OPTIMALISASI DAN EFEKTIVITAS REVISI ANGGARAN DAN MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN

1. KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN OPTIMALISASI DAN EFEKTIVITAS REVISI ANGGARAN DAN MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN Jakarta, 8 Maret 2012

2. OVERVIEW PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2011

3. TREND PENYERAPAN ANGGARANKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

4. TREND PENYERAPAN ANGGARANKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Belanja Pegawai (Dalam Prosentase)

5. TREND PENYERAPAN ANGGARANKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Belanja Barang (Dalam Prosentase)

6. TREND PENYERAPAN ANGGARANKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Belanja Modal (Dalam Prosentase)

7. TREND PENYERAPAN ANGGARANKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Belanja Bantuan Sosial (Dalam Prosentase)

8. OVERVIEW REVISI ANGGARAN TAHUN 2011

9. REVISI ANGGARANKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2011

10. REVISI ANGGARAN TAHUN 2012

11. REVISI ANGGARANKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2012(s.d. Januari 2012)

12. REVISI ANGGARAN

13. DASAR HUKUM • UU No. 22 Tahun 2011 ttg APBN TA 2012 : • Pasal 23 : Perubahan/pergeseran • Ditetapkan oleh Pemerintah. • Pasal 24 : PenggunaanHasilOptimalisasi • DiaturdenganPeraturanMenteriKeuangan. • Perpres No. 32 Tahun 2011 ttg RABPP TA 2012: • Pasal 2 : Perubahan/pergeseran • DitetapkanolehMenteriKeuangan. Dasar Hukum Revisi Anggaran Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan; Mempercepat pencapaian kinerja K/L; Meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaananggaran yang terbatas. Tujuan RevisiAnggaran

14. RUANG LINGKUP REVISI ANGGARAN perubahan rincian anggaran yang disebabkanpenambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya; perubahanataupergeseranrinciananggarandalamhalpaguanggarantetap; dan/atau perubahan/ralatkarenakesalahanadministrasi. AKIBAT Perubahanalokasidan/atau volume/target kinerja: • JenisBelanja; • Keluaran; • Kegiatan; • Satker; • Program; • K/L; dan/atau • APBN.

15. BATASAN REVISI RevisiAnggarandapatdilakukansepanjang: Tidakmengurangialokasianggaranuntuk: BiayaOperasionalSatkerkecualiuntukmemenuhiBiayaOperasionalpadaSatker lain; Tunjanganprofesi guru/dosendantunjangankehormatanprofesorkecualiuntukmemenuhitunjanganprofesi guru/dosendantunjangankehormatanprofesorpadaSatker lain; Kebutuhanpengadaan bahan makanan untuk tahanan/narapidana kecuali untuk memenuhikebutuhanpengadaan bahan makanan untuk tahanan/narapidanapadaSatker lain; Pembayaranberbagaitunggakan; Paketpekerjaanygbersifatmultiyears; RMP sepanjangpaketpekerjaanmasihberlanjut; dan/atau Paketpekerjaanygsudahdikontrakkan/direalisasikandananyasehinggamenjadi minus.

16. BATASAN REVISI Tidakmengubahsasarankinerja, yaitu: TidakmengurangivolumeKeluaranKegiatanPrioritasNasionaldan/ataukebijakanprioritaspemerintah yang telahditetapkan; dapatdilakukansetelah volume Keluaran yang tercantum dalam DIPA tercapai dan/ataudijamintercapai. Pergeseran antarkegiatandalamsatu Program dansatu Satkerdan/atau pergeseran antar-kegiatandanantarsatkerdalamsatu Program merupakan : Hasil Optimalisasi; digunakan untukhal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda.

17. KEWENANGAN DJA PaguBerubah • kelebihanrealisasi PNBP diatas target yang direncanakandalam APBN atautidaktercapainya target PNBP direncanakandalam APBN; • lanjutanpelaksanaanKegiatan yang dananyabersumberdari PHLN dan/atau PHDN; • percepatanpenarikan PHLN dan/atau PHDN; • penerimaanhibahluarnegeri/hibahdalamnegerisetelahUndang-Undangmengenai APBN TahunAnggaran 2012 ditetapkan yang diterimaolehPemerintahc.q. KementerianKeuangandandilaksanakanoleh K/L; • penggunaananggaranbelanja yang bersumberdari PNBP diataspagu APBN untukSatker PNBP; • penguranganalokasi PHLN dan/atau PHDN; • adanyaperubahan parameter dalampenghitungansubsidienergi; dan/atau

18. KEWENANGAN DJA PaguTetap • Pergeserananggarandlm rangkapenyelesaiankegiatan-kegiatanpembangunaninfrastruktursertarehabilitasidanrekonstruksibencanaalamtahun 2011; • Realokasianggaranantarkegiatan/antarsatker/antarprogramdalamrangkatanggapdaruratbencana; • pergeseran anggaran belanja dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; • pencairanblokir; • Perubahan/penambahanrumusankinerja. Administratif • ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran yang berbedaantaraRKA-K/L danRKP atau hasil kesepakatan DPR-RI.

