Pemekaran Wilayah dalam Perspektif Geografi; Masalah dan Solusi

1. Pemekaran Wilayah dalam Perspektif Geografi; Masalah dan Solusi Disampaikan dalam Seminar Nasional Pemekaran Wilayah Sulawesi dalam Perspektif Sejarah Makassar, 26 April 2006 Triarko Nurlambang Dept. Geografi FMIPA UI

2. Konsep Pemekaran Daerah Berdasarkan PP no. 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah • Tujuan Pemekaran Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui : • Peningkatan pelayanan pada masyarakat; • Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi; • Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah; • Percepatan pengelolaan potensi daerah; • Peningkatan keamanan dan ketertiban; • Peningkatan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah Pemekaran Daerahadalah pemecahan Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota menjadi lebih dari satu Daerah • Kriteria Pemekaran Daerah : • Kemampuan ekonomi; • Potensi daerah; • Sosial budaya; • Jumlah penduduk; • Luas daerah; • Pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah • Syarat Pembentukan Daerah : • Kemampuan ekonomi; • Potensi daerah; • Sosial budaya; • Jumlah penduduk; • Luas daerah; • Pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah • - keamanan dan ketertiban • - ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan • - rentang kendali • - Propinsi: min. ada 3 kabupaten/ kota • - Kabupaten: min. ada 3 kecamatan • - Kota: min. ada 3 kecamatan

3. Masalah Pembangunan dan Pemekaran Daerah • PEMIKIRAN yang terFRAGMENTASI (terkotak-kotak) / tidak menyeluruh; padahal semua berjalan SISTEMIK • Sikap dan orientasi yang TIDAK berupaya untuk MANDIRI; padahal sepakat dengan KEUNGGULAN DAERAH dan SUSTAINABLE DEVELOPMENT

4. INDONESIA TERTINGGAL? SAAT BANGSA LAIN BICARA… KITA MASIH BAHAS…. KNOWLEDGE BASED ECONOMY EKONOMI KERAKYATAN INOVATION DRIVEN GROWTH NATURAL RESOURCES DRIVEN GROWTH HUMAN CAPITAL SIBUK DGN KONFLIK INTERNAL UNKNOWN MARKETS REKAPITULASI

5. ..... Padahal Kita Menghadapi "Lingkaran Setan" Pembangunan Jika menggunakan pendekatan regional maka akan dilihat lebih holistik /komprehensif dan sistemik; prioritas nya adalah kebutuhan stakeholder Jika menggunakan pendekatan sektoral maka sulit menentukan prioritas Pengangguran REGION “A” Pertmbhn eko. rendah Tabungan terbatas Sedikit input modern Ouput pertanian kecil Kurang modal Daya beli rendah Keluarga besar Laju kelahiran tinggi Produktifitas rendah Diet jelek Pendapatan/kapita rendah Permintaan tenga kerja tinggi Kesehatan buruk Kurang gizi Kemiskinan Kondisi hidup tak sehat Output/ pekerja kurang Perumahan tak layak Pendidikan kurang

6. Mengapa Perencanaan Regional di Indonesia Sulit Dikatakan Berhasil Diterapkan ? Perspektif Perencanaan • Basis Proyek vs sustainable development (jangka pendek vs jangka panjang) • Arus Kas vs Porto-folio • ada apa dengan angka ajaib ‘0’ dan ‘5’ ? Perspektif Akademik • Positivisme vs Relativisme POSITIVISME RELATIVISME Rasional Rasional + Irrasional Informasi terbatas Informasi tidak terbatas (open source) Plural  specifik Keatuan  holistik (cenderung fokus pd monodisiplin) (harus multidisiplin) Global/orientasi ke-barat (western) Kearifan dan keunikan Lokal

8. Sistem Ekonomi

9. Sistem Bisnis dan Industri

10. Sistem Perkotaan

11. The Human-Environment Behavioral Interface Environmental Structure I n t e r f a c e Change in the system Perception Cognition Attitudes Learning Behavior with the system changes the interface Spatial behavior Golledge, 1997

12. Nasional Regional Perusahaan Industri Sektor Ekonomi Propinsi Kabupaten Satu Kabupaten Satu Kompetensi Inti Membangun Daerah Unggulan yang MANDIRI Geographic Levels & Cluster Competitiveness Menggali kekuatan andalan kabupaten untuk membangun kompetensi inti, yang menjadi unggulan dalam bersaing di pasar global SAKA SAKTI

