Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013

1. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 84 TAHUN 2013TENTANGPENGANGKATAN DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN DOSEN TETAP PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013

2. LATAR BELAKANG bahwadalam rangka melaksanakan Pasal 71 ayat (4) Undang-UndangNomor 12 Tahun 2012 tentangPendidikanTinggiperlu memberikan pengaturan mengenai pengangkatan dosen tetap non pegawai negeri sipil pada perguruan tinggi negeri; bahwa untuk lebih menjamin mutu dan kualitas dosen pada perguruan tinggi swasta perlu memberikan pengaturan mengenai pengangkatan dosen tetap pada perguruan tinggi swasta

3. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang PembentukandanOrganisasiKementerian Negara sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141); Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;

4. SYARAT UMUM • usia paling tinggi 50 tahun; • bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; • setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; • tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; • sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas sebagai dosen; dan • tidak terikatsebagaidosen PNS/dosentetap non PNS padaperguruantinggi lain dan/atausebagaipegawaitetappadalembaga lain. Persyaratan usia, dapat dikecualikan bagi orang yang mempunyai keahlian khusus atau kompetensi yang luar biasa.

5. SYARAT KHUSUS • memiliki kualifikasiakademik minimum lulusan program magister atausetaradalambidangilmudanteknologi yang sesuaidenganbidangpenugasannya;dan • lulus seleksi yang diselenggarakanolehperguruantinggidan/atau BadanPenyelenggara PTS.

6. Perguruan Tinggidapat melakukanpengangkatandosentetap non PNS atau dosen tetap PTS apabila: • berdasarkan Pangkalan Data PendidikanTinggi (PDPT) nisbahdosendenganmahasiswasuatu program studipadaPerguruanTinggitersebutbelummemenuhiStandarNasionalPendidikanTinggi (SNPT); dan • disetujui oleh Direktur Jenderal.

7. Tata carapengangkatandosentetap non PNS: • PTN menyusun kebutuhandosentetap non PNS; • PTN mengusulkankebutuhandosentetap non PNS kepadaDirekturJenderal; • DirekturJenderalmelakukanverifikasidanvalidasikebutuhandosentetap non PNS; • DirekturJenderalmenyampaikanusulkebutuhandosentetap non PNS kepadaMenteri; • Menterimenyetujuiataumenolakusulkebutuhandosentetap non PNS kepadapemimpin PTN melaluiDirekturJenderal; • apabilaMenterimenyetujuiusulkebutuhandosentetap non PNS pimpinan PTN melakukanseleksidanmengangkatdosentetap non PNS denganmembuat perjanjian kerjadengandosentetap non PNS.

8. Tata carapengangkatandosentetap PTS: PTS menyusunkebutuhandosentetap; PTS mengusulkankebutuhandosentetapkepadabadanpenyelenggaraPTS; Badanpenyelenggara PTS melakukanverifikasidanvalidasikebutuhandosentetap; Badanpenyelenggara PTS menyetujuiataumenolakusulkebutuhandosentetapkepadapemimpinPTS; Apabilabadanpenyelenggara PTS menyetujuiusulkebutuhandosentetap, pimpinan PTS melakukanseleksidanmengusulkanpengangkatandosentetapkepadabadanpenyelenggaraPTS.

9. Hak dosen tetap non PNS dan dosen tetap PTS: memperolehpenghasilan yang layak di ataskebutuhanhidupminimum; mendapatjaminanharituadanjaminankesehatan. mendapatkanpromosidanpenghargaansesuaidengantugasdanprestasikerja; memperolehperlindungandalammelaksanakantugasdanhakataskekayaanintelektual; memperolehkesempatanuntukmeningkatkankompetensi, aksessumberbelajar, informasi, saranadanprasaranapembelajaran, sertapenelitiandanpengabdiankepadamasyarakat; memilikikebebasanakademik, mimbarakademik, danotonomikeilmuan; memilikikebebasandalammemberikanpenilaiandanmenentukankelulusanpesertadidik; dan memilikikebebasanuntukberserikatdalamorganisasiprofesi/ organisasiprofesikeilmuan.

10. Kewajiban dosen tetap non PNS dan dosen tetap PTS: • bekerjapenuh waktu 40 (empat puluh) jam perminggu; • melaksanakanTridharmaPerguruanTinggidenganbebankerja paling sedikitsepadandengan 12 (duabelas) skspadasetiap semester sesuaidengankualifikasiakademiknya; dan • melaksanakankewajiban lain yang diaturdalamperjanjiankerja.

11. PERJANJIAN Dosen tetap non PNS membuat perjanjian kerja dengan pemimpin PTN atau badan penyelenggara PTS sesuai kewenangan masing-masing yang memuat : • identitaspara pihak; • hakdankewajiban para pihak; • mekanismepenilaiankinerja; • mekanismemutasidanpromosi; • kerjalemburdancuti; • gajipokok, penghasilan yang melekatpadagaji, penghasilan lain, dan jaminankesejahteraansosial, sertamaslahattambahan; g. pengembangandanpembinaan; h. penyelesaiansengketaantarparapihak; i. sanksipelanggaranperjanjiankerja; j. pengakhiranperjanjiankerja.

12. Dosen tetap non PNS dan dosen tetap PTS mendapat: • gajipokok; • penghasilan yang melekatpadagaji; • penghasilan lain; • jaminankesejahteraansosial; dan • maslahattambahan. Bagi dosen tetap non PNS selain mendapatkan gaji dan penghasilan juga memperoleh tunjangan jabatan akademik, tunjangan profesi, dan tunjangan kehormatan bagi Profesor yang diberikan oleh Pemerintah. Bagi dosen tetap PTS selain mendapatkan gaji dan penghasilan juga memperoleh tunjangan profesi, dan tunjangan kehormatan bagi Profesor sesuai peraturan perundangan.

13. SEKIAN DAN TERIMA KASIH

14. TUNJANGAN PROFESI Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Departemen; melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan: a. beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan b. beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan inggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain;

15. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar satuan pendidikan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas; terdaftar pada Departemen sebagai dosen tetap; dan berusia paling tinggi: 1) 65 (enam puluh lima) tahun; atau 2) 70 (tujuh puluh) tahun bagi dosen dengan jabatan profesor yang mendapat perpanjangan masa tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.