1 / 58

KEBIJAKAN FISKAL

KEBIJAKAN FISKAL. Pertumbuhan Ekonomi Pemberdayaan Penuh Stabilitas Harga Keseimbangan Eksternal. KEBIJAKAN FISKAL. Pengeluaran Pemerintah (G). Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Upaya Pemerintah mencapai sasaran ekonomi Melalui. Pajak (Tx). MEKANISME KEBIJAKAN FISKAL.

algernon
Download Presentation

KEBIJAKAN FISKAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN FISKAL 2011@AYURAI.E.MAK

  2. Pertumbuhan EkonomiPemberdayaan PenuhStabilitas HargaKeseimbangan Eksternal KEBIJAKAN FISKAL Pengeluaran Pemerintah (G) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Upaya Pemerintah mencapai sasaran ekonomi Melalui Pajak (Tx) 2011@AYURAI.E.MAK

  3. MEKANISME KEBIJAKAN FISKAL Permintaan Barang dan Jasa naik Pengeluaran Pemerintah dinaikkan Ekonomi Lesu Pendapatan Riel naik Produksi Barang dan Jasa naik Pajak Dikurangi Kegiatan Ekonomi Meningkat 2011@AYURAI.E.MAK

  4. FUNGSI KEBIJAKAN FISKAL • Fungsi Alokasi • Fungsi Stabilisasi • Fungsi Distribusi 2011@AYURAI.E.MAK

  5. Prinsip APBN: • Berimbang  Penerimaan = pengeluaran • Surplus  Penerimaan > pengeluaran • Defisit  Penerimaan < pengeluaran Menutup defisit :  Cetak uang  Menerbitkan obligasi  Hutang DN / LN 2011@AYURAI.E.MAK

  6. 2011@AYURAI.E.MAK

  7. 2011@AYURAI.E.MAK

  8. Pengeluaran Negara: • Konsumsi Pemerintah • Investasi Pemerintah • Pemberian subsidi • Pemberian transfer • Pajak: • Pajak penghasilan • Pajak pertambahan nilai • Pajak bumi dan bangunan • Cukai • Bea masuk • Pajak ekspor 2011@AYURAI.E.MAK

  9. KEBIJAKAN MONETER DAN PERBANKAN 2011@AYURAI.E.MAK

  10. Pertumbuhan Ekonomi Full Employment Stabilitas Harga External Equilibrium TUJUAN PEMBANGUNAN Masyarakat yang adil dan makmur Fiskal Moneter Harga International Trade MANAJEMENEKONOMI MAKRO 2011@AYURAI.E.MAK

  11. KEBIJAKAN MONETER Suku Bunga Upaya Pemerintah mencapai sasaran ekonomi Melalui Investasi Jumlah Uang Beredar Kegiatan Produksi Pertumbuhan EkonomiPemberdayaan PenuhStabilitas HargaKeseimbangan Eksternal 2011@AYURAI.E.MAK

  12. KEBIJAKAN MONETER Kebijakan Ekspansi Kebijakan yang ditujukan untuk memperluas kegiatan ekonomi. Easy Money Policy  Menambah jumlah uang beredar Kebijakan Kontraksi  Kebijakan yang ditujukan untuk mempersempit kegiatan ekonomi. Tight Money Policy  Mengurangi jumlah uang beredar 2011@AYURAI.E.MAK

  13. KEBIJAKAN MONETER Uang  Segala sesuatu yang secara umum diterima sebagai alat tukar Sebagai alat pembayaran/alat tukar Fungsi uang Sebagai alat penyimpan kekayaan Sebagai alat penilai Jenis uang Commodity money Fiat money 2011@AYURAI.E.MAK

  14. KEBIJAKAN MONETER Untuk Transaksi Pendapatan Permintaan Uang Untuk Berjaga-jaga Pendapatan Untuk Spekulasi Suku Bunga 2011@AYURAI.E.MAK

  15. KEBIJAKAN MONETER M1 Arti Sempit Kartal + Giral Penawaran Uang M2 M1 + Uang Kuasi M3 M2 + Instrument Keuangan 2011@AYURAI.E.MAK

  16. KEBIJAKAN MONETER INTERAKSI ANTARA PERMINTAAN DAN PENAWARAN UANG Suku Bunga MS Menentukan Suku Bunga i MD Jumlah Uang 0 2011@AYURAI.E.MAK

