PELAKSANAAN ANGGARAN

1. PELAKSANAAN ANGGARAN A. PRINSIP & LARANGAN B.TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA ANGGARAN C. PENGGUNAAN ANGGARAN DALAM DAFTAR ISIAN PENGGUNAAN ANGGARAN (DIPA)

2. A. PRINSIP & LARANGAN Pelaksanaan pengelolaan APBN didasarkan atas prinsip-prinsip : • Prinsip : • Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan tehnis yang disyaratkan; • Efektif, sesuai rencana • Jumlah dana yang dimuat dalam Anggaran Belanja Negara merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran; • Dalam melaksanakan Belanja Negara dilakukan standarisasi komponen kegiatan termasuk satuan harganya e. …..

3. Standarisasi harga satuan digunakan untuk menyusun pembiayaan kegiatan-kegiatan; • Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan APBN diatur dengan Keputusan Presiden tersendiri; • Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting dengan mengurangi frekwensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri; • Menghindari pembiayaan yang tumpang tindih dan tidak relevan dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan

4. Larangan-larangan pengeluaran/penggunaan atas beban Anggaran Belanja Negara, untuk kegiatan-kegiatan : • Larangan • Perayaan atau peringatan hari besar, hari raya, hari ulang tahun/hari jadi lembaga; • Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga dsb untuk berbagai peristiwa; • Pesta untuk berbagai peristiwa dan Pekan Olah raga pada Lembaga; • Pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis, serupa dengan yang tersebut diatas.

5. B.TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA ANGGARAN

6. STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA KEUANGAN NEGARA (IDEAL MENURUT UU) KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGGUNA ANGGARAN Psl 4 ayat 1 SATKER KUASA PENGGUNA ANGGARAN Psl 4 ayat 2 b PEMBUAT KOMITMEN BENDAHARA PENGUJI & PENERBIT SPM UNIT AKUNTANSI INSTANSI PENGAWAS PELAKSANAAN ANGGARAN Psl 10 ayat 2 Psl 4 ayat 2 f Psl 4 ayat 2 j Psl 4 ayat 2 i Psl 4 ayat 2 e Sampai tingkat eselon terendah disesuaikan

7. Pengelola Anggaran ? • Pengguna Anggaran • Kuasa Pengguna Anggaran • Pejabat Pemungut Penerimaan Negara • Pejabat Pengeluaran Anggaran Belanja; • Pejabat Penguji dan Penerbit SPM; • Bendaharawan Penerimaan; • Bendaharawan Pengeluaran; • Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan jasa • Unit Akuntansi Instansi • Pengawas Pelaksanaan anggaran

8. Tugas dan tanggung jawab Pengelola anggaran ? 1. Pengguna Angaran (Menteri/Pim.Lembaga) Selaku Pengguna anggaran di Instansi Pemerintah yang berdasarkan DIPA melakukan pembinaan terhadap pengelola anggaran : • Kuasa Pengguna anggaran • Pembuatan Komitment • Bendaharawan • Penguji SPM • Unit Akuntansi dll.

9. 2. Kuasa Pengguna Anggaran • Menetapkan Juklak/ROP sebagai penjabaran secara rinci alokasi anggaran; • Mengesahkan RPPA dan RAB; • Melakukan pembinaan pengarahan dan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan DIPA; • Menanda tangani berita acara serahterima pelaksanaan anggaran; • Melaporkan hasil pelaksanaan (fisik maupun keuangan) setiap 3 bulan sekali kepada Pengguna Anggaran; • Menanda tangani berita acara serah terima asset berupa barang inventaris • Menanda tangan LMBT setiap 3 bulan sekali yang dibuat oleh Unit akuntansi

10. Mengadakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penata usahaan/pembukuan Bendaharawan Pengeluan setiap bulan dan triwulanan serta menanda tangani berita acara pemeriksaan • Mengadakan pengawasan dan bertanggung jawab atas penyampaian laporan-laporan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; • Dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan arahan Pengguna Anggaran; • Bertanggung jawab kepada Penguna Anggaran.

11. 3. Pejabat Pemungut Penerimaan Negara • Mengelola penerimaan negara dalam sistem APBN; • Mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya; • Melaksanakan pengawasan penerimaan pelayanan jasa; • Melaksanakan koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan jasa; • Melaporkan hasil penerimaan negara setiap akhir bulan kepada Penguna anggaran; • Melaksanakan tertib administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

12. lanjutan • Dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan arahan Pengguna Anggaran; • Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran

13. 4. Pejabat Pengeluaran Anggaran Belanja • Menetapkan organisasi pelakskana anggaran yang berada di bawah wewenangnya untuk membantu dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program/kegiatan yang ada di bawahnya; • Menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan program bersangkutan; • Menyusun dan menetapkan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) yang berisi rincian paket-paket kegiatan beserta jadwal pelakskanaan sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan DIPA, Juklak dan Rencana Operasional Program (ROP); • Menetapkan paket-paket pekerjaan serta ketentuan mengenai kewajiban penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan berusaha bagi Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, Lembaga Swadaya Masyarakat serta Masyarakat setempat;

14. lanjutan • Menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa • Menetapkan Tim Pelaksana • Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadual, tata cara pelaksanaan dan alokasi pengadaan yang disusun panitia anggaran; • Menetapkan dan mengesahkan penetapan pemenang penyedia barang dan jasa, Surat Perintah Kerja,Surat Perjanjian Kerja, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara serahterima Pekerjaan dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran; • Menyiapkan dokumen dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan pihak penyedia barang dan jasa • Menanda tangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimulai

15. lanjutan • Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak calon penyedia barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku; • Membuat dan menyampaikan SPP kepada Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (selaku Pejabat Pembuat SPM) • Melakukan Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan perjanjian /kontrak yang menjadi tanggung jawabnya • Menanda tangani laporan pelakskanaan dan penyelesaian pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku; • Melaporkan/mengusulkan penyelesaian pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku

16. lanjutan • Wajib menyelenggarakan pembukuan atas uang yang dikelola dan penata usahaan barang yang dikuasainya kepada Kuasa Pengguna Barang; • Menyerahkan asset/program kegiatan dengan berita acara kepada Kuasa Pengguna Anggaran setelah Program/kegiatan dinyatakan selesai dg dilengkapi Laporan Mutasi Barang Tahunan (LMBT); • Pejabat pengeluaran anggaran belanja tidak diperkenankan mengadakan ikatan yang akan membawa akibat dilampauinya batas anggaran yang tersedia dalam DIPA bersangkutan, atau tidak diperkenankan menjalin ikatan yang ada akibat keuangannya sepanjang belum tersedia anggarannya; • Dalam melaksanakan tugasnya memerhatikan arahan Kuasa Pengguna Anggaran; • Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran

17. lanjutan • Bertanggung jawab atas penyampaian laporan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; • Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penyelesaian program kegiatan tepat waktunya; • Beranggung jawab baik segi keuangan maupun dari segi fisik (substansi) untuk program dan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan DIPA kepada Kuasa Penguna Anggaran.

18. 5. Pejabat yang menanda tangani SK Kepegawaian • Pengangkatan pertama pegawai; • Pengangkatan pegawai dalam jabatan sampai dengan eselon II, • Kenaikan pangkat Golongan IV/b ke bawah • Kenaikan Gaji berkala; • Mutasi Pegawai;

19. 7. Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran • Bersama dengan Pejabat Pengeluaran Anggaran Belanja menyusun dan menetapkan ROK; • Meneliti dengan seksama DIPA dan Juklak yang telah disyahkan, dan apabila terdapat kekeliruan redaksi, perhitungan biaya, volume, perubahan lokasisi, waktu, serta harga agar segera mengajukan revisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • Melakukan pengujian material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; • Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang dan jasa;

20. lanjutan • Meneliti dan menguji kebenaran kelengkapan dokumen atas pengajuan SPP dari Pejabat Pengeluaran Anggaran Belanja; • Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; • Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yangbersangkutan; • Memerintahkan pembayaran atas beban APBN; • Menerbitkan dan menanda tangani Surat Perintah membayar (SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS) yang akan diajukan kepada KPPN dan menetapkan pembiayaan yang diperlukan sebagai beban sementara atau sebagai beban tetap; • Bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran

21. 7. Bendahara Penerima • Melaksanakan pengelolaan Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan sesuai aturan yang berlaku; • Menerima pembayaran berupa uang, chek, dan surat-surat berharga lainnya; • Membukukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • Wajib menyetor/melimpahkan seluruh penerimaan negara yang telah dipungut ke Rekening Kas Negara sekurang-kurangnya sekali seminggu; • Membuat laporan penerimaan dan penyetoran uang; • Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

22. 8. Bendahara Pengeluaran • Selaku penanggung gugat, bendahara menyelenggarakan pengurusan keuangan yang diserahkan negara kepadanya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku; • Menyelenggarakan tata pembukuan/administrasi keuangan negara secara tertib, rapih dan teratur; • Mengajukan penyedian uang persediaan untuk melaksanakan program dan menyetorkan ke rekening kas negara sisa uang pesediaan paling lambat 10 hari setelah berakhirnya tahun anggaran; • Meneliti klengkapan administrasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diterbitkan oleh Pejabat pengeluaran Anggaran Belanja; • Menguji kebenaran perhitungan yang tercantum dalam perintah pembayaran

23. lanjutan • Menguji kesediaan dana yang bersangkutan; • Wajib menolak perintah bayar dari Pejabat Pengeluaran Anggaran Belanja bila persyaratan tidak dipenuhi sbb : • Kelengkapan administrasi Permintaan Pembayaran tidakdipenuhi; • Kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak dipenuhi; • Tidak adanya ketersediaan dana yang bersangkutan

24. lanjutan • Melakukan pemungutan Pph serta pajak lainnya dan membukukan ke dalam buku Kas Umum dan Buku Pajak serta menyetorkannya ke Kas Negara; • Membanu Pejabat Pengeluaran Anggaran Belanja dalam penyusunan surat pertanggung jawaban keuangan; • Bertanggung jawab atas keadaan Kas termasuk bagaimana penyimpanan uang kas serta dokumen-dokumen lainnya; • Menyimpan dan mengarsipkan bukti-bukti Kas/Bank, dokumen sumber pertanggungjawaban keuangan serta lampirannya; • Menyusun dan mengirimkan Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;

25. lanjutan • Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilakksanakannya; • Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran

26. 9. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa • Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan sesuai permintaan Pejabat Pengeluaran Anggaran Belanja; • Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); • Menyiapkan dokumen Pengadaan; • Mengumumkan pengadaan barang dan jasa melalui media dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum; • Menilai kualifikasi penyedia barang dan jasa melalui prakualifikasi maupun pasca kualifikasi;

27. lanjutan • Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; • Mengusulkan calon pmenang kepada pejabat pengeluaran Anggaran Belanja; • Menanda tangani Pakta Integritas sebelum pengadaan barang dan jasa dimulai; • Melakukan prakualifikasi untuk pengadaan barang dan jasa dengan cara penunjukkan langsung dan pemilihan langsung;

28. lanjutan • Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat pengeluaran anggaran belanja; • Bertanggung jawab kepada Pejabat Pengeluaran Anggaran Belanja