140 likes | 432 Views
STRUKTUR, REGULASI DAN KONTROL TERHADAP MEDIA. KOMUNIKASI MASSA. Komponen Struktur Media. Sistem Media (seluruh media nasional) Perusahaan Multi-media (satu perusahaan yang terlibat dalam banyak jenis media) Sektor Media (sk, majalah, dll)
E N D
STRUKTUR, REGULASI DAN KONTROL TERHADAP MEDIA KOMUNIKASI MASSA
Komponen Struktur Media • Sistem Media (seluruh media nasional) • Perusahaan Multi-media (satu perusahaan yang terlibat dalam banyak jenis media) • Sektor Media (sk, majalah, dll) • Daerah Sirkulasi (nasional, regional, kota, komunitas) • Satuan Media (jumlah suratkabar, saluran TV) • Satuan Produk Media (suratkabar, film dll)
Sistem Media • Sistem media terkait dengan sistem ekonomi dan sistem politik • Negara kapitalis liberal media sebagai free enterprise. Negara tak turut campur. Media sepenuhnya sebagai entitas bisnis • State run media media sebagai bagian aparatur negara • Sistem campuran • Media publik
Tiga Model Sistem Media Model Pluralis Model Korporatis Demokratis Model Liberal Sirkulasi koran sedang Sirkulasi koran tinggi; perkembangan awal pers tersikulasi massal Industri Suratkabar Sirkulasi koran rendah; pers berorientasi pada elit politik Paralalisme politik tinggi Pluralisme eksternal Media komersial yang netral Paralelisme Politis Profesionalisasi rendah Profesionalisasi Kuat; self-regulation yang terlembaga Profesionalisasi Kuat; self-regulation yang tak terlembaga Profesionalisasi Intervensi negara yang kuat: subsidi, sensor Intervensi kuat, tapi ada jaminan kebebasan pers Peranan negara Dalam sistem media Dominasi pasar Sumber: Hallin & Mancini, 2004
Sitem Penyiaran dan Pertanggungjawabannya PENYIARAN PEMERINTAH PENYIARAN PUBLIK/ KOMUNITAS PENYIARAN SWASTA APBN/PUBLIK MODAL PRIBADI INVESTASI APBN Iklan, iuran TV, APBN, sumber lain BIAYA OPERASIONAL APBN/APBD IKLAN Board of Director (BOD)/Dewan Ko- misaris BERTANGGUNG JAWAB KEPADA Pemerintah Parlemen/Komisi Pengawas MATERI/ SUBSTANSI Condong ke Pemerintah Condong ke pasar/ Mass culture Kepentingan Publik
Sistem Penyiaran di IndonesiaUU No 32/2002 • Penyiaran Publik • Penyiaran Swasta • Penyiaran Komunitas • Penyiaran Berlangganan
Privatisasi Media • Privatisasi sebagai proses pengalihan pada level produksi pengelolaan media dari sektor publik ke sektor swasta dan pada level konsumsi penerima media ditempatkan sebagai konsumen; • Bentuk privatisasi: denasionalisasi, liberalisasi, komersialisasi, regulasi
Bentuk Privatisasi • Denasionalisasi penjualan saham perusahaan negara kepada pemodal swasta • Liberalisasi memperkenalkan kompetisi ke dalam pasar yang tadinya dilayani oleh sebuah perusahaan (monopoli), misal: ijin TV swasta th 1989 • Komersialisasi pengurangan subsidi negara kepada media publik, sehingga media menggunakan iklan sebagai cara untuk hidup • Re-regulasi/deregulasi perubahan peraturan yang memungkinkan swasta terlibat lebih jauh dalam lembaga-lembaga komunikasi publik
Mengapa Privatisasi • Efisiensi: BUMN dianggap tidak efisien; • Untuk menjamin banyaknya pilihan bagi warga masyarakat; • Bagian lanjut dari perkembangan kapitalisme neoliberalisme; • Tidak adanya dukungan ideologis terhadap keberadaan media publik • Negara tak perlu terlibat dalam urusan yang tak perlu, termasuk dalam penyiaran • Kolusi pemerintah dengan pihak swasta/kroni
Landasan Regulasi Penyiaran • Teknologis teknologi yang dipakai media penyiaran mensyaratkan penggunaan frekuensi/gelombang udara, yang jumlahnya terbatas milik publik dan digunakan untuk berbagai kepentingan (penyiaran, penerbangan, telekomunikasi) • Dampak sosial-politik penyiaran mampu menembus batas sosio-kultural dan psikologis. Tak mengenal umur. • Kemampuan pasar –masing-masing daerah punya potensi pasar yang berbeda-beda. Perlu pembatasan secara transparan
Klasifikasi Acara Film/Program TV di Australia • G=general/semua umur; • PG=Parental guidance/Bimbingan orang tua; • M=mature/dewasa 15 tahun ke atas • MA = mature accompanied • R = Restricted • X = Berisi materi sex yang eksplisit (hanya ada di video dan hanya bisa dibeli di daerah tertentu) • RC = Refused Classified
Kontrol terhadap Media SUMBER INTERNAL EKSTERNAL SIFAT -Peraturan perusahaan -Kebijakan Redaksi -Style book -Code of conduct -Peraturan tentang Media (UU Pers, UU Penyiaran dll) -Independent Regulatory body (FCC, ABA, KPI) FORMAL -Kekuatan Politik -Kekuatan Ekonomi -Kekuatan Sosial -Pemilik Media -Kebiasaan dalam media INFORMAL