  17. TRANSMISI MEKANISME KEBIJAKAN MONETER Operasi Pasar Terbuka Suku Bunga SBI Suku Bunga Kredit Investasi dan Konsumsi Cadangan Minimum Jumlah Uang Beredar Likuiditas Bank Moral Persuasion Pertumbuhan EkonomiPemberdayaan PenuhStabilitas HargaKeseimbangan Eksternal 2011@AYURAI.E.MAK

  18. PERANAN PERBANKAN NASIONAL DALAM PEREKONOMIAN PERBANKAN NASIONAL Pertumbuhan, Inflasi Kebijakan Moneter Konsumsi, Inventasi, Ekspor Suku Bunga Uang Beredar 2011@AYURAI.E.MAK

  19. PERANAN PERBANKAN Perantara Keuangan Mencari Kredit Mencari Tempat Aman Pemilik uang Membutuhkan uang PERBANKAN Bunga Pinjaman Bunga Simpanan 2011@AYURAI.E.MAK

  20. PERBANKAN DI INDONESIA BANK SENTRAL BANK INDONESIA BRI, BNI, MANDIRI, BTN, BEI *) 5 2,027 BANK KOMERSIAL 132 BANK PEMERINTAH BANK KOMERSIAL BANK PEMBANGUNAN DAERAH 26 1,003 BANK BANK PERKREDITAN RAKYAT(BPR) 76 4,529 BANK SWASTA NASIONAL 7,479 BANK ASING DAN JOINT VENTURE *) TIDAK TERMASUK BRI Unis =4,049 31 126 2011@AYURAI.E.MAK

  21. BANK INDONESIA(BANK SENTRAL) MISI Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan. SASARAN UTAMA Memelihara Kestabilan Moneter 2011@AYURAI.E.MAK

  22. MASALAH UTAMA YANG DIHADAPI • Inflasi yang meninggi • Depresiasi nilai Rupiah terhadap US Dollar • Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi 2011@AYURAI.E.MAK

  23. BEBERAPAKEBIJAKAN YANG DIAMBIL • Memberlakukan kebijakan moneter ketat • Menaikkan tingkat suku bunga • Menaikkan Giro Wajib Minimum 5%+++ 2011@AYURAI.E.MAK

  24. Perkembangan Kredit Perbankan(Rp. Miliar) 2011@AYURAI.E.MAK

  25. ARSITEKTURPERBANKAN NASIONAL 2011@AYURAI.E.MAK

  26. 2011@AYURAI.E.MAK

  27. ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA Strategi membangun Industri Perbankan yang kuat Kerangka Dasar Arsitektur Perbankan Indonesia: Pilar 1  Struktur Perbankan yang sehat Pilar 2  Sistem Pengaturan yang efektif Pilar 3  Sistem Pengawasan yang independen dan efektif Pilar 4  Industri Perbankan yang kuat Pilar 5  Instruktur Pendukung yang mencukupi Pilar 6  Perlindungan Konsumen 2011@AYURAI.E.MAK

  28. Program Penguatan Struktur Perbankan Nasional: - Memperkuat permodalan Bank  modal minimum bank umum Rp 100 miliar  modal pendirian bank baru Rp 3 triliun - Memperkuat daya saing BPR - Meningkatkan akses kredit Program Peningkatan Kualitas Pengaturan Perbankan - Memformalkan proses sindikasi dalam membuat kebijakan perbankan  melibatkan pihak III/panel ahli/riset di daerah/pusat - Implementasi secara bertahap 25 Basel Core Principle for Effective Banking Supervision 2011@AYURAI.E.MAK

  29. Program Peningkatan Fungsi Pengawasan - Koordinasi antar lembaga pengawasan - Konsolidasi sektor perbankan Bank Indonesia - Meningkatkan kompetensi pemeriksa Bank - Mengembangkan sistem pengawasan berbasis risiko - Meningkatkan efektivitas penegakan peraturan Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Operasional - Meningkatkan Good Corporate Governance - Meningkatkan kualitas manajemen risiko perbankan - Meningkatkan kemampuan operasional bank 2011@AYURAI.E.MAK

