HUKUM DAN HAM

1. HUKUM DAN HAM Oleh: Lies Ariany, SH.,MH http://liesahukum.edublogs.org

2. PENGANTAR DISKUSI : • APA SESUNGGUHNYA YANG HARUSNYA KITA PAHAMI TENTANG H.A.M ? • KENAPA SEDEMIKIAN PENTING MASALAH H.A.M DEWASA • INI ?BAGIMANA REALITA EMPIRISNYA • 3. BAGAIMANA PENANGANAN PELANGGARAN H.A.M, KHUSUSNYA • PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT ? BAIK TEHNIS YURIDIS • MAUPUN FILOSOFIS YANG MENJIWAI RUMUSAN PENGATUR • AN HUKUM PENGADILAN H.A.M ? • 4. KONDISI IDEAL YANG BAGAIMANAKAH PADA MASA DEPAN • YANG MEMUNGKINKAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN,PE • MAJUAN DAN PENEGAKKAN H.A.M MENJADI MAKIN BAIK ?

3. SUMBER RUJUKAN • PUSHAM UII, HUKUM Hak Asasi Manusia • Majda El Muhtaj, HAM dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta • Kencana, 2007 • GEOFFREY R, KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN, • KOMNASHAM R.I, JAKARTA, 2002 • UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000 ttg Pengadilan HAM • UNDANG UNDANG NO 39 TAHUN 1999 ttg HAM • TAP MPR NO XVII/MPR/1998 ttg HAM • TAP MPR NO X/MPR/1998 ttg Pokok pokok REFORMASI PEM • PP NOMOR 2 TAHUN 2002 DAN PP NOMOR 3 TAHUN 20027 • MASYHUR EFFENDY, PERKEMBANGAN DIMENSI H.A.M, • GHALIA INDONESIA, BOGOR, 2005 • PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG PENGADILAN H.A.M • UNDANG UNDANG DASAR NEGARA R.I TAHUN 1945 • Undang Undang nomor 11 TH 2005 Hak Ekososbud • Undang Undang nomor 12 tahun 2005 Hak Sipol • UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

4. PENGANTAR • SUMBER NILAI H.A.M BERALAS PADA FILSAFAT • BUDAYA DAN AGAMA • 2. MENGEDEPAN MENJADI PERBINCANGAN ATAU DIS • KURSUS PUBLIK SECARA GLOBAL SETELAH PERANG • DUNIA II • 3. PARAMETER UTAMA DALAM PERGAULAN GLOBAL • 4. MASIH TERPOSISI DALAM SILANG PENDAPAT • ANTARA UNIVERSALISM DAN PARTICULARISM • 5 BLOK BARAT (EROPA – AMERIKA) LEBIH MENGUTA • MAKAN PERJUANGAN HAK SIPIL POLITIK, NEGARA • KOMUNIS LEBIH MENARUH PERHATIAN PADA HAK • EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

5. HAK ASASI MANUSIA • INHEREN, SECARA KODRATI MELEKAT PADA DIRI • MANUSIA • UNIVERSAL, BERLAKU BAGI SEMUA TANPA DIS • KRIMINASI • INALIENABLE, TIDAK DAPAT DIBAGI • INTERDEPENDEN, SALING TERGANTUNG • HARUS DILINDUNGI, DIHORMATI, DAN DIPER • JUANGKAN • TIDAK BOLEH DIRAMPAS/DIKURANGI OLEH • SIAPAPUN

6. Inheren • HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. • Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanyaoleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

7. Universal • Dalam arti ini, meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan berbeda-beda ia tetap mempunyai hak-hak tersebut.

8. Inalienable • Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut

9. Interdependen • Bahwa HAM itu saling tergantung satu sama lain dalam rangka pemenuhan haknya karena itu hak itu melekat bersama kewajiban yang harus di penuhi

10. Bangunannya sudah sekomplit ini, hak-hak kita koq masih belum terlindungi, ya? KONVENSI INT’L KONVENSI INT’L KONVENSI INT’L KONVENSI INT’L Atap & plafonnya banyak bocor!!! HAK-HAK YANG DIAKUI dalam Instrumen HAM Internasional BANGUNAN INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA SEDUNIA KEWAJIBAN NEGARA (Pasal 28-30) RATIFIKASI UNDANG-UNDANG NASIONAL KOVENAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL & BUDAYA 1966 KOVENAN HAK-HAK SIPIL & POLITIK 1966 HAK-HAK SOSIAL (Pasal 12-17) HAK-HAK SIPIL (Pasal 1-11) HAK-HAK POLITIK (Pasal 18-21) HAK-HAK EKONOMI- BUDAYA (Pasal 22-27) DEKLARASI UMUM HAK ASASI MANUSIA SEDUNIA

