REGULASI DAN SUPERVISI

1. REGULASI DAN SUPERVISI PERBANKAN INDONESIA

2. DEFINISI & FUNGSI BANK “Bank adalahbidangusaha yang menghimpundanadarimasyarakatdalambentuksimpanandanmenyalurkandanatersebutkepadamasyarakatdalambentukkreditataubentuk-bentuklainnyadalamrangkameningkatkantarafhiduprakyatbanyak” PEMILIK DANA PEMINJAM BANK Lembagakeuangandenganfungsiintermediasi LembagaIntermediasiHanyadapatberjalanbilaadakepercayaan  LembagaKepercayaan

3. KedudukanPerbankandlmSistemPerekonomian SISTEM PEREKONOMIAN • Surplus Income Units • Deficit Spending Units SISTEM KEUANGAN • Direct Finance or Indirect Finance • Deposit Taker or Fund Provider SISTEM PERBANKAN • Indirect Finance • Deposit Taker and Fund Provider

4. Aliran Dana dalamSistemKeuangan FUNDS Financial Intermediaries FUNDS INDIRECT FINANCE FUNDS • Lender-Savers • Households • Firms • Government • Foreigners • Borrower-spenders • Households • Firms • Government • Foreigners Financial Market FUNDS FUNDS DIRECT FINANCE

5. MANFAAT BANK Apabilafungsiintermediasiberjalanbaik, makamanfaatdarikeberadaan bank adalahsebagaiberikut: • Pemilikdanamendapatkanbunga • Peminjammendapatkandana • Bank mendapatkan spread • Perekonomianmendapatkanmekanismealokasisumber-sumberdanasecaraefektifdanefisien.

6. Mengapa bank perludiawasi (Regulasi & Supervisi)? Perbankan  Lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan (terutama di negara berkembang) Kegagalansuatu bank dapatmenyebabkankrisisperbankan Sistemkeuangan  Sistemperekonomian  Biayaperbaikan yang sangatmahal Di Indonesia, perbankanmenguasai +/- 90% asset industrikeuangan • Perbankan • SistemdalamSistem • Interdependen • Lembagakepercayaan • sangatrentan / fragile Perlunya bank diaturdandiawasi

7. Pengaturan & PengawasanPerbankan Siapa yang mengatur Bank? Siapa yang mengawasi Bank? Pengaturan Bank akan efektif kalau yang mengatur tunggal Pengaturan Bank oleh Lembaga Otoritas • Pengurus (Pemilik dan Pengelola) • Masyarakat (Market Discipline) • Lembaga Otoritas Pengawasan Bank oleh Lembaga Otoritas merupakan pelengkap

8. Pengaturan Bank Ketentuan-ketentuan yang mengatur keberadaan dan seluruh kegiatan operasional bank Bentuk pengaturan Prinsip kehati-hatian  Banking prudential principles Prinsip Untuk kepentingan pengawasan khususnya oleh lembaga otoritas, dan dalam rangka informasi bagi yang berkepentingan (pengawasan oleh masyarakat dan pengelola) Maksud • Pengaturan izin pendirian (loose or tight) • Pengaturan cakupan kegiatan (boleh/tidak) • Pengaturan pemilik & pengurus (fit and proper) • Pengaturan kecukupan modal (kriteria penilaian aktiva) • Pengaturan risiko RuangLingkup

9. Pengawasan Bank Pengaturan Bank (Prudential Banking Principles) Pengawasan Bank  Memantau/memeriksa apakah pemilik/pengelola telah melaksanakan ketentuan Oleh Lembaga Otoritas TIDAK LANGSUNG LANGSUNG Melalui laporan yang disampaikan oleh bank kepada lembaga otoritas Mendatangi dan memeriksa bank • Umum • Khusus • Periodik • Ad hoc

10. Sistem & KebijakanPerbankandi Indonesia SISTEM PERBANKAN INDONESIA: Dasar Hukum: UU No 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 Tentang Perbankan • Jenis Bank di Indonesia: • Bank Umum • Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sistem konvensional Sistem Syariah Dual Banking • Jenis Bank berdasarkan pemilik: • Bank Milik Pemerintah • Bank Milik Pemda • Bank Asing • Bank Swasta Nasional • Bank Campuan • Jenis Bank berdasarkan lingkup operasi • Bank Devisa • Bank Non Devisa Bank umum  Dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran  Pencipta uang BPR  Tidak dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran

11. Peranan BI dlmKebijakanPerbankan Perbankan Indonesia telah ada sebelum kemerdekaan  Belum ada yang mengatur dan mengawasi UU No. 11 tahun 1953 ttg Bank Indonesia  BI Berperan sebagai penentu kebijakan perbankan Indonesia, atas nama Dewan Moneter UU No. 14 tahun 1967 ttg perbankan  Pengaturan dan pengawasan bank oleh BI atas nama Departemen Keuangan  Seluruh ketentuan perbankan dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan. UU No. 7 tahun 1992 ttg perbankan  tidak banyak perubahan terkait peranan BI dalam mengatur mengawasi bank UU No. 10 tahun 1998  amandemen UU No.7 Tahun 1992 ttg perbankan  perubahan mendasar: perizinan bank oleh BI, kepemilikan asing atas bank tidak dibatasi, pengembangan bank berdasarkan syariah, rahasia bank hanya meliputi nasabah penyimpan dan simpanannya, pembentukan LPS, pendirian badan khusus sementara d/r penyehatan perbankan UU No. 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 tahun 2003 ttg Bank Indonesia  Pengawasan bank akan dialihkan ke LPJK

12. RuangLingkupKebijakanPerbankandi Indonesia • Perizinan • Pengaturan dan Ketentuan Perbankan • Pengawasan • Pemberian sanksi PERIZINAN • Pendirian usaha  Izin prinsip dan izin usaha • Pembukaan, penutupan, pemindahan, dan peningkatan status KC • Kepemilikan dan kepengurusan bank • Pelaksanaan kegiatan tertentu

13. Pemberiansanksi Note : Menjaga efektivitas peraturan dan ketentuan perbankan  Perlu ada sanksi SANKSI ADMINISTRASI PIDANA Pelanggaran Ketentuan Pidana Kejahatan • Denda uang • Teguran tertulis • Penurunan Tk Kesehatan • Larangan ikut kliring • Pembekuan kegiatan usaha tt • Pemberhentian Pengurus • Pencantuman dalam DOT Lalai dalam memberikan keterangan yg wajib dipenuhi sbgmn dimaksud dlm UU • Melanggar • Perizinan bank • Rahasia bank • Perpajakan Ps. 30 ayat 1,2  kooperatif thdp pengawasan BI Ps. 34 ayat 1,2  Kewajiban menyampaikan Laporan keuangan ke BI

14. Kebijakandalamhal bank-bank mengalamikesulitan Prudential Banking Regulations  mencegah terjadinya bank dalam kesulitan Keadaan normal Kebijakan Perbankan Keadaan bank dlm kesulitan Membahayakan kelangsungan usaha bank ybs Membahayakan bank lainnya (sistem perbankan) Membahayakan sistem keuangan dan sistem perekonomian • Menambah modal • Pergantian pengurus • Penghapusbukuan kredit macet • Merger, konsolidasi, akuisisi • Pengalihan pengelolaan • Menjual harta/kewajiban BI meminta pemerintah membentuk (atas persetujuan DPR) badan khusus yg bersifat sementara untuk penyehatan perbankan LIKUIDASI

15. Tingkat Kesehatan Bank Agar bank dapat bekerja dengan baik dan sistem perbankan stabil Pengaturan & Pengawasan Bank Indikator? Indikator keberhasilan pengaturan dan pengawasan bank Tingkat Kesehatan Bank Definisi: Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran sistem pembayaran, serta dapat dipergunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya, terutama kebijakan moneter.

16. PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN Penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia sampai saat ini didasarkan pada faktor CAMELS, dgn skor maksimum untuk setiap komponen = 50 Hasil penilaian: Skor > 45  Peringkat Komposit 1  Sangat Baik 35 < Skor < 45  Peringkat Komposit 2  Baik 25 < Skor < 35  Peringkat Komposit 3  Cukup Baik 15 < Skor < 25  Peringkat Komposit 4  Kurang Baik 10 < Skor < 15  Peringkat Komposit 5  Tidak Baik

17. FAKTOR LAIN YANG MENENTUKAN TINGKAT KESEHATAN BANK Pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan Bank Umum meliputi pelanggaran terhadap ketentuan : • Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) • Posisi Devisa Netto (PDN) • Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC – Know Your Customer)

18. Faktor-faktorygmenggugurkantingkatkesehatan • BANK SEHAT • BANK CUKUP SEHAT • BANK KURANG SEHAT • Perselisihan intern • Campur tangan pihak di luar bank • Window dressing • Praktek bank dalam bank • Keluar dari kliring • Praktek-praktek yang membahayakan kelangsungan usaha bank + BANK DITETAPKAN TIDAK SEHAT

