MANAJEMEN KEPEGAWAIAN NEGARA

1. MANAJEMEN KEPEGAWAIAN NEGARA

2. PENGERTIAN UUNomor 43 Tahun 1999 adalah tentang Perubahanatas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian hanya beberapa ketentuan yang dirubah dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974, sepanjang belum diubah masih tetap berlaku. 1.Kepegawaian Kepegawaian adalah segala hal hal mengenai kedudukan, kewajiban, hak,dan pembinaan pegawai negeri2.Pegawai NegeriPegawai Negeri adalah seseorang yang bekerja pada instansi/ lembaga pemerintah dan digaji dengan anggaran pemerintah.

3. UU No.43 Th1999 • setiap warga negara Republik Indonesia • yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, • diang kat oleh pejabat yang berwenang dan • diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau • diserahi tugas negara lainnya dan • digaji berdasarkan peraturan perundangan undangan yangberlaku” • PEGAWAI NEGERI TERDIRI DARI • ( Psl 2 UU No 8/1974 jo UU No 43/1999 ) • Pegawai Negeri Sipil • Anggota TNI dan • Anggota POLRI • 3. Pejabat yang Berwenang • berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pega wai negeri berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

4. 4. Pejabat Pembina Kepegawaian • pimpinan departemen/lembaga pemerintah non departemen/ ke sekretariatan lembaga tingginegara /daerah propinsi/ kabupaten/ kota yang diberi delegasi sebagian wewenang Presiden untuk mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai negeri sipil dilingkungannya • Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan • Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. • 5.Pejabat yang Berwajib • pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. • Contoh : POLRI dan JAKSA.

5. 6.Pejabat Negara • pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara sebagai mana dimaksud dalam pasal 11 UU Nomor 43 Tahun 1999 yang terdiri atas : • Presiden dan Wakil Presiden ; • Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MPR ; • Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR ; • Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pd Mahkamah • Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan • Peradilan ; • Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPA; • Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK ; • Menteri dan Jabatan setingkat menteri ; • Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta • Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh ; • Gubernur dan Wakil Gubernur ; • Bupati dan Wakil Bupati ; • Walikota dan Wakil Walikota ; • Pejabat Negara Lainnya yang ditentukan oleh Undang undang.

6. 7. Jabatan Negeri • jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan. • 8. Jabatan Karier • adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional yang hanya dapat diduduki oleh pegawai negeri sipil. • 9. Jabatan Organik • Jabatan Organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok • pada suatu satuan organisasi pemerintah • 10.Manajemen Pegawai Negeri Sipil • keseluruhan upaya upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan • derajat prosfesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewa • jiban kepegawaian yang meliputi : • perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian. • 11. Pegawai Negeri Sipil Pusat (PNS Pusat) • Yang dimaksud denganPNS Pusat adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBN

7. 12. PNS Daerah • PNS yang gajinya dibebankan pada APBDdan bekerja pada Peme rintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota • 13. PNS Diperbantukan di Luar Instansi Induk • PNS yang bekerja di Instansi lain karena diperbantukan dan gajinya dibebankan pada Instansi yang menerima perbantuan, sedangkan pembinaan kepegawaiannya dilakukan oleh Instansi PNS berasal • 14. PNS Dipekerjakan di Luar Instansi Induk • PNS yang bekerja di Instansi lain karena dipekerjakan dan penggajiannya serta pembinaan kepegawaiannya dilakukan oleh Instansi PNS berasal

8. II. KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, DAN HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL 1. KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI (PN) SIPIL sebagai unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaran tugas negara dan pembangunan. Pegawai negeri harus bebas dari pengaruh semua golo ngan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam mem berikan pelayanan kepada masyarakat. Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. apabila ada PNS yang menjadi anggota dan atau pengurus parpol akan diberhentikan sebagai PNS.

