Mata Kuliah Konsentrasi: PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Mata Kuliah Konsentrasi:PERLINDUNGAN KONSUMEN Dina Widyaputri K. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

2. Pendahuluan • Ketidakseimbangan antara produsen dan konsumen -> dikompensasi • Kekuatan kapital/modal • Produsen lebih terorganisasi, konsumen lebih individual • Produsen diberikan kemudahan-kemudahan oleh pemerintah • Caranya: gerakan perlindungan konsumen, perangkat kelembagaan dan hukum, dan upaya lain supaya konsumen bisa mengkonsumsi dengan lebih aman • Hal ini merupakan keharusan, karena perkembangan ekonomi dan industri maju -> dampak negatif Dina W.K.

3. Pendahuluan • Perkembangan industri dan gerak modal yang cepat menyebabkan produksi barang dan jasa semakin kompleks • Informasi di balik proses industri -> salah satu faktor persaingan • Hal lain, konsumen golongan bawah mempunyai pilihan yang terbatas hanya untuk barang-barang murah • Mekanisme dan transaksi pasar, tidak selalu adil sehingga sering merugikan konsumen • Pemerintah masih kurang berperan untuk menjadi wasit dalam mengatasi mekanisme pasar yang unfair dan cenderung merugikan konsumen Dina W.K.

4. Pendahuluan • Perkembangan ekonomi dan industrialisasi sangat kuat -> konsumen menjadi lemah • Untuk itu kekuatan konsumen perlu digalang • Dengan kelembagaan yang kuat, produsen diharapkan akan lebih berhati-hati dalam memproduksi barang dan jasa • Apabila kepentingan konsumen dilanggar, gerakan konsumen dimungkinkan masuk ke bidang politik ekonomi -> menambah bargaining power dengan wakil-wakil politiknya Dina W.K.

5. Perlindungan konsumen yang efektif • 2 arah secara bersama • Arus bawah • Adanya lembaga konsumen yang: • Kuat • Tersosialisasi secara merata dalam masyarakat • Secara representatif dapat menampung dan memperjuangkan aspirasi konsumen • Arus atas • Adanya departemen/bagian dalam struktur kekuasaan yang secara khusus mengurusi masalah perlindungan konsumen • Semakin tinggi posisi lembaga, makin kuat power yang dimiliki untuk melindungi konsumen Dina W.K.

6. Perlindungan konsumen yang efektif • Tergantung pada • Lembaga konsumen • Kepedulian pemerintah • Melalui institusi yang dibentuk untuk melindungi konsumen Dina W.K.

7. Perlindungan konsumen yang efektif • Kontribusi lembaga konsumen • Bergantung pada kondisi perkembangan hukum: • Apabila secara substansial hak-hak konsumen belum diakomodasi dalam hukum positif, kontribusi: mendorong legalisasi UUPK • Apabila sudah ada UUPK, kontribusi: mengawasi implementasi dan law enforcement UUPK di lapangan Dina W.K.

8. Perlindungan konsumen yang efektif • 3 pendekatan dalam upaya perlindungan konsumen • Pendekatan sektoral • : hak-hak konsumen diakomodasi dalam UU sektoral, e.g. UU Pangan • Pendekatan holistik • : ada UU khusus mengatur perlindungan konsumen dan menjadi payung UU sektoral yang berdimensi konsumen • Pendekatan gabungan • : selain ada UUPK, dipertegas lagi dalam UU sektoral Dina W.K.

9. Beberapa substansi • Iklan menyesatkan • Keamanan pangan • Product liability • Unfair contract • Standard contract • Penjualan • Iklan perumahan • Redress mechanism • dll Dina W.K.

10. Acara perdata (1) • Small claim court • : semacam peradilan kilat dengan hakim tunggal, tanpa harus menggunakan pengacara, biaya ringan, tidak ada upaya banding • Untuk sengketa konsumen dengan nilai nomial sangat kecil – menghindari biaya mahal dan prosedur rumit • Tetap memberikan akses konsumen untuk menggugat produsen Dina W.K.

