” Capaian dan Program Pembangunan Pendidikan Islam ”

1. ”Capaian dan Program Pembangunan Pendidikan Islam” Menteri Agama RI

2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pendidikan dalam Binaan Departemen Agama RI • Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Amandemen ke-4 • Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Peraturan Pemerintah Nomor 55 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

3. Lingkup Pendidikan dalam Binaan Departemen Agama • Pendidikan Agama pada Semua Satuan Pendidikan Nasional mulai dari PAUD sampai dengan Pendidikan Tinggi. • Raudhatul Atfal/Bustanul Atfal sebagai salah satu bentuk satuan pendidikan formal jenjang PAUD. • Madrasah mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) hingga Madrasah Aliyah (MA). • Perguruan Tinggi Agama Islam yang terdiri dari: • Universitas Islam Negeri • Institut Agama Islam Negeri • Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri • Fakultas Agama/Program Studi Agama pada Perguruan Tinggi Umum • Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta • Pendidikan Keagamaan yang terdiri dari: • Pondok pesantren • Diniyah Ula • Diniyah Wustha • Diniyah Ulya • Mahad Ali

4. Capaian Pembangunan Pendidikan Islam • Perkembangan Anggaran: Anggaran fungsi pendidikan Departemen Agama RI terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2009 berjumlah Rp 23.275.200.008.000,00 (termasuk di dalamnya belanja pegawai, guru dan dosen), meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya: Rp 7.918.871.246,00 (2008), 6.692.149.532,00 (2007), 4.841.829.587,00 (2006) Catatan: Anggaran 2006-2008 tidak termasuk belanja pegawai, guru dan dosen.

5. Capaian Strategis • Perkembangan Jumlah Satuan Pendidikan Islam Dan Peserta Didik Satuan Pendidikan Islam per tahun 2008 berjumlah 85.911 lembaga dengan total peserta didik mencapai 11.531.028 orang, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini hingga Perguruan Tinggi. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2007, dengan 83.320 lembaga dan 11.056.856 peserta didik.

6. Capaian Strategis • Kontribusi terhadap Peningkatan APK Pada tahun 2008 APK MI/Salafiyah Ula mencapai 16 %, APK MTs/Salafiyah Wustha mencapai 23 % dan APK MA mencapai 7,51 %, meningkat dibandingkan tahun 2007: APK MI/Salafiyah Ula 15,2 %, APK MTs/Salafiyah Wustha mencapai 22,17 % dan APK MA mencapai 7,19 %

7. Capaian Strategis • Kesejahteraan Guru Departemen Agama RI terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru, antara lain melalui instrumen tunjangan fungsional dan tunjangan profesi guru. Pada tahun 2008, Departemen Agama RI memberikan Tunjangan Fungsional bagi 501.831 Guru Non-PNS dan Tunjangan Profesi bagi 26.869 Guru.

8. Capaian Strategis • Kualifikasi Guru Jumlah guru yang memiliki ijasah minimal S-1 pada semua jenjang pendidikan Islam, terus mengalami peningkatan. Tahun 2008, guru yang berkualifikasi minimal S-1 mencapai 281.502 orang, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sejumlah 246.533 orang.

9. Capaian Strategis • Sertifikasi Guru Dari 224.886 guru berijasah S-1 pada 2006, sejumlah 25.761 orang (11,46%) mengikuti sertifikasi pada tahun 2006 dan 2007. Pada tahun 2008, sejumlah 33.851 orang guru mengikuti sertifikasi.

10. Capaian Strategis • Dual Competence (Kompetensi Ganda) Untuk mengatasi problem missmatch pada satuan pendidikan Islam, dilaksanakan program dual competence. Dalam program ini, guru-guru pada satuan pendidikan Islam yang telah memiliki ijasah S-1 tetapi mengajar bukan pada bidang studi yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya, diikutsertakan pada program pendidikan S-1 dalam mata pelajaran yang kini diampu. Pada tahun 2008, program ini telah diikuti oleh 240 guru.

11. Program Prioritas dan Anggaran Pembangunan Pendidikan Islam 2009 • Tahun anggaran 2009, total pagu definitif Departemen Agama sebesar Rp 26.656.600.559.000,00 yang terdiri dari fungsi pendidikan Rp 23.275.200.008.000,00 dan fungsi non-pendidikan Rp 3.381.400.551.000,00. Berdasarkan pada pagu definitif fungsi pendidikan di atas, dialokasikan untuk Pendidikan Islam sebesar Rp. 21.998.372.838.000,- yang dikelola oleh Pusat, Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (UIN, IAIN dan STAIN).

12. 15 Target Capaian Strategis 2009 1. BOS: Bantuan Operasional Pelaksanaan Pendidikan Dasar Bagi 6.286.295 siswa • Unit Cost Siswa MI/Salafiyah Ula di Kota sebesar Rp 400.000 dan Kabupaten sebesar Rp 397.000. • Unit Cost Siswa MTs/Salafiyah Wustha di Kota sebesar Rp 575.000 dan Kabupaten Rp 570.000.

13. 2. Beasiswa bagi Siswa dan Mahasiswa - Beasiswa bagi 1.198.000 siswa dan 66.700 mahasiswa • Unit cost untuk siswa miskin MI adalah Rp 360.000 • Unit cost siswa miskin MTs Rp 720.000, • Unit cost siswa MI Anak PNS Gol I, II, dan Tamtama TNI/Polri Rp 250.000 • Unit cost siswa Anak PNS Gol I, II, dan Tamtama TNI/Polri Rp MTs 350.000 • Unit cost siswa miskin MA Rp 760.000, • Unit cost siswa MA Anak PNS Gol I, II, dan Tamtama TNI/Polri Rp 700.000,00 • Unit cost siswa MA Daerah Terpencil/Tertinggal Rp 1.200.000. • Unit cost untuk mahasiswa Rp 1.200.000. • Unit cost untuk santri berprestasi Rp 3.000.000. • Unit cost untuk mahasiswa Indonesia di luar negeri Rp 15.000.000.

14. 3. Bantuan Rehab Ruang Kelas - Bantuan Rehab Ruang Kelas untuk 24.650 MI - Unit cost per ruangan Rp 92.500.000. 4. Tunjangan - Tunjangan Fungsional bagi 501.831 Guru Non PNS - Tunjangan Profesi bagi 92.494 Guru 5. Penyelenggaraan Ujian Nasional - Penyelenggaraan ujian nasional bagi 1.200.000 siswa MI/MTs, 275.000 siswa MA, 19.000 siswa paket A/B dan 40.000 siswa paket C

15. 6. Peningkatan Kualifikasi Guru - Peningkatan kualifikasi bagi 17.300 orang guru. 7. Sertifikasi Guru - Sertifikasi bagi 90.400 guru. 8. Pengembangan dan Pembangunan Madrasah Bertaraf Internasional - Pengembangan dan Pembangunan MI/MTs Bertaraf Internasional untuk 20 lokasi - Pengembangan dan Pembangunan MA Bertaraf Internasional 25 lokasi

16. 9. Pengembangan ICT - Pengembangan ICT pada 474 Satuan Kerja 10. Akreditasi Perguruan Tinggi - Peningkatan akreditasi untuk 1000 program studi. 11. Penelitian dan Publikasi Ilmiah - Bantuan penelitian dan publikasi ilmiah untuk 350 judul. 12. Penguatan Pondok Pesantren dan Diniyah - Dukungan penyelenggaraan dan program peningkatan mutu bagi 5000 lembaga.

17. 13. Inovasi Pembelajaran - Pelatihan KTSP, Penelitian Tindakan Kelas dan Model Pembelajaran Kreatif bagi para guru PAI dan guru madrasah. 14. Penguatan Keunggulan UIN - Pembangunan fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan - Penguatan sistem penjaminan mutu - Pembangunan mahad al jami’ah 15. Penguatan Kerjasama Internasional - Kerjasama pengembangan pendidikan - Kerjasama pertukaran mahasiswa dan dosen

18. LAMPIRAN: Data Pendukung

19. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Amandemen ke-4 • Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; • Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; • Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; • Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; • Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

20. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Pasal 3 tentang Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional: “Fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

21. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Pasal 17 ayat 2 tentang Pendidikan Dasar : “Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. ” • Pasal 18 ayat 3 tentang Pendidikan Menengah: ”Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat”.

22. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Pasal 37 ayat 1 dan 2 tentang Kurikulum: [1] Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a. pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; c. bahasa; d. matematika; e. ilmu pengetahuan alam; f. ilmu pengetahuan sosial; g. seni dan budaya; h. pendidikan jasmani dan olahraga; i. keterampilan/kejuruan; dan j. muatan lokal. [2] Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: a. pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; dan c. bahasa.

23. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Pasal 30 ayat 1 tentang Pendidikan Keagamaan: “Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. • Pasal 30 ayat 5tentang Pendidikan Keagamaan: “Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, 3, dan 4, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah”.

24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan • Pasal 3 ayat 1 dan 2 tentang Pendidikan Agama. [1] “ Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama” [2] “Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama”.

25. PERKEMBANGAN ANGGARAN

29. PERKEMBANGAN GURU YANG MEMILIKI IJASAH MINIMAL S-1

30. Program Prioritas 2009

34. ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN DEPAG RI 2009

35. ANGGARAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN ISLAM DEPAG RI 2009

36. ANGGARAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN ISLAM DEPAG RI 2009

37. TERIMA KASIH