19. Industri jasa keuangan, bank, dan regulasi • Bankadalahinstitusi yang memilikilisensiperbankan, menerima deposit, membuat loan, menerimasertamenerbitkan check. • Risikoadalahkemungkinanhasilburukataunegatif, dankemungkinanhasiltersebutbisadiprediksi. • Risk eventadalahterjadinyasuatukeadaan yang mengakibatkanadanyapotensikerugian (bad outcome) • Risk lossadalahkerugian yang terjadisebagaiakibatdari risk event. Kerugiantersebutbisaberupakerugianfinansialataukerugian non-finansial • Bank di-regulasipadainstitusinya, bukanhanyaprodukdanjasanya, karenakegagalan bank bisamenyebabkansystemic risk (dampakkeekonomidalamjangkapanjang). • Bank tidakbebasmenentukan capital structure-nya : ada minimum capital requirement dan minimum liquidity. • Basel II berhubungandengan bank (internasional), kecualidi EU.

20. Mengapa diperlukan regulasi perbankan • Systemic risk : kegagalan bank menyebabkandampaklebihdarisekedarke stakeholder langsung (karyawan, pemegangsaham, pelanggan), namunjugakeseluruhekonomi. • Solvency bank menjadi concern bagi : karyawan, pemegangsaham, nasabah, danjugapengelolaekonominegara • Dahulukebutuhan modal dinyatakansebagaipersentasedarikredit • Kebutuhan modal untuk bank denganrisikorendah (memilikibanyaksurathutangpemerintah) dengan yang berisikotinggisamabesarnya. • Diperlukanregulasi yang menghubungkankebutuhan modal denganrisiko yang diambil bank. • Semakinbesarrisiko yang diambil bank  semakinbesar modal yang diperlukan

21. Regulasi Bank • Basel Committee on Banking Supervision berusaha melakukan standarisasi perhitungan risk-based capital bagi bank • Basel Capital Accord yang pertama pada 1988 hanya mengcover credit risk. Hanya boleh menggunakan standardized approach. • Hubungan modal dan risiko masih lemah • Market Risk Amendment (1996) ditujukan untuk memperbaiki sensitivitas risiko dari Basel I. • Bank boleh menggunakan model internal untuk menghitung market risk, selain standardized approach. • New Accord (Basel II) diadopsi pada 2004 dan akan diimplementasikan pada 2006/7 • Menghubungkan capital bank langsung dengan risiko yang dimilikinya • Market risk tidak berubah dari Amendment 1996 dan revisi berikutnya • Provisi untuk risiko lainnya ketika menghitung risk-based capital bank; namun ini tidak di-cover oleh pendekatan model (Pillar 2) • Risiko yang dicover : credit risk, market risk, operational risk, ‘other’ risk

22. Regulasi bank di Indonesia • Undang-undang perbankan (1992 dan 1998) : dua jenis bank • Bank komersial (commercial bank) : memberikan jasa keuangan lengkap termasuk jasa foreign exchange, memiliki akses ke sistem pembayaran dan memberi jasa perbankan yang umum. • Bank Perkreditan Rakyat, atau BPR, jauh lebih kecil dari bank komersial dan biasanya beroperasi secara lokal. Menerima deposit tapi tidak memiliki akses pada sistem pembayaran.

23. Regulasi • Indonesian Banking Architecture (API) : menentukan arah, ringkasan, dan struktur kerja untuk industri perbankan dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan. • Perubahan tersebut akan diimplementasikan secara bertahap meliputi obyektif berikut : • menguatkan struktur sistem perbankan nasional • meningkatkan kualitas regulasi perbankan • meningkatkan fungsi pengawasan • meningkatkan kualitas manajemen dan operasi bank • mengembangkan infrastruktur perbankan • mengembangkan proteksi pelanggan.

24. Sept 45 Pusat Bank Indonesia Cikal bakal Bank Negara Indonesia 1949 De Javasche Bank = BS 1953 • Menjaga stabilitas moneter • Mengedarkan uang • Mengembangkan sistem perbankan • Menjalankan fungsi bank komersial • Tanggungjawab Kebijakan moneter ada pd pemerintah Bank Indonesia = BS 1968 Bank Indonesia = BS • Fungsi Bank Komersil dihapuskan • Agen Pembagunan - Kasir Pemerintah • Banker’s bank - Dewan Moneter 1999 • Kebijakan moneter dilaksanakan oleh Bank Indonesia • Menolak campurtangan pihak luar • Menjadi badan hukum Bank Indonesia = BS (Independen) Bank Sirkulasi (De Javasche Bank NV) Hak Oktrooi

