F irman Soebagyo, SE., MH Wakil Ketua Komisi IV DPR RI

Pengawalan Rekrutmen AparaturSipil Negara (ASN)PegawaiPemerintahdenganPerjanjianKerja (PPPK) dari THL-TB Penyuluh Pertanian tahun 2014 Firman Soebagyo, SE., MH Wakil Ketua Komisi IV DPR RI

PengaturanPemenuhanPangan • The Universal Declaration of Human Rights (1948) • International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (1996) • International Covenant on Civil and Political Rights (1976) • Food and Agricultural Organization Guidelines on Legislating the Right to Food (2004) PadadeklarasiRencanaAksipadaKonferensiPanganSedunia 1996 (The 1996 World Food Summit and Plan of Action) : “Setiapmanusiaberhakuntukmendapatkanmakanandengankuantitasdankualitas yang cukupuntukmemenuhikebutuhanpangannya” ARTINYA : Pangan merupakan Hal Fundamental yang harus dipenuhi oleh seluruh manusia

Amanat Konstitusi UUD RI 1945 • Pasal 28 A – “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” • Pasal 28 C (1) – “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya..., demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. • Pasal 33 (2) – “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. • Pasal 33 (3) – “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkadung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pangan adalah kebutuhan dasar untuk dan merupakan hak asasi setiap warganegara yang wajib disediakan oleh negara Pemerintahharusmengendalikan, bukanpasar

GambaranUmumSektor Pertanian Indonesia • Luas Lahan 7.748.348 Ha  4.7 Jt Ha Rusak: • Terdegrasi berat 1.8 jt ha (38%) • Terdegradasi sedang 2.8 jt ha (50%) • Terdegradasi rendah 376 ribu ha (8%) • Tidak terdegradasi 276 ribu ha (4%) • Karakteristik Pertanian di Indonesia : • Tidak terspesialisasi • Dispersal/tersebar • Kepemilikan lahan sempit • Permasalahan Umum: • Tidak didukung oleh sistem • Jumlah Petani 38 Jt sebagian besar masih konvensional & tradisional • Serbuanprodukpertanianimpor (hortikultura) • Tidak didukung oleh aspek teknologi, manajemen, & pendanaan

TANTANGAN PEMBANGUNAN PANGAN Tantangan yang dihadapiadalahpemenuhankebutuhanpanganuntuk244.688.283 jiwadenganpertumbuhan1,49%/th Jumlah penduduk terus meningkat Namun jumlah lahan perkapita terus menurun

Pembangunan Pertanian & Pangan Isu-Isu Abad 21 • Globalisasi • Pertumbuhan penduduk dunia • Peningkatan kebutuhan pangan • Pembangunan Berkelanjutan • Perubahan Iklim dan lingkungan Revitalisasi sektor pertanian Mencapai ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat Perlu SDM yang handal untuk wujudkan pembangunan pertanian maupun yang tangguh, produktif, efisien, & berdaya saing Penyuluh Pertanian

Shifting Paradigm Peran Strategis Tenaga Penyuluh Pertanian Old paradigm: penyuluhsebagaipembantupelaksanapogram-program pemerintah New paradigm: penyuluhsebagaigardadepanbagikesuksesan program-program pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat

JUMLAH KEBUTUHAN FORMASI PENYULUH PERTANIAN PNS Keterangan : *) Desa/Kelurahan yang berpotensi agribisnis

JUMLAH KEKURANGAN FORMASI PENYULUH PERTANIAN PNS (Orang) Keterangan : *) Pada tingkat desa/kelurahan jumlah penyuluh tersedia adalah 33.652 orang(12.838 Penyuluh PNS dan 20.814 THLTB PP)

Jumlah Penyuluh dan Pengangkatan Baru • Total jumlah penyuluh pertanian 50.559 orang, terdiri dari 28.494 orang PNS, 20.814 orang THL-TB, dan 1.251 orang honorer • Dari 28.494 penyuluhpertanian PNS, sampaidengantahun 2018 sebanyak13.973 orang (49%) akanmemasukiusiapensiun • kebutuhanPenyuluhPertanian PNS adalah sebanyak 99.298 orang, Indonesia mengalami defisit tenaga penyuluh pertanian 70.804 orang !!

Jumlah Penyuluh & Pengangkatan Baru • Pemenuhan tenaga penyuluh merupakan amanah UU 16/2006 ttg SistemPenyuluhanPertanian, PerikanandanKehutanan (SP3K) dan UU 19/2013 ttg Perlindungan dan Pemberdayaan Petani  1 desa 1 penyuluh • Sektor Pertanian mengalami defisit tenaga penyuluh sebanyak 70.804 • Perlu peningkatan untuk rekruitmen penyuluh, baik rekruitmen baru maupun pengganti penyuluh pensiun • Peran aktif Pemerintah Daerah sangat penting dalam rekruitmen tenaga penyuluh yang menguasai kondisi riil di daerah • Defisit tenaga penyuluh PNS dapat ditutup dengan melakukan pengangkatan THL-TB PP menjadi pegawai ASN KarenaPenyuluhadalahgardadepankeberhasilan program, makaperekrutan tenagapenyuluhharusmenjadiprioritas !

Dukungan Komisi IV DPR RI terhadap Pemenuhan Tenaga Penyuluh Pertanian • Menginisiasi Rapat Kerja Gabungan antara Komisi IV, Komisi II dan Komisi XI DPR-RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan pada tanggal 11 Februari 2014 • Melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah (Ka. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, deputi Bid Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi & Deputi Bid Mutasi Kepegawaian, BKN) tanggal 19 Juni 2014

Dukungan Komisi IV DPR RI terhadap Pemenuhan Tenaga Penyuluh Pertanian • Meminta agar pengangkatan 10.000 THL-TBPP menjadi Pegawai ASN diselesaikan tahun 2014. Adapun 13.771 THL-TBPP dan Tenaga Bantu Lingkup Kementan Lainnya yang belum masuk formasi 2014 akan diangkat secara bertahap pada tahun berikutnya • Meminta agar pengangkatan THL-TBPP menjadi Pegawai ASN dilakukan melalui rekrutmen dengan berbasis kompetensi dan kinerja • Membentuk Panja Penyuluh Pertanian & Tenaga Bantu lainnya untuk mengawal terlaksananya komitmen dari Raker gabungan mengenai pengangkatan 10.000 THL-TBPP menjadi Pegawai ASN

Terima Kasih Komisi IV DPR RI BidangPertanian, Kehutanan, KelautandanPerikanan , danKetahananPangan DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia Jl. JendGatotSubroto, Senayan, Jakarta 10270

F irman Soebagyo, SE., MH Wakil Ketua Komisi IV DPR RI