13. KOMPETENSI TANGIBLE INTANGIBLE SDM FISIK KEUANGAN TEKNOLOGI REPUTASI BUDAYA KETRAMPILAN & PENGETAHUAN KHUSUS KOMUNIKASI & INTERAKTIF MOTIVASI SYARAT : AKSES KE PASAR TIDAK MUDAH DITIRU KONTRIBUSI KE STAKE HOLDER FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN INDUSTRI Startegi SAKASAKTI DAYA SAING STRATEGI KAPABILITAS ORGANISASI COLLECTIVE LEARNING

14. Final product 1 2 3 ATASE PERDAGANGAN TRADING HOUSE ITPC THE ROOT OF COMPETITIVENESS 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ATASE PERDAGANGAN TRADING HOUSE ITPC ATASE PERDAGANGAN TRADING HOUSE ITPC ATASE PERDAGANGAN TRADING HOUSE ITPC BUSINESS 1 BUSINESS 2 BUSINESS 3 BUSINESS 4 Core Product 1 Core Product 2 KABUPATEN COMPETENCE 4 KABUPATEN COMPETENCE 1 KABUPATEN COMPETENCE 2 KABUPATEN COMPETENCE 3

15. Masalah Utama dalam Perspektif Geografi Pemekaran Daerah = Konflik Daerah

16. Sense of Place Setiap manusia (normalsense) memiliki sense of place Perkembangan sense of place seseorang: Jenis kelamin, umur, kesehatan, kemampuan finansial PlaceBerkaitan dengan lokasi dan integrasi antara masyarakat, budaya dan alam • Fisik Nilai/kepercayaan, keturunan, keperibadian • Psikologis • Pengalaman/ pengetahuan Tingkat pendidikan, sosialisasi

17. The Nature of Spatial Knowledge Declarative component: pengetahuan akan makna obyek dan tempatnya Relational and configurational hubungan keruangan (spatial relationship) diantara pengembangan obyek dan tempatnya Procedural knowledge menggambarkan proses perkembangan perubahan obyek dalam konteks keruangan

18. Spatial Cognition dan Mental Maps Sense of Place Environmental cognition Spatial Cognition Cognitive mapping Social Mapping Mental Maps Suatu proses transformasi psikologis yang diharapkan, disimpan, recalls dan decodes information tentang lokasi dan atribut dari satu fenomena kejadian kehidupan sehari-hari.

19. Zone A Zone B

20. Contoh Aplikasi Perspektif Geografi Sejarah dalam Memahami Dinamika Konflik (Pendekatan Spatial Diffuision) t3 t3 t2 t2 t1 t1 Expansion Diffusion Relocation Diffusion Combination of Expansion and Relocation

21. Tipikal Konflik Geografis/ Daerah Satu otorita daerah memiliki wilayah pengelolaan yang tumpang tindih dengan otoritas daerah yang lebih tinggi. Contoh kasus Pemda Batam dan Otoritas Batam., Pemda Tk 2 dan Tk 1 atau Perda Pariwisata dan UU Suaka Alam Konflik Contiguity  bersifat vertikal Satu otorita daerah yang konflik dengan otorita daerah lain yang setara. Contoh kasus konflik batas negara, konflik pengelolaan sumberdaya ikan laut antar Propinsi/ kabupaten Konflik Geografis Konflik Teritorial  bersifat horizontal Sebagai contoh adalah pembentukan atau pemekaran Daerah baru. Contoh lain (potensial) adalah penerapan konsep Megapolis di Jabodetabek Konflik Gabungan  vertikal + horizontal

22. Garis batas pemekaran Daerah Garis batas awal Kabupaten A Kabupaten A1: setelah pemekaran • Tipikal Konflik: • ) Konflik antara pusat dengan daerah (konflik vertikal) • Antara Prop A1 dg prop A2 (konflik horizontal Kabupaten A2: setelah pemekaran Banyak keterkaitan fungsional pembangunan yang “terpotong” oleh akibat batas admnistrasi baru dan menimbulkan resiko masalah pengambilan keputusan sampai pelaksanaan di lapangan

23. Jabodetabek

24. Manfaat dan Resiko Pemekaran Daerah

25. Solusi Pendekatan Spatial dalam Mengatasi Area Konflik

26. Sense of Place/ Mental Map dalam Proses Perencanaan Daerah Cognitive Space Sense of Place Affective Space Spatial Attributes Physical Landscape Cultural Landscape Spatial Behavior Relative Approach Positive Approach Spatial Arrangement Regional Planning Process

27. How to put / develop values into practice (Sense of Place membentuk Tata Ruang) SPACE VALUE ? Spatial Imagination Values Cognitive Space Affective Space Conative Cognitive Affective Conative Psychological transformation perencanaan wilayah Spatial Behavior Practices Spatial arrangement / Tata Ruang

28. Terima Kasih dan Semoga Bermanfaat