KEBIJAKAN FISKAL

1. KEBIJAKAN FISKAL BAB - 4

2. ZISWA SBG KOMPONEN KEBIJAKAN FISKAL • ZISWA merupakansalahsatusendiutamadariSistemEkonomi Islam ygkalaumampudilaksanakan dg baikakanmemberikandampakekonomi yang luarbiasa. • MenurutKonsepEkonomi Islam, kebijakanfiskalbertujuanuntukmengembangkansuatumasyygdidasarkanatasdistribusikekayaanberimbang dg menempatkannilai-nilai material danspritual pd tingkatygsama (Abdul Manan, M., 1993).

3. Z A K A T

4. QS. AT –TAUBAH AYAT 103 : “Ambillahzakatdarisebagianhartamereka, denganzakatitukamumembersihkan[658] danmensucikan[659] merekadanmendoalahuntukmereka. Sesungguhnyadoakamuitu (menjadi) ketenteramanjiwabagimereka. dan Allah MahamendengarlagiMahaMengetahui.” • [658] Maksudnya: zakatitumembersihkanmerekadarikekikirandancinta yang berlebih-lebihankepadahartabenda • [659] Maksudnya: zakatitumenyuburkansifat-sifatkebaikandalamhatimerekadanmemperkembangkanhartabendamereka.

5. QS. AL-BAQARAH AYAT 261 : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkanoleh) orang-orang yang menafkahkanhartanyadijalan Allah[166] adalahserupadengansebutirbenih yang menumbuhkantujuhbulir, padatiap-tiapbulirseratusbiji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagisiapa yang diakehendaki. dan Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagiMahaMengetahui.” • [166] pengertianmenafkahkanhartadijalan Allah meliputibelanjauntukkepentingan jihad, pembangunanperguruan, rumahsakit, usahapenyelidikanilmiahdan lain-lain.

6. KARAKTERISTIK Zakatmerupakanketentuan yang wajibdalamsistemekonomi (obligatory zakat system), sehinggapelaksanaannyamelaluiinstitusiresminegara yang memilikiketentuanhukum.

7. Implikasi Zakat Memenuhikebutuhanmasyarakat yang kekurangan. Memperkeciljurangkesenjanganekonomi. Menekanjumlahpermasalahansosial; kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemisdan lain-lain. menjagakemampuanbelimasyarakat agar dapatmemeliharasektorusaha. Dengankata lain zakatmenjagakonsumsimasyarakatpadatingkat yang minimal, sehinggaperekonomiandapatterusberjalan.

8. Golongan Masyarakat Asumsi: zakat didistribusikan pada mustahik disesuaikan dengan kebutuhan mereka Implikasi Terhadap Konsumsi Mustahik Catatan: Y = Pendapatan, Z = Zakat, C = Konsumsi, H = Hutang, P = Harga Tebusan 1.   Bagigolongan Fakir zakatmerupakanpendapatannyadalammemenuhikebutuhannya (Y = Z = C). 2.   BagigolonganMiskinzakatmerupakantambahanpadapendapatannyadalammemenuhikebutuhannya (Y + Z = C). 3.   BagigolonganIbnussabilzakatmenjadipendapatanutamanyadalammemenuhikebutuhannya (Y = Z = C). 4.   BagigolonganFisabilillahzakatmenjadipendapatankeluarganyadalammemenuhikebutuhanmereka (Y = Z = C). PengaruhZakatTerhadapKonsumsi-1

9. Golongan Masyarakat Asumsi: zakat didistribusikan pada mustahik disesuaikan dengan kebutuhan mereka Implikasi Terhadap Konsumsi Mustahik Catatan: Y = Pendapatan, Z = Zakat, C = Konsumsi, H = Hutang, P = Harga Tebusan 5.   BagigolonganMuallafzakatmenjadipendapatanutama yang dapatmeneguhkannya (Y = Z = C). 6.   BagigolonganAmilzakatmenjadipendapatannyadalammemenuhikebutuhannya (Y = Z = C). 7.   BagigolonganGhariminzakatmenjadipendapatanuntukmembayarhutang (Z = H). 8.   Bagigolonganhambasahayazakatmenjadipendapatanuntukhargatebusandirinya (Z = P). PengaruhZakatTerhadapKonsumsi-2

10. PengaruhZakatTerhadapProduksi Dengan asumsi bahwa para muzakki adalah golongan yang umumnya bekerja sebagai produsen, maka manfaat zakat oleh produsen akan dirasakan melalui tingkat konsumsi yang terus terjaga, akibat zakat yang mereka bayarkan dibelanjakan oleh para mustahik untuk mengkonsumsi barang dan jasa dari produsen. Jadi semakin tinggi jumlah zakat semakin tinggi pula konsumsi yang dapat mendorong perekonomian.

