1 / 24

LEGALITAS DAN LEGITIMASI BRIMOB DALAM PENEGAKAN HUKUM: Poin-poin Bahan Diskusi

LEGALITAS DAN LEGITIMASI BRIMOB DALAM PENEGAKAN HUKUM: Poin-poin Bahan Diskusi. M. Imdadun Rahmat Wakil Ketua Komnas HAM Dipresentasikan Pada Rakernis Korbrimob Polri Tahun 201 4. Reformasi Polri.

ahava
Download Presentation

LEGALITAS DAN LEGITIMASI BRIMOB DALAM PENEGAKAN HUKUM: Poin-poin Bahan Diskusi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. LEGALITAS DAN LEGITIMASI BRIMOB DALAM PENEGAKAN HUKUM: Poin-poin Bahan Diskusi M. Imdadun Rahmat Wakil Ketua Komnas HAM Dipresentasikan Pada RakernisKorbrimobPolriTahun 2014

  2. Reformasi Polri • Tap MPR RI No. VII Tahun 2000 dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia memandatkan Polri Independen dari TNI, dan menjalankan program reformasi kelembagaan. • Polri telah sungguh-sungguh melakukan reformasi melalui perubahan kurikulum, sistem pendidikan, pola rekrutmen, perubahan uniform hingga menerapkan cara-cara mutakhir yakni pemolisian berbasis masyarakat (community policing). Proyek percontohan Pemolisian berbasis masyarakat yang diterapkan di Papua, NTT, Surabaya, Yogyakarta dan Bekasi dinilai berhasil memperkenalkan paradigma Polri sebagai civilian police. • Reformasi Polri dinilai berlangsung on the track. Namun demikian, reformasi ini mesti terus didorong dengan berbagai uapaya akselerasi. Menemukan titik-titik lemah merupakan aspek penting dalam keseluruhan akselerasi tersebut.

  3. LegalitasBrimobDalamPenegakanHukum • Pasal 4, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang Polri menegaskan tujuan, kedudukan dan tugas Polri adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. • Pasal 14 Ayat (1) menegaskan kembali tugas Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya yakni melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

  4. …. • Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Polri menjelaskan dalam rangka menyelenggarakan tugas di atas, Polri memiliki kewenangan yang diantaranya adalah membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

  5. Power, Legitimasidan Authority • Power: Kemampuanmencapaisesuatuhasil yang diinginkan; hubungantertentu yang membuatseseorangmengendalikan orang lain denganimbalanatauhukuman; Kemampuanmemaksaketaatandankepatuhanmasyarakat; Kemampuanuntukmempengaruhi orang lain agar melakukanatautidakmelakukansuatutindakan. • Definisidalampolitik: kekuasaanataukemampuanmembuatkeputusan formal yang mengikat orang lain. Misal: keputusan guru di kelas, keputusan orang tua di rumah, keputusanseorangKapolri yang terkaiturusananggotaPolri, ataukeputusan DPR yang mengikatseluruhrakyat. • Ekspresiutamadari power adalah: tekanan (preassure), ancaman (threath), paksaan (coertion) dankekerasan (violent) yang timbuldariadanyaalatpemaksa (means of coertion); pasukan, senjata, saranahukuman.

  6. … • Authority: wewenang. Max Weber: “legitimate power” kekuasaan yang “sahdanditerima” / kekuasaan yang disertailegitimasi. • Definisi: sebuahsaranamendapatkankepatuhanbaikdenganpersuasidan argument rasionalmaupundengantekananataupaksaan yang dibenarkan. • Wewenangatauotoritas yang baikadalahkekuasaan yang sebisamungkinmengurangipenggunaanpaksaandankekerasan.

  7. Legitimacy • Legitimasi: “keberhakan” / “keabsahan” (rightfulness). • Legitimasimengubahkekuasaansemata-mata (naked power) menjadiwewenang yang absah (rightful authority). • Legitimasitaatkepadaperintahatauaturankarenatanggungjawab (duty), bukanpatuhkarenatakut (fear). • Legitimasisangatpentingbagikeberlangsungansebuahpemerintahan, ketertibanmasyarakatdanketaatanatasaturandan hokum. Rousseau (Social Contract; 1762/1969) mengatakan: “Pihakterkuatpuntidakakancukupkuatuntukselalumenjadituan (penguasa) kecualidiamengubahkekuatanmenjadihakdankepatuhanmenjaditanggungjawab”.