11. Acara perdata (2) • Class action • Pasal 123 HIR (Hukum Acara Perdata) • Untuk mengajukan gugatan ganti rugi, korban harus membuat surat kuasa khusus kepada pengacara untuk selanjutnya mengajukan gugatan perdata ke PN setempat • Apabila korban ratusan, surat kuasa khusus tersebut sulit • Hanya korban yang menggugat yang akan memperoleh ganti rugi apabila gugatannya berhasil Dina W.K.

12. Acara perdata (2) • Class action • Gugatan perwakilan kelompok • Sifat massal • Untuk kasus yang sama, cukup diwakili beberapa korban menuntut secara perdata ke pengadilan • Untuk putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap pihak korban dimenangkan, korban lain yang tidak mengajukan gugatan dapat meminta ganti rugi tanpa harus mengajukan gugatan baru Dina W.K.

13. Acara perdata (3) • Beban pembuktian terbalik • Apabila menggugat, konsumen harus membuktikan bahwa produsen melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian di pihak konsumen • Dari perspektif konsumen akan lebih adil apabila beban pembuktian ada pada produsen: produsen harus membuktikan bahwa produsen telah melakukan proses produksi sesuai dengan prosedur yang ada Dina W.K.

14. Acara perdata (3) • Beban pembuktian terbalik • Contoh: kasus biskuit beracun • Apabila konsumen yang harus membuktikan, konsumen kesulitan karena awam tentang proses produksi makanan ybs – secara teknis bukanlah hal yang mudah/sederhana Dina W.K.

15. Peran serta masyarakat • Rakyat juga bertanggung jawab untuk efektivitas perlindungan konsumen • Globalisasi • Dumping barang dan jasa yang under quality – kesejahteraan rakyat lebih sulit diwujudkan Dina W.K.

16. Kasus PK • Kecelakaan transportasi (KA, pesawat udara, bus) • Keracunan makanan • Penjualan perumahan fiktif • Likuidasi 16 bank bermasalah • Pemungutan dana stiker Sea Games • Pemadaman listrik oleh PT PLN Dina W.K.

17. Inti permasalahan • Substansi hukum • Kelembagaan • Budaya hukum Dina W.K.

18. Kasus:Konsumen v BII • Bram, nasabah BII produk jasa perbankan Tabungan Super Pundi dan BII Cabang Fatmawati Jakarta • BII menaikkan biaya administrasi penutupan rekening tabungan dari Rp10.000 menjadi Rp20.000 mulai 2 Januari 1998 tanpa pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu konsumen • Pelanggaran Pasal 18 ayat (1) huruf g, ayat (3), Sanksi Pasal 62 ayat (1) UUPK Dina W.K.

19. Kasus:Konsumen v PT Unilever • PT Unilever memasang iklan Unilever Peduli di “Jawa Pos” 18 Juni 1998: bagi 3000 pengirim pertama akan mendapatkan paket produk dari PT U • Ahmad Ansori mengirim 18 Juni 1998 ke alamat PT U • 24 Juni 1998, iklan yang sama muncul, Ansori mengirim lagi • Agustus 1998, PT U mengumumkan bahwa pada tiga hari pertama 21 Juni 1998, PT U telah menerima 5000 pucuk surat • Pasal 13 ayat (1), 62 ayat (2) UUPK • Sumber: Bidang Pengaduan YLKI, Register Kasus No. 858/SDM/YLKI/1998, 9 Okt 1998 Dina W.K.

20. Kasus:Konsumen v Bank BCA • YLKI: Konsumen Bank BCA a.n. Sri Rahayu A/C: 005-010814-7, alamat Jl. Raya Bogor No. 2 RT 04/06, Kramatjati, Jaktim • Konsumen tuna netra nasabah Tahapan BCA melalui fasilitas Halo BCA • Ybs tidak dapat membuat tanda tangan (hanya menggunakan cap jempol tangan) maka apabila ybs ingin menjadi nasabah BCA ditetapkan persyaratan khusus yi menggunakan pengampu yang diangkat oleh hakim berdasarkan suatu putusan pengadilan. Ketentuan ini untuk melindungi nasabah yi demi keselamatan dana nasabah dari kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Dina W.K.

