1 / 18

JUNIARDI S .I.P , M.H Ketua KOMISI INFORMASI Provinsi LAMPUNG

UU No. 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Transparansi Cegah Korupsi !. JUNIARDI S .I.P , M.H Ketua KOMISI INFORMASI Provinsi LAMPUNG. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 1995-2010.

verdad
Download Presentation

JUNIARDI S .I.P , M.H Ketua KOMISI INFORMASI Provinsi LAMPUNG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. UU No. 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Transparansi Cegah Korupsi ! JUNIARDI S.I.P, M.H Ketua KOMISI INFORMASI Provinsi LAMPUNG

  2. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 1995-2010

  3. Persepsi adanya suap untuk:1. Mempercepat ijin usaha2. Mempercepat instalasi utilitas publik3. Keringanan pembayaran pajak daerah4. Mendapatkan kontrak publik5. Mendapat keputusan menguntungkan dalam selisih usaha6. Mempengaruhi pembuatan kebijakan Persepsi adanya pelanggaran di pemerintahan:1. Gratifikasi2. Penyalahgunaan dana dan fasilitas3. Kontrak publik yang diberikan berdasarkan hubungan pribadi atau afiliasi politik Persepsi tentang Upaya Pemda dalam pemberantasan korupsi:1. Usaha Pemerintah Kota memberantas korupsi2. Usaha Lembaga Penegak Hukum di daerah Variabel Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia:

  4. KOMISI INFORMASI LOKOMOTIF TRANSPARANSI

  5. PROFIL WILAYAH KAB. LEBAK KAB. LEBAK Luas Wilayah :3.044,72 km2 (304.472 Ha) atau sekitar 32%dari luas wilayah Propinsi Banten BatasWilayah : Utara : Kabupaten Serang dan Tangerang Selatan : Samudera Indonesia Timur : KabupatenBogor dan Sukabumi Barat : Kabupaten Pandeglang Serang Tangerang • Jml.Penduduk: 1.234.459 jiwa (2009) • Tingkat LPP : 1,72 % (2009) • Desa Tertinggal : 190 Desa (2004) • 126Desa (2009) • Adm.Pemerintahan : 28 Kecamatan • 5 Kelurahan • 340 Desa • GarisPantai: 91,42 Kilometer Pandeglang Bogor KAB. LEBAK Sukabumi

  6. SKENARIO DAN TAHAPANTRANSPARANSI DAN PARTISIPASI DI KAB. LEBAK PROV. BANTEN PELETAKAN FONDASI AWAL TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI FUNGSIONALISASI & IMPLEMENTASI PRA KONDISI STEERING THE ISSUE MENGEMBANGKAN WACANA T & P KONSOLIDASI BUILDING TRUST MEMBANGUN RASA SALING PERCAYA SOSIALISASI MENGGALANG KOMITMEN TIGA PILAR GG OPTIMALISASI Forum Multi Stakeholders menjadi Inisiator Rancangan Perda Transparansi Partisipasi (difasilitasi oleh BAPPENAS, KEMENDAGRI & BANK DUNIA). BerlakunyaPerda Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kab. Lebak. SejakJanuari 2006, Pemda KabupatenLebak telah mengoperasikansecaraefektif : Kantor PelayananPerijinanTerpadu(KPPT) dan Perusahaan Daerah LebakNiaga (PDLN).

  7. Kinerja Ekonomi Kab. Lebak pasca Perda Transparansi dan Partisipasi (No.6 Th 2004 ) • LPE Tahun 2004= 3,14% • LPE Tahun 2009 = 4,15% • PDRB Tahun 2004= Rp 4,86 Triliun Lebih • PDRB Tahun 2009= Rp 7,27 Triliun Lebih • PDRB per Kapita 2004= Rp 4.151.754,- • PDRB per Kapita 2009= Rp 5.715.630,- • PAD APBD TA. 2004 = Rp 10 Milyar Lebih • PAD APBD TA. 2010 = Rp 69Milyar Lebih • Total Investasi 2004 = Rp 368 Milyar Lebih • Total Investasi 2009 = Rp 1,87 Trilyun Lebih ditambah US $ 412.340.000,-

  8. Makna Keterbukaan Informasi Publik Tertutup UU No. 14 tahun 2008 tentangKeterbukaaninformasipublik Asas (Pasal 2) (1) SetiapInformasiPublikbersifatterbukadandapatdiaksesolehsetiapPenggunaInformasiPublik. (2) InformasiPublikyang dikecualikanbersifatketatdanterbatas. (4) InformasiPublik yang dikecualikanbersifatrahasiasesuaidenganUndang­Undang, kepatutan, dankepentinganumumdidasarkanpadapengujiantentangkonsekuensiyang timbulapabilasuatuinformasidiberikankepadamasyarakatsertasetelahdipertimbangkandengansaksamabahwamenutupInformasiPublikdapatmelindungikepentingan yang lebihbesardaripadamembukanyaatausebaliknya. Diijinkan TERBUKA Dulu Sekarang Terbuka Uji konsekuensi dan uji kepentingan publik Political secrecy Bireaucratic secrecy Dikecualikan/ RAHASIA Genuine secrecy

  9. Sejarah UU KIP • Sebuah RUU semula diusulkan oleh koalisi masyarakat sipil dengan nama RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) • RUU ini menjadi inisiatif DPR, dan DPR meminta Pemerintah untuk menyiapkan perbaikan • RUU KMIP berubah nama menjadi RUU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) • RUU Keterbukaan informasi Publik disahkan menjadi UU pada tanggal 30 April 2008 • UU KIP berlaku efektif 2 tahun sejak diundangkan (30 April 2010) • UU ini mengamanatkan 4 peraturan turunan: • PP tentang masa retensi (masa berlaku kerahasiaan) • PP tentang ganti rugi • Peraturan Komisi Informasi tentang standar layanan informasi publik • Peraturan Komisi Informasi tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi sejarah Stakeholders UU KIP • BADAN PUBLIKadalah: • eksekutif, • legislatif, • yudikatif, dan • badan lain yang fungsidantugaspokoknyaberkaitandenganpenyelenggaraannegara, yang sebagianatauseluruhdananyabersumberdariAnggaranPendapatandanBelanja Negara dan/atauAnggaranPendapatandanBelanja Daerah, atau • organisasinonpemerintahsepanjangsebagianatauseluruhdananyabersumberdariAnggaranPendapatandanBelanja Negara dan/atauAnggaranPendapatandanBelanja Daerah, sumbanganmasyarakat, dan/atauluarnegeri. • PEMOHON INFORMASI PUBLIKadalahwarganegaradan/ataubadanhukum Indonesia yang mengajukanpermintaaninformasipubliksebagaimanadiaturdalamUndang­-Undangini. • KOMISI INFORMASI adalahlembagamandiri yang berfungsimenjalankanUndang­UndangKeterbukaanInformasiPublikdanperaturanpelaksanaannya, menetapkanpetunjukteknisstandarlayananinformasipublikdanmenyelesaikansengketainformasipublikmelaluimediasidan/atauajudikasinonlitigasi.

  10. PPID adalahpejabat yang bertanggungjawabdibidangpenyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ataupelayananinformasidibadanpublik. PPID harussudahditunjuk paling lama 1 (satu) tahunterhitungsejakPeraturanPemerintahmengenaiPelaksanaanUndang-undangnomor 14 tahun 2008 inidiundangkan. Tugasdantanggungjawab (PP Nomor 61 pasal 14), diantaranya: • Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, danpengamananinformasi; • Pelayananinformasisesuaidenganaturan yang berlaku; • PelayananInformasiPublik yang cepat, tepat, dansederhana; • PenetapanproseduroperasionalpenyebarluasanInformasiPublik; • PengujianKonsekuensi; • PengklasifikasianInformasidan/ataupengubahannya; • PenetapanInformasi yang Dikecualikan yang telahhabisJangkaWaktupengecualiannyasebagaiInformasiPublik yang dapatdiakses; dan • Penetapanpertimbangantertulisatassetiapkebijakan yang diambiluntukmemenuhihaksetiaporangatasInformasiPublik BadanPublikdalamImplementasiUU KIP

  11. Informasi Publik di Badan Publik PROSES INFORMASI/ DOKUMEN Perencanaan RegulasidanKeputusan Nota Dinas & SuratMenyurat Personel RisalahRapat/Pertemuan Penganggaran PelaksanaanKegiatan PengadaanBarangdanJasa Monitoring, evaluasidanpelaporan

  12. INFORMASI DIKECUALIKAN (rahasia) JENIS INFORMASI PUBLIK • Informasi yang DIKECUALIKAN (Pasal 17), • karenamemilikikonsekuensisbb: • Dapatmenghambatprosespenegakanhukum, • Dapatmengganggukepentinganperlindunganhakataskekayaanintelektualdanperlindungandaripersainganusahatidaksehat; • Dapatmembahayakanpertahanandankeamanannegara, • Dapatmengungkapkankekayaanalam Indonesia; • Dapatmerugikanketahananekonominasional: • Dapatmerugikankepentinganhubunganluarnegeri; • Dapatmengungkapkanisiaktaotentik yang bersifatpribadidankemauanterakhirataupunwasiatseseorang; • Dapatmengungkaprahasiapribadi(misalrekamanmedik). • Memorandum atausurat­suratantarBadanPublikatau intra BadanPublik, yang menurutsifatnyadirahasiakankecualiatasputusanKomisiInformasiataupengadilan; • Informasi yang tidakbolehdiungkapkanberdasarkanUndang­Undang.

  13. Proses PERMOHONAN INFORMASI TATA CARA • Jika PPID tidak memberitahukan kebutuhan perpanjangan, pemohon dapat mengajukan kepada atasan PPID • Maksimum waktu perpanjangan adalah 7 hari kerja • Jika Atasan PPID tidak memberikan jawaban, berarti sama dengan penolakan • Pemohon diberikan waktu maksimum 14 hari kerja untuk mengajukan keberatan melalui komisi informasi Pengajuan Permohonan Puas? Selesai (10 + 7) hari kerja Y T PengajuanKeberatankeAtasan 30 hari kerja Puas? Selesai Y T 14 hari kerja Pengaduan Sengketa ke KOMISI INFORMASI

  14. AlurAjudikasiPenyelesaianSengketaInformasi Perki 1 Tahun 2013 PERSIDANGAN DI KOMISI INFORMASI REGISTRASI (7HK) PEMERIKSAANAWAL PEMBUKTIAN & PUTUSAN MEDIASI (14 HK) Permohonan PSI PEMANGGILAN PEMBERITAHUAN PEMANGGILAN PEMERIKSAAN VERIFIKASI DOKUMEN PERTEMUAN MEDIASI SIDANG PEMBUKTIAN • Legal Standing Para Pihak • JangkaWaktu • Kompetensi (Absolut & Relatif) PENYAMPAIANKESIMPULAN T Y Y T KIRIM SURAT PEMBERITAHUAN MUSYAWARAH MAJELIS DILENGKAPI ? LENGKAP ? TERPENUHI ? 7 HK T Y Y PEMBACAAN PUTUSAN PENYERAHAN KE KETUA MK 3 HK Ada AlasanPengecualian? TOLAK T Sepakat ? T SIDANG DITUTUP LS Selain LS TOLAK Registrasi Y KESEPAKATAN DAMAI PUTUSAN PERNYATAAN GAGAL PUTUSAN SELA AktaPenolakan

  15. SANKSI PIDANA dalam UU KIP SANKSI PIDANA • Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan dokumen yang dilindungi negara dan/atau terkait dengan kepentingan umum dipidana 2 tahun penjara dan/atau denda maksimal 10 juta; (Pasal 53) • Sengaja dan tanpa hak mengakses/memperoleh/memberikan informasi yang dikecualikan dipidana 2 th penjara dan denda maksimal 10 juta serta 3 tahun penjara dan denda maksimal 20 juta untuk kerahasiaan pertahanan dan keamanan dan ketahanan ekonomi nasional; (Pasal 54) • Sengaja membuat informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 55) • Delik pidana dalam UU KIP adalah delik aduan. • Sengaja menggunakan informasi secara melawan hukumdipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 51) • Sengaja tidak menyediakan informasiyang harus diumumkan berka-la, tersedia setiap saat, dan serta merta yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun kurungan dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 52)

  16. Juniardi, S.IP, MH Lahirdi Kota Metro, 3 Juli 1975. DilantikmenjadiKomisioner KOMISI INFORMASI Provinsi Lampung Periode 2011-2014 danmenjadiKetua. Ketua Forum KI Se Indonesia 2012-Sekarang. Sebelumnya, aktifdiberbagaiSuratKabarlokaldannasional. Harian Lampung Post (2003-2011), dankontributor media massanasional. AnggotaDewanKehormatan Daerah PWI Cabang Lampung. Menyelesaikanpendidikanhingga S- 1 di Kota Metro danmelanjutkanjenjangpendidikan Magister FakultasHukumdiUniversitas Lampung, lulus denganpredikatcumlaude. MengikutiPertukaranPemudaAntarProvinsitahun 1998 danmenjadi alumni The Future Divice Leader tahun 2010. Pelatihan mediator bersertifikat yang diselenggarakanInstitute for Conflict Tranformation (IICT) tahun 2012. MemperolehpenghargaanKamaroedindariAliansiJurnalisIndependen (AJI) Bandar Lampung tahun 2012. Penulisbuku“HakAndaMendapatkanInformasi”,Indepth Publishing, 2012. Juniardi Jun @joenieardie

  17. “Thank you...”

More Related