11. KONSEP YANG MELANDASI LAHIRNYA H.A.M SRI SOEMANTRI • HAM SBG BAWAAN KODRAT, ARTINYA PD WAKTU SESEORANG DILAHIRKAN- DIA SDH MEMPUNYAI H.A.M • HAM SBG KARUNIA TUHAN YME, BERDASARKAN KONSEP INI HAM BUKAN HNY BAWAAN KODRAT, MELAINKAN KARUNIA TUHAN YME • HAM TIMBUL KRN DIATUR OLEH HUKUM DALAM HAL INI HUKUM TERTULIS, OLEH KARENA ITU KONSEP INI BERANGGAPAN BAHWA HAM ADALAH LEGAL RIGHTS

12. Asasl usul gagasan mengenai HAM sebagaimana dipaparkan diatas bersumber dari teori hak kodrati (natural rights theory). • Teori kodrati mengenai hak itu bermua dari teori hukum kodrati (natural law theory) pendapat ini dapat dirunut kebelakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas

13. Hugo de Groot --- ahli hukum Belanda (Bapak HI) atau lebih dikenal dengan nama latinnya Grotius mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. • Dengan landasan ini pd perkembangan selanjutnya John Locke mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. • Gagasan John Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya Revolusi Hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, AS dan Perancis pada abad ke 17 dan 18.

14. Locke mengajukan postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh negara. • Melalui kontrak sosial perlindungan atas hak yang tidak dicabut diserahkan kepada negara, selanjutnya menurut Locke apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosia dengan melanggar hak-hak kodrati individu maka rakyat dinegara itu bebas menurunkan sang penguasa dan mengganti dengan pemerintah yang bersedia menghormati HAM • Melalui teori Hak-hak kodrati maka eksistensi hak-hak individuyang pra positif mendapat pengakuan kuat.

15. Tantangan Terhadap pandangan Hukum Kodrati • Edmund Burke orang Irlandia yang resah dengan revolusi Perancis menentang teori hak-hak kodrati. • Burke menuduh para penyusun “Declaration of the Rights of man and of the citizen” mempropagandakan rekaan yang menakutkan mengenai persamaan manusia. • Deklarasi yang dihasilkan dari Revolusi Perancis baginya merupakan ide-ide yang tidak benar dan harapan-harapan yang sia-sia pada manusia yang sdh ditakdirkan menjalani hidup yang tdk jelas dengan susah payah.

16. Jeremy Bentham seorang filsuf utilitarian dari Inggris. Mengatakan bahwa teori hak-hak kodrati itu tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya. • “Bagi saya hak dan hukum merupakan hal yang sama, karena saya tidak mengenal hak yang lain. Hak bagi saya adalah anak kandung hukum: dari berbagai fungsi hukum lahirlah beragam jeni hak. Hak kodrati adalah seorang anak yang tidak pernah seorang ayah”. • Serangan dan penolakan kaum utilitarian diperkuat oleh mazhab Positivisme dalam hal in John Austin.

17. Kaum Positivisme berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum yang ahih adalah perintah yang berdaulat. Ia tidak datang dari alam atau moral.

18. Kembali Ke pemikiran Hak-Hak Kodrati • Pada masa akhir PD II gerakan menghidupkan kembali teori hak kodrat inilah yang mengilhami kemunculan gagasan hak asasi manusia di panggung internasina. • Pengalaman buruk dunia internasional dengan peristiwa Holocaust Nazi membuat dunia berpaling kembali kepada gagasan John Locke tentang hak-hak Kodrati .

19. Hal ini dimungkinkan dengan terbentuknya PBB di tahun 1945, segera setelah berakhirnya perang yang mengorbankan banyak jiwa umat manusia. • Dengan mendirikan PBB masy intl tidak ingin mengulang terjadinya kembali Holocaust di masa depan dan karena itu “menegaskan kembali kepercayaan terhadap HAM, terhadap martabat dan kemuliaan manusia, terhadap kesetaraan hak-hak laki-laki dan perempuan, dan kesetaraan negara besar dan kecil.

20. Dari sinilah dimuai internasionalisasi gagasan HAM. Sejak saat itulah masy intl bersepakat menjadikan HAM sebagai “tolok ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dam semua bangsa “(a commond standard of achievement for all peoples and all nations)”. • Hal ini ditandai dengan diterimanya oleh masy Intl suatu rezim hukum ham intl yang disiapkan oleh PBB atau apa yang kemudian lebih dikenal dengan International Bill of Human Rights”

21. Perkembangan Pemikiran HAM • Karel Vasak seorang ahli hukum Perancis membantu kita memahami dengan lebih baik perkembangan substansi hak-hak yang terkandung dalam konsep ham. • Vasak menggunakan istilah “generasi” untuk menunjuk pada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada satu kurun waktu tertentu. • Kategori menurut Vasak dibuat berdasarkan slogan Perancis yang terkenal yaitu “kebebasan, persamaan dan persaudaraan”

22. Menurutnya masing-masing kata dari slogan tersebut sedikit banyak mencerminkan perkembangan dari kategori-kategori atau generasi-generasi hak yang berbeda.

23. Generasi Pertama HAM • Kebebasan atau “hak generasi pertama” sering dirujuk untuk mewakili hak-hak sipil dan politik, yakni hak asasi manusia yang klasik. • Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya – sebagaimana yang muncul dalam revolusi hak yang bergelora di As dan Perancis pada abad ke 17 dan 18” • Karena itulah hak-hak generasi pertama ini dikatan sebagai hak-hak klasik.

24. Hak-hak tersebut pada hakikatnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu). • Termasuk dalam hak-hak generasi pertama: hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragam dan berkeyakinan, kebebasan berkumpul dan menyatakan pikiran, hak kebebasan dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatka proses peradilan yang adil.

25. Hak generasi pertama ini sering pula disebut sebagai hak negatif artinya tidak terkait dengan nilai-nilai buruk, melainan merujuk pada tiadanya campur tangan terhadap hak-hak dan kebebasan individual. • Hak ini menjamin suatu ruang kebebasan dimana individu sendirlah yang berhak menentukan dirinya sendiri. • Hak generasi pertama ini menuntut ketiadaan intervensi dari pihak luar (baik negara maupu kekuatan sosial lainnya) terhadap kedaulatan individu

26. Generasi kedua HAM • Persamaan atau “hak-hak generasi kedua” di wakili oleh perlindungan bagi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. • Hak ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari makan sampai kesehatan. • Negara dituntut bertindak lebih aktif agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia.

27. Hak-hak generasi kedua dirumuskan dalam bahasa “positif” --- hak atas (right to) bukan dalam bahasa negatif “bebas dari (freedom from). • Termasuk dalam generasi kedua: hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, hak atas perlindugan karya ilmiah, kesusasteraan dan kesenian. • Hak-hak generasi kedua pada dasarnya adalah tuntutan akan persamaan sosial.

28. Generasi Ketiga HAM • Persaudaraan atau hak-hak generasi ketiga diwakili oleh tuntutan atas “hak solidaritas” atau hak bersama. • Hak-hak ini muncul dari tuntutan gigih negara-negara berkembang atau dunia ketiga atas tatanan internasional yang adil. • Melalui tuntutan atas hak solidaritas itu, negara-negara berkembang menginginkan suatu tatanan ekonomi dan HI yang kondusif bagi terjaminnya hak-hak berikut:

29. Hak atas pembangunan • Hak atas perdamaian • Hak atas sumber daya alam sendiri • Hak atas lingkungan hidup yang baik • Hak atas warisan budaya sendiri Hak-hak generasi ketiga ini sebetulnya hanya mengkonseptualisasi kembali tuntutan-tuntutan nilai berkaitan dengan kedua generasi HAM terdahulu

30. AGENDA PEMBAHASAN H.A.M DI IND & PERKEMBANGANNYA • SIDANG PPKI OLEH PENDIRI NEGARA MENJELANG KEMERDEKAAN • MASA BERLAKUNYA KRIS (1949) DAN UUDS (1950-1959) • TAP MPRS NO XIV/MPRS/1966 : PEMBENTUKAN PANITIA AD HOC, BERTUGAS MENYIAPKAN DOKUMEN RANCANGAN PIAGAM HAM DAN HAK HAK SERTA KEWAJIBAN WARGA NEGARA

31. BERDASARKAN KEPUTUSAN PIMPINAN MPRS NO 24/B/1967 HASIL KERJA PANITIA DITERIMA, NAMUN PD SIDANG MPRS TAHUN 1968 RANCANGAN TSB TDK PERNAH DIBAHAS • TERBENTUKNYA KOMNAS HAM PADA 7 JUNI 1993 MELALUI KEPPRES 50/1993 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMNAS HAM 7 DESEMBER 1993 MELALUI KEPPRES 455/M/93

32. PENCANTUMAN PENGATURAN HAM PADA GBHN HASIL SUMPR 98, LEBIH KHUSUS PD PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM • PENETAPAN TAP MPR XVII/MPR/1998, TENTANG HAM, MELALUI SIDANG ISTIMEWA MPR NOVEMBER 1998 • DIUNDANGKANNYA UU NO 39 TH 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA • DIKELUARKANNYA PERPU NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG PENGADILAN HAM • DIUNDANGKANNYA UU NO 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM • AMANDEMEN UUD 45 KE II BAB X A PS 28 TAHUN 2000 • KEPPRES NOMOR 40 TAHUN 2004, TENTANG RANHAM • RATIFIKASI COVENANT HAK SIPIL-POLITIK, DAN HAK EKONOMI SOSIAL BUDAYA MENJADI UNDANG UNDANG 11 DAN 12 TAHUN 2005

33. BEBERAPA CATATAN : • BAHWA H.A.M DAN DEMOKRASI ADALAH DUA KONSEP • SISTEM NILAI YANG BERBEDA TETAPI BERKAITAN DAN • SALING MEMPERSYARATKAN • POSITIVISASI H.A.M DI INDONESIA BERSEIRING DG • PERUBAHAN POLITIK DALAM NEGERI DAN PENGARUH • TEKANAN INTERNASIONAL AKIBAT PERISTIWA2 DUGA • AN PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT

34. UNDANG UNDANG DASAR 1945 PASAL 28 I AYAT 1 = PASAL 4 UU 39/99 HAK UNTUK HIDUP, HAK UNTUK TDK DISIKSA HAK KEMERDEKAAN PIKIRAN DAN HATI NURA NI,HAK BERAGAMA, HAK UNTUK TIDAK DIPER BUDAK, HAK UNTK DIAKUI SBG PRIBADI DIHA DAPAN HUKUM, DAN HAK UNTUK TDK DITUNTUT ATAS DASAR HUKUM YANG BERLAKU SURUT ADALAH HAM YANG TDK DPT DIKURANGI DLM KEADAAN APAPUN

35. UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHT 1948 • HAK UNTUK HIDUP • HAK ATAS KEBEBASAN & KEAMANAN PRIBADI • HAK UNTUK BEBAS DARI PENYIKSAAN • HAK PARTISIPASI POLITIK • HAK ATAS HARTA BENDA • HAK ATAS PERKAWINAN & MEMBENTUK KLRG • HAK UNTUK BEBAS MENGEMUKAKAN PENDA • PAT DAN PIKIRAN • HAK UNTUK MEMELUK AGAMA • KEBEBASAN UNTUK BERKUMPUL DAN BERAPAT • 10. HAK ATAS PEKERJAAN • 11. HAK ATAS KEHIDUPAN YG LAYAK • 12. HAK ATAS PENDIDIKAN • 13. HAK UNTUK MENIKMATI KEBUDAYAAN

36. DEKLARASI VIENA PROGRAM AKSI 25 JUNI 1993 • SEMUA H.A.M ADALAH UNIVERSAL, TIDAK DAPAT • DIPISAHKAN, SALING BERGANTUNGNDAN SALING TERKAIT. • MASYARAKAT INTERNASIONAL SECARA UMUM HRS MEM • PERLAKUKAN HAM DISELURUH DUNIA SECARA ADIL DAN • SECARA SEIMBANG , DENGAN MENGGUNAKAN DASAR PENE • KANAN YANG SAMA . SEMENTARA KEKHUSUSAN NASIONAL • DAN REGIONAL SERTA BERBAGAI LATAR BELAKANG SEJARAH • BUDAYA DAN AGAMA ADALAH SESUATU YANG PENTING DAN • HARUS MENJADI PERTIMBANGAN, ADALAH TUGAS SEMUA NE • GARA, APAPUN SISTEM POLITIK, EKONOMI DAN BUDAYANYA, • MEMAJUKAN DAN MELINDUNGI SEMUA HAM DAN KEBEBASAN • ASASI…………

