1 / 41

PROSES PENYUSUNAN BUTIR-BUTIR KEGIATAN INSPEKSI FRZR DAN PENGEMBANGANNYA SUYATI PELATIHAN

PROSES PENYUSUNAN BUTIR-BUTIR KEGIATAN INSPEKSI FRZR DAN PENGEMBANGANNYA SUYATI PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI BADIKLAT- BAPETEN, CISARUA , 13 – 24 MEI 2013. PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR. Bid. FRZR. PERTANIAN. MEDIK. Diagnostik & Intervensional

aminia
Download Presentation

PROSES PENYUSUNAN BUTIR-BUTIR KEGIATAN INSPEKSI FRZR DAN PENGEMBANGANNYA SUYATI PELATIHAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PROSES PENYUSUNAN BUTIR-BUTIR KEGIATAN INSPEKSI FRZR DAN PENGEMBANGANNYA SUYATI PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI BADIKLAT- BAPETEN, CISARUA, 13 – 24 MEI 2013

  2. PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR Bid. FRZR PERTANIAN MEDIK • Diagnostik • & Intervensional • Radioterapi • Ked. nuklir PENELITIAN INDUSTRI • Well Logging • (& Tracer) • Gauging • (& Analisa) • Radiografi • Fluoroskopi bagasi • Iradiator • Fotofluorografi • Produksi • Radioisotop • (Siklotron) Reaktor NonDaya (Penelitian) Reaktor Daya (PLTN) belum Bid. IBN Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)

  3. I.1. Latar Belakang UU No 10/97 Ps. 4 : Pemerintah membentuk Badan pengawas yang bertugas melaksanakan pengawasanterhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir. Pengawasan dilakukan melalui Peraturan, Perizinan, dan Inspeksi. SK Ka. BAPETEN No. 01. rev.2/K.OTK/V-04 tentang OTK : tugas DIFRZR adalah melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengembangan sistem, pembinaan, penyelenggaraan dan pengendalian inspeksi pada FRZR UU No 10/97 Ps. 20 , PP 33/2007 dan PP 29/2008 : Inspeksi dapat dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu PerMenPAN&RB-RI No.46 tahun 2012, tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya. I. PENDAHULUAN

  4. I.2. TujuanInstruksionalUmum Pesertadiharapkanmampuuntukmemahamidasarhukum, managemenpenyelenggaraaninspeksisertabagaimanainspeksidikelola, sehinggapesertamemahamidandapatmenyusunkegiataninspeksi yang dapatdinilaikandalamjabatanfungsionalpengawasradiasi. I.3. TujuanInstruksionalKhusus Pesertadiharapkanmampu 1. Mengetahui dasarhukumdantujuandilaksanakannyainspeksi. 2. Mengetahui program dantahapanpenyelenggaraaninspeksi. 3. Mengetahuihal-hal yang diperlukandanharus dilakukaninspektur 4.Mengetahuidokumen-dokumen yang menjadibahan audit danmemahamiteknikdasaruntukmemeriksanya. 5.Mengetahui apa saja yang dapat dituliskan dalam bentuk laporan hasil inspeksi, 6. Mengetahui butir-butir kegiatan penyelenggaraan yang dapat dinilaikan pada jabatan fungsional pengawas radiasi

  5. UNSUR UTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI 1.UNSUR PENDIDIKAN dengan 3 (tiga) SUB UNSUR : A. Pendidikan formal & memperoleh ijazah/gelar B. Diklat fungsional/teknis di bid. Pengawasan radiasi serta memperoleh STTPP atau sertifikat C. Diklat Prajabatan (tk III) 2. UNSUR PENGAWASAN RADIASI dengan 4 (empat) SUB UNSUR : • A. Inspeksi • B. Perizinan • C. Evaluasi Norma Standa Pengawasan Ketenaganukliran/Perjanjian Pengawasan Ketenaganukliran atau Pengesahan Perjanjian International • D. Sertifikasi dan Validasi 3. UNSUR PENGAMBANGAN PROFESI dengan 4 (empat) SUB UNSUR : A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bid. Pengawasan Radiasi B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bid. Pengawasan Radiasi C Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bid. Pengawasan Radiasi D. Peningkatan kegiatan pengembangan diri dan teknologi tepat guna di bid. Pengawasan Radiasi