9. 2. KEWAJIBAN PN/PNS • a. Kewajiban kewajiban PN/PNS menurut pasal 4,5, dan 6 UU No.43 • Tahun 1999 : • Wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI • Wajib mentaati segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung • jawab. • Wajib menyimpan rahasia jabatan • hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undang undang. • Wajib mengangkat sumpah/janji (pasal 26 UU No.43/1999) • Setiap Calon PNS pada saat pengangkatannya menjadi PNS wajib • mengucapkan sumpah janji. • 5). Wajib mengangkat sumpah/janji (pasal 27UU No.8/1974) • Setiap PNS yang diangkat untuk memangku suatu jabatan ter tentu wajib mengangkat sumpah/janji jabatan negeri. • 6). Wajib mentaati Peraturan Disiplin PNS

10. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. • Kewajiban yang harus ditaati PNS ( pasal 3, PP 53/2010) adalah ( ada 17 butir ): • 1. mengucapkan sumpah/janji PNS; • 2. mengucapkan sumpah/janji jabatan; • 3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan RepublikIndonesia, dan Pemerintah; • menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan;

11. 5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; 6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS; 7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan; 8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan; 9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara; 10.melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil; 11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; 12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; 13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; 14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; 15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; 16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan 17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

12. Larangan yang tidak boleh dilanggar ( pasal 4 ) adalah ada 15 butir al : 1. menyalahgunakan wewenang; 2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; 3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional; 4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing; 5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah; 6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; 7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; 8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

13. 9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; 10.melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; 11.menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 12.memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; 13.memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

14. 14.memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; dan 15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat Setiap pelanggaran terhadap ketentuan yang dimaksud dalam pasal 3 dan 4 PP No.53/2010 akan DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN.

15. TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: (1) Jenis hukuman disiplin ringan : a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. pernyataan tidak puas secara tertulis. (2) Jenis hukuman disiplin sedang : a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. (3) Jenis hukuman disiplin berat : a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c. pembebasan dari jabatan; d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

16. CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL Calon Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan diberhentikan dengan hormat tidak atas permin taan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS

17. SEBELUM MENJATUHKAN HD PEJABAT YANG BERWENANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERLEBIH DAHULU YAITU : • SECARA LISAN • Apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang akan • dijatuhi Hukuman Ringan • SECARA TERTULIS • Apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang akan • dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang dan Berat TERBUKTI BAP PEMERIKSAAN (RUANG TERTUTUP) HD (RUANG TERTUTUP)

18. 7) Wajib Mematuhi PP no.10 Tahun 1983 jo PP No 45 Tahun 1990 • 1). Laporan Perkawinan • PNS yang telah melangsungkan perkawinan,wajib mengirimkan laporan perkawinan secara tertulis kepada pejabat secara hirarki selambat lambatnya 1(satu) tahun tmt perkawinan dilangsungkan ter masuk bagi PNS yang telah menjadi Janda/ Duda yang akan melang sungkan perkawinan lagi atau PNS pria yang akan melangsungkan perkawinan lebih dari seorang • 2). Ijin beristeri lebih dari seorang PNS Pria yg akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin secara tertulis terlebih dahulu dari Pejabat . Ijin diberkan oleh pejabat apabila telah memenuhi salah satu syarat alternatif dan semua syarat kumulatif. • a.Syarat Alternatif • Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam arti isteri menderita penyakit jasmani atau rohani yang sukar disem buhkan • Isteri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disem buhkan • Isteri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang- • kurangnya 10 tahun

19. b. Syarat Kumulatif • Ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas dari isteri PNS • PNS Pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup • Ada jaminan tertulis dari PNS Pria yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. • 3). Ijin Perceraian • wajib memperoleh ijin tertulis dari Pejabat, perceraian dapat dilakukan • apabila ada alasan-alasan yang syah yaitu salah satu atau lebih alasan : • Salah satu Pihak Berbuat Zina; • Salah satu pihak menjadi Pemabuk, Pemadat / Penjudi ; • Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang syah; • Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung; • Salah satu pihak melakukan kekajaman atau penganiayaan berat; • Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan / pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