  30. Program Pengembangan Infrastruktur Perbankan - Mengembangkan lembaga pengelolaan kredit - Mengoptimalkan penggunaan lembaga pemeringkat kredit (credit bureau) Program Peningkatan Perlindungan Nasabah - Menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah - Pendirian lembaga mediasi perbankan yang independen - Menyusun transparansi informasi produk - Mendorong bank melakukan edukasi kepada konsumen 2011@AYURAI.E.MAK

  31. VISI PERBANKAN KEDEPAN PERMODALAN (Rp Triliun) 2 sampai 3 bank BANK INTERNASIONAL 50 BANK NASIONAL 3 sampai 5 bank 10 BANK DENGAN FOKUS: 30 sampai 50 bank DAERAH KORPO- RASI RITEL LAINNYA 0,1 BANK DENGAN KEGIATAN USAHA TERBATAS BPR 2011@AYURAI.E.MAK

  32. SUBSIDI DALAM PEREKONOMIAN * Subsidi BBM 2011@AYURAI.E.MAK

  33. SUBSIDI DALAM KEGIATAN EKONOMI Sebuah kegiatan yang dibantu subsidi secara terus menerus sangat tidak baik, karena membuat kegiatan tersebut tidak mandiri. Jika pemberi subsidi mampu belum ada masalah, namun jika pemberi subsidi sudah tidak kuat lagi, akan muncul masalah besar pada pihak penerima dan pemberi subsidi. Ekonomi tanpa subsidi adalah ekonomi yang sehat. Jika subsidi dihilangkan, secara bertahap, akan tercipta ekonomi yang sehat dan mandiri. Cukup sulit merubah kebiasaan dari tergantung subsidi menjadi mandiri. Namun kemandirian adalah lebih baik daripada ketergantungan. 2011@AYURAI.E.MAK

  34. Jika harga BBM Rp 1.810 per liter harga BBM luar negeri Rp 3.240 per liter, berarti ada Subsidi Rp 1.430 per liter Kebutuhan BBM di Indonesia 242 juta liter per hari. produksi dalam negeri hanya 178 juta liter per hari. kekurangannya diimpor 64 juta liter per hari Maka uang yang harus dipakai mensubsidi 64 juta liter tersebut berjumlah Rp 91.520.000.000 per hari dan dalam satu tahun berjumlah Rp 33.404.800.000.000. Subsidi selama ini dianggap kurang mencapai sasaran karena sebagian besar hanya dinikmati langsung oleh mereka yang memiliki kendaraan bermotor saja, dan para pengusaha angkutan atau pemilik industri. Sekitar 84% dari bensin yang beredar di masyarakat habis digunakan oleh orang yang mampu dan hanya 16%nya yang dinikmati oleh mereka yang miskin. 2011@AYURAI.E.MAK

  35. DAMPAK SUBSIDI DALAM PEREKONOMIAN P S Kerugian Produsen= PdEBPw Surplus Konsumen = PdEAPw A B Pw SUBSIDI Pd E DEAD WEIGHT LOSS AEB D 0 Q 2011@AYURAI.E.MAK

  36. KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) 2011@AYURAI.E.MAK

  37. DANA PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BBM 2011@AYURAI.E.MAK

  38. Sejak tahun 2000 pemerintah menghentikan subsidi BBM secara bertahap. Dana subsidi BBM dialokasikan untuk program kompensasi yang diperuntukan bagi masyarakat miskin dengan perincian sebagai berikut: • Tahun 2000: Dana Kompensasi Sosial (DKS) yang terdiri dari program Pembangunan Prasarana, Dana Tunai dan Dana Bergulir, dengan alokasi dana sebesar Rp. 807 milyar. 2011@AYURAI.E.MAK

  39. Tahun 2001: Program Beras Murah, Kesehatan, Pendidikan dan Prasarana Air Bersih, Dana Bergulir, Bantuan Transportasi, dan Bantuan Kesejahteraan Sosial, dengan alokasi dana sebesar Rp. 2,2 trilyun; tahun 2002 sebesar Rp. 2,85 trilyun, dan tahun 2003 sebesar; Rp. 4,4 trilyun. 2011@AYURAI.E.MAK

  40. Pada dasarnya Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM mengambil dua bentuk, yaitu: 1. bentuk pemberian bantuan langsung seperti beras murah, Bantuan makanan, dan bantuan tunai; 2. bentuk pemberdayaan masyarakat seperti Dana Bergulir dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. 2011@AYURAI.E.MAK

