1 / 25

DATA PRIBADI : 1. NAMA : Drs. TRIYONO BUDI SASONGKO, MSi 2. NIP : 010 164 049

BIODATA. DATA PRIBADI : 1. NAMA : Drs. TRIYONO BUDI SASONGKO, MSi 2. NIP : 010 164 049 3. PANGKAT / GOLONGAN : PEMBINA UTAMA MADYA (IV/C) TMT. 1 APRIL 2005 4. TEMPAT / TGL LAHIR : PURBALINGGA, 4 JUNI 1956 7. AGAMA : ISLAM

bao
Download Presentation

DATA PRIBADI : 1. NAMA : Drs. TRIYONO BUDI SASONGKO, MSi 2. NIP : 010 164 049

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BIODATA • DATA PRIBADI : • 1. NAMA : Drs. TRIYONO BUDI SASONGKO, MSi • 2. NIP : 010 164 049 • 3. PANGKAT / GOLONGAN : PEMBINA UTAMA MADYA (IV/C) TMT. 1 APRIL 2005 • 4. TEMPAT / TGL LAHIR : PURBALINGGA, 4 JUNI 1956 • 7. AGAMA : ISLAM • 8. ALAMAT RUMAH : JL. ALUN-ALUN UTARA NO. 1 PURBALINGGA • TELPON : 0281 – 891024, 081160770 • website : purbalinggakab.go.id • e – mail : tbs_purbalingga@yahoo.com • PENDIDIKAN : • SARJANA MUDA / BAKALOREAT FAKULTAS SOSIAL POLITIK JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA, UNIVERSITAS DIPONEGORO, SEMARANG, TAHUN 1978. • SARJANA MUDA HUKUM FAK. HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, SEMARANG, TAHUN 1979. • SARJANA FAKULTAS SOSIAL POLITIK JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA, UNIVERSITAS DIPONEGORO, SEMARANG, TAHUN 1981. • MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN (MSi), UNIVERSITAS SATYAGAMA, JAKARTA, 2002. • FORKON PIMPINAN DAERAH LEMHANNAS, TAHUN 2008. • PEKERJAAN : • PEJABAT PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH DEPARTEMEN DALAM NEGERI DARI TAHUN 1983 S/D TAHUN 2000. • BUPATI PURBALINGGA PERIODE 2000 – 2005 ( PEROLEHAN 27 KURSI / 60 % ). • BUPATI PURBALINGGA PERIODE 2005–2010 ( PEROLEHAN 84,65 %, MENDAPATKAN PENGHARGAAN MURI TAHUN 2005) • KETUA APKASI JAWA TENGAH TAHUN 2000 S/D TAHUN 2005. • STEERING BOARD PADA PARTNERSHIP GOVERMENT REFORM IN INDONESIA S/D SEKARANG.

  2. KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PURBALINGGA OLEH : Drs. TRIYONO BUDI SASONGKO, M.Si BUPATI PURBALINGGA Disampaikan Pada Seminar Nasional Birokrasi Pelayanan Publik Pasca Pengesahan UU Pelayanan Publik Diselenggarakan Oleh Jurusan Administrasi Publik FISIP UNDIP Semarang Semarang, 20 Agustus 2009

  3. SISTEMATIKA PAPARAN • PENDAHULUAN • Pemerintah Daerah Dalam Prespektif Otonomi Daerah, Globalisasi dan Perwujudan Good Governance • KAIDAH PELAYANAN PUBLIK • PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK • PENUTUP • Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