20. 4). Pembagian gaji setelah perceraian • Gaji adalah penghasilan PNS yang terdiri atas : • Gaji pokok ; • Tunjangan keluarga ; • Tunjangan jabatan(apabila menduduki jabatan) ; • Tunjangan lainnya yang ber laku bagi PNS. • Apabila perceraian tersebut atas kehendak PNS PRIA, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk anak anaknya dan bekas isterinya dengan perhitungan sebagai berikut: • a).1/3 gaji untuk PNS ybs ; • b).1/3 gaji untuk mantan isterinya ; • c).1/3 gaji untuk anak anaknya. Apabila perkawinan tidak melahirkan anak maka gaji dibagi 2 dengan bekas isterinya Apabila perceraian tersebut atas kehendak ISTERI, maka pembagian gaji ditetapkan : a).2/3 gaji untuk PNS pria ybs ; b).1/3 gaji untuk anak anak c). mantan isteri tidak mendapat apa-apa

21. Apabila mantan isteri kawin lagi dan atau anak anak telah dewasa (telah berusia 21 tahun/25 tahun atau telah mempunyai penghasilan sendiri atau telah kawin) maka hak gajinya diberikan kepada PNS ybs. • 5). PNS Wanita dilarang menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari pria • bukan PNS atau PNS • 6). PNS dilarang hidup bersama diluar ikatan perkawinan. • 7). Sanksi • Dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat sebagai PNS tidak atas permintaan sendiri apabila : • melakukan perceraian tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu dari pejabat • beristeri lebih dari seorang tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu dari pejabat • menjadi isteri kedua/ketiga/keempat • melakukan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan • Ketentuan ijin perkawinan dan perceraian ini juga berlaku bagi CPNS.

22. HAK HAK PNS • Dalam Undang undang No.8 Thun 1974 jo Undang undang No.43 Tahun 1999 hak hak PNS telah diatur dalam pasal 7,8,9,10, adapun hak hak PNS tersebut adalah : • Hak atas Gaji (pasal 7) • Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. Gaji Pegawai Negeri yang dibayarkan berdasarkan pangkat dan masa kerja golongannya. Sistem Penggajian Sistem skala tunggal sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan berat tanggung jawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu. Sistem skala ganda sistem pengajian yang menentukan besarnya gaji bukan saja didasarkan kepada pangkat tetapi juga didasarkan kepada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai dan berat ringannya tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan itu.

23. Di Indonesia dikenal adanya sistem gabungan yaitu perpaduan antara sistem skala tunggal dan sistem skala ganda, gaji pokok PNS yang berpangkat sama ditetapkan sama, disamping itu diberikan tunjangan bagi PNS yang berdasarkan penilaian pelaksanan beban tugas yang lebih besar dan memikul tanggung jawab yang lebih berat. Kebijaksanaan penggajian yang berlaku sekarang ini adalah mengarah kepada sistem skala gabungan. Dengan PP 25/2010 telah ditetapkan gaji pokok PNS dengan sistem skala tunggal. Namun kepada PNS tertentu diberikan tunjangan yang diatur dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

24. b. Hak atas Cuti (pasal 8) • Dalam rangka usaha menjamin kesegaran jasmani dan rohani, maka kepada PNS setelah bekerja selama jangka waktu tertentu perlu diberikan cuti. • Jenis Cuti • 1) Cuti Tahunan (CT) • Lamanya CT adalah 12 hari kerja dan tidak dapat dipecah (-) dari 3 hari • CPNS/PNS yang telah bekerja secara terus menerus selama 1 tahun ber hak atas CT • Cuti Besar (CB) • bekerja (-) 6 tahun secara terus menerus berhak atas CB selama 3 bulan termasuk CT dalam tahun berjalan dan jika telah mengmbil CT, maka lamanya cuti besar dikurangi lamanya CT. • PNS yang mengambil cuti kurang dari 3 bulan maka sisa CB yang menjadi haknya akan hapus. • PNS yang menjalankan CB berhak atas gaji secara penuh kecuali tunjangan jabatan.

