220 likes | 580 Views
Nama : Wiwik Wiji Astuti Nim : A210100070 FKIP.Akuntansi. KEBIJAKAN FISKAL. PENGERTIAN APBN.
E N D
Nama : WiwikWijiAstuti Nim : A210100070 FKIP.Akuntansi KEBIJAKAN FISKAL
PENGERTIAN APBN APBN adalahsuatudaftar yang memuatsecararincitentangsumber-sumberpenerimaandanalokasipengeluarannyadalamjangkawaktutertentu,dalamrangkaimencapaisasaranpembangunandalamkurunwaktusatutahun.
Siklusdalammekanisme APBN Tahappenyusunan RAPBN olehpemerintah Tahappembahasandanpenetapan RAPBN menjadi APBN dengan DPR Tahappelaksanaan APBN Tahappengawasanpelaksanaan APBN olehinstransi yang berwenang Tahappertanggungjawabanpelaksanaan APBN
Fungsi APBN FungsiAlokasi FungsiDistribusi FungsiStabilisasi
PENGERTIAN APBD APBD adalahsuaturencanakerjapemerintahdaerah yang mencangkupseluruhpenerimaandanbelanjapemerintahdaerahbaikprovinsimaupumkabupatendalamrangkamencapaisasaranpembangunandalamkurunwaktusatutahun yang dinyatakandalamsatuanuangdandisetujuioleh DPR.
Pengaruh APBN dan APBD terhadapperekonomianmasyarakat • meningkatkanpertumbuhanekonomimasyarakat • menciptakankestabilankeuanganataumoneterekonomi • menimbulkaninvestasimasyarakat • mempelencardistribusipendapatan • memperluaskesempatankerja
KEBIJAKAN FISKAL 1.Pokok-Pokok KebijakanFiskal • arahkebijakan fiscal dalam APBN • strategikebijakan fiscal dalam APBN 2.Macam-Macam KebijakanAnggaran • anggaranseimbang • anggarandinamis • anggarandevisit • anggaran surplus
PAJAK Pajakadalahiuranwajibdarirakyatkepada Negara dengantidakmenerimaimbalanjasasecaralangsungberdasarkan UU.
Pemerintahjugamelakukanpungutanselainpajakyaitu: Retribusi Cukai Bea masuk sumbangan
Fungsi utama pajak yaitu : Fungsianggaran Fungsimengatur Fungsipemerataan
Jenis Pajak Pajak berdasarkan pemungutannya: Pajak langsung Pajak tidak langsung 2. Pajak berdasarkan objek: Pajak subjektif Pajak objektif 3. Pajak berdasarkan siapa yang dipungut Pajak negara Pajak daerah
Tarif pajak terdiri dari 4 cara yaitu: >Tarif pajak proporsional>Tarif pajak degresif>Tarif pajak konstan>Tarif pajak progresif
Dalam Uu NO.16 thn 2000 BAB 1 mengenai pajak dan penghitungan pajak adalah: • Wajib pajak • Badan • Pengusaha • Pengusaha kena pajak • Nomor pokok wajib pajak • Masa pajak • Tahun pajak • Bagian tahun pajak • Pajak yang terhutang • Surat pemberitahuan
Dalam UU NO.!7 thn 2000 tentang pajak penghasilan dan menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan: • Subjek pajak penghasilan • Objek pajak penghasilan • Penghasilan tidak kena pajak • Tarif pajak penghasilan
Dalam UU NO.18 thn 2000 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa,serta pajak penjualan atas barang mewah yaitu: • Objek pajak • Tarif PPn dan PPn BM
Dalam UU NO.12 thn 1994 tentang pajak Bumi dan Bangunan yaitu: Objek PBB Tarif Pbb Pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan
Peraturan pemerintah RI NO.24 thn 2000 tentang bea meterai yaitu: Surat perjanjian,aktabnotaris,akta PPAT,surat lamaran sebesar Rp.6.000,00 Dokumen Nominal Rp.250.000,00 – Rp.1.000.000,00 sebesar Rp3.000,00lebih dari Rp.1.000.000,00 sebesar Rp.6.000,00 Cek dan bilyet giro sebesar Rp.3.000,00