  4. PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI, GLOBALISASI & PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE 2 3 PERLINDUNGAN HAM PERDAGANGAN BEBAS  GLOBALISASI 1 4 DEMOKRATISASI  OTONOMI DAERAH ( PEMDA ) - UU No. 32 Th. 2004 - UU No. 33 Th. 2004 PELESTARIAN LH STAKE HOLDERS POTENSI (SDA, SDM & SDB) KEWENANGAN STAKE HOLDERS PEMERINTAH DAERAH  GOOD GOVERNANCE • PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN MELANGKAH SECARA CEPAT, TEPAT SESUAI KEBUTUHAN, SHG : • PELAYAN MASY DPT DISELENGGARAKAN DGN PRIMA • PERMASALAHAN MENDESAK DAPAT DISELESAIKAN • KEHIDUPAN DEMOKRASI BERKEMBANG • MASYARAKAT TERBERDAYAKAN • PEREKONOMIAN RAKYAT TERDORONG • DERAJAT KEHIDUPAN MASYARAKAT MEMBAIK • PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT   • KIAT-2 : • INOVASI • KREATIVITAS • TEROBOSAN SPIRIT : • LOCAL WISDOM • CORPORATE CULTURE • ENTREPRENEUR

  5. PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI FOKUS DARI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YG BAIK / GOOD GOVERNANCE • TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK / GOOD GOVERNANCE PADA DASARNYA BERORIENTASI PADA MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN DAN PERBAIKAN SISTEM MANAJEMEN PEMERINTAHAN DENGAN MENGEDEPANKAN PRINSIP : • - Strategic Vision - Participation • - Equity - Responsiveness • - Effectiveness & Effisiency - Supervision • - Professionalism - Transparency • - Accountability - Law Inforcement • FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (Hasil Study Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK Tahun 2006): - Komitmen Pimpinan - Dasar Hukum Yang Kuat - Dukungan Dari Lingkungan Internal dan Masyarakat - Inisatif, Gagasan dan Inovasi Internal • PELAYANAN PUBLIK MENJADI TUGAS TERPENTING DALAM PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (Secara Umum Tugas Negara Adalah Memberikan Pelayanan Bagi Warganegaranya).

  6. KAIDAH PELAYANAN PUBLIK KAIDAH UMUM : • PELAYANAN PUBLIK ADALAH KEGIATAN / RANGKAIAN KEGIATAN DALAM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN PELAYANAN BAGI SETIAP WARGA NEGARA DAN PENDUDUK ATAS BARANG, JASA, DAN/ATAU PELAYANAN ADMINISTRATIF YANG DISEDIAKAN OLEH PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK. • PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK ADALAH SETIAP INSTITUSI PENYELENGGARA NEGARA, KORPORASI, LEMBAGA INDEPENDEN YANG DIBENTUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG UNTUK KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK, DAN BADAN HUKUM LAIN YANG DIBENTUK SEMATA-MATA UNTUK KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK. • HAKEKAT PELAYANAN PUBLIK ADALAH MEMBERIKAN PEMENUHAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG MERUPKAN PERWUJUDAN KEWAJIBAN PEMERINTAH SEBAGAI ABDI MASYARAKAT ( LAN RI 2004 ). • STANDAR PELAYANAN ADALAH TOLOK UKUR YANG DIPERGUNAKAN SEBAGAI PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAN ACUAN PENILAIAN KUALITAS PELAYANAN SEBAGAI KEWAJIBAN DAN JANJI PENYELENGGARA KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA PELAYANAN YANG BERKUALITAS, CEPAT, MUDAH, TERJANGKAU, DAN TERUKUR (Standar Pelayanan Publik / SPP; dan Standard Operating Procedure / SOP – Permenpan No. 20 / 2006 );