  6. UNSUR PENUNJANG DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI UNSUR PENUNJANG TUGAS PENGAWAS RADIASI dengan 6 (enam) SUB UNSUR : • Pengajar/pelatih di bidang pengawasan radiasi • Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengawasan radiasi • Keanggotaan dalam organisasi profesi • Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional pengawas radiasi • Perolehan penghargaan/tanda jasa/tanda kehormatan/satyalancana karya satya • Perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya

  7. I.4 DASAR HUKUM INSPEKSI UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1997 Peraturan Pemerintah NO. 33 TAHUN 2007 NO. 26 TAHUN 2002 NO. 29 TAHUN 2008 NO. 27 TAHUN 2002 NO. 27 TAHUN 2009 = proses diamemdemen PERKA BAPETEN TERKAIT PEMANFATAAN SUMBER RADIASI PENGION DAN SK INSPEKTUR KESELAMATAN NUKLIR BAPETEN

  8. TUJUAN INSPEKSI • MEMASTIKAN PEMEGANG IZIN MELAKSANAKAN PEMANFAATAN ..SELAMAT DAN AMAN • MEMASTIKAN : • pemegang memenuhi peraturan • fasilitas dan peralatan memenuhi persyaratan/ standar tertentu • kompetensi personil memadai • pemenuhan terhadap program yang dinyatakan dalam dokumen • kekurangan persyaratan/ penyimpangan telah ditindak-lanjuti “TRUST BY VERIFY”

  9. Hal-hal yang dapat dinilaikan pada penyelenggaraan inspeksi FRZR (PerMenPAN&RB : No. 46 Tahun 2012): Salah satu tugas pokok Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi adalah melaksanakan kegiatan inspeksi dalam rangka melaksanakan dan/atau mendukung kegiatan pengawasan radiasi. Inspeksi merupakan Sub Unsur dari Unsur pengawasan radiasi Sub Unsur Inspeksi terdiri dari beberapa butir kegiatan yaitu a.l : Perencanaan inspeksi tahunan Pra Inspeksi Pelaksanaan Inspeksi Melaksanakan kegiatan Pasca Inspeksi Penegakan Hukum terhadap temuan hasil inspeksi , dll II. MANAGEMEN PENYELENGGARAAN INSPEKSI

  10. Objek Inspeksi Fasilitas Kesehatan : Radiodiagnostik, Radioterapi, Kedokteran Nuklir Fasilitas Industri : Radiografi Industri, Gauging, Logging, Analisis Fasilitas Penelitian (BATAN/ Perguruan Tinggi) B. Jenis dan Tujuan Inspeksi (UU No 10/97, PP 33/2007 dan PP No.29/2008). Inspeksi yang dilakukan secara berkala Inspeksi sewaktu-waktu a.l Inspeksi tindak lanjut Inspeksi mendadak/penegakan hukum Inspeksi Verifikasi Dengan dan tanpa pemberitahuan 2.1 PerencanaanPenyelenggaraanInspeksi

  11. C. Ruang Lingkup Inspeksi Keselamatan radiasi dan kemanan sumber radioaktif Program jaminan kualitas Kesiapsiagaan Nuklir D. Pembuatan Jadwal Inspeksi Jadwal inspeksi berkala/rutin disusun untuk inspeksi selama setahun yang memuat seluruh program inspeksi, propinsi & instansi yang diinspeksi, tanggal pelaksanaan, dan daftar nama inspektur Inspeksi sewaktu-waktu dijadwalkan berdasarkan permohonan dari DPFRZR (verifikasi), dan untuk inspeksi tindak lanjut didasarkan pada inspeksi sebelumnya. 2.1 PerencanaanPenyelenggaraanInspeksi(con’t)