37. POSISI HUKUM UU NO 39 TH 1999 MENURUT PENJELASAN UMUM PDA ALINEA TERAKHIR : UNDANG UNDANG TENTANG HAM INI ADALAH MERUPAKAN PAYUNG DARI SELURUH PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG HAM. OLEH KARENA ITU PELANGGARAN ATAS HAM DIKENAKAN SANKSI PIDANA, PERDATA, DAN ATAU ADMINISTRASI SESUAIDENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

38. MENURUT PSL 44 TAP MPR XVII/MPR/1998 UNTUK MENEGAKKAN DAN MELINDUNGI HAM SESUAI DENGAN PRINSIP NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS MAKA PELAKSANAAN HAM, DIJAMIN, DIATUR DAN DITUANGKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

39. KEWAJIBAN DASAR MANUSIA • PASAL 69 UU NO 39/1999 • SETIAP ORANG WAJIB MENGHORMATI HAM • ORANG LAIN, MORAL ,ETIKA, DAN TATA TERTIB • KEHIDUPAN BERMASYRAKAT, BERBANGSA DAN • BERNEGARA • (2) SETIAP HAM SESEORANG MENIMBULKAN KEWAJIBAN • DASAR DAN TANGUNG JAWAB UNTUK MENGHORMA • TI HAM ORANG LAIN SECARA TIMBAL BALIK, SERTA • MENJADI TUGAS PEMERINTAH UNTUK MENGHORMATI • MELINDUNGI, MENEGAKKAN DAN MEMAJUKANNYA

40. PASAL 70 UU N0 39/1999 DALAM MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBANNYA SETIAP ORANG WAJIB TUNDUK KEPADA PEMBA TASAN, YANG DITETAPKAN OLEH UNDANG2 DENGAN MAKSUD UNTUK MENJAMIN PENGAKUAN SERTA PENG HORMATAN ATAS HAK DAN KEBEBASAN ORANG LAIN DAN UNTUK MEMENUHI TUNTUTAN YANG ADIL SESU AI DENGAN PERTIMBANGAN MORAL, KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM SUATU MASYARAKAT DEMOKRATIS

41. PASAL 28 J UNDANG UNDANG DASAR 1945 (1) SEIAP ORANG WAJIB MENGHORMATI H.A.M ORANG LAIN DLM TERTIB KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA (2) DALAM MENJALANKAN HAK DAN KEBEBASANNYA, SE TIAP ORANG WAJIB TUNDUK KEPADA PEMBATASAN YANG DI TETAPKAN DENGAN UNDANG2 DGN MAKSUD SEMATA MATA UNTUK MENJAMIN PENGAKUAN SERTA PENGHORMATAN ATAS HAK DAN KEBEBASAN ORANG LAIN DAN UTK MEMENUHI TUNTUTAN YANG ADIL, SESUAI DENGAN PERTIMBANGAN MORAL,NILAI2 AGAMA, KEAMA NAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM SUATU MASYARA KAT DEMOKRATIS

42. MASALAH KOMNAS HAM • MURNI BERANGGOTAKAN TOKOH2 MASYARAKAT • DIATUR DALAM PASAL 75 S/D 99 UU NO 39/1999 • (KECUALI SEKJEN DIJABAT OLEH PEGAWAI NEGERI) • DIPILIH OLEH DPR DAN DIRESMIKAN OLEH PRESIDEN • SEBAGAI KEPALA NEGARA • UNTUK MENCAPAI TUJUANNYA KOMNAS HAM MELAK • SANAKAN FUNGSI : PENGKAJIAN, PENELITIAN, PENYU • LUHAN, PEMANTAUAN,DAN MEDIASI TTG HAM

43. PARTIIPASI MASYARAKAT PASAL 100 SETIAP ORANG, KELOMPOK, ORPOL, ORMAS ATAU LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA, BERHAK BER PARTISIPASI DALAM PERLINDUNGAN, PENEGAKKAN, DAN PEMAJUAN HAM PASAL 101 ……….BERHAK MENYAMPAIKAN LAPORAN ATAS TER JADINYA PELANGGARAN HAM KPD KOMNAS HAM ATAU LEMBAGA LAIN YANG BERWENANG DLM RANGKA PER LINDUNGAN, PENEGAKAN DAN PEMAJUAN HAM

44. PASAL 103 SETIAP ORANG,KELOMPOK, ORPOL, ORMAS PERGURUANTINGGI, LEMBAGA STUDI ATAU LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA, BAIK SECARA SENDIRI2 MAUPUN BEKERJA SAMA DENGAN KOMNAS HAM, DAPAT MELAKUKAN PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENYEBAR LUASAN INFORMASI MENGENAI HAM

45. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PASAL 71 UNDANG UNDANG NO 39/1999 PEMERINTAH WAJIB DAN BERTANGUNG JAWAB MENGHORMATI,MENEGAKKAN DAN MEMAJUKAN HAM, YG DIATUR DLM UNDANG2 INI, PERATURAN PERUNDANGAN LAIN,DAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG HAM YG DITERIMA OLEH NEGARA R.I PASAL 72 UNDANG UNDANG NO 39/1999 KEWJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH SBGMANA DIMAKSUD DLM PSL 71, MELIPUTI LANG KAH IMPLEMENTASI YG EFEKTIF DLM BIDANG HU KUM, POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, PERTA HANAN KEAMANAN NEGARA DAN BIDANG LAIN

46. KETETAPAN MPR XVII/MPR/1998 PASAL 1 LAMPIRAN I MENUGASKAN KEPADA LEMBAGA2 TINGGI NEGARA DAN SELURUH APARATUR PEMERINTAH UNTUK MENGHORMATI, MENEGAKKAN DAN MENYEBARLUAS KAN PEMAHAMAN MENGENAI HAM KPD SELURUH MASYARAKAT PASAL 43 LAMPIRAN II PERLINDUNGAN, PEMAJUAN, PENEGAKKAN DAN PEMENUHAN HAMTERUTAMA MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

47. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PASAL 28 I AYAT 4 UUD 1945 PERLINDUNGAN, PEMAJUAN, PENEGAKKAN DAN PEMENUHAN HAM ADALAH TANGGUNG JAWAB NEGARA TERUTAMA PEMERINTAH

48. Sama hal nya , bhw tidak ada hak hak asasi manusia, tanpa pemulihan untuk setiap pelanggarannya. Pende katan itulah yang menjadi dasar untuk menghukum mereka yang bersalah atas kejahatan terhadap kemanu siaan . Hal demikian diatur secara panjang lebar dan jelas dalam piagam Nuremberg Pasal 6(c). Dengan dasar itu sejumlah pemimpin Nazi mendapat hukuman pada 30 september 1946 untuk kejahatan terhadap kemanusiaan. (terbunuhnya 8 juta jiwa, etnis yahudi bgs gypsi serta kaum homoseksual dan berbagai tahanan politik) …….pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengasingan dan tindakan lain, sebelum perang maupun selama perang, atau kekerasan2 dan penyiksaan2 atas dasar politik, rasial atau alasan2 keagamaan menjadi yurisdiksi pengadilan, entah bertentangan dengan hukum nasional atau tidak dari negara dimana kejahatan itu dilakukan pemimpin2, organisator2……

49. ………..organisator2, penghasut2 dan antek2 yang terlibat ketika menyusun dan melaksanakan rencana bersama atau berkonspirasi untuk melaksanakan kejahatanyang bersangkutan , bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang ada dalam rencana tersebut. (Geoffrey Robertson, hal 251 ) Catatan ; Sejak berakhirnya perang dunia kedua, ada gelombang baru akan arti penting keberadaan h.a.m dan tuntutan tanggung jawab moral serta hukum bagi para pelaku kejahatan kemanusiaan

50. SECARA GARIS BESAR PEMBENTUKAN I.C.C ADALAH AKUMULASI DARI RANGKAIAN PRESTASI MULAI DARI, PENGADILAN INTERNASIONAL DI NUREMBERG (CHARTER OF THE INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL OF NUREMBERG, MELALUI LONDON AGREEMENT PADA 8 AGUS TUS 1945, YANG DITANDA TANGANI OLEH, UNI SOVIET, INGGRIS, A.S, DAN PERANCIS ) , SAMPAI DENGAN DIBENTUK NYA PENGADILAN AD HOC INTERNASIONAL BAGI YUGOSLAVIA (ICTY) PADA 1991 DAN BAGI RWANDA (ICTR) PADA 1994 . KEPUTUSAN DEWAN KEAMANAN P.B.B UNTUK MEMBENTUK PENGADILAN TERHADAP YUGOSLAVIA DAN RWANDA MENUNJUKAN BAHWA INTERVENSI DARI MASYARAKAT INTER NASIONAL DAPAT DILAKUKAN TERHADAP NEGARA BANGSA, APABILA TELAH TERJADI PELANGGARAN H.A.M YANG MERUPA KAN KEJAHATAN SERIUS DAN SECARA UNIVERSAL DIKATEGO RIKAN SEBAGAI KEJAHATAN INTERNASIONAL