  7. RUANG LINGKUP PELAYANAN PUBLIK : • PELAYANAN BARANG PUBLIK PELAYANAN YANG MENYEDIAKAN BERBAGAI JENIS BARANG YANG DIBUTUHKAN OLEH MASY, SEPERTI : PANGAN, PAPAN, JALAN, JEMBATAN, PERHUBUNGAN, TRANSPORTASI, ENERGI, DLL. • PELAYANAN JASA PUBLIK PELAYANAN YANG MENYEDIAKAN BERBAGAI BENTUK JASA YANG DIBUTUHKAN MASY, SEPERTI : PENDIDIKAN, KESEHATAN JAMINAN SOSIAL, KOMUNIKASI & INFORMASI, PERBANKAN, DLL. • PELAYANAN ADMINISTRATIF PUBLIK PELAYANAN YANG MENGHASILKAN BERBAGAI BENTUK DOKUMEN RESMI YANG DIBUTUHKAN OLEH MASYARAKAT SEPERTI PERIJINAN, DOKUMEN KEPENDUDUKAN, DOKUMEN KEPEMILIKAN, DLL. ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK : • KEPENTINGAN UMUM;  KEPASTIAN HUKUM; • KESAMAAN HAK;  KESEIMBANGAN HAK & KEWAJIBAN; • KEPROFESIONALAN;  PARTISIPATIF; • PERSAMAAN PERLAKUAN; KETERBUKAAN; • AKUNTABILITAS; FASILITAS KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN; • KETEPATAN WAKTU; KECEPATAN, KEMUDAHAN& KETERJANGKAUAN

  8. HAL PENTING DALAM UU 25 / 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK ( 18 Juli 2009 ) • PENGATURAN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT. Masyarakat diberi hak untuk terlibat dalam penyusunan standar pelayanan, pengawasan penyelenggaraan pelayanan, serta mengadukan dan mendapatkan tanggapan atas pengaduan; • PENGATURAN TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK. - Pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yg dipublikasikan secara jelas dan luas. - Membangun dan mengelola sistem informasi secara terbuka dan mudah diakses masyarakat. • PENGATURAN TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAN PELANGGARAN HUKUM. - Pengawasan Internal dan eksternal ( Eksternal : Ombudsman, DPRD, Masyarakat  dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik). - Masyarakat dapat menggugat melalui PTUN atau Peradilan Umum ( bila ada unsur kerugian dan perbuatan melawan hukum).

  9. PENGATURAN ANCAMAN SANKSI BAGI PARA PENYELENGGARA / PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK. - Teguran tertulis, penurunan gaji, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, - Bila mengakibatkan timbulnya luka, cacat tetap, atau hilangnya nyawa dapat dikenakan sanksi pidana. - Bila terjadi kerugian negara dan unsur melawan hukum dapat dikenakan denda dan pidana. MENJAMIN PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK YG BERKUALITAS SESUAI DENGAN TATA PENGELOLAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK / GOOD GOVERNANCE MEMBERI PERLINDUNGAN BAGI SETIAP WARGA NEGARA DARI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DIBUTUHKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH YANG HANDAL ( Untuk Antisipasi Diberlakukannya UU No. 25 Tahun 2009 )

  10. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PURBALINGGA

  11. SEKILAS TTG KAB. PURBALINGGA • DATA BIROKRASI • Struktur Organisasi • -Setda : 1 / 3/ 10 • -Staf Ahli Bup : 5 • -Setwan : 1 • -Badan : 5 • -Inspektorat : 1 • -Dinas : 11 • -Kantor : 5 • -Lemtek Lain : 2 • -Kecamatan : 18 • -Kelurahan : 15 • -Desa : 224 • -BUMD : 7 • Kepegawaian - Jml PNS : 10.179 Gol I : 386 Gol II : 2.422 Gol III : 4.475 Gol IV : 2.896 - Jml Non PNS Data Base : 78 Non Data Base : 897 • Fungsi Birokrasi - Regulasi - Pembinaan - Fasilitasi - Intermediasi • KONDISI DAN POTENSI • Kondisi : • Luas Wilayah : 77.764 Ha • Letak Geografis : 101o11-109o35 BT, 7o10 - 7o29 LS • Tinggi Tempat : 42 – 3.300 dpl • Jml Kecamatan : 18 Kecamatan • Jml Desa : 239 Desa/Kel ( 224 + 15 ) • Jml Penduduk : 917.176 Jiwa • - Laki-laki : 462.257 Jiwa (50,4 %) • - Perempuan : 454.919 Jiwa (49,6 %) • Jml APBD 2009 : Rp. 796.055.031.000,- • Jml PAD 2009 : Rp. 78.971.518.000,- • Potensi : • Pertanian dalam arti luas • Industri manufactur, kerajinan, & makanan olahan • Perdagangan dan jasa • Pariwisata • Ketenaga Kerjaan • Cluster Industri : • Hair Industri ( wig, bulu mata, manequin, alat kecantikan ) • Logam (knalpot dan alat rumahtangga) • Kayu dan Bambu (jointing board, lunch box, wood carpet, sapu, dan aneka handycraft) • Olahan Makanan ( aneka panganan ) diselenggarakan dalam pelayanan publik yang prima