  8. Dasar-dasarLegitimasi • Dasar-dasarlegitimasi: • Aristoteles: Hukumakanlegitimethanyajikaiabekerjauntukkebaikandankemaslahatanseluruhrakyat, bukanuntukmemenuhikepentingandiripenguasa. • Rousseau: pemerintah legitimate jikadidasarkanolehkehendakataukemauanseluruhmasyarakat (general will). • Tigasyaratlegitimasimenurut David Beetham (The Legitimation of Power- 1991): • 1. Kekuatan(power) harusdigunakansesuaidengan hokum yang berlaku, baik yang berbentukaturan legal formal maupunkonfensi informal. • 2. Hukumyang menjadiacuanharusberkeadilandalamartisama-samadiyakinikebaikannyaoleh yang memerintahmaupun yang diperintah. • 3. Legitimasiharusdiwujudkandalambentukcerminandarikerelaanpihak yang perintah. • Mekanismejaminan: • Legitimasiakanterusterjaminkalaukekuasaanpemerintahtidakbebasdari control danberjalansemena-mena, melainkandijalankanmenurutharapanrakyat, pilihandankepentinganmasyarakatumum.

  9. … • Ada duamekanisme: konstitusionalismedankerelaan (consent) • Konstitusionalisme: pemerintahbekerjadalamkoridor “aturanpenggunaankekuasaan” (rules of power) yang mengambilbentuksejeniskonstitusi. Konstitusi yang mengaturpemerintahinimengacukepadajaminanataskebebasanindividumasyarakatdanmembatasikekuasaanpemerintah. Konstitusimembentuksusunanaturan yang membagitanggungjawab, kekuasaan, danfungsilembaga-lembagapemerintahansertamendevinisikanhubunganantaraindividumasyarakatdengan Negara. Di siniprinsipkesesuaianantarakonstitusidengan HAM menjadisangatpenting.

  10. … • Konstitusionalismebisaditerjemahkansebagaiprinsip “rule of the game” dariinstitusipemerintahan. AdanyaaturandalambentukUndang-undanghinggaprotap yang berorientasikepadakepentingan public dan HAM menjadisangatpenting. Selainitu, ketaatanatas UU hinggaprotapjugatidakkalahpentingnya. Makaselainperlunyaseluas-luasnyapartisipasimasyarakatdalampembuatanaturan, penegakanaturanbaikprinsip “rule of law” (hukumlah yang berkuasa) maupun “law enforcement” (penegakan hokum) harusterusdijaga. • Kerelaan (consent): kerelaanataupersetujuanrakyatharusdirawatdenganmekanismepartisipasimaksimaldarirakyatdalambentukpemilihan yang berkala (regular), terbukadankompetitif. Selainitu, adamekanisme control dankritikmasyarakatatasinstitusi Negara.

  11. … • Tandakrisislegitimasi: “sebuahkekuasaanhanyabisamemperolehkepatuhanhanyajikamenggunakanpaksaan”. • Kekuasaan yang demikianhanyaakanbertahanjikaterjadiduahal: kekuasaanmenggunakanpaksaansecarasistematik, ataumasyarakatbetul-betultelahsuburlngkungandankebiasaan “cuek”, “masabodoh”, tidakperduli, apatisdengan kata lain, partisipasimasyarakattelahjatuhhinggatitikterendah.

  12. Polri Yang Legitimate Achievement and gain: Capaiandanprestasitugaskepolisianmeningkat Transformasidaritakutpolisimenjadihormat KepercayaandanwibawaPolrimakinbesar Masyarakattaat hokum karenatanggungjawabbukankarenatakut DukunganmasyarakatkepadaPolrimenjadibesar Polrimenjadisumberkepemimpinannasional • . Legitimasi: Bervisipelayanan Bersih Efektifmenjalankantugas Mengutamakanpeirsuasi Menghindarikekerasandanpaksaan Taatprosedurdanprotap Mengimplementasikan HAM Power: Jumlahpasukancukup SDM professional Teknologi update Peralatanmemadai Anggaranmencukupi

  13. Polisi yang Tidak Ragu-ragu • Sebab-sebabKeragu-raguan /tidaktegas Crime by ommission: • 1. Tersandra oleh kelompok kuat atau kelompok mayoritas. • Mobokrasi NO!!! • 2. Tidak mau kerja keras menindak pelaku yang lebihkuatatauMayoritas: korban yang dituntut “mengalah” --- tidak boleh membela diri, diungsikan/diusir, disuruh menghentikan aktivitas, dll. • 2. Keberpihakan tidak pada korban. (alasan pragmatis, ideolgis atau agama) • 3. Pertimbangan Keselamatan Polisi • Prinsip: perlindungan minimal; nesessity; proporsional. • 4. Takut koflik kekerasan meluas. • 5. Takut melanggar HAM • Pengunaan represi sebagai jalan terakhir. Dengan sesuai protap (Perkapolri no. 8 Tahun 2009) akan terbebas dari pelanggaran HAM.