25. TujuanBank Indonesia : “Memeliharakestabilannilai rupiah denganmenggunakanberbagaiinstrumenkebijakan yang ditetapkan” • Tugas Bank Indonesia • Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter • MengaturdanMenjagaKelancaranSistem • Pembayaran • MengaturdanMengawasi Bank • Instrumen Kebijakan Moneter • OperasiPasar Terbuka • FasilitasDiskonto • PenetapanGiroWajib Minimum • Himbauan

26. Kewenangan Menjaga Kelancaran sistem Pembayaran • KewenanganMenetapkanPenggunaanAlatPembayaran • KewenanganMengaturdanMenyelenggarakanSistemPembayaran Wewenang Mengatur dan Mengawasi Bank • MemberikandanMencabutIzinatasKelembagaandanKegiatan Usaha tertentu Bank • MenetapkanPeraturandiBidangPerbankan • MelakukanPengawasan Bank BaikLangsungmaupunTidakLangsung • MengenakanSanksiterhadap Bank SesuaidenganKetentuanPerundangan

27. Hubungan BI dengan Pemerintah • Bank Indonesia Sebagai Pemegang Kas Pemerintah • Bank Indonesia untuk dan atas Nama Pemerintah dapat Menerima Pinjaman Luar Negeri • Menatausahakan serta Menyelesaikan Tagihan dan Kewajiban Keuangan Pemerintah terhadap Luar Negeri • Konsultasi dalam hal Penerbitan SUN

28. Hubungan BI dengan Lembaga Internasional • Hubungan Atas Nama BI sendiri • Bank for International Settlement (BIS) • Asean Central Bank Forum (ACBF) • Hubungan Atas Nama Pemerintah • Asia Development Bank (ADB) • International Monetary Fund (IMF) Independensi Bank Indonesia • Independensi Kelembagaan • Independensi Sasaran Akhir • Independensi Instrumen • Independensi Personal • Independensi Keuangan

29. Amandemen Undang-Undang Bank indonesia • Penetapan Sasaran Inflasi oleh Pemerintah • Penundaan Pengalihan Tugas Pengawasan Bank • Pengaturan Fasilitas Pembiayaan Darurat Bagi Perbankan • Peneyempurnaan Mekanisme Pencalonan Dewan Gubernur • Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi • Pembentukan Badan Supervisi • Persetujuan Anggaran Operasional oleh DPR

30. Akuntabilitas dan Transparansi BI • Transparansi Penyampaianlaporanbulanandan tahunan BI kepadapublik • Akuntabilitas Penyampaianlaporan tri wulanandantahunankepada DPR

31. Pengawasan supervisor • Supervisor mengawasi bank untukmemastikankepatuhanbank padaketentuankecukupan modal, sertameyakinkanbahwa bank mengembangkandanmenggunakanteknikmanajemenrisiko yang terbaik. • Pillar 2 membahastiga area yang diluarlingkup Pillar 1 : • risikokonsentrasikredit • risikosukubungapada banking book • faktorekstern yang mempengaruhioperasional bank (mis. siklusbisnis). • Pilar 2 jugamenilaikepatuhanpadastandar minimal bila bank menggunakanadvanced methodsdalam Pillar 1. • Direksidansenior manajemen bankbertanggungjawabmemastikan bank mempunyaimodal yang cukup,termasukuntukrisiko yang tidakdicoverdalam Pillar 1. • Proses evaluasi tidak hanya pada kebutuhan modal sekarang namun juga memperkirakan kebutuhan modal yg akan datang.

32. Supervisory review dan action • Supervisor akan mengevaluasi kualitas proses perhitungan kebutuhan modal intern. • Kelemahan dalam proses akan meningkatkan rasio modal sehingga mengurangi tingkat aktivitas yang dapat didukung oleh modal bank. • Perlu dicatat bahwa peningkatan modal tidak menggantikan kewajiban bank untuk memperbaiki kelemahan sistim pengendalian kontrol yang tidak memadai atau gagal. • Supervisor juga dapat menggunakan cara lain untuk memperbaiki kelemahan tersebut, yaitu: • menetapkan target untuk memperbaiki struktur manajemen risiko • mensyaratkan prosedur internal yang lebih ketat • memperbaiki kualitas staff melalui pelatihan atau penerimaan baru • Dalam hal yg ekstrim, supervisor dapat membatasi tingkat risiko atau aktivitas bisnis bank hingga masalah diatasi.