  12. Dasar penentuan frekuensi inspeksi : Evaluasi laporan inspeksi sebelumnya Potensi bahaya radiasi terhadap pekerja, masyarakat dan lingkungan Jumlah lokasi pemanfaatan/ instansi dalam daerah/propinsi Waktu dan lama inspeksi Estimasi kebutuhan dan pemilihan personil inspektur E. Pembentukan Tim Inspeksi Penyusunan Tim Inspektur dalam jadwal inspeksi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : Keseluruhan inspektur dalam tim inspeksi harus merupakan inspektur IK yang tercantum dalam SK BAPETEN yang berlaku pada tahun berjalan Tim inspeksi terdiri dari 2-3 orang, dengan komposisi 1 org ketua dan lainnya anggota tim. Ketua tim adalah inspektur utama; Ketua dan Anggota Tim Inspeksi telah dijadwalkan dimintakan konfirmasi tentang kesediaanya untuk inspeksi. Untuk inspeksi sewaktu-waktu, penunjukan inspektur dilakukan dengan mempertimbangkan kepakaran dan pengalaman inspektur sesuai fasilitas yang diinspeksi Inspektur dimintakan ke pimpinan unit kerja 1 bulan sebelum pelaksanaan inspeksi dan diberi waktu 5 hari untuk memberikan jawaban; apabila tidak bisa dicarikan penggantinya. 2.1 PerencanaanPenyelenggaraanInspeksi (con’t)

  13. F. PraInspeksi Dokumen yang harusdisiapkanolehDIFRZR: Nota DinasIzinInspekturke unit kerjaterkait SuratPemberitahuanInspeksi SuratPerintahInspeksi Nota Dinaspeminjamanperlengkapan/peralataninspeksi Nota dinaspeminjamankendaraan (khususuntukinspeksike DKI) Dokumenpendukunginspeksi. Rapat Pra Inspeksi – membahas persiapan tim inspeksi dalam menjalankan tugas 2.1 PerencanaanPenyelenggaraanInspeksi (con’t)

  14. InspekturKeselamatanNuklir Sesuai PP No.33 th 2007 Ps. 79 mempunyaikewenangan : Melakukaninspeksiselamaprosesperizinan Memasukidanmemeriksasetiapfasilitas/ instalasi, instansiataulokasiPemanfaatanTenagaNuklir Melakukanpemantauanradiasididalamdandiluarinstalasi Melakukaninspeksisecaralangsungatauinspeksidenganpemberitahuandalamselangwaktusingkatdalamhalkeadaandaruratataukejadian yang tidak normal. MenghentikankegiatanPemanfaatanTenagaNuklirjikaterjadisituasi yang membahayakanterhadap : Keselamatanpekerja, masyarakatdanlingkunganhidup; dan Keamanansumberradioaktif Inspektur dpt melakukan (e), stlh melapor saat itu juga kepada dan langsung mendapat perintah dari Kepala BAPETEN 2.2 OrganisasidalamPelaksanaanInspeksi

  15. Tim Inspeksi BAPETEN Pelaksanaan Inspeksi dilakukan oleh suatu tim inspeksi yang paling kurang terdiri dari 2 orang Inspektur keselamatan Nuklir, dengan komposisi 1 orang ketua dan yang lain seagai anggota. Ketua Tim Tugas : Melaksanakan tugas inspeksi sebagaimana tugas inspektur Memimpin pelaksanaan inspeksi Memimpin pembuatan laporan hasil inspeksi Wewenang Menggunakan wewenang yang dimiliki inspektur Membagi tugas kepada anggota tim Menyampaikan rencana inspesi kepada pihak yang diinspeksi Menyampaikan dan mengkonfirmasikan temuan inspeksi saat exit meeting Mengkoordinasi anggota tim dalam penyusunan LHI Dalam keadaan mendesak atas persetujuan Kepala BAPETEN dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir 2.2 OrganisasidalamPelaksanaanInspeksi(con’t)