25. sakit 1 atau 2 hari harus memberi tahu kepada atasannya baik secara tertulis maupun lisan/telepon sakit lebih dari 2 hari s/d 14 hari harus mengajukan permintan cuti sakit, dengan melampirkan surat keterangan dokter 3). Cuti Sakit sakit lebih dari 14 hari harus mengajukan permintan cuti sakit, dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah atau dokter swasta yang ditunjuk Menteri Kesehatan

26. Cuti sakit • untuk paling lama satu tahun dan • apabila belum sembuh atas dasar keterangan dokter • dapat diperpanjang selama 6 bulan dan apabila belum sembuh juga • maka harus diuji kembali oleh Tim Penguji Kesehatan, apabila dari hasil pengujian ternyata: • (1).Belum sembuh tetapi ada harapan untuk bekerja kembali, maka PNS tersebut diberhentikan dengan hormat dari jabatannya de ngan diberikan uang tunggu sesuai dengan ketentuan yang berla ku • (2).Belum sembuh tetapi tidak ada harapan untuk bekerja kembali, • maka PNS tersebut diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan diberikan hak hak kepegawaian sesuai dengan keten tuan yang berlakuPNS wanita yang mengalami keguguran berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1½ bulan. • PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan kerena menjalankan tugas berhak atas cuti sampai sembuh dari penyakitnya. • Bagi PNS yang menjalani Cuti Sakit berhak atas gaji beserta tunjangan jabatan selama belum ada pemberhentian dari jabatannya.

27. CUTI BERSALIN • Untuk persalinan pertama dan kedua dan ketiga PNS wanita berhak atas cuti bersalin (persalinan pertama dihitung sejak ybs menjadi CPNS) dan hak cuti tahunan tidak hapus. • Lamanya cuti bersalin adalah 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah persalinan • PNS yang menjalani Cuti Bersalin berhak atas gaji beserta tunjangan jabatan (bagi yang menduduki jabatan). • Untuk persalinan keempat dan seterusnya dapat menggunakan Cuti Besar atau dapat menggunakan Cuti Diluar Tanggungan Negara(CLTN) dan lamanya adalah 3 bulan.

28. 5). Cuti Karena Alasan Penting (CAP) Ibu/Bapak, suami/isteri, anak,adik, kakak, mertua/menantu, sakit keras/ meninggal dunia (MD) ; Salah seorang anggota keluarga sebagai mana tersebut diatas yang MD dan menurut ketentuan hukum yang berlaku PNS ybs harus mengurus hak hak dari anggata keluarga yang MD CAP untuk paling lama 2 bulan Melangsungkan perkawinan pertama

29. 6).Cuti diluar tanggungan Negara (CLTN) Telah bekerja sekurang kurangnya 5 tahun , karena alasan pribadi yang mendesak dapat diberikan CLTN untuk paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang selama 1(satu) tahun SK P P K setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN. CLTN/ perpanjangan CLTN Tidak berhak menerima penghasilan dari negara masa CLTN tidak dapat diperhitungkan sebagai masa kerja untuk kenaikan pangkat/KGB / pensiun Selesai CLTN wajib melapor secara tertulis kepada pimpinan instansi Pengaktifan kembali setelah CLTN dilakukan dengan S K Pejabat Ybw setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN PNS yang selesai menjalankan CLTN tetapi tidak melapor diberhentikan dengan hormat sebagai PNS

30. c.Hak Memperoleh Perawatan berhak memperoleh pengobatan,perawatan dan atau rehabilitasi atas biaya negara. kecelakaan karena dinas atau menderita sakit karena dinas KECELAKAAN karena DINAS : dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban dalam keadaan lain yang ada hub dengan dinas shg kecelakaan itu disamakan dengan yang terjadi karena menjalankan tugas kewajibannya karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu

31. sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas SAKIT KARENA DINAS kelainan jasmani atau rohani karena kecelakaan yang sedemikian rupa shg menimbulkan gangguan utk melakukan pekerjaan CACAD cacad yang disebabkan oleh kecelakaan karena dinas atau sakit karena dinas CACAD karena DINAS

32. memperoleh pengobat an, perawatan, dan atau rehabilitasi kecelakaan karena dinas/ menderta sakit karena dinas harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari pim pinan instansi/surat keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib • serendah rendahnya pejabat eselon IV , Ka.Unit kerja yang berdiri sendiri yang memuat bahwa kecelakaan itu terjadi dalam dan karena dinas • surat keterangan tentang sakit karena dinas dibuat oleh dokter pemerintah setempat atas permintaan pimpinan instansi apabila tidak ada dapat dibuat dokter swasta • berita acara tentang kecelakaan dibuat oleh polisi/ pamong praja setempat

33. REHABILITASI hanya menyangkut rehabilitasi medis berupa pemberian pengobatan, perawatan Pengobatan, perawatan dan/rehabilitasi dilakukan pada RS terdekat atau PUSKESMAS, apabila tidak memiliki peralatan yang cukup ke RS pemerintah/swasta terdekat yang ditunjuk MENTERI KESEHATAN

34. d.Hak Tunjangan Cacad (PP No.12/1981) PNS yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri yang disebabkan cacad karena dinas berhak menerima tunjangan cacad selain pensiun yang berhak diterimanya. . • Besarnya tunjangan cacad tiap bulannya adalah: • a. 70% dari gaji pokok apabila kehilangan fungsi: • penglihatan kedua mata atau, • pendengaran pada kedua telinga atau, • kedua kaki dari pangkal paha atau dari lutut kebawah,penglihatan • kedua mata atau, • b. 50% dari gaji pokok apabila kehilangan fungsi : • lengan dari bahu kebawah atau, • kedua kaki dari mata kaki kebawah • c. 40% dari gaji pokok apabila kehilangan fungsi : • lengan dari atau atas siku kebawah atau, • sebelah kaki dari pangkal paha

35. d. 30% dari gaji pokok apabila kehilangan fungsi : • penglihatan sebelah mata • pendengaran sebelah telinga • tangan dari atau atas pergelangan atau, • sebelah kaki dari mata kaki kebawah • 30% sampai 70% dari gaji pokok menurut tingkat keadaan atas • pertimbangan TPK dapat dipersamakan dengan huruf a s/d d, untuk • kehilangan fungsi atas sebagian atau seluruh badan atau ingatan yang • tidak termasuk hurf a s/d d • Dalam hal terjadi beberapa cacad maka besarnya tunjangan cacad • ditetapkan dengan menjumlahkan prosentase dari tiap cacad paling • tinggi 100% dari gaji pokok

36. e. Hak atas Uang Duka dan Biaya Pemakaman (PP No.12/1981) • 1. Uang Duka Tewas • kepada isteri/ suami PNS yang TEWAS diberikan uang duka tewas sebe sar 6 kali penghasilan sebulan serendah rendahnya Rp.500.000 apabila meninggalkan lebih dari seorang isteri yang sah, diberikan kepada isteri pertama(isteri yang paling lama dikawininya tanpa terputus oleh perceraian) • apabila tidak meninggalkan isteri/suami, uang duka tewas diberikan kepada anaknya • apabila tidak meninggalkan isteri/suami ataupun anak, uang duka tewas diberikan kepada orang tuanya • apabila tidak meninggalkan isteri/ suami,anak ataupun orang tua maka uang duka tewas diberikan kepada ahli waris lainnya • PNS YANG DINYATAKAN TEWAS • MD dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; • MD dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya ; • MD yang langsung diakibatkan oleh LUKA / CACAT JASMANI / ROHANI yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya ; • MD karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu;

