Sosialisasi PELAKSANAAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2013

1. Sosialisasi PELAKSANAAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2013

2. Pokok Bahasan Dasar Hukum Pelaksanaan Anggaran Pengesahan DIPA 2013 Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Pejabat Perbendaharaan Hubungan PPK, KPAU dan Pejabat Teknis Tugas dan Fungsi Bendahara Hubungan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), PPK, KPAU, dan Pejabat Teknis Mekanisme Pembayaran

3. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir kali dirubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4. PENGESAHAN DIPA 2013 Pagu DIPA 2013 belum semuanya dapat dicairkan Hampir sebagian besar masih kena tanda bintang, termasuk kegiatan PNBP Yang dapat dicairkan dari Anggaran Rupiah Murni (RM) hanya untuk GAJI dan Pembayaran langganan Telepon, air, Listrik Tahun 2013 tdk tersedia anggaran utk Vakasi

5. PENGESAHAN DIPA 2013 Karena Unnes Satker BLU, meski POK belum ada, Kegiatan PNBP tetap dpt dibiayai Mekanismenya dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) Bila UP kurang, ajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP) selektif yang mendesak Pembayaran Honor rutin bulanan dapat dibayar dengan SPP TUP tersendiri Pembayaran honor lain (kegiatan) ditangguhkan dulu sampai DIPA disahkan

6. KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2013

7. Kebijakan Pelaksanaan Anggaran 2013 • Merujuk PMK No. 190/PMK.05/2012, Pertanggungjawaban penggunaan anggaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab Satuan kerja • KPPN tak lebih hanya sebagai Juru bayar atas pelaksanaan APBN • Sebagai Satker PK BLU diberikan fleksibilitas menggunakan secara langsung PNBP - konsekuensi tanggungjawab pengelolaan • Perlu pembagian/pendelegasian wewenang dan tanggungjawab penggunaan anggaran

8. Kebijakan Pelaksanaan Anggaran 2013 • Mulai 2013, Pendelegasian Pertanggungjawaban penggunaan anggaran PNBP ke Unit-Unit Kerja • Unit Kerja bertanggungjawab penuh atas penggunaan Anggaran PNBP  akuntabilitas kinerja • Kedepan akuntabilitas Kinerja lebih ditonjolkan ketimbang akuntabilitas Keuangan • BAPK fokus untuk pertanggungjawaban anggaran rupiah murni (RM)  PMK 190 • Selenggarakan pelatihan-pelatihan teknis dan intensifkan koordinasi agar Pelaksanaan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun anggaran

9. PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA

10. PMK 190/PMK.05/2012 Pasal 5, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PENGGUNA ANGGARAN (PA) Menunjuk KEPALA SATKER (REKTOR) KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) ex-officio Menetapkan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) & PEJABAT PENANDATANGAN SPM (PP SPM)

11. PMK 190/PMK.05/2012 Pasal 5, Setiap terjadi pergantian jabatan kepala Satker (Satuan Kerja), setelah serah terima jabatan, pejabat kepala Satker yang baru langsung menjabat sebagai KPA.

12. Pejabat Pembuat Komitmen Menurut PMK 190 : pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN Menurut Keppres 70 : adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

13. Pejabat Pembuat KomitmenPerpres 70 PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Tim pendukung yang dibentuk PPK, antara lain terdiri atas Direksi Lapangan, konsultan pengawas, tim Pelaksana Swakelola, dan lain lain. PPK dapat meminta kepada PA untuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka membantu tugas PPK.