  16. Anggota Tim Inspeksi Tugas : Melaksanakan tugas inspeksi Membantu Ketua Tim Inspeksi dalam melaksanakan tugasnya Wewenang Menggunakan wewenang yang dimiliki inspektur namun tetap dibawah koordinasi Ketua Tim Inspeksi 2.2 OrganisasidalamPelaksanaanInspeksi(con’t)

  17. RINCIAN KEGIATAN INSPEKSI - FRZR UNTUK JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASIPERMENPAN NO 46 TAHUN 2012

  18. A. Pelaksanaan Inspeksi di Fasilitas/ Instalasi Diskusi awal Selama pelaksanaan Audit dan verifikasi atas seluruh sistem proses (bukan produk) yang berkaitan atau berpengaruh pada fungsi keselamatan. Pemeriksaan terhadap efisiensi dan efektifitas seluruh sistem proses yang berkaitan dengan peralatan maupun pekerja. c. Diskusi Akhir mengenai : Temuan saat ini dan yang lalu Mengkonfirmasi semua temuan yang diperoleh selama inspeksi Menyampaikan laporan inspeksi pendahuluan yang sudah dikoreksi dan rekomendasi yang bersifat informal Menyampaikan resume diskusi akhir B. Pasca Inspeksi Pada tahap ini Tim Inspeksi membuat laporan yang berupa : LARE (Laporan Ringkasan Eksekutif) Laporan Hasil Inspeksi (LHI) 2.3 Pelaksanaan Inspeksi

  19. Menyampaikan SPI Memperkenalkan nama dan identitas inspektur. Menyampaikan maksud dan tujuan inspeksi Menjelaskan lingkup inspeksi secara rinci Membahas temuan inspeksi sebelumnya yang masih terbuka. Meminta disediakan semua dokumen yang dibutuhkan untuk diaudit Meminta PPR atau petugas lain yang ditunjuk instansi selama pelaksanaan inspeksi. Meminta kesediaan PI untuk hadir pada diskusi akhir. 2.3.1.Diskusiawal(Pihakinstansidengan Tim Inspeksi)

  20. Pemeriksaan seluruh dokumen pemanfaatan (a.l Dokumen Perizinan, Prosedur, Program Proteksi, Program Keamanan, LAK, PJM, RPKD, AMDAL) Pemeriksaan seluruh rekaman yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber radiasi (pemantauan dosis dan kesehatan pekerja radiasi, Hasil pengukuran paparan radiasi, Daftar inventarisasi sumber radiasi, Pelaksanaan PJM dan RPKD). Memeriksa ulang seluruh dokumen untuk melihat kesesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku. 2.3.2.Pemeriksaan Administrasi

  21. Melakukan pemeriksaan secara fisik (Fasilitas radiasi dan tempat penyimpanan zat radioaktif, kelengkapan fasilitas kerja dan peralatan proteksi, Tanda radiasi, Peralatan keamanan, Peralatan penanggulangan keadaan darurat). Melakukan diskusi dan pengamatan pengoperasian peralatan sumber radiasi 2.3.3. PemeriksaanFasilitasKerja

  22. Melakukan pengukuran paparan radiasi dan/atau pengukuran kontaminasi daerah kerja dengan membandingkan dengan nilai batas yang ditentukan pada: Tempat pekerja radiasi dan masyarakat berada. Pengukuran berkas utama (pesawat sinar-X diagnostik). Kebocoran radiasi. Tempat penyimpanan zat radioaktif dan limbah radioaktif. Pengukuran kontaminasi zra 2.3.4.PengukuranPaparanRadiasi dan/atau pengukuran kontaminasi daerah kerja

