1 / 14

Kebijakan Fiskal Indonesia

Kebijakan Fiskal Indonesia. Perbedaan Kebijakan Fiskal. Terdapat dua perbedaan fundamental antara kebijakan fiskal sebelum dan sesudah era tahun 1966. Pemerintah berhenti sebagai kontributor utama dan langsung terhadap inflasi

zaria
Download Presentation

Kebijakan Fiskal Indonesia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KebijakanFiskal Indonesia

  2. PerbedaanKebijakanFiskal • Terdapatduaperbedaan fundamental antarakebijakanfiskalsebelumdansesudah era tahun 1966. • Pemerintahberhentisebagaikontributorutamadanlangsungterhadapinflasi • Sumbanganpemerintah (APBN) terhadap GDP mengalamipeningkatan.

  3. PerbedaanKebijakanFiskal • PemerintahmeninggalkankebiasaanOrde Lama menutupdefisitdenganmencetakuang. PadamasaOrdeBaru, dianutprinsipAnggaranBerimbang. (Sebenarnyadefisit, namundefisittersebuttidakditutupidenganmencetakuangbaru). • PadaOrba, Pemerintahmeningkatkanpenerimaandanpengeluaranlebihbesar. Terutamaakibatkenaikkanhargaminyakdunia.

  4. TujuanKebijakanFiskal TujuandariKebijakanFiskal: • Untukmemantapkanstabilatasmakroekonomi • Mengurangiketergantunganpadaluarnegeri • Meningkatkandistribusipendapatan

  5. PendapatanPemerintah • Pendapatanpemerintahdidominasioleh: • Pendapatandariminyakdan gas (sebelum 1987) • Pendapatandari non migas (sesudah 1987) • BantuanLuarNegeri

  6. Pengeluaran Negara • Pengeluaran Negara: • Gaji/Pegawai • BelanjaBarang • Belanja Modal • PembayaranBungaUtang • Subsidi • BelanjaHibah

  7. Are Expenditure Driven By Revenue? • Pengeluaran Pemerintah dipengaruhi oleh jumlah penerimaannya. • Ada hubungan antara tax ratio dengan tahap-tahap pembangunan • Suatu negara cenderung meningkatkan penerimaan dari pajak sehingga dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah. Tax ratio Indonesia dari 13 (2004) menjadi 16% (2009)

  8. Peranan Pembiayaan Pemerintah • Pentingnya Pengeluaran Pemerintah • Tanggung Jawab untuk memberikan pelayanan publik bagi kota/daerah. • Melindungi kondisi kehidupan masyarakat kota/daerah terutama bagi masyarakat miskin • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

  9. Peningkatan Pengeluaran Pemerintah • PengeluaranPemerintahharusterusmeningkatsetiaptahun (Warger Law) G2/Y2 > G1/Y1>G0/Y0 • KetikaKrisis (Perang) Berlangsung, pengeluaranPemerintahakanLebihBesar (Peacock/Wiseman) • MengapaHarusMeningkat? • Pemerintah (Pusatdan Daerah) semakinbesar • JumlahPenduduk yang SemakinBesar PelayananPublikMeningkat • InvestasiSwastaMeningkat • Current Spending Meningkat Subsidi, Social Welfare, dll.

  10. PengeluaranPemerintah * Termasuk dalam Komponen Pengeluaran Rutin

  11. Pengeluaran Pemerintah

  12. RasioutangIndonesiatetapmenurunsejalandengansemakinmeningkatnyalajuperekonomiannasionalRasioutangIndonesiatetapmenurunsejalandengansemakinmeningkatnyalajuperekonomiannasional 31 12 12

  13. Otsus dan Penyesuaian DAK DAU DBH TriliunRp 400 322,4 309,3 300 292,4 253,3 226,2 200 150,8 129,7 100 0 2010 APBN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 APBNP DANA PERIMBANGAN 2004 - 2010

  14. Perkembangan DAU Provinsi dan Kab/Kota di Sumut

More Related