21. Kasus:Konsumen v Bank BCA • Pasal 7 UUPK kurang lengkap • Pasal 5 UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat • “setiap penyandang cacat mempunyai hak yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan” • Seseorang tidak cakap apabila sakit ingatan/gila dan di bawah umur 21 tahun • Sumber: Bidang Pengaduan YLKI, Register Kasus No. 128/B/SDM/YLKI/1999, 17 Feb 1999) Dina W.K.

22. PK Jasa Pendidikan • Terganggunya proses belajar mengajar karena konflik internal sekolah/universitas • Praktik bisnis tidak sehat dengan menjadikan siswa sebagai objek bisnis • Siswa harus menerima beban pelajaran di luar kemampuan siswa • Trik-trik pemasaran sekolah/universitas dalam bentuk iklan/brosur, belum tampil sebagai sumber informasi yang utuh, namun lebih berbau persuasif bahkan manipulatif • Pelajaran di sekolah tidak mencukupi Dina W.K.

23. PK Jasa Telekomunikasi • PT Telkom • Tanggap terhadap keluhan pelanggan. “Hari ini mengadu, hari ini beres.” • Ada inisiatif untuk menggelar Forum Temu Pelanggan (5 Jul 1997, Bentara Budaya Jakarta) • Belum ada standar mekanisme penyelesaian pengaduan konsumen • Sistem pengaduan masalah yang dialami konsumen Dina W.K.

24. UUPK:Anatomi • Bab I Ketentuan Umum • Bab II Asas dan Tujuan • Bab III Hak dan Kewajiban • Bab IV Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha • Bab V Ketentuan Pencantuman Klausua Baku • Bab VI Tanggung Jawab Pelaku Usaha • Bab VII Pembinaan dan Pengawasan • Bab VIII Badan Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat • Bab IX Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat • Bab X Penyelesaian Sengketa • Bab XI Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen • Bab XII Penyidikan • Bab XIII Sanksi • Bab XIV Ketentuan Peralihan • Bab XV Ketentuan Penutup Dina W.K.

25. UUPK • Penerapan asas beban pembuktian terbalik dalam hukum pidana – Pembuktian terhadap ada/tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana, merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha (Pasal 22 UUPK) • Isu HAM pelaku usaha dalam posisi pihak yang bersalah >< presumption of innocence Dina W.K.

26. UUPK • Definisi barang • : setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen • Di Eropa • Dikecualikan: • Agricultural product (apabila produk hasil pertanian langsung dikonsumsi, tidak termasuk dalam product liability karena tidak mengalami proses awal) • Hunting product (sda) • Fishery product (sda) Dina W.K.

27. UUPK • Masalah ganti rugi • Pasal 19 ayat (2): “ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” • Pasal 1234 KUH Perdata: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah dapat diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang dilampaukan” • Pasal di atas mereduksi Pasal 1234 KUH Perdata, yang memberikan peluang yang jauh lebih luas kepada konsumen tentang jenis-jenis ganti rugi yang bisa diperoleh bila konsumen dirugikan Dina W.K.

28. Hak atas kebutuhan pokok • Hak untuk memperoleh kebutuhan pokok “the right to satisfaction of basic needs” • Pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan Dina W.K.

29. Makanan Pelayanan kesehatan Transportasi Perbankan Lingkungan Listrik Asuransi Marketing Lalu lintas jalan raya/tol Pendidikan Mass media Promosi & periklanan Keagamaan Obat Telekomunikasi dll Tugas presentasi:Topik Dina W.K.

30. Referensi • Sudaryatmo, 1999, Hukum dan Advokasi Konsumen, CAB, Bandung • Susilo, Zumrotin K., 1996, Penyambung Lidah Konsumen, YLKI & Puspa Swara, Jakarta • UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen UUPK Dina W.K.