  23. Mencatat hasil wawancara, data, informasi, hasil audit, pemeriksaan fasilitas kerja dan pengukuran paparan/kontaminasi zra ke dalam FIHI. Membuat denah dan mengambil gambar fasilitas bila diizinkan oleh PI. Mencatat temuan inspeksi ke dalam FIHI. Menjaga kerahasiaan dokumen inspeksi. 2.3.5.Perekaman

  24. Tim inspeksi membahas temuan inspeksi di lapangan sebelum didiskusikan dengan PI beserta jajarannya untuk : Memastikan semua data telah dicatat dalam FIHI. Membuat kesimpulan temuan inspeksi dan rencana tindak lanjut ke dalam lembar diskusi akhir FIHI. 2.3.6.Pertemuantiminspeksi

  25. Mengadakan pertemuan akhir dengan pihak instansi untuk: Menyampaikan semua temuan inspeksi yang masih terbuka. Menyampaikan lembar diskusi akhir FIHI dan tindak lanjut temuan inspeksi tersebut. Menandatangani lembar diskusi akhir FIHI oleh ketua tim inspeksi disaksikan oleh PI atau yang mewakili. 2.3.7.Diskusi akhir

  26. RINCIAN KEGIATAN INSPEKSI - FRZR UNTUK JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASIPERMENPAN NO 46 TAHUN 2012

  27. Pertemuan pasca inspeksi Temuan : suatu pelanggaran terhadap ketentuan, karenanya wajib dijelaskan pasal yang dilanggar berikut alasan fisis atau penjelasan dari segi keselamatan Setiap temuan agar diberitahukan ke pihak yang diinspeksi agar segera diupayakan rencana tindak lanjut Penulisan laporan hasil inspeksi Jenis temuan Faktor manajemen Faktor manusia Aspek teknis dan Aspek hukum yang dilanggar 2.4. PASCA INSPEKSI (Pengendalian/ Pemantauan/ Evaluasi )

  28. Semua dokumen yang berhubungan dengan inspeksi disimpan di direktorat IFRZR, dan dijadikan dokumen resmi lembaga. Distribusi dokumen bersifat terbatas, Pendokumentasian telah dilaksanakan secara elektrik dan dalam bentuk rekaman/ dokumen, Menginput hasil inspeksi dalam database inspeksi, Dokumen-dokumen tersebut : Surat Perintah Inspeksi Surat pemberitahuan inspeksi FIHI yang telah diisi dan ditandatangani tim inspeksi dan pihak yang diinspeksi LHI (Laporan Hasil Inspeksi) Surat Pemberitahuan Hasil Inspeksi Laporan Ringkasan Eksekutif (LARE) Copy izin pemanfaatan saat inspeksi berlangsung Surat-surat tindak lanjut hasil inspeksi Evaluasi hasil inspeksi Laporan tahunan penyelenggaraan inspeksi Dan lain-lain 2.5. Dokumentasi/ Rekaman

  29. RINCIAN KEGIATAN INSPEKSI - FRZR UNTUK JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI PERMENPAN NO 46 TAHUN 2012

  30. RINCIAN KEGIATAN INSPEKSI - FRZR UNTUK JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI PERMENPAN NO 46 TAHUN 2012

  31. RINCIAN KEGIATAN INSPEKSI - FRZR UNTUK JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI PERMENPAN NO 46 TAHUN 2012

  32. RINCIAN KEGIATAN INSPEKSI - FRZR UNTUK JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI PERMENPAN NO 46 TAHUN 2012 B. Sub Unsur Perizinan C. Evaluasi Norma Standar Pengawasan Ketenaganukliran/Perjanjian Pengawasan Ketenaganukliran atau Pengesahan Perjanjian Internasional • a.l . Akan dijelaskan butir-butir yang dapat dinilaikan dalam proses pembuatan standar/ prosedur/instruksi kerja , dsb

  33. RINCIAN KEGIATAN INSPEKSI - FRZR UNTUK JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI PERMENPAN NO 46 TAHUN 2012 D. Sertifikasi dan Validasi

  34. RINCIAN KEGIATAN INSPEKSI - FRZR UNTUK JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI PERMENPAN NO 46 TAHUN 2012

  35. 3.1. Peranan Inspektur Keselamatan Nuklir Dalam rangka penegakan hukum inspektur hanya berperan sebagai pelapor dan saksi ahli Pelaporan dapat dilakukan secara lisan (dicatat oleh petugas kepolisian dan ditandatangani oleh pelapor dan petugas kepolisian) atau tertulis 9ditandatangani oleh pelapor. Pelanggaran dapat dilaporkan ke Kepolisian serendah-rendahnya pada tingkat POLRES Agar perbuatan/ peristiwa menjadi tindak pidana dan diproses pada tahap penuntutan dilakukan upaya memperoleh minimal 2 alat bukti dari 5 alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah : Keterangan saksi Surat-surat Petunjuk Keterangan terdakwa Keterangan ahli 3.2. Sanksi Peneggakan hukum dapat berupa penyampaian teguran, pemberian sanksi administratif hingga pemutusan sanksi pidana. Pelanggaran terhadap peraturan ketenaganukliran dapat berupa : Pelanggaran Pidana (tertuang dalam UU No 10 th 97 Ps. 41-44) Pelanggaran administratif (tertuang dalam PP dan PerKa) III PENEGAKAN HUKUM

  36. SANKSI ADMINISTRATIF- PP 33/2007 –Ps. 81 Pemegang Izin yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi: • a. Peringatan Tertulis; • b. Penghentian sementara, dan • c. Pencabutan Izin UU-10/1997 – KETENTUAN PIDANA Pasal 42 (1) Barangsiapamelakukanperbuatan yang bertentangandenganketentuansebagaimanadimaksuddalamPasal 19 ayat (1) dipidanadenganpidanapejara paling lama 2 (dua) tahundan/ataudenda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah). (2) Dalamhaltidakmampumembayardendasebagaimanadimaksudpadaayat (1), terpidanadipidanadenganKurungan paling lama 6 (enam) bulan. Pasal 43 (1) Barangsiapamelakukanperbuatan yang bertentangandenganketentuansebagimanadimaksuddalamPasal 17 ayat (1) dipidanadenganpidanadenda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratusjuta rupiah). (2) Dalamhaltidakmampumembayardendasebagaimanadimaksudpadaayat (1), terpidanadipidanadengankurungan paling lama 1 (satu) tahun.

  37. RINCIAN KEGIATAN INSPEKSI - FRZR UNTUK JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI PERMENPAN NO 46 TAHUN 2012

  38. SETELAH SAUDARA MENDENGAR DAN MELIHAT, APAKAH SAUDARA SUDAH DAPAT 1.Mengetahui dasarhukumdantujuandilaksanakannyainspeksi. 2. Mengetahui program dantahapanpenyelenggaraaninspeksi. 3. Mengetahuihal-hal yang diperlukandanharus dilakukaninspektur 4.Mengetahuidokumen-dokumen yang menjadibahan audit danmemahamiteknikdasaruntukmemeriksanya 5.Mengetahui apa saja yang dapat dituliskan dapat bentuk laporan hasil inspeksi, 6. Mengetahui butir-butir kegiatan penyelenggaraan yang dapat dinilaikan pada jabatan fungsional pengawas radiasi

  39. KESIMPULAN INSPEKSI ADALAH SALAH SATU UNSUR PENGAWASAN RADIASI SEMUA TAHAPAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN INSPEKSI DAPAT DINILAIKAN SEBAGAI BUTIR-BUTIR KEGIATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI SEBAGAI UNSUR UTAMA

  40. “Together we can improve nuclear safety & security in Indonesia” TerimaKasih

  41. terima kasih atas perhatiannya wassalamu'alaikum wr.wb.

More Related