19. PENGESAHAN DJPB PaguBerubah • penerimaan Hibah Luar Negeri/Hibah Dalam Negeri setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2012 ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga. • Penggunaananggaranbelanja yang bersumberdari PNBP diataspagu APBN untukSatker BLU. Administratif • Kecualiralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran yang berbedaantaraRKA-K/L danRKP atau hasil kesepakatan DPR-RI.

20. PENGESAHAN DJPB PaguTetap PergeseranantarkeluarandalamsatuKegiatandansatu Satker. Pergeserandalamkeluaran yang samadanantarsatkeratauantarkeluarandanantarsatkerdalamKegiatan yang sama. Pergeseranantarkegiatandalamsatu Program dansatu Satker. Pergeseran antarkegiatandanantarsatkerdalamsatu Program. Pergeseran antarprogramdalamsatuEselon I yaitupergeserananggarandalamrangkamemenuhikebutuhanbiayaoperasional. Pergeseran antarprogram dan antareselon I dalam satu Bagian Anggaran yaitu pergeserananggarandalamrangkamemenuhikebutuhanbiayaoperasional. Perubahan/penambahanrumusankinerja (rumusanKeluarandan/ataurumusanselainrumusanKeluaran

21. KEWENANGAN KPA Seluruhrevisianggaran yang tidakmengakibatkanperubahan DIPA, meliputi: Pergeseran antarakun/antarsubkomponendalamkomponen yang samadan/atauantarkomponen untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasionalsepanjang dalamjenisbelanja yang sama; antarakun/antarsubkomponendalamkomponen yang samadan/atauPergeseran antarkomponen dalam satu Keluaran sepanjang dalamjenisbelanja yang sama; Penambahan/penguranganakun/subkomponen/komponendalamsatu Keluaran.

22. DISBURSEMENT PLAN DAN MONEV

23. LATAR BELAKANG Realisasi penyerapan anggaran rendah sampai dengan triwulan III dan meningkat tajam pada triwulan IV; Pola penyerapan anggaran tidak sesuai dan rentan terhadap terjadinya penyimpangan karena menumpuk di akhir tahun; Satker belum mempunyai rencana penyerapan anggaran (Disbursement Plan) yang baik; Kementerian Negara/Lembaga belum menjalankan sepenuhnya monev terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran; Kementerian Negara/Lembaga belum mempunyai “tools” untuk melakukan monev terhadap penyerapan anggaran satkernya.

24. Disbursement Plan (DP) merupakan rencana penyerapan anggaran per bulan yang disusun secara sitematis berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RKA-KL; • Sumber data Disbursement Plan: RKA-KL yang telah disahkan DJA DISBURSEMENT PLAN • Disbursement Plan disusun oleh masing-masing PPK, kemudian dihimpun (by system) oleh bagian/unit keuangan sebagai laporan kepada unit organisasi diatasnya; • Disbursement Plan merupakan alat bagi Kementerian Negara/Lembaga untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran; • Satker menyusun Procurenment Plan (Procurement Plan merupakan bagian dari Disbursement Plan);

25. FUNGSI DISBURSEMENT PLAN

26. PENYUSUNAN DISBURSEMENT PLAN • Procurement Plan • Jadwal Pelaksanaan Kegiatan • Identifikasi jenis belanja atau kegiatan • Pengalokasian Anggaran • Penelaahan dan Analisa • Disbursement Plan • Target Penyerapan K/L TAHAPAN PENYUSUNAN RPA

27. Database RKA-KL Database DIPA PENYUSUNAN DISBURSEMENT PLAN 1 2 3 • Menyusun kalender kegiatan per bulan Rincian Transfer Data Rincian • Menetapkan target penyerapan anggaran berdasarkan kalender kegiatan dalam % atau Rupiah; • Program,Fungsi,Sub Fungsi • Kegiatan • Output • Sub output • Komponen • Sub Komponen • Akun Belanja • Rincian/detil Bel • Program,Fungsi,Sub Fungsi • Kegiatan • Output • Sub output • Komponen • Sub Komponen • Akun Belanja • Rincian/detil Bel • Input data dapat dilakukan pada level komponen atau Akun belanja atau detil belanja, atau kombinasi ketiganya Hasilnya: Rencana Penyerapan Anggaran 4

