1 / 37

Abdulhamid Dipopramono Ketua Komisi Informasi Pusat

Keterbukaan Informasi Partai Politik dalam Perspektif UU KIP (disampaikan pada seminar “Keterbukaan Informasi Parpol untuk Pemilu Berkualitas” oleh KI Provinsi Jawa Timur di Hotel Empire Palace Surabaya, 30 Oktober 2013). Abdulhamid Dipopramono Ketua Komisi Informasi Pusat.

aimon
Download Presentation

Abdulhamid Dipopramono Ketua Komisi Informasi Pusat

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Keterbukaan Informasi Partai Politik dalam Perspektif UU KIP(disampaikan pada seminar “Keterbukaan Informasi Parpol untuk Pemilu Berkualitas” oleh KI Provinsi Jawa Timur di Hotel Empire Palace Surabaya, 30 Oktober 2013) AbdulhamidDipopramono KetuaKomisiInformasiPusat

  2. Parpoldan UU KIP Parpoladalahkeniscayaandalamsistemdemokrasi. Iasalah satu sumberkaderisasai pemimpinpolitik yang duduk di eksekutifmaupunlegislatif (dominan di triaspolitica). ApakahParpoltermasukBadanPublik? Iadisebutsecarakhususdi UU KIP, yaknidiPasal 15. Apaartinya? Yang membuat UU adalah DPR (orang Parpol). Dana Parpolsebagaianberasaldari APBN. Dalam 34 UU No.2/2008 jo UU No.2/2011 tentanng Parpol disebut di Pasal 34 (1) c: Keuangan Parpol bersumber dari bantuan keuangan dari APBN/APBD. KeberadaanParpolsecarakhususdiaturdenganundang-undang (UU) danperaturanlainnya, seperti UU No. 2/2008 jo UU No. 2/2011. Juga UU No. 8/2012 tentangPemiludan UU No. 15/2011 tentangPenyelenggaraanPemilu. Tapimenyangkutketerbukaaninformasiharustundukpada UU No. 14/2008. Maka harusmenjalankanUndang-Undang No. 14/2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (UU KIP).

  3. Parpoldan UU KIP Pasal 15 UU KIP: Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam undang-undang ini adalah: a. asas dan tujuan; b. program umum dan kegiatan partai politik; c. nama alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya; d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari anggaranpendapatan dan belanja negara dan/atauanggaran pendapatan dan belanja daerah; e. mekanisme pengambilan keputusan partai; f. keputusanpartai: hasilmuktamar/kongres/munas/dan keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau g. informasi lain yang ditetapkan oleh undang-undang yang berkaitan dengan partai politik.

  4. UU KIP: Perubahan Paradigma PerubahanMendasar

  5. Situasi yang ingindicapai UU KIP Masyarakat/Sistem/ PemiluTertutup Masyarakat/Sistem/ PemiluTerbuka Prinsip Keterbukaan: Informasi Terbuka Informasi Tertutup • Akses yg murah, cepat, utuh, dan akurat. • Proaktif. • Ada KeseimbanganHakdanKewajibanantara BP danPemohon. • Penyelesaian sengketa yg cepat kompeten, independen. • Sanksi bagi penghambat. Informasi Terbuka InformasiTertutup Pengecualian bersifat ketat, terbatas, dan tidak mutlak.

  6. Informasi Lain yang Ditetapkan Undang-undang Terkait dengan Parpol UU No. 2/2008 jo UU No.2/2011 tentang Parpol: Pasal 34A: Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang berasal dari dana bantuan APBN dan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1) c kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala satu tahun sekali untuk diedit paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal 37: Pengurus partai politik di setiap tingkatan organisasi menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal 38: Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban dan pengeluaran keuangan partai politik sebagaimana dimaksud Pasal 37 terbuka diketahui masyarakat.

  7. Informasi Lain yang Ditetapkan Undang-undang Terkait dengan Parpol UU No. 2/2008 jo UU No.2/2011 tentang Parpol: Pasal 39: (1) Pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. (2) Pengelolaan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap satu tahun dan diumumkan secara periodik. (3) Partai politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana meliputi: a. Laporan realisasi anggaran partai politik. b. Laporan neraca; dan c. Laporan arus kas.

  8. Tujuan UU No.14/2008 (Pasal 3) Menjaminhakwarganegarauntukmengetahuirencanapembuatankebijakanpublik, program kebijakanpublik, danprosespengambilankeputusanpublik, sertaalasanpengambilansuatukeputusanpublik; Mendorongpartisipasimasyarakatdalamprosespengambilankebijakanpublik; MeningkatkanperanaktifmasyarakatdalampengambilankebijakanpublikdanpengelolaanBadanPublik yang baik; Mewujudkanpenyelenggaraannegara yang baik, yaitu yang transparan, efektifdanefisien, akuntabel, sertadapatdipertanggungjawabkan;

  9. Tujuan UU No.14/2008 (Pasal 3) Mengetahuialasankebijakanpublik yang mempengaruhihajathiduporangbanyak; Mengembangkanilmupengetahuandanmencerdaskankehidupanbangsa; dan/atau MeningkatkanpengelolaandanpelayananinformasidilingkunganBadanPublikuntukmenghasilkanlayananinformasi yang bekualitas.

  10. KetentuanUmum (Pasal 1) 2.InformasiPublikadalahinformasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atauditerimaolehsuatuBadanPublik yang berkaitandenganpenyelenggaradanpenyelenggaraannegaradan/ataupenyelenggaraataupenyelenggaraanBadanPubliklainnya yang sesuai UU No. 14/2008, sertainformasi lain yang berkaitandengankepentinganpublik. 3.BadanPublikadalahlembagaeksekutif, legislatif, yudikatif, danbadan lain yang fungsidantugaspokoknyaberkaitandenganpenyelenggaraannegara, yang sebagianatauseluruhdananyabersumberdari APBN danatau APBD, atauorganisasinonpemerintahsepanjangsebagianatauseluruhdananyabersumberdari APBN dan/atau APBD, sumbanganmasyarakat, dan/atauluarnegeri.

  11. KetentuanUmum (Pasal 1) 8.PejabatPublikadalah orang yang ditunjukdandiberitugasuntukmendudukiposisiataujabatantertentupadaBadanPublik. 9.PejabatPengelolaInformasidanDokumentasi (PPID) adalahpejabat yang bertanggungjawabdibidangpenyimpananan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ataupelayananinformasidiBadanPublik.

  12. Kewajiban Badan Publik (Pasal7) (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelol Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

  13. Kewajiban Badan Publik (Pasal7) (5) pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

  14. Pasal 13 (1) Untukmewujudkanpelayanancepat, tepat, dansederhanasetiapBadanPublik: a. menunjukPejabatPengelolaInformasidanDokumentasi; dan b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, danwajarsesuaidenganpetunjukteknisstandarlayananInformasiPublik yang berlakusecaranasional. (2) PejabatPengelolaInformasidanDokumentasisebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf a dibantuolehpejabatfungsional.

  15. FungsiKomisiInformasi (Pasal 23) KomisiInformasiadalahlembagamandiri yang berfungsimenjalankanUndang-Undangini (maksudnya UU No. 14/2008) danperaturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, dan menyelesaikanSengketaInformasiPublikmelaluiMediasidan/atauAjudikasinonlitigasi.

  16. TugasKomisiInformasi (Pasal 26) KomisiInformasibertugas: a. menerima, memeriksa, danmemutuspermohonanpenyelesaianSengketaInformasiPublikmelaluiMediasidan/atauAjudikasinonlitigasi yang diajukanolehsetiapPemohonInformasiPublikberdasarkanalasansebagaimanadimaksuddalamUndang-Undangini; b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

  17. WewenangKomisiInformasi (Pasal 27) (1) Dalammenjalankantugasnya, KomisiInformasimemilikiwewenang: a. memanggildan/ataumempertemukanparapihak yang bersengketa; b. memintacatatanataubahan yang relevan yang dimilikiolehBadanPublikterkaituntukmengambilkeputusandalamupayamenyelesaikanSengketaInformasiPublik; c. memintaketeranganataumenghadirkanpejabatBadanPublikataupunpihak yang terkaitsebagaisaksidalampenyelesaianSengketaInformasiPublik; d. mengambilsumpahsetiapsaksi yang didengarketerangannyadalamAjudikasinonlitigasipenyelesaianSengketaInformasiPublik; dan e. membuatkodeetik yang diumumkankepadapubliksehinggamasyarakatdapatmenilaikinerjaKomisiInformasi.

  18. Keberatan (Pasal 35) (1) SetiapPemohonInformasiPublikdapatmengajukankeberatansecara tertuliskepadaatasanPejabatPengelolaInformasi dan Dokumentasiberdasarkanalasanberikut : a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualiansebagaimanadimaksuddalamPasal 17; b. tidakdisediakannyainformasiberkalasebagaimanadimaksuddalamPasal 9; c. tidak ditanggapinya permintaan informasi; d. permintaaninformasiditanggapi t idaksebagaimana yang diminta; e. tidakdipenuhinyapermintaaninformasi; f. pengenaan biaya yang t idak wajar; dan/ atau

  19. Keberatan (Pasal 35) g. penyampaianinformasi yang melebihiwaktu yang diatur dalamundang-undangini. (2) Alasansebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf b sampaidengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh keduabelahpihak.

  20. Keberatan (Pasal 35) (1) KeberatandiajukanolehPemohonInformasiPublikdalamjangkawaktu paling lambat 30 (tigapuluh) harikerjasetelahditemukannyaalasansebagaimanadimaksudPasal 35 (1). (2) AtasanpejabatsebagaimanadimaksudPasal 35 (1) memberikantanggapanataskeberatan yang diajukanoleh PemohonInformasiPublikdalamjangkawaktu paling lambat 30 (tigapuluh) harikerjasejakditerimanyakeberatansecaratertulis. (3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabatsebagaimanadimaksuddalamPasal 35 (1) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

  21. PenyelesaianSengketamelaluiKomisiInformasi (Pasal 37) (1) UpayapenyelesaianSengketaInformasiPublikdiajukankepadaKomisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannyaapabilatanggapanatasanPejabatPengelolaInformasidanDokumentasidalamproseskeberatantidakmemuaskanPemohonInformasiPublik. (2) UpayapenyelesaianSengketaInformasiPublikdiajukandalamwaktu paling lambatempatbelasharikerjasetelahditerimanyatanggapantertulisdariatasanpejabatsebagaimanadimaksuddalam Pasal 36 ayat (2).

  22. PenyelesaianSengketamelaluiKomisiInformasi (Pasal 38) (1) KomisiInformasiPusatdanKomisiInformasiProvinsidan/atauKomisi Informasi Kabupaten/Kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelahmenerimapermohonanpenyelesaianSengketaInformasiPublik. (2) Prosespenyelesaiansengketasebagaimanadimaksudayat (1) paling lambatdapatdiselesaikandalamwaktu 100 (seratus) harikerja.

  23. PutusanKomisiInformasi (Pasal 46) (1) Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan aksesterhadapseluruhatausebagianinformasi yang dimintaberisikan salah satu perintah di bawah ini: a. membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untukmemberikansebagianatauseluruhinformasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusanKomisiInformasi; atau b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasiuntuk t idakmemberikaninformasi yang dimintasebagianatauseluruhnyasebagaimanadimaksud dalamPasal 17.

  24. PutusanKomisiInformasi (Pasal 46) (2) Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksuddalamPasal 35 ayat (1) huruf b sampaidenganhurufg, berisikan salah satu perintah di bawah ini: a. memerintahkanPejabatPengelolaInformasidan Dokumentasiuntukmenjalankankewajibannyasebagaimana ditentukandalamundang-undangini; b. memerintahkanBadanPublikuntukmemenuhikewajibannyadalamjangkawaktupemberianinformasisebagaimanadiaturdalamUndang-Undangini; atau c. mengukuhkanpertimbanganatasanBadanPublikatau memutuskanmengenaibiayapenelusurandan/atau penggandaaninformasi.

  25. PutusanKomisiInformasi (Pasal 46) (3) PutusanKomisiInformasidiucapkandalamsidangterbukauntukumum, kecualiputusan yang menyangkutinformasi yang dikecualikan. (4) Komisi Informasi wajib memberikan salinan putusannya kepada parapihak yang bersengketa. (5) Apabilaadaanggotakomisi yang dalammemutussuatuperkaramemiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapatanggotakomisitersebutdilampirkandalamputusandanmenjadibagiantidakterpisahkandariputusantersebut .

  26. GugatankePengadilan (Pasal 47) (1) PengajuangugatandilakukanmelaluiPengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugatadalahBadanPubliknegara. (2) Pengajuangugatandilakukanmelaluipengadilannegeriapabila yang digugatadalahBadanPublikselainBadanPubliknegarasebagaimanadimaksudpadaayat (1).

  27. GugatankePengadilan (Pasal 48) (1) PengajuangugatansebagaimanadimaksuddalamPasal 47 ayat (1) danayat (2) hanyadapatditempuhapabilasalahsatuatauparapihak yang bersengketasecaratertulismenyatakantidakmenerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut . (2) Sepanjangmenyangkutinformasi yang dikecualikan, sidangdiKomisi Informasi dan di pengadilan bersifat tertutup.

  28. GugatankePengadilan (Pasal 49) (1) PutusanpengadilantatausahanegaraataupengadilannegeridalampenyelesaianSengketaInformasiPubliktentangpemberianataupenolakanaksesterhadapseluruhatausebagianinformasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut : a. membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkanBadanPublik: 1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau 2. menolakmemberikansebagianatauseluruhinformasi yang diminta oleh Pemohon I nformasi Publik.

  29. GugatankePengadilan (Pasal 49) b. menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkanBadanPublik: 1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau 2. menolakmemberikansebagianatauseluruhinformasi yang diminta oleh Pemohon I nformasi Publik.

  30. GugatankePengadilan (Pasal 49) (2) PutusanpengadilantatausahanegaraataupengadilannegeridalampenyelesaianSengketaInformasiPubliktentangpokokkeberatansebagaimanadimaksuddalamPasal 35 ayat (1) huruf b sampaidenganhuruf g berisisalahsatuperintahberikut : a. memerintahkanPejabatPengelolaInformasidan Dokumentasi untuk menjalankan kewaj ibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini an/ataumemerintahkanuntukmemenuhijangkawaktupemberian informasi sebagaimana diatur dalam undang-undangini;

  31. GugatankePengadilan (Pasal 49) b. menolakpermohonanPemohonInformasiPublik; atau c. memutuskanbiayapenggandaaninformasi. (3) Pengadilantatausahanegaraataupengadilannegeri memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.

  32. Kasasi (Pasal 50) Pihak yang tidakmenerimaputusanpengadilantatausahanegaraataupengadilannegeridapatmengajukankasasikepadaMahkamahAgung paling lambatdalamwaktu 14 (empatbelas) harisejakditerimanyaputusanpengadilantatausahanegaraataupengadilannegeri.

  33. PenyebabSengketa BadanPubliktidakmelayanidenganbaikpermohonanInformasiPubliksesuaiketentuanundang-undang (soalkelengkapan, jangkawaktu, dll). BelumadapemahamantentangmanaInformasiPublik yang harusdibukadanmana yang dikecualikan, baikdikalanganBadanPublikmaupunmasyarakat/pengguna. BadanPubliksengajamenutup-nutupiinformasi, yang seharusnyaInformasiPublikterbukatetapidigolongkantertutup/dikecualikan. Pengguna/masyarakatmemintainformasitidaksesuaidenganketentuanundang-undang, misalnyainformasi yang sifatnyatertutup/dikecualikantetapitetapdimintanya. Ada motif/etikadtidakbaikdaripengguna/pemohoninformasi.

  34. Hasil Pengukuran Transparansi Dana Parpol Penelitian dilakukan Juni 2012 – April 2013 oleh TII terhadap 9 Parpol yang berada di parlemen (penelitian belum di-launching, akan kerja sama dengan KI Pusat terkait pemeringkatan/Monev). Dari 9 Parpol yang ada ditemukan 5 Parpol sangat kooperatif terhadap survei, 1 Parpol kooperatif, 2 Parpol kurang kooperatif, dan 1 Parpol tidak kooperatif. Dari 5 Parpol yang kooperatif, 3 di antaranya sudah transparan, 2 lainnya belum transparan. Dalam hal informasi yang wajib tersedia umumnya Parpol belum transparan.

  35. Catatan Akhir Peraturan perundangan yang mengatur Parpol untuk transparan sudah cukup. Mayoritas Parpol di Indonesia masih bersikap tertutup/belum transparan. Diperlukan political will pimpinan dan sikap profesional dari Parpol untuk siap sebagai Parpol yang transparan. Parpol yang modern adalah Parpol yang transparan sesuai trend internasional dan semangat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Parpol yang tertutup adalah Parpol yang tidak berpihak kepada HAM, belum peduli, GCG, dan belum sadar pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa.

  36. SekianTerimaKasih…

More Related