33. 4 Prinsip Utama • Basel Committee menetapkan 25 prinsiputamapengawasanpada “Core Principles for Effective Banking Supervision”, yang dikeluarkanpada September 1997. • Pilar 2 mengidentifikasikanempatprinsiputamadarisistimpengawasan bank untukmelengkapi 25 prinsiputamatersebut • Prinsip 1 : bankharusmempunyaiprosesuntukmenilaikecukupan modalsesuaidenganprofilrisiko bank, danmempunyaistrategiuntukmempertahankantingkatkecukupanmodalnya. • Manajemen bankbertanggungjawabmemastikan bank memilikimodal cukupuntukmendukungkegiatansaatinidanmendatangsesuaidenganprofilrisikodansistemkontrol bank • Lima fiturprosespenilaian modal yang baik : pengawasan board danmanajemen senior, penilaian modal yang baik, penilaianrisiko yang menyeluruh, pemantauandanpelaporan, evaluasipengendalian internal.

34. Prinsip 2 • Prinsip 2 : supervisor harusmengevaluasiperhitungandanstrategikecukupan modal, danmenilaikemampuan bank untukmemonitordanmematuhiketentuankecukupan modal • Supervisor harusmelakukantindaklanjutapabilamenilaiprosestersebutdi bank tidakberjalandenganbaik. • Prosespengawasanrutin supervisor harus: mengujiperhitunganeksposurrisiko bank dankonversinyakekebutuhan modal, fokuspadakualitasprosesdankualitaspengawasan intern terhadapprosestersebut, mengujikerangkapenilaian modal untukmengdapatkankekurangannya, tidakmemberikanrekomendasiatasstrukturkerangkakerja. • Evaluasidimungkinkanmelaluikombinasimetodepengumpulan data sbb : kunjunganlapangan, off-site reviews, pertemuandenganmanajemen bank, mengevaluasihasilkerjapemantauanperiodikoleh external auditor.

35. Prinsip 3 & 4 • Prinsip 3 : supervisor mengharapkan bank beroperasidiataskebutuhan modal minimum danberwenangmeminta bank mempertahankanmodalnyadiatas minimum. • Pillar 1 dirancanguntukmenentukankebutuhan modal minimum standar bank yang: • mempunyaisistimpengendaliankuat • mempunyaiportofoliodenganrisiko yang terdiversifikasi • risikokegiatanusahanya yang sudahdicoverpada pillar 1 • Prinsip 4 : supervisor harussegeramengintervensiuntukmencegahturunnya modal bank dibawah minimum, sesuaidenganrisikonya.Iaharusmemintatindakankorektifsecepatnyabila modal tidakdipertahankanatauditambah. • Supervisor dapatmeningkatkansyarat modal minimum bank sebagaipemecahanjangkapendeksambilmengatasipermasalahanygada.

36. Disclosure • Disclosureadalahpenyediaaninformasi yang cukup materialkepadapublikuntukdapatmengevaluasiusahaperusahaan • Perusahaan publikmemilikisyarat disclosure lebihketatdaripada non publik • Perusahaan yang sahamnyadiperdagangkandi bursa harusmemenuhisyaratketerbukaan yang ditetapkanoleh bursa. • Otoritas bursa jugabertanggungjawab agar emitenmelaksanakanketentuanketerbukaan yang diwajibkanolehlembaga lain yang mengaturhaltersebut. • US Sarbanes–Oxley Act 2002’ secarahukummenetapkantanggungjawabperusahaanatasketerbukaan • CEO dan CFO dariperusahaan yang telah IPO, harusmenyatakansecaraterbuka (public disclosure) mengenaikebenaranlaporankeuangannya. • Section 404 of the Act, jugamensyaratkanketerbukaandokumentasi, verifikasi auditor extern terhadapkualitaspengendalian intern perusahaandalamhalpelaporankeuangannya. • Ketentuantersebutdiimplementasikanmelalui SEC, lembagapengatur bursa sahamdi USA.

37. Disclosure : manajemen dan issue lain • Aktivitas mana yang dipilih oleh manajemen untuk dilaporkan memberikan masukan kepada stakeholders mengenai bagaimana perusahaan dikelola • Bank-bank besar dunia menetapkan standar yang tinggi untuk memberikan gambaran bagaimana perusahaan dikelola. • Di beberapa negara, misal UK, ketentuan mengenai transparansi perusahaan relatif lebih ringan. • Persyaratan hukum berfokus pada ketentuan pelaksanaan codes of practice, (The Combined Code, dan principles of disclosure). • Combine Code kurang, bila dilihat dari keseragaman dibandingkan aturan disclosure yang detail, namun ia lebih fleksibel dan mudah kalau diperlukan perubahan.