37. 2. Biaya pemakaman PNS yang tewas ditanggung oleh negara • Biaya pemakaman yang ditanggung negara adalah • peti jenazah dan perlengkapannya; • tanah pemakaman dan biaya ditempat pemakaman ; • angkutan jenazah dari tempat meninggal kekediaman dan atau • tempat pemakaman serta biaya persiapan pemakaman angkutan dan penginapan bagi isteri/suami yang sah dan anak yang sah. apabila tidak mempunyai isteri/suami/anak yang sah, maka yang ditang gung adalah biaya angkutan dan penginapan sebanyak banyaknya 3 orang dan penginapan diberikan untuk paling lama 10 hari

38. 3. Uang Duka Wafat • isteri/ suami PNS yang WAFAT diberikan uang duka wafat sebesar 3 kali penghasilan sebulan serendah rendahnya Rp.100.000,- apabila meninggalkan lebih dari seorang isteri yang sah, diberikan kepada isteri pertama (isteri yang paling lama dikawininya tanpa terputus oleh perceraian • apabila tidak meninggalkan isteri/suami,uang duka wafat diberikan kepada anaknya. • apabila tidak meninggalkan isteri/suami ataupun anak, uang duka wafat diberikan kepada orang tuanya • apabila tidak meninggalkan isteri/suami,anak ataupun orang tua maka uang duka wafat diberikan kepada ahli waris lainnya • Hak atas Pensiun ( Psl10 UU No.8 / 1974 jo UU No.43 / 1999 ) • dinyatakan bahwa setiap pegawai negeri yang telah memenuhi syarat syarat yang ditentukan berhak atas pensiun. • Dalam UU No.11 Tahun 1969, sifat Pensiun adalah jaminan hari tua dan • sebagai balas jasa terhadap PNS yang telah bertahun tahun mengabdikan • dirinya kepada negara

39. Tunjangan Tambahan Penghasilan (PP No.49 Tahun 1980) • Kepada Janda/Duda pensiunan PNS diberikan tunjangan tambahan penghasilan sebesar selisih antara pensiun Janda/Duda yang akan diterimanya dengan peghasilan terakhir almarhum/almarhumah PNS/ Pensiunan PNS, selama 4 (empat) bulan mulai bulan berikutnya PNS/Pensiunan PNS meninggal dunia. • Dengan demikian penghasilan berupa pensiun Janda/Duda baru diberikan mulai bulan kelima

40. SISTEM PEMBINAAN KARIR • UU No 8/1974 jo UU No 43/1999 • A. PEMBINAAN PNS DILAKSANAKAN • BERDASARKAN SISTEM PRESTASI KERJA DAN SIS TEM KARIR • DITITIK BERATKAN KPD SISTEM PRESTASI KERJA • SISTEM PRESTASI KERJA : • SISTEM KEPEGAWAIAN • UTK PENGANGKATAN SESEORG DLM SUATU JABT • DIDASARKAN ATAS KECAKAPAN DAN PRESTASI • YG TELAH DICAPAI SISTEM KARIR : SISTEM KEPEGAWAIAN UTK PENGANGKATAN PERTAMA SESEORG DIDASARKAN ATAS KECAKAPAN DALAM PENGEMBANGANNYA LEBIH LANJUT, M K , PENGALAMAN, KESETIAAN, PENGABDIAN DAN SYARAT SYARAT OBYEKTIF LAINNYA TURUT MENEN TUKAN DALAM SISTEM KARIR DIMUNGKINKAN NAIK PANGKAT TANPA UJIAN JABATAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN BERDASARKAN JENJANG JABATAN YANG TELAH DITENTUKAN