14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangkamembantu tugas PPK, di UNNES direpresentasikan oleh Koordinator Pelaksanaan Anggaran Unit (KPAU) Unit-unit kerja agar menunjuk pejabat Pengadaan untuk mempercepat proses pengadaan Untuk paket pekerjaan lelang dan pekerjaan yang spesifikasinya rumit saja yang dilaksanakan lewat ULP Pejabat Pembuat KomitmenPerpres 70

15. Persyaratan PPKPerpres 70 pasal 12 memiliki integritas; memiliki disiplin tinggi; memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas; mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN; menandatangani Pakta Integritas; tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

16. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT TEKNIS

17. Antara PPK dan Pejabat Teknis • PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN : Adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran negara • PEJABAT TEKNIS: Adalah pejabat yang secara teknis mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya

18. Antara PPK dan Pejabat Teknis • Tindakan Pejabat Teknis tidak selalu berakibat pada pengeluaran negara • Tindakan PPK selalu didasarkan atas tindakan/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Teknis dan dapat menyebabkan pengeluaran belanja negara

19. Antara PPK dan Pejabat Teknis ILUSTRASI • Sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya, Pejabat teknis menerbitkan Surat Tugas/Surat Keputusan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya • Berdasarkan surat tugas/surat keputusan Pejabat Teknis, PPK dapat mengambil tindakan (keputusan) yang berakibat pada pengeluaran negara

20. KPAU • Untuk menghubungkan tugas dan tanggungjawab antara pejabat teknis dan PPK ditunjuk Koordinator Pelaksanaan Anggaran Unit (KPAU)  PPTK (menurut Perpres) • Tugas KPAU antara lain : • Mengkoordinasikan secara teknis penyusunan perencanaan program dan anggaran • Mengkoordinasikan secara teknis proses pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan program dan anggaran • Mengkoordinasikan secara teknis penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran

21. PMK 190/PMK.05/2012 Pasal 11, • KPA menetapkan PPK dan PP SPM dengan surat keputusan; • Penetapan PPK dan PPSPM tidakterikatperiodetahunanggaran, dalam hal tidak terdapat penggantian PPK dan/atau PPSPM, maka pada awal tahun anggaran, KPA menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPPN. • Dalam hal PPK atau PPSPM dipindahtugaskan/pensiun/ diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, KPA menetapkan PPK atau PPSPM pengganti dengan surat keputusan dan berlaku sejak serah terima jabatan. • PPK dan PPSPM yang penunjukannya berakhir bertanggungjawab untuk menyelesaikan seluruh administrasi keuangan.

22. PMK 190/PMK.05/2012 Pasal 12, & pasal 29 • PPK melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara (Pembuatan Komitmen) • Pembuatan Komitmen dalam bentuk • Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa; dan/atau • Penetapan keputusan untuk : belanja pegawai, perjalanan dinas, kegiatan swakelola, dan honorarium kegiatan.

23. Tugas dan Wewenang PPKPMK 190, pasal 13 Antara lain: Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan POK, dengan cara: • Berkoordinasi dengan KPAU dan Pejabat Teknis • Setiap pagu POK harus diketahui untuk keperluan apa, kapan, berapa, dan siapa penanggungjawabnya (Rapa) • Menyusun kebutuhan Uang Persediaan • Mengusulkan revisi POK bila dipandang perlu Usahakan kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran

24. Tugas dan Wewenang PPKPMK 190, pasal 13 Melakukan pengujian dan menandatangani surat bukti hak tagih kepada negara, meliputi menguji : • Kebenaran materill dan keabsahan surat bukti hak tagih, seperti : Kuitansi, invoice, Surat Tagihan Rekanan, dan dokumen lain pendukung hak tagih. • Kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan belanja pegawai: Gaji, Tunjangan, honorarium dll.

25. Tugas dan Wewenang PPKPMK 190, pasal 13 • melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA (setiap bulan) • menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (BAPP)  pekerjaan Fisik

26. Tugas dan Wewenang PPKSelengkapnya dibaca di:PMK 190/PMK.05/2012(dapat di download di Sikeu)

27. Bendahara Pengeluaran (BP), danBendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)

28. Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat surat berharga yang berada dalam pengelolaannya yang meliputi: Uang/surat berharga yang berasal dari UP dan Pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran Uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP, dan bukan berasal dari Pembayaran LS yang bersumber dari APBN - Dropping dana TKPKN - Potongan Pajak yang belum disetor

29. BendaharaPengeluaranPembantu (BPP)

30. Untuk tugas-tugas BPP dan Pengelola Keuangan lainnya secara lebih terinci akan diselenggarakan Bimbingan Teknis pada waktu tersendiri

31. Pencatatan Komitmen oleh KPPN • Khusus untuk Anggaran Rupiah Murni, Atas perjanjian/kontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS, PPK mencatatkan perjanjian/kontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjian/kontrak tersebut ke KPPN. : • Pengajuan SPM-LS tidak akan dibayar bila tidak dicatatkan dulu ke KPPN • Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjian/kontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain. • Pemaketan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, dan pembayaran agar dimonev dengan baik

32. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi

33. Evaluasi BOPTN 2012 • Perencanaan program dan kegiatan tidak matang (waktu yg terbatas) • Kegiatan BOPTN bukan merupakan program baru (kegiatan pindahan dari pnbp dengan porsi yang lebih besar) • RAB dan TOR dari rencana usulan berbeda dengan realisasinya (akun belanja sehingga menyulitkan pencairan) • Mindset unit masih berdasarkan cost bukan program/kegiatan BOPTN

34. Pengalokasian BOPTN • DasarHukum : • Permendikbud No. 58 Tahun 2012 Tentang BOPTN yang diselenggaranOlehPemerintah • PetunjukTeknisPelaksanaan BOPTN ; DirjenDikti 20 September 2012 • Menimbang : • Untukmeringankanbebanmahasiswaterhadappembiayaanpendidikan yang sesuaistandarpelayanan minimum • Untukmenjagakelangsungan proses belajarmengajar di perguruantinggi yang diselenggarakanolehPemerintahsesuaidenganpelayanan minimal

35. DasarAlokasi Kriteria pengalokasian BOPTN adalah • PNBP per mahasiswa (S1 dan Diploma) • Proporsi Bidik Misi thd jumlah mahasiswa • Proporsi PNBP non tuition • Indeks terhadap Jenis/karakteristik Prodi

36. PENGALOKASIAN BOPTN BOPTN tidakdipergunakanuntuk Belanja Modal dalambentukinvestasifisik ( gedungdanPeralatan) Tambahaninsentifmengajaruntuk PNS Tambahaninsentifdan Honor untuktenagaadm, dan Kebutuhanoperasionaluntukmanajemen

37. RencanaPenggunaan BOPTN 2013 • Pelaksanaanpenelitiandanpengabdiankpdmasyarakat ; • Biayapemeliharaan ; • Penambahanbahanpraktikum/kuliah ; • Bahanpustaka ; • Penjaminanmutu ; • Pelaksanaankegiatankemahasiswaan ; • Pembiayaanlangganandayadanjasa ; • Pelaksanaankegiatanpenunjang ; • Pengembanganteknologiinformasidankomunikasi (TIK) dalampembelajaran ; • Honor dosen non pegawainegerisipil ; • Pengadaandosentamu ; dan/atau • Kegiatan lain yang merupakanprioritasdalamRenstraperguruantinggimasing-masing.

38. DRAFT ALOKASI BOPTN UNIVERSITAS

39. PerubahanMekanismePerencanaandanPenganggaran TA 2013 • Terbentuknya Tim Perencanaan Unit (AdHoc) dan Tim Validasi Program dan Kegiatan Universitas (AdHoc) • Ada mekanisme dan pembahasan/penelaahan program dan kegiatan unit kerja (Tim Perencanaan Unit) dengan Tim Validasi Program dan Kegiatan Universitas • Adanya mekanisme penelaahan dan verifikasi anggaran antara unit kerja (Tim Perencanaan Unit) dengan Bagian Perencanaan Universitas