11. Zakat dalam Perekonomian P So 1 2 S1 P2 P1/P3 D1 D0 0 Q Q1 Q2 Q3

12. P muzakki mustahik S1 S1 S2 S2 Pk Pz Pe D2 D2 D1 D1 Q Q ∆Qk ∆Qz ∆Qk > ∆Qz Keterkaitan Muzakki & Mustahik Kenaikan M (income)  D mustahik naik lebih besar daripada muzakki

13. S1 P So Efek Pajak Efek Zakat D1 D0 0 Q Efek Zakat dan Pajak dalam Ekonomi

14. WAKAF

15. DASAR HUKUM • QS. ALI IMRAN AYAT 92 : “ Kamusekali-kali tidaksampaikepadakebajikan (yang sempurna), sebelumkamumenafkahkansebahagianharta yang kamucintai. danapasaja yang kamunafkahkanMakaSesungguhnya Allah mengetahuinya.” • HADIST RASULULLAH bersabda : “Apabilaseorangmanusiameninggal, terputuslahamalperbuatannya, kecualidari 3 halyaitu : shadaqahjariyah (sedekahygpahalanyatetapmengalir), ilmupengetahuan yang bermanfaatdandoaanak yang saleh “.

16. Wakafberartimenyerahkansuatuhakmilik yang tahan lama (zatnya) kepadaseseorangataunadzir (penjagawakaf) baikberupaperoranganmaupunlembaga, denganketentuanbahwahasilnyadigunakansesuaidengansyariatislam.

17. Karakteristik Benda yang diwakafkandapatberupabendakongkritatauberupauangtunai yang kemudiandapatdimanfaatkanolehumumdenganmemenuhikarakteristikbendawakaf yang telahdisebutkandalamdefinisi.

18. JENIS-JENIS WAKAF INSTITUSI WAKAF Wakaf Non-Tunai Wakaf Tunai Pembelian Benda Wakaf Investasi/ Pembiayaan Tanah Pendidikan Bangunan Benda Lain Masjid Ekonomi

19. Wakaf Deposits WAKIF TEMPORARY WAKAF DEPOSITS (BANK WAKAF) Profit Shares BANK WAKAF Wakaf Deposits + Administration Cost Wakaf Deposits + Profit Shares WaqafProperties Financing WaqafProperties Financing Investment Basis (Mudharabah) Loan Basis Temporary Wakaf Deposits

20. WAKIF Needy People TEMPORARY WAKAF (WAKAF INSTITUTION) Profit Shares WAKAF Institution Temporary Wakaf + Administration Cost Temporary Wakaf + Profit Shares WaqafProperties Financing WaqafProperties Financing Investment Basis (Mudharabah) Loan Basis Temporary Wakaf

21. KEBIJAKAN PENDAPATAN EKONOMI ISLAM • Pendapatandalamsistemekonomiislamdapatdibagimenjadiduabagianyaitu : • BersifatRutinseperti : Zakat, Jizyah, Kharaj, Ushr, InfaqdanShadaqahsertaPajak lain jikadiperlukan. • BersifatTemporerseperti : ghanimah, fa’ydanharta yang tidakadapewarisnya. • MenurutKhaf (1999)berpendapatsedikitnyaadatigaprosedur yang harusdilakukanpemerintah Islam Modern dg asumsibahwapemerintahtsbsepakat dg adanyakebijakanpungutanpajak (terlepasdariikhtilafulamamengenaipajak) :

22. 1. KaidahSyar’iahygberkaitan dg kebijakanpungutanzakat Islam dg rincitelahmenentukansyarat, kategorihartaygharusdikeluarkanzakatnya, lengkap dg besaran (tarifnya). Makatidakadahalbagipemerintahuntukmengubahtarifygtelahditentukan. Namunpemerintahhanyadapatmelakukanperubahandlmstrukturhartaygwajib dg berpegangpadanash-nashumumygada & pemahamanthdrealita modern.