41. III. MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL • Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya upaya untuk meningkatkan • efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, • fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengada • an, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejah • teraan, dan pemberhentian. • Fungsi fungsi manajemen PNS yang meliputi : • perencanaan (formasi PNS), • pengadaan PNS, • pengembangan PNS (Diklat PNS) , • penilaian ( DP 3 dan pengujian kesehatan PNS) • penghargaan ( kenaikan pangkat,pengangkatan dalam jabatan, dan Satya Lencana Karya Satya), • pemberhentian dan kesejahteraan(pemberhentian,pensiun, asu ransi sosial, dan pemeliharaan kesehatan)

42. 1. FORMASI PNS ( PP No.97/2000 jo PP No.54/2003 ) • - JUMLAH DAN SUSUNAN PANGKAT PNS YANG • - DI PERLUKAN DALAM SUATU SATUAN • - ORGANISASI NEGARA • - UTK MAMPU MELAKSANAKAN • - TUGAS POKOK DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU • a. TUJUAN FORMASI • AGAR DALAM SATUAN ORGANISASI NEGARA DIMAKSUD DAPAT MEMPUNYAI JUMLAH DAN MUTU PEGAWAI SESUAI DGN BEBAN KERJA YANG DIPERLUKAN • Dasar Penyusunan Formasi • Formasi disusun berdasarkan • - analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai • - sesuai dengan jabatan yang tersedia • - dengan memperhatikan norma standar dan prosedur yang ditetap • kan oleh pemeritah

43. Dalam melakukan analisis kebutuhan didasarkan pada : • (1). Jenis Pekerjaan • Macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu satuan organisasi • dalam melaksanakan tugas pokoknya dan dikelompokkan dalam : • jenis pekerjaan yang bersifat umum : pekerjaan mengetik dan • jenis pekerjan yang bersifat khusus: memeriksa perkara, penelitian , • perawatan orang sakit (2). Sifat Pekerjaan Dalam menentukan sifat pekerjaan dapat ditinjau dari beberapa sudut mi salnya sudut waktu kerja, sudut pemusatan perhatian, sudut resiko pribadi yang mungkin timbul dalam melaksanakan pekerjaan dll. Yang paling berpengaruh dalam penentuan formasi adalah tinjauan dari sudut waktunya. (3). Analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang PNS dalam jangka waktu tertentu.Perkiraan beban kerja dari masing masing satuan organi sasi dapat dilakukan berdasarkan perhitungan atau bedasarkan pengala man, (4). Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan Hal ini sangat besar pengaruhnya dalam menentukan formasi,

44. c. Jenis Formasi PNS Jenis formasi PNS terdiri dari : 1). Formasi PNS Pusat ; 2). Formasi PNS Daerah yang terdiri dari : a). Formasi PNS Daerah Propinsi ; b). Formasi PNS Daerah Kabupaten; c). Formasi PNS Daerah Kota. d.Penetapan Formasi PNS (1).Formasi PNS Pusat setiap tahun Anggaran ditetapkan oleh Menteriyang bertanggung jawab dibidang Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbanagn Kepala BKN (2).Formasi PNS Daerah Pemerintah Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota setiap tahun Anggaran ditetapkan oleh Kepala Daerah masing masing setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggung jawab dibidang Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan pertimbangan Kepala BKN Penetapan dan Persetujuan Formasi PNS Pusat dan Formasi PNS Dae rah dilakukan berdasarkan usul dari : a. PPK Pusat ; dan b. PPKDaerah yang dikoordinaikan oleh Gubernur

45. a. PENGUMUMAN 1). Harus diumumkan seluas luasnya melalui media massa yang tersedia dan /atau bentuk lainnya yang digunakan, sehingga pengadaan PNS diketahui oleh umum. 2). Pengumuman tersebut harus dilakukan paling lambat 15 hari sebelum tanggal penerimaan 3). Dalam Pengumuman harus dicantumkan: a). Jumlah dan jenis jabatan yang lowong ; b). Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan ; c). Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar ; d). Alamat dan tempat lamaran ditujukan ; e). Batas waktu pengajuan surat lamaran ; f). Waktu dan tempat seleksi ; dan g). Lain lain yang dianggap perlu.

46. 2. PENGADAAN PNS( PP No.98/2000 jo PP No.11 / 2002 ) KEPUTUSAN KA BKN NO.11 / 2002 • PROSES KEGIATAN U/ MENGISI FORMASI YG LOWONG • MULAI DARI PERENCANAAN, PENGUMUMAN,PELAMARAN,PENYARINGAN S/D PENGANGKATAN MENJADI PNS • LOWONGAN FORMASI DISEBABKAAN : • ADANYA PNS YG PENS, BHT DAN MD • ADANYA PERLUASAN ORGANISASI PEM.

47. PENGUMUMAN • 1). Harus diumumkan seluas luasnya melalui media massa yang tersedia dan /atau bentuk lainnya yang digunakan. • 2). Pengumuman tersebut harus dilakukan paling lambat 15 hari sebelum tanggal penerimaan • 3). Dalam Pengumuman harus dicantumkan: • a). Jumlah dan jenis jabatan yang lowong ; • b). Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan ; • c). Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar ; • d). Alamat dan tempat lamaran ditujukan ; • e). Batas waktu pengajuan surat lamaran ; • f). Waktu dan tempat seleksi ; dan • g). Lain lain yang dianggap perlu.

48. b.PERSYARATAN • Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar : • W N I • Usia (-) 18 (delapan belas) tahun dan (≥) 35 (tiga puluh lima) tahun • Tidak pernah dihukum penjara/kurungan • Tidak termasuk bagi mereka yang dijatuhihukumam percobaan. • Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri atau diber hentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta • Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS • Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan • Berkelakuan Baik • Sehat jkasmani dan rohani • Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia/ Negara lain yang ditentukan • Bersedia melepaskan dari jabatan pengurus dan atau anggota PARPOL pada saat dinyatakan lulus ujian penyaringan, apabila pada saat melamar menjadi pengurus dan atau anggota partai politik. • Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan

49. Pengangkatan CPNS pada prinsipnya tidak boleh melebihi • usia 35 tahun • Pengangkatan CPNS dapat dilakukan bagi yang berusia melebihi usia 35 tahun dengan ketentuan : • telah mengabdi kepada instansi pemerintah (pusat / daerah) sekurang kurangnya 5 tahun secara terus menerus sebelum PP No.11 Tahun 2002 (17 April 2002.) dan • masih melaksanakan tugas pada instansi tersebut ; • pengangkatan tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif serta tidak boleh melebihi usia 40 (empat puluh) tahun. • PELAMARAN • 1). Lamaran ditulis dengan tulisan tangan sendiri ditujukan kepada Pejabat • Pembina Kepegawaian Instansi yang bersangkutan. • 2). Dalam surat lamaran harus dilampirkan : • Foto copy STTB/Ijazah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang • Kartu tanda Pencari Kerja dari Depnaker/Disnaker • Pas foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan.

50. c. PENYARINGAN 1). Pemeriksaan Administratif Surat lamaran yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pelamar disertai alasannya dan yang memenuhi syarat disusun dan didaftar secara tertib 2).Panitia Ujian Panitia Ujian (-) terdiri dari 3(tiga) orang yaitu seorang Ketua merangkap anggota,seorang Sekretaris merangkap anggota dan seorang anggota. Jika panitia lebih dari 3(tiga) orang maka jumlahnya harus bilangan ganjil. • 3). Tugas Panitia Ujian • Menyiapkan dan mengumpulkan bahan ujian • Menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian • Menentukan tempat dan jadual ujian • Menyelenggarakan ujian, dan • Memeriksa dan menentukan hasil ujian • 4).Materi Ujian • Test Kompetensi, yang materinya disesuaikan dengan kebutuhan per syaratan jabatan, a l meliputi Pengetahuan Umum, Bahasa Indonesia, KebijakanPemerintah, Pengetahuan Teknis,dan Pengetahuan lainnya • Psikotes,yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan dan kemampuan instansi masing masing.