  12. GRAND STRATEGY PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DENGAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA ( LANDASAN DAN EMPAT PILAR PEMBANGUNAN) VISI: PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA ( ORIENTASI PADA PEMB. MANUSIA ) PILAR PEMBANGUNAN PILAR PEMBANGUNAN • KEPUASAN MASY. • KEPERCAYAAN MASY. • DUKUNGAN MASY. ( masy merasa memiliki ) VISI STRATEGIS PARTISIPASI KESETARAAN DAYA TANGGAP EFEKTIF DAN EFISIEN SUPERVISI PROFESIONALISME TRANSPARANSI AKUNTABILITAS PENEGAKAN HUKUM GOOD GOVERNANCE (PELAYANAN PUBLIK) PENDIDIKAN DAN AGAMA PEMBANGUNAN PERDESAAN PEMBANGUNAN SEKTOR LAIN PEMBANGUNAN SEKTOR LAIN EKONOMI KERAKYATAN KESEHATAN 1 4 3 2 LANDASAN PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK MANUSIA UTAMANYA PANGAN DAN PAPAN 

  13. PENYIAPAN MINDSET BIROKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK ( Kelembagaan, Aparatur, dan Sistem / Manajemen ) • MENJADIKAN PEMKAB PURBALINGGA SEBAGAI BAHTERA LEARNING ORGANIZATION / ORGANISASI PEMBELAJARAN : • (MASTER PERSONAL, SHARE VISION, MENTAL MODELS, TIM LEARNING, AND SYSTEM THINKING). • MENGUPAYAKAN PERUBAHAN / CHANGE SECARA BERTAHAP DALAM TIGA AGENDA BESAR, YAKNI : • AGENDA INTELEKTUAL : VISI, MISI, DAN KERANGKA STRATEGIS. • AGENDA MANAGERIAL : STRUKTUR, JEJARING KERJA, SISTEM, TEKNOLOGI, DAN PENDAYA-GUNAAN SDM, DLL. • AGENDA BEHAVIORAL : ETIKA, MORAL, GAYA KEPEMIMPINAN (DIALOGIS DAN VISIONER) , KETERAMPILAN, DAYA SAING, KEPASTIAN, PENGHARGAAN, DLL.

  14. MENYIAPKAN KELEMBAGAAN PEMKAB YANG RESPONSIF DAN DIDUKUNG OLEH SUMBERDAYA MANUSIA / APARATUR YANG PROFESIONAL SECARA BERTAHAP DAN BERKELANJUTAN (pelaksanaan PP 38/2007; PP 41/2007; serta perundang-undangan,pedum, juklak, juknis lainnya yang ttg pembinaan aparatur/pegawai). • INTERNALISASI DAN PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK / GOOD GOVERNANCE DENGAN MEMPERHATIKAN DAN MENGANTISIPASI ADANYA PENETRASI GLOBAL (Issue Demokratisasi, HAM, Perdagangan Bebas, Lingkungan Hidup ). • KEBERPIHAKAN YANG NYATA KEPADA MASYARAKAT MISKIN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PERDESAAN YANG BERORIENTASI PADA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. • PENGEMBANGAN NET WORKING / JEJARING KERJA SERTA PENCIPTAAN IKLIM USAHA DAN INVESTASI YG KONDUSIF. • PERWUJUDAN PELAYANAN PUBLIK SECARA PRIMA UNTUK MENJAMIN TERPENUHINYA HAK-HAK MASYARAKAT ATAS KETERSEDIAAN BARANG, JASA DAN ADMINISTRASI PUBLIK.

