A bdul Rahman Ma’mun Ketua KOMISI INFORMASI P usat

1. UU No. 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Standar Layanan Informasi Publik & Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Abdul Rahman Ma’mun KetuaKOMISI INFORMASI Pusat

2. Launching OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP di PBB (20 September 2011) Indonesia dan Inggris Co-chair 2012-2014

3. OPEN GOVERNMENT INDONESIA Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, Ketua KIP AbduI Rahman Ma’mun, dan Menteri Kominfo Tifatul Sembiring mendesak seluruh Kementerian melaksanakan UU KIP dengan mengefektifkan PPID (Jakarta, 6 Juni 2012) • TARGET 2012: • PPID beroperasi efektif • SOP pelayanan informasi di Badan Publik • Daftar informasi publik tersedia

4. Stakeholders UU KIP • BADAN PUBLIKadalah: • eksekutif, • legislatif, • yudikatif, dan • badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau • organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. • PEMOHON INFORMASI PUBLIKadalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang­-Undang ini. • KOMISI INFORMASI adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi.

5. PP No. 61/ 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP • Peraturan Komisi Informasi No. 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP) • Peraturan Komisi Informasi No. 2/2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi(Perki PSI) Aturan turunan UU KIP

6. Peraturan Pimpinan Badan Publik tentang Pedoman Pengelolaan Informasi di Lingkungan badan publik; • Keputusan Pimpinan Badan Publik tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID) • Daftar Informasi Publik Apaygharusdisiapkan Badan Publik?

7. INFORMASI DIKECUALIKAN (rahasia) JENIS INFORMASI PUBLIK • Informasi yang DIKECUALIKAN (Pasal 17), • karenamemilikikonsekuensisbb: • Dapatmenghambatprosespenegakanhukum, • Dapatmengganggukepentinganperlindunganhakataskekayaanintelektualdanperlindungandaripersainganusahatidaksehat; • Dapatmembahayakanpertahanandankeamanannegara, • Dapatmengungkapkankekayaanalam Indonesia; • Dapatmerugikanketahananekonominasional: • Dapatmerugikankepentinganhubunganluarnegeri; • Dapatmengungkapkanisiaktaotentik yang bersifatpribadidankemauanterakhirataupunwasiatseseorang; • Dapatmengungkaprahasiapribadi(misalrekamanmedik). • Memorandum atausurat­suratantarBadanPublikatau intra BadanPublik, yang menurutsifatnyadirahasiakankecualiatasputusanKomisiInformasiataupengadilan; • Informasi yang tidakbolehdiungkapkanberdasarkanUndang­Undang.

8. Informasiwajibdiumumkanberkala UU KeterbukaanInformasiPublik • Pasal 9 • (1) SetiapBadanPublikwajibmengumumkanInformasiPubliksecaraberkala. • (2) InformasiPubliksebagaimanadimaksudpadaayat (1) meliputi: • a. informasi yang berkaitandenganBadanPublik; • b. informasimengenaikegiatandankinerjaBadanPublikterkait; • c. informasimengenailaporankeuangan; dan/atau • d. informasi lain yang diaturdalamperaturanperundang-undangan. • (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publiksebagaimanadimaksudpadaayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali. • (4) KewajibanmenyebarluaskanInformasiPubliksebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengancara yang mudahdijangkauolehmasyarakatdan dalam bahasa yang mudah dipahami. • (5) Cara-cara sebagaimanadimaksud pada ayat (4) ditentukanlebihlanjutolehPejabatPengelolaInformasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait. • (6) KetentuanlebihlanjutmengenaikewajibanBadanPublikmemberikandanmenyampaikanInformasiPubliksecaraberkalasebagaimanadimaksudpadaayat (1), ayat (2), danayat (3) diaturdenganPetunjukTeknisKomisiInformasi. Laporan Perkembangan Status Penanganan LTKM ? Standar Prosedur Operasi (Badan Publik) Standar Layanan Informasi (Komisi Informasi Pusat )

9. Perki SLIP: Informasi Wajib Diumumkan Berkala • Profil Badan Publik: • Informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi: • Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, visi dan misi, maksud dan tujuan, fungsi serta tugas Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya; • Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural; • Ringkasan Program • Nama program dan kegiatan; • Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi; • Target dan/atau capaian program dan kegiatan; • Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; • Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah; • Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik

10. Perki SLIP: Informasi yang wajib diumumkan secara berkala sekali) • Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya; • Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: • Rencanadan laporan realisasi anggaran; • Neraca; Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; • Daftar aset dan investasi. • Ringkasan laporan akses informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: • Jumlah permohonan informasi yang diterima; • Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi; • Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; • Alasan penolakan informasi.

11. Kinerja Layanan Informasi di Badan Publik • Permintaan informasi di BP cukup banyak • Jumlah informasi yang ditolak relatif kecil • Jumlah sengketa informasi yang dialami BP relatif kecil (1-4 sengketa per Badan Publik) Sumber: Lap. 2011 Layanan Informasi di Badan Publik

12. CatatanSengketaInformasi • Catatan Sengketa Informasi CALON MAHASISWA YOGYAKARTA—Seorang calon mahasiswa UGM yang tidak lolos SNMPTN meminta informasi ke Diknas tentang hasil ujiannya untuk mengetahui berapa nilainya yang menyababkan dia tidak lolos. Setelah mediasi di Komisi Informasi Pusat, Kementerian Pendidikan Nasional memberikan rincian nilai calon mahasiswa tersebut dan ranking kelulusan. CALON PNS MEDAN – 17 orang calon Pegawai Negeri Sipil nama-namanya hilang dari daftar lolos seleksi CPNS di Pemerintah Kota Medan. Permintaan informasi kepada Pemko Medan tentang nilai test mereka berikut rankingnya serta nilai para CPNS lain tidak dipenuhi. Dalam sidang ajudikasi di Komisi Informasi Pusat, diputuskan mereka berhak mendapatkan nilai dan ranking test CPNS. PENSIUNAN DAMRI SURABAYA – 15 Orang pensiunan Perum Damri yang sudah 4 tahun tidak menerima uang pensiun mengadu ke Komisi Informasi Pusat karena tidak bisa mendapatkan informasi tentang penyebab mereka tidak bisa mendapatkan hak uang pensiun. Setelah mediasi di Komisi Informasi Pusat, pihak Perum Damri memberikan informasi yang dibutuhkan sehingga mereka bisa memenuhi persyaratan untuk mendapatkan uang pensiun. SENGKETA INFORMASI TANAH JEMBER – Ahli waris sebidang tanah di Jember mengadukan ke Komisi Informasi karena permintaan mereka terhadap surat-surat tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak diberikan setelah tanah mereka hilang dicaplok proyek “Water boom”. Melalui ajudikasi, Komisi Informasi Pusat memutus BPN harus memberikan surat-surat tanah yang diminta.

13. JENIS INFORMASI YANG DISENGKETAKAN Total 713 perkara • 30% sengketa informasi dengan objek sengketa informasi yang spesifik (substansial) • 70% sengketa informasi menyangkut informasi terbuka menurut UU KIP (sengketa prosedural)

14. Proses PERMOHONAN INFORMASI TATA CARA • Jika PPID tidak memberitahukan kebutuhan perpanjangan, pemohon dapat mengajukan kepada atasan PPID • Maksimum waktu perpanjangan adalah 7 hari kerja • Jika Atasan PPID tidak memberikan jawaban, berarti sama dengan penolakan • Pemohon diberikan waktu maksimum 14 hari kerja untuk mengajukan keberatan melalui komisi informasi Pengajuan Permohonan Puas? Selesai (10 + 7) hari kerja Y T PengajuanKeberatankeAtasan 30 hari kerja Puas? Selesai Y T 14 hari kerja Pengaduan Sengketa ke KOMISI INFORMASI

15. Penyelesaian Sengketa Informasi Pasca PUTUSAN KI PERMA No. 2/ 2011 MEDIASI AJUDIKASI Registrasi Menerima Permohonan Klarifikasi Kasasi MA Analisis sengketa Pemeriksaan Kerugian Pengaduan Ke Polisi? Analisa Permohonan Keberatan ke PTUN atau PN Pembuktian Membuat Agenda Mediasi Klarifikasi Musyawarah Majelis T T Final (BHT) Setelah 14 hari EKSEKUSI PUTUSAN Y MEDIASI Registrasi Pemeriksaan Pendahuluan Pendaftaran ke Pengadilan Putusan KI Kesepakatan para pihak Y Selesai Dokumentasi. pelaporan dan publikasi

16. SANKSI PIDANA dalam UU KIP SANKSI PIDANA • Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan dokumen yang dilindungi negara dan/atau terkait dengan kepentingan umum dipidana 2 tahun penjara dan/atau denda maksimal 10 juta; (Pasal 53) • Sengaja dan tanpa hak mengakses/memperoleh/memberikan informasi yang dikecualikan dipidana 2 th penjara dan denda maksimal 10 juta serta 3 tahun penjara dan denda maksimal 20 juta untuk kerahasiaan pertahanan dan keamanan dan ketahanan ekonomi nasional; (Pasal 54) • Sengaja membuat informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 55) • Delik pidana dalam UU KIP adalah delik aduan. • Sengaja menggunakan informasi secara melawan hukumdipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 51) • Sengaja tidak menyediakan informasiyang harus diumumkan berka-la, tersedia setiap saat, dan serta merta yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun kurungan dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 52)

17. Ketua KOMISI INFORMASI PUSAT Abdul Rahman Ma’mun (42 tahun) biasa dipanggil Aman. Terpilih menjadi Komisioner KOMISI INFORMASI Pusat (2009-2013) saat menjadi produser berita televisi di ANTV. Pernah menjadi wartawan di Metro TV, Kepala Peliputan Harian Merdeka, dan Redaktur Pelaksana Majalah Panjimas. Direktur Eksekutif IDEAS Yogyakarta (1994-1995). • Meraih berbagai beasiswa pendidikan jurnalistik antara lain: Broadcasting Course di STARnews Asia, Bloomberg, dan CNN Hongkong, China dan Crash Program Investigative Reporting dari USAID. • Mendapat sertifikat Mediator dari Management Systems International (MSI), Washington DC, Amerika Serikat. Biodata • Aktivis pers mahasiswa sebagai Pemimpin Umum majalah BALAIRUNG UGM (1991-1993) dan mendirikan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) 1993. • Menyelesaikan studi di Jurusan Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Jurusan Tafsir-Hadis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. • facebook : abdul rahman ma’mun • twitter : @amanmamun • email: rahmanmamun1@yahoo.com • rahmanmamun1@komisiinformasi.go.id