  14. Polisi yang tidak Diskriminatif • Pasal 5 UU No. 39 Tahun 1999(1)     Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaanya di depan hukum.Pasal 17Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemerikasaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. • Dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan upaya paksa: penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan Polri haruslah tidak tebang pilih. Tidak boleh ada “orang kuat” yang menikmati “impunitas”. Dan tidak boleh ada korban yang dikriminalisasi. Dewi Keadilan harus terus menutup mata sehingga tidak terjadi “hukum tajam ke bawah tumpul ke atas”.

  15. Polisi yang MenjunjungAsas legalitas Dan Kepastian Hukum; • Pasal 18 • (2)     Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.Pasal 32)     Setiap orang berhak  atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum. • Pasal 18(1)     Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan. (3)     Setiap ada perubahan dalam peraturan perudang-undangan maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka. (5)     Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbutan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

  16. Polisi yang Akuntable, Transparan dan Adil • Pasal 18(4)     Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Pasal 32)     Setiap orang berhak  atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. • Dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan upaya paksa: penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan Polri dituntut menjalankan prosedur hukum yang berlaku secara bertanggungjawab, memberikan informasi yang terbuka kepada tersangka mulai dari surat penangkapan hingga memberikn copy BAP kepada tersangka. Selain itu, Polri harus adil dalam memenuhi hak-hak tersangka mulai dari hak didampingi pengacara hingga hak-hak membela diri, dan bebas dari tekanan.

  17. Hak untuk bebas dari pidana dan tindakan yang kejam dan tidak biasa; Pasal 33(1)     Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.Pasal 34Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenag-wenang. • Dalam menangkap dan menahan, Polri bertindak manusiawi menghindari tindakan yang kejam, melecehkan dan tindakan lain yang menurunkan martabat manusia. • Dalam melaksanakan tugasnya Polri tidak boleh melakukan kekerasan (torture) atau ancaman kekerasan baik bersifat fisik ataupsikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan.

  18. Polisi yang MenghormatiHak-hak terpidana dan orang dalam tahanan; • Pasal 19(1)     Tiada suatu perlanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah. • Pasal 33(1)     Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. • Para tahanan memiliki hak akan jaminan kesehatan; tempat, sarana dan makanan yang layak; ada pelayanan kerohanian; hak bertemu dg keluarga, bertemu kuasa hukum, dsb. • Polri harus memastikan bahwa tidak ada kekerasan, penyiksaan, pelecehan seksual, pemerasan dan tindakan yang menurunkan harkat martabat manusia dalam proses penahanan.

  19. Polisi yang Menjaga“fair trial”; Pasal 5(1)     Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaanya di depan hukum.(2)     Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Pasal 17Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Polri sebagai pihak yang berwenang menyelidiki dan menyidik perkara hukum, maka keadilan dan kejujuran sangat menentukan terwujudnya pengadilan yang jujur dan adil atau tidak. Sebab,jika rusak di proses awal akan rusak pula di putusan pengadilannya.

  20. Polisi yang sensitifpadaperempuan dan anak-anak; • Pasal 5 • (3)     Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. • Pasal 41(2)     Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.Pasal 66(1)     Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.(2)     Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.(4)     Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang belaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.(5)     Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.(6)     Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.(7)     Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

  21. .... • Dalam penangkapan dan penahanan anak-anak dan perempuan mempunyai hak untuk ditempatkan terpisah dari laki-laki dan dari orang dewasa. Ketika ditangkap, anak-anak berhak didampingi wali dan penasehat hukum, sementara perempuan seyogyanya ditangkap oleh polisi wanita dan berhak didampingi kuasa hukum. • Dalam pemeriksaan, anak-anak mempunyai hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak; hak untuk didampingi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas); hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali; dan penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak. • Dalam pemeriksaan terhadap perempuan, Polri wajib menghormati hak-hak mereka untuk diperiksa di ruang khusus perempuan; perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan; hak didampingi oleh pekerja sosial atau ahli selain penasehat hukum ; dan penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan. • Dan hak-hak lainnya, seperti diatur dalam Perkpolri no. 8 tahun 2009.

  22. Polisi yang Respekterhadap”non-derogation rights”; • Pasal 4Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. • Dalam menjalankan fungsinya Polri dituntut sensitif betul terhadap hak-hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun ini.

  23. Polisi yang PatuhpadaAturandan“code of conduct”danMenjaminnya • Resolusi PBB 34/169 tentang Etika BerperilakuBagiPenegakHukum(Code of Conduct for Law Enforcement); • Declaration on the Police Part A Etihics • Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia • Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP/32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. • Peraturan Kapolri No.Pol.: 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. • Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia. • Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standart Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia • Sistem dan Mekanisme Kontrol dan pengendalian, berjalan secar baik dan terlembaga serta tersistem. (Irwasum;/Inspektorat Pengawasan Umum: Propam/ Pelanggaran Profesionalisme dan Kode etik, Biro Wassidik. ) • Penegakan disiplin dan sistem reward and punishment.

  24. … • Wassalam… • Terimakasih.

More Related