23. 2. KaidahSyar’iahygberkaitan dg hasilpendapatanygberasaldariAsetPemerintah Pendapatandariasetpemerintahdibagimenjadi2 kelompok: • Pendapatandariasetpemerintahygumumyaituberupainvestasiasetpemerintahygdikelolabaikolehpemerintahsendiri/masyarakat. • Pendapatandariasetygmasyikutmemanfaatkannyasepertisarana-saranaumumygsangatdibutuhkanmasyrakat.

24. 3. KaidahSyar’iahygberkaitan dg KebijakanPAjak Dalamajaran Islam tidakmemberikanarahandibolehkannyapemerintahmengambilsebagianhartamilikorangkayasecarapaksa. NamunpungutanpajakdibolehkanberdasarkanKaidaha’dalahdankaidahdharurahyaitupungutantsbhanyabagiorangygmampu/kaya & utkpembiayaanygbetul-betulsangatdiperlukan & pemerintahtidakmemilikisektorpemasukanlainnya.

25. KEBIJAKAN FISKAL SEBAGAI PENUNJANG SEKTOR RIIL • KebijakanSistemik: • MekanismeZakat • PelaranganRiba • KebijakanPemerintah: • MinimalisasiPajak (Supply-Side Policy) • OptimalisasiSektorSosial (Demand-Side Policy) • PengembanganTekhnologi-Informasi • OptimalisasiInstitusiPenunjangPasar

26. Zakat Dalam Sektor Riil • Zakatmenjadimekanismebaku yang menjaminterdistribusinyapendapatandankekayaan, sehinggatidakterjadikecenderunganpenumpukanfaktorproduksipadasekelompokorang yang berpotensimenghambatperputaranekonomi. • Denganzakatperekonomianjugamengakomodasiwarganegara yang tidakmemilikiaksespadapasarkarenatidakmemilikidayabeliatau modal untukkemudianmenjadipelakuaktifdalamekonomi. Sehingga volume aktifitasekonomirelatiflebihbesar (jikadibandingkandenganaktifitasekonomikonvensional).

27. Pelarangan Riba Dalam Sektor Riil • AbsensiRibadalamperekonomian (sektorriil) mencegahpenumpukanhartapadasekelompokorang, dimanahaltersebutberpotensimengeksploitasiperekonomian (eksploitasipelakuekonomiataspelaku yang lain eksploitasisistemataspelakuekonomi). • AbsensiRibamencegahtimbulnyagangguan-gangguandalamsektorriil, sepertiinflasidanpenurunanproduktifitasekonomimakro. • AbsensiRibamendorongterciptanyaaktifitasekonomi yang adil, stabildansustainable melaluimekanismebagihasil (profit-loss sharing) yang produktif.

28. Pajak Dalam Sektor Riil • Pajak yang tidakdefinitif (jelas) akanmembebaniperekonomiandanmenekanpeningkatanaktifitaspasar, bahkancenderungberkorelasipositifdengangangguanekonomisepertiinflasi. Dimanapajakmenjadibeban yang kemudianmenekanpenawaran. • Penggunaandanapajak yang tidaklancardantransparanakanmembuatketidakseimbanganekonomipadasektorriil. • Pajak yang tidakdefinitifakanmenggeserbebanpadasegolonganpelakuekonomidalamperekonomian, yang kemudianmenghambataktifitassektorriil.

29. Instrumen Sosial Dalam Sektor Riil • Instrumensosialsepertiinfaq, shadaqah, hadiah, danhibahsebenarnyamelengkapipendanaankesejahteraansosialbagigolonganmasyarakat yang tidakmemilikiaksesekonomi yang terlebihduludilakukanpemerintahmelaluiinstrumenregulasinya; zakat, kharaj, jizyah, khumsdanushurataupajak-pajakkondisional • Wakafsebagaiinvestasipublikdiharapkanmampumenekanbiaya-biayasosial yang harusdikeluarkanmasyarakat. Wakafkemudiansecaralangsungatautaklangsungmampumeningkatkankesejahteraandankinerjasektorriil, berupapenekananbiayaekonomi, menekanpenganggurandanmeningkatkankonsumsi.

30. Informasi & Teknologi Dalam Sektor Riil • Peningkataninformasidanteknologitentuakanmeningkatkandinamikasektorriilmelaluiefisiensiaktifitassektorriil, penekananbiaya, optimalisasiprosesproduksi, kelancarantransaksidanpasarsertakelancaranpengawasanaktifitaspasar.

31. KEBIJAKAN BELANJA EKONOMI ISLAM • Tujuanbelanjapemerintah : • Pengeluarandemimemnuhikebutuhanhajatmasyrakat. • Pengeluaransbgalatredistribusikekayaan. • Pengeluaranygmengarah pd semakinbertambahnyapermintaanefektif • Pengeluaranygberkaitan dg investasidanproduksi. • Pengeluaranygbertujuanmenekantingkatinflasi dg kebijakanintervensipasar.

32. Kebijakanbelanjaumumpemerintah : • Belanjakebutuhanoperasionalpemerintahygrutin. • Belanjaumumygdapatdilakukanpemerintahapabilasumberdananyatersedia. • Belanjaumumygberkaitan dg proyekygdisepakatiolehmasyBerikutsistempendanaannya.

33. KaidahSya’iyahygberkaitan dg belanjakebutuhanoperasionalpemerintah : • Kebijkanbelanjarutinharussesuai dg azasmaslahatumum, tidakbolehdikaitkan dg kemashalatanseseorang/kelompokmasytertentu. • Mendapatkansebanyakmungkinmanfaat dg biayaygsemurah-murahnya. Kaidahinimembawasuatupemerintahanjauhdarisifatmubazir & kikirdisampingalokasinya pd sektor2 ygtidakbertentangan dg syariah. • Tidakberpihak pd kelompokkayadlmpembelanjaan, walaupundibolehkanberpihakpadakelompokmiskin. • Prinsipkomitmen dg aturansyariah, makaalokasibelanjanegarahanyaboleh pd hal-halygmubah, & menjauhiygharam • Prinsipkomitmen dg skalaprioritassyariah, dimulaidariygwajib, sunnah, mubah/dharruroh, hajjiyatdankamaliyah.

34. INSTITUSI PENGAMBIL KEBIJAKAN FISKAL Baitul Mal Baitul Mal merupakaninstitusinegara yang bertujuanmewujudkanmisinegaradalammensejahterakanwargamelaluikebijakansektorriildanmonetermenggunakaninstrumen-instrumenpublik yang menjadiwewenangnya, sepertizakat, kharaj-jizyah (pajak), investasinegara (al mustaglat), uangberedar, infak-shadaqah, wakaf, dll.

35. Yusuf Qardhawy (1988) membagibaitul mal menjadiempatbagian (divisi) kerjaberdasarkan pos penerimaannya • Departemenkhususuntuksedekah (zakat). • Departemenkhususuntukmenyimpanpajakdanupeti. • Departemenkhususuntukghanimahdanrikaz. • Departemenkhususuntukharta yang tidakdiketahuiwarisnyaatau yang terputushakwarisnya (misalnyakarenapembunuhan).

36. Baitul Mal (IbnuTaimiyah) • Diwan al Rawatib yang berfungsimengadministrasikangajidan honor bagipegawainegeridantentara. • Diwan al JawaliwalMawarits al Hasyriyah yang berfungsimengelola poll taxes (jizyah) danhartatanpaahliwaris. • Diwan al Kharaj yang berfungsiuntukmemungutkharaj. • Diwan al Hilali yang berfungsimengkoleksipajakbulanan[1]. [1] Perlu dipahami bahwa penggunaan kata pajak terkadang misleading karena literature ekonomi Islam atau sejarah Islam banyak menyebutkan pungutan yang dibenarkan atau dianjurkan oleh syariat seperti zakat, kharaj, ushr dan jizyah seringkali diwakili dengan istilah pajak. Padahal dalam Islam juga diketahui bahwa dalam keadaan normal pajak yang biasa dikenal dalam dunia konvensional tidak dianjurkan untuk diberlakukan. Untuk itu diperlukan ketelitian dari setiap pembaca ekonomi dan sejarah Islam dalam memahami konteks pembahasan pajak dalam berbagai jenis literature.