  41. Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM tahun 2005 meliputi empat bidang yaitu: • Bidang Pendidikan dialokasikan dana sebesar Rp. 6,27 trilyun untuk pemberian Biaya Oprasional Sekolah (BOS) dan beasiswa reguler untuk tingkat SMA/SMK/MA serta menjamin siswa miskin tetap sekolah. • Bidang Kesehatan dialokasikan dana sebeasr Rp. 3,87 trilyun untuk pemberian pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan jaringannya, serta pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah dan swasta (yang ditunjuk) di kelas III dan di Puskesmas 2011@AYURAI.E.MAK

  42. Bidang Infrasturktur Perdesaan dialokasikan dana sebesar Rp. 3,34 trilyun yang difokuskan kepada desa tertinggal yang membutuhkan penyedian, peningkatan dan perbaikan di bidang perasarana jalan dan jembatan perdesaan, prasarana irigasi perdesaan dan prasarana air bersih di perdesaan. • Bidang Bantuan Langsung Tunai dialokasikan dana sebesar Rp. 4,65 trilyun untuk pemberian uang tunai sebesar Rp. 100.000/Rumah Tangga/bulan kepada 15,5 juta Rumah Tangga Miskin. 2011@AYURAI.E.MAK

  43. BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN PENERIMA - Keluarga miskin hasil survei BPS. - Menjaga persepsi bahwa garis kemiskinan yang digunakan adalah garis kemiskinan yang selama ini dikenal.  Makanan setara 2.100 kilo kalori + non makanan. - Garis kemiskinan terukur. 2011@AYURAI.E.MAK

  44. KRITERIA KELUARGA PENERIMA BLT Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pen-cacahan orang miskin dengan melibatkan berbagai pihak/sumber, antara lain dari: • Pemerintah Daerah. • Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. • Daftar Keluarga Miskin yang menerima pembebasan biaya sekolah dan perawatan kesehatan. • Ketua RT/satuan lingkungan sosial ter-kecil. 2011@AYURAI.E.MAK

  45. KRITERIA KEMISKINAN: - Luas dan jenis lantai bangunan. - Jenis dinding bangunan. - Fasilitas jamban/kakus. - Sumber air minum. - Sumber penerangan utama. - Jenis bahan bakar untuk masak. - Kemampuan membeli daging/ ayam/ susu dalam seminggu. - Frekuensi makan dalam sehari. - Kemampuan membeli pakaian baru dalam setahun. - Kemampuan berobat ke puskemas/poliklinik. - Lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga. - Pendidikan kepala rumah tangga. - Kepemilikan asset liquid (minimum Rp.500 ribu). - Anak usia sekolah yang putus sekolah. 2011@AYURAI.E.MAK

  46. PERKIRAAN JUMLAH PENDUDUK/KELUARGA MISKIN ( 2005 ) Sumber: BPS • Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah sebesar Rp.100.000,-/rumah tangga/bulan. • Bila ingin mencakup near poor untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2005 dibutuhkan Rp.4,65 triliun (15,5 juta KK x Rp.300.000,-). 2011@AYURAI.E.MAK

  47. BESARNYA BANTUAN - Rp.100.000,-/bulan/rumah tangga. - Dibayarkan per 3 bulan  Rp.300.000,- - Garis kemiskinan ± Rp.150.000,-/bulan/orang ≈ Rp.600.000,-/bulan/rumah tangga. - Tujuannya adalah mempertahankan tingkat konsumsi/kesejahteraan rumah tangga miskin ketika terjadi kenaikkan harga BBM. 2011@AYURAI.E.MAK

  48. KAJIAN MIKRO ATAS BANTUAN TUNAI LANGSUNG 2011@AYURAI.E.MAK

  49. PERUBAHAN HARGA:Income & Substitution Effects • Substitution Effect • Pengaruh perubahan konsumsi pada suatu barang terkait dengan perubahan pada harga (relative price) yaitu slope dari budget line. • Income Effect • Pengaruh pembelian suatu barang karena terjadi perubahan pendapatan (real income) yaitu posisi dari the budget line 2011@AYURAI.E.MAK

  50. Substitution effect: E1 E2 Income effect: E2 E3 Harga barang X turun Barang lain (Y) E1 E3 E2 U2 U1 X1 X2 X3 Barang X 2011@AYURAI.E.MAK

More Related