28. PENYAMPAIAN DISBURSEMENT PLAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ES 1 K/L SATKER PPK RPA ES I RPA ES I RPA Tim Monev Tim Monev KPA RPA K/L RPA RPA 28

29. Es. I K/L 2a MONITORING DISBURSEMENT PLAN DAN REALISASI Solusi atas deviasi dan pendampingan Satker 3 b RPA Monev 1b Kirim Data Realisasi RPA Realisasi Monev Kanpus DJPBN Realisasi DJPBN 3a Solusi atas deviasi Kirim Data Realisasi K/L 1a 2b Keterangan: A) DJPBN mengirim data realisasi secara berkala ke Kementerian Negara/Lembaga B) DJPBN mengirim data realisasi secara berkala ke unit Es. I a) Atas dasar data DP dan realisasi Unit Es. I melakukan monev b) Atas dasar data DP dan realisasi K/L melakukan monev a) Atas dasar hasil monev K/L menyampaikan solusi atas deviasi satker b) Atas dasar hasil monev Unit Es. I menyampaikan solusi atas deviasi satker RPA Monev Realisasi 29

30. MONITORING PENYERAPAN ANGGARAN • Mengetahui tingkat penyerapan anggaran pada satker/ Kementerian Negara/Lembaga Membandingkan tingkat penarikan anggaran pada tahun berjalan dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya Mengetahui tingkat akurasi rencana penyerapan dan realisasi anggaran pada satker/Kementerian Negara/Lembaga Bahan untuk evaluasi dan menentukan langkah-langkah selanjutnya yang diperlukan dalam rangka percepatan penarikan anggaran

31. EVALUASI DAN ANALISA • Mengetahui permasalahan rendahnya penyerapan anggaran pada satker/Kementerian Negara/Lembaga Mengidentifikasi faktor-faktor utama penyebab rendahnya penyerapan anggaran Menentukan tindak lanjut untuk mengatasi rendahnya penyerapan anggaran pada satker/Kementerian Negara/Lembaga Menentukan prioritas langkah-langkah selanjutnya yang diperlukan dalam rangka percepatan penarikan anggaran

32. Disbursement Plan Disbursement 1 2 Perencanaan Pelaksanaan Contoh: Analisa DP dan Monev 3 MONEV Mengapa belanja modal/bansos baru diserap bulan Mei, apa kendalanya apabila dilakukan bulan Januari/Pebruari? Deviasi? ya Mengapa trend disb plan tahun 2012 sama dengan tren realisasi 2011? • Berapa besar deviasinya? • Mengapa terjadi deviasi? • Apa solusi agar bulan berikutnya deviasi diperkecil? Mengapa uang makan/pembayaran honor dibayarkan per triwulan, apa kendalanya ? • Tindak Lanjut • Deviasi harus diserap bulan berikutya Pendampingan 32

33. TINDAK LANJUT Hasil Monev Penarikan Anggaran: • Faktor penyebab rendahnya penarikan anggaran • Pola penarikan anggaran satker dan Kementerian Negara/Lembaga • Kesesuaian (gap) antara rencana dan realisasi Tindak Lanjut Monev Penyerapan Anggaran: • Lebih spesifik sesuai dengan faktor penyebab, dapat berupa : • a. Perbaikan perencanaan • b. Perbaikan peraturan • c. Bimbingan teknis / pendampingan 33

34. Pendampingan satker pada saat penyusunan perencanaan anggaran. • Pendampingan satker pada saat penyusunan Rencana Penarikan Anggaran. • Pendampingan satker pada saat penyusunan Procurement Plan. • Pendampingan satker pada saat pelaksanaan kegiatan. • Pendampingan satker pada saat pengadaan barang dan jasa. • Pendampingan satker pada saat pertanggungjawaban/laporan keuangan • Berdasarkan hasil Monev, diketahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penarikan anggaran pada tingkat satuan kerja dan K/L untuk selanjutnya dilakukan pendampingan pada satker guna memecahkan permasalahan sesuai faktor penyebabnya, yaitu : PENDAMPINGAN • Tenaga pendampingan dapat dilakukan oleh pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP), Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaaan, Kantor Pusat Ditjen Anggaran, dan petugas Kementerian Negara/Lembaga 34

35. TERIMA KASIH