

  37. PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPN OLEH BENDAHARAWAN DALAM HAL PEMBAYARAN TDK MELEBIHI DARI JML Rp 1.000.000,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH BBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN OLEH PERTAMINA JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN PENERBANGAN PENYERAHAN BKP/JKP YG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT DAN ATAU DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN PEMBEBASAN TANAH, KECUALI PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN TANAH OLEH REAL ESTATE ATAU INDUSTRIAL ESTATE

  38. SaatTransaksi Rekananmembuatfakturpajak Rekananmembuat SSP atasnamarekanan yang ditandatanganiBendahara MekanismePemotongan, Penyetoran, danPelaporan PPN SaatLapor Bendaharamenyampaikan SPT Masa PPN 1107 PUT Paling Lambatakhirbulanberikutnya Walaupuntidakadapemungutan, tetapwajibmelaportiapbulan Melampirkan SSP danFakturPajak SaatSetor SSP DisetorolehRekanan/Bendahara Paling Lambattanggal 7 BulanBerikutnya

  39. ContohKasus PPN PPN PPN TEXT Pembayaran yang jumlahnya paling banyakRp 1.000.000 dantidak merupakanpembayaran yang terpecah-pecah. Jumlah PPN yang dipungutadalah 10/110 bagiandarijumlahpembayaran. JumlahpembayaranRp 1.100.000,- PPN yang harusdipungut: 10/110 x Rp 1.100.000,- = Rp. 100.000,- - Jumlah yang dibayarkankepadarekanan Pemerintah Rp 1.000.000,- HargaJual = Rp 950.000 PPN: 10% x Rp 950.000 = Rp 95.000 HargaJual + PPN = Rp 1.045.000 MeskipunhargajualRp 950.000 tetapikarenapembayarantermasuk PPN berjumlahRp 1.045.000 (diatasRp 1.000.000), maka PPN yang terutangharusdipungutoleh BENDAHARA.

  40. ContohKasus PPN PPN PPN TEXT SPM LS Atastransaksi Perbaikan / Renovasi Gedungsebesar 110 jt JumlahpembayaranRp 110.000.000,- PPN yang harusdipungut: 10/110 x Rp 110.000.000,- = Rp. 10.000,000 Jumlah yang dibayarkankepadarekanan Pemerintah Rp 10.000.000,- SPM LS,sehingga pembayaran langsung dilakukan oleh KPPN. Namun Bendahara tetap melaporkan transaksi tersebut dalam SPT Masa PPN

  41. Contoh SPT Masa PPN 1107 PUTdan SSP SSP (411122-910 (APBN) (411122-920 (APBD) (411122-930 (Dana Desa) SPT Masa PPN 1107 PUT

  42. PPh Final Pemungutan PPN Atastransaksi yang terkenaPPhPasal 22, PPhPsl 23, PPh Final = dikenakan PPN Kemungkinan Dipungut PPN 10 % PPh Psl. 22 PPh Final Konstruksi PPh Psl. 23

  43. ContohKasusPembelianBarang Barang Beli Motor Rp. 11 jt (Termasuk PPN) PPhPasal 22 1,5% x 100/110 x hargabarang 1,5% x 100/110 x 11 jt = Rp. 150.000,- PPN 10 % x 100/110 x hargabarang 10% x 100/110 x 11 jt = Rp. 1.000.000,-

  44. Jasa PPhPasal 23 2% x (100/110) x 220rb = Rp. 6.000,- PPN Tidakdipungutkarenaimbalanmasihdibawah 1 juta Rekanan yang memungut PPN atastransaksiini Servis Motor Rp. 220 rb (Termasuk PPN) Jasa ContohKasusPenyerahanJasa

  45. Review

  46. MekanismePemungutan/PemotonganolehBendahara PembelianBarang PenyerahanJasa, SewaSelain Tanah/Bangunan, Imbalan Modal PPh 23 PPN PPh 22 PPN Konstruksi & Pengalihan/ SewaTanah/Bangunan PembayaranGaji PNS dan non PNS PPh 21 Pajak Per Transaksi PPh Final PPN

  47. KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARAWAN

  48. KEWAJIBAN PELAPORAN PERPAJAKAN BENDAHARAWAN

  49. Thank You !

More Related