  15. KISI – KISI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK ( PERMENPAN NO 26 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK ) • DEREGULASI DAN DEBIROKRATISASI PELAYANAN PUBLIK. • Penyederhanaan peraturan perundangan serta penataan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. • (Perda No. 9/2005 Tentang Penyelenggaraan Perijinan; Perda No. 1/2008 ttg Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Penyederhanaan Sistem Perijinan melalui Perda No. 21 / 2003 ttg KPPI; SK. Bupati No. 44 /2003 ttg. Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perijinan dan Investasi kepada KPPI; Perda No. 22/2007 ttg Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Purbalingga Kepada Pemerintahan Desa; Perbup No. 26/2009 ttg. Pendelegasian Wewenang Pemberian IMB dan ijin Gangguan tertentu kepada Camat; Perbup No. 42/2009 ttg. Pembebasan Kewajiban Registrasi Ulang Ijin Gangguan/HO, dll). • PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT • Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan & evaluasi pembangunan. • (Perwujudan Prinsip Steering Rather than Rowing; Perda No. 1 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah; Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat ( DAU Desa / ADD, PNPM, PKP, PSPR GAKIN, Bantuan Stimulan); Pelibatan LSM dalam monitoring dan evaluasi pembangunan melalui FLP, Dewan Pendidikan, Komisi Penyuluhan, FEDEP; pelaksanaan konsultasi publik dalam penyusunan kebijakan; Program Sapta Pesona Industri dll) • PENGHARGAAN DAN PENERAPAN SANKSI • Pemberian penghargaan kepada unit / penyelengara pelayanan publik yang berhasil meningkatkan kualitas pelayananan dan penerapan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran. • (Mendorong kebijakan kompetisi internal dan eksternal; Penganugrahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya; penghargaan bagi SKPD dengan kinerja pelayan publik terbaik; Tindak lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan; Penerapan hukuman disiplin sesuai tingkat pelanggaran,

  16. PEMBINAAN TEKNIS TERHADAP UNIT PELAYANAN PUBLIK • Pembinaan/strengthning baik manajemen/administrasi dan teknis kepada unit-unit penyelenggara pelayanan secara berkelanjutan . • (Peningkatan kompetensi SDM; Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Publik; Studi Banding; Monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik, Pemberian Reward & Punishment) dll. • KORPORATISASI UNIT PELAYANAN PUBLIK • Kebijakan pemerintah dalam upaya melakukan perubahan bentuk dan atau cara pengelolaan pelayanan publik menjadi lebih profesional. • (Pembentukan dan Revitalisasi BUMD:OWABONG, PUSPAHASTAMA, Merger BPR BKK, Rencana Pengelolaan Pasar SEGAMAS; Pengembangan Kerjasama TRIPARTIT (Pemkab, PT, dan POKMAS); Pelayanan Perijinan Satu Atap /KPPI sejak Tahun 2003, (ISO 9001-2000 pada Tahun 2007), dll. • PENGEMBANGAN MANAJEMEN PELAYANAN DAN e-GOVERNMENT • Penyempurnaan sistem dan prosedur thd proses pelayanan publik termasuk pengembangan e-government untuk menopang terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. • (Penyusunan Standar Pelayanan Publik/SPP; Standar Operating Procedure / SOP pada setiap SKPD; Survey Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM pada setiap Unit Pelayanan; Penerapan Manajemen Mutu/ISO 9001–2000 pada unit-unit pelayanan; Pelayanan dengan Jemput bola (KTP, KK, Akte, Pajak PBB); Kewajiban Pemasangan Spanduk /Stiker Anti KKN dan Penyediaan Kotak Saran/pengaduan di setiap SKPD); SIM Kepegawaian; SIM Keuangan; SIM Perijinan; SIM Kependudukan; SIM Kesehatan; Operasionalisasi AEZ; Jaringan Inter dan Intranet /LAN; dll.

  17. PENINGKATAN PROFESIONALISME PEGAWAI • Peningkatan kualitas PNS, Perangkat Desa, dan Pegawai Tidak Tetap yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. • (Bintek Pelayanan Publik; Bintek Budaya Kerja; Diklat Penjenjangan, Diklat Teknis Fungsional; Tugas Belajar; Ijin Belajar; Pemagangan; Study banding; penerbitan Perbup ttg Standar Kompetensi Jabatan Struktural; Perbup ttg Disiplin Kepala Desa/ Perangkat Desa; dll.) • KEBIJAKAN PEMBANGUNAN YANG BERORIENTASI PADA PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT √ • Menyusun kerangka pikir, strategi dan kebijakan Pemkab yang berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta melaksanakan dan mengembangkannya secara konsisten. • (Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan (PKP, PSPR GAKIN, dll); Upaya stabilisasi harga gabah petani melalui PD. PUSPAHASTAMA; Peningkatan Pelayanan Pendidikan (Wajardikdas 9 Tahun yang terjangkau masyarakat luas); Perda N0. 09/2008 ttg Penyelenggaraan Pendidikan; Peningkatan Pelayanan Kesehatan (JPKM, Desa Sehat Mandiri, dll).

  18. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN YANG MENDORONG TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA EKONOMI DAERAH√ • Menyusun kerangka pikir, strategi dan kebijakan Pemkab yang berorientasi pada penanggulangan pengangguran dan kemiskinan melalui akselerasi pembangunan ekonomi kerakyatan, serta melaksanakan dan mengembangkannya secara konsisten. • (Kebijakan Pro Investasi dan Dunia Usaha; Fasilitasi permodalan (subsidi bunga bagi UMKM, bantuan uang muka, kredit program); Intermediasi Perbankan, Bantuan teknis dan peralatan; Fasilitasi kemasan dan pemasaran produk; Sapta Pesona Industri, Bantuan Sertifikasi tanah bagi UMKM; Pengembangan ekonomi produktif untuk kegiatan usaha baru dan strategis) dll.

  19. 4 SEKTOR PEMBANGUNAN LAINNYA SEKTOR PEMBANGUNAN LAINNYA PEMBANGUNAN PEDESAAN Yang Berorientasi Pada Pemberdayaan Masy. • Kukesra / UPPKS • Dana Bergulir • Pinjaman Lunak • Subsidi Bunga • Kredit Program • Koperasi PPK PNPM P2WKSS/ P2MBG AKSI SOSIAL P2KP AKSES USAHA & EK PRODUKTIF SANDANG 3 • JPKM • JAMKESMAS • Desa Sehat • Mandiri • KB MANUSIA ( GAKIN ) KESEHATAN & KB PSPR-GAKIN PUEP/ LUEP PAPAN 2 ADD / DAU DESA 1 PENDIDIKAN PANGAN • Beasiswa • GN-OTA • DBO Pendidikan, BOS, • Stand Unit Cost SPM • MBS • Raskin • PROG. PKP • PMT-AS & Gizi • Lumbung pangan • Ketahanan Pangan KKP P4K - Wajardikdas 9 tahun SEKTOR PEMBANGUNAN LAINNYA SEKTOR PEMBANGUNAN LAINNYA STEERING RATHER THAN ROWING Pendelegasian Kewenangan dan Pelaksanaan di Tingkat Grassroot / Masyarakat) KEBIJAKAN & STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN YANG BERORIENTASI PADA PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  

  20. KENDALA, TANTANGAN & ANTISIPASI IMPLEMENTASI UU 25 / 2009 • UU 25/ 2009 TTG PELAYANAN PUBLIK BARU DITETAPKAN (18 JULI 2009); BELUM DISOSIALSASIKAN DAN BELUM TERSEDIA ATURAN-ATURAN TEKNIS OPERASIONALISASINYA; • BELUM TERWUJUDNYA KONSISTENSI DAN HARMONISASI PRODUK PERUNDANG-UNDANGAN, BAIK ANTAR SEKTOR, ANTAR LEMBAