Pendidikan dan Pembangunan D alam Sektor Hukum dan HAM

1. Pendidikandan Pembangunan DalamSektorHukumdan HAM Oleh: Kelompok 4 FirdanAkhmad R NursyifaFaujiah RestiNurajijah RiskaDwiGusriyani ‘Pita Arianti

2. LatarBelakang Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang melalui pembangunan pendidikan. Pendidikan yang baik adalah ciri sukses suatu bangsa, karena masyarakat yang pintar dan cerdas yang bisa bersosialisasi dengan era globalisasi dan kehidupan masa depan yang penuh dengan teknologi dan informasi yang sangat canggih. Hal ini adalah suatu tantangan yang harus dihadapi oleh generasi muda yang nantinya akan meneruskan perjuangan untuk hidup yang lebih baik. Karena apabila kita bodoh, bermalas-malasan maka negara ini tidak akan pernah maju dan akan selalu menjadi yang terbelakang. Memang tidak mudah memajukan pembangunan ini. Kita semua harus berbenah diri memperbaiki diri dengan terus menuntut ilmu, tidak bermalas-malasan, terus mencoba, terus berjuang dan tentunya selalu berdoa dan berusaha dengan sebaik-baiknya. Tak hanya pendidikan yang diperlukan, tetapi kemampuan fisik dan mental yang kuat yang juga dapat memajukan dan mensejahterakan negara kita Indonesia. Tidak lupa tentunya akan keberadaan Hukum dan HAM di indonesia yang masih memerlukan pondasi serta penegakan yang kuat bagi seluruh komponen masyarakat.

3. RumusanMasalah Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah sedikit diuraikan kelompok di atas, maka kelompok menilai perlu adanya perumusan masalah, diantaranya sebagai berikut: Apa yang dimaksud dengan Hukum dan Ham? Bagaimana Pelaksanaan Hukum dan Ham di negara Indonesia ini? Apa Kontribusi Pendidikan dan Pembangunan dalam Sektor Hukum dan Ham? Apa Tantangan Hukum dan Ham? Apa tujuan dari adanya Hukum dan Ham? Apa Saja Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam Meningkatkan pelaksanaan Hukum dan Ham di Indonesia saat ini?

4. Hakekat HAM DefinisiPendidikan Dan Pembangunan Tujuan Hukum dan HAM Analisa Pelaksanaan Hukum dan HAM di Indonesia PendidikanDalam Pembangunan Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum dan HAM Kontribusi Hukum dan HAM dalam Sektor Pendidikan dan Pembangunan di Indonesia Kesimpulan Dan Saran Pemaknaan Hukum dan HAM Tantangan Hukum dan HAM

5. Definisi Pendidikan • UU SISDIKNAS No.20 Tahun 2003 • Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. • UU Nomor 2 Tahun 1989 • Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan dalam upaya memperbaiki kualitas diri agar mampu menjawab tantangan di masa depan

6. Definisi Pembangunan Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan tanpa merusak lingkungan atau kehidupan sosial. • Siagian (1983) • Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan. • Bintiro Tjokroamidjojo • Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan san bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya.

7. Pendidikan • dalam Pembangunan Pembangunan manusia (human development) berarti “pengembangan dan peningkatan seluruh potensi kemanusiaan”, baik oleh individu maupun oleh pemerintah di suatu negara. Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik dan kultural, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga bangsa secara keseluruhan. Peranan pendidikan dalam pembangunan nasional memunculkan dua paradigma yang menjadi kiblat bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan kebijakan pendidikan.

8. Pendidikan • dalam Pembangunan Paradigma Sosialisasi melihat peranan pendidikan dalam pembangunan adalah mengembangkan kompetensi individu, kompetensi yang lebih tinggi tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, dan secara urnum, meningkatkan kemampuan warga masyarakat dan semakin banyaknya warga masyarakat yang memiliki kemampuan akan meningkatkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Paradigma Fungsional melihat bahwa keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan masyarakat tidak mempunyai cukup penduduk yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan sikap modern. Tesis Human lnvestmen, yang menyatakan bahwa investasi dalam diri manusia lebih menguntungkan, memiliki economic rate of return yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi dalam bidang fisik. Terdapatbeberapa paradigma pembangunan yang meliputi: ParadigmaFungsional 2. ParadigmaSosialisasi

9. Pendidikan • dalam Pembangunan Lewat jalur tunggal inilah lembaga pendidikan akan mampu menghasilkan berbagai tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Agar proses pendidikan efisien dan etektif, pendidikan harus disusun dalam struktur yang bersifat rigid, manajemen (bersifat sentralistis, kurikulum penuh dengan pengetahuan dan teori-teori). Dan yang kedua, para pengambil kebijakan pemerintah menjadikan pendidikan sebagai engine of growth, penggerak dan loko pembangunan. Sebagai penggerak pembangunan maka pendidikan harus mampu menghasilkan invention dan innovation, yang merupakan inti kekuatan pembangunan. Sesuai dengan peran pendidikan sebagai engine of growth, dan penentu bagi perkembangan masyarakat, maka bentuk sistem pendidikan yang paling tepat adalah single track dan diorganisir secara terpusat sehingga mudah diarahkan untuk kepentingan pembangunan nasional. Kedua paradigma ini melahirkan pengaruh besar dalam dunia pendidikan. Pertama, melahirkan paradigma pendidikan yang bersifat analis-mekanistis dengan mendasarkan pada doktrin reduksionisme dan mekanistik.

10. PemaknaanHukumdan HAM • Jadi dari kedua definisi hukum yang dikemukakan oleh para ahli diatas maka kelompok menyimpulkan bahwasannya hukum memiliki beberapa unsur-unsur, diantaranya adalah sebagai berikut: • Peraturan atas kaidah-kaidah tingkah laku manusia; • Peraturan yang diadakan oleh lembaga yang berwenang membuatnya; • Peraturan yang bersifat memaksa; • Peraturan yang mempunyai sanksi yang tegas; • Sedangkan hukum ciri-ciri hukum dapat dikenali dari beberapa hal, diantaranya yaitu: • Adanya perintah dan/larangan • Perintah dan/larangan itu haruslah dipatuhi oleh semua orang. Pakar hukum Indonesia Mochtar Kusumaatmaja. Hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dan juga mencakupi lembaga-lembaga (institutions) dan proses-proses (processes) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan M.H. Tirtaatmidja, S.H. Hukum adalah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mestinya mengganti kerugian - jika melanggar aturan-aturan itu - akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya

11. HAKEKAT HAM Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, mengemukakan bahwa ... Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Manusia adalah mahkluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, dan mempunyai derajat yang luhur sebagai manusia, mempunyai budi dan karsa yang merdeka sendiri. Semua manusia sebagai manusia memiliki martabat dan derajat yang sama, dan memiliki hak-hak yang sama pula. Derajat manusia yang luhur berasal dari Tuhan yang menciptakannya. Dengan demikian semua manusia bebas mengembangkan dirinya sesuai dengan budinya yang sehat.

12. Analisa Pelaksanaan Hukum dan HAM di Indonesia Namun demikian, pada masa-masa selanjutnya, kesadaran tentang HAM kemudian mengalami pasang dan surut seiring perjalanan sejarah bangsa ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada waktu yang lalu, HAM hanya dianggap slogan yang pelaksanaannya masih sangat memprihatinkan. Meskipun dalam hal-hal tertentu pemenuhan HAM sudah dilaksanakan, tidak sedikit pula telah terjadi berbagai pelanggaran HAM. Pelaksanaan HAM tidak selalu dapat berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak. Kadangkala di dalam praktiknya masih sering terjadi penyimpangan bahkan pelanggaran HAM. Hal itu bukan saja telah menyebabkan terjadinya pengingkaran terhadap hakikat keberadaan HAM, melainkan juga telah banyak menimbulkan penderitaan bagi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) bagi bangsa Indonesia sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang asing. Di Indonesia, isu HAM memang telah terpinggirkan. Soal HAM di media masa pun tampak cenderung menurun. HAM masa lalu dilupakan seiring bergantinya tahun ketahun. Seolah dibiarkan begitu saja, menggantung.

13. Kontribusi Hukum dan HAM dalam Sektor Pendidikan dan Pembangunan di Indonesia Pendidikanmemiliki peran penting dalam proses pembangunan, betapa tidak, laju perubahan sebagai akibat dari perkembangan Ilmu pengetahuandan tekhnologi kemudian harus disejajarkan dengan penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikankemudian menjadi pioner utama dalam rangka penyiapan sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu aspek pembangunan yang sekaligus merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan pembangunaan nasional. Dan salan sartu aspek terpenting dalam menyiapakan dan merekayasa  arah perkembangan masyarakat dalam pembangunan nasional adalah pendidikan.

14. Tantangan Hukum dan HAM • Dalam penegakan HAM melalui sistem hukum pidana yang telah berlaku di Indonesia terdapat kendala-kendala atau hambatan yang bersifat prinsipil substansil dan klasik. Hambatan - hambatan dalam pelaksanaan HAM di Indonesia antara lain: • Masih kurang pemahaman tentang HAM. • Masih kurang pengalaman • Kemiskinan • Keterbelakangan • Pemahaman HAM masih terbatas dalam pemahaman gerakan

15. Tujuan Hukum dan HAM Dalam pergaulan masyarakat terdapat beraneka macam hubungan antar anggota masyarakat. Yakni, hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota. Dengan beragamnya hubungan itu maka anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan tersebut tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Untuk menjamin keseimbangan dalam hubungna antara anggota masyarakat diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan kesadaran tiap-tiap masyarakat tersebut.

16. Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum dan HAM Seiring berjalannya waktu, upaya penegakan dan perlindungan HAM pun terus berjalan. Ketentuan hukum HAM atau sering dikenal dengan sebutan instrumen HAM adalah alat yang berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam menjamin perlindungan dan penegakan HAM.  Instrumen HAM terdiri dari instrumen nasional HAM dan instrumen international HAM. Dimana instrumen nasional HAM berlaku terbatas pada suatu negara, sedangkan instrument internasional HAM menjadi acuan negara-negara di dunia dan mengikat secara hukum bagi negara yang mengesahkannya. 

17. Video PelanggaranHukumdan HAM

18. KESIMPULAN Perlu adanya penegakan hukum agar terwujudnya supremasi hukum yang konsisten, mencerminkan ketertiban dan keadilan, menjamin kepastian hukum dan memperoleh legitimasi yang kuat. Dalamperkembanganini, secaraumumHukumdan HAM di Indonesia masihbelumkuatmasihadanyadiskriminatifdalamhukumdengan orang yang mempunyaibanyakuangdan orang yang tidakmemilikibanyakuangataudapatdikatakandenganmasyarakat yang kurangmampu, sedangkanHakAsasiManusia yang ada di Indonesia itusendiri pun masihbelu m teratasidenganbaik. Olehkarenaitusebagaiwarga Negara yang baikkitaharusmemperolehHukumdan HAM yang seadil – adilnya

19. SARAN peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dan aparatur hukum, perbaikan kinerja dan koordinasi antara lembaga hukum dalam penanganan pelanggaran hukum, HAM, dan sesuai dengan perubahan sistem politik, peningkatan peran dan fungsi lembaga hukum dan lembaga advokasi secara sinergis untuk pencegahan dan penanganan, pelanggaran HAM, Penanaman nilai-nilai hukum dalam sektor pendidikan yang disispkan pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan Lembaga hukum yang ada pada saat ini tentunya perlu adanya penyegaran yang pasti guna lebih menjalankan tugas dengan tepat sasaran. Oleh karenanya kelompok memberikan beberapa saran agar lembaga hukum di indonsia lebih bekerja dengan optimal, independen, akuntabel, dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan hal-hal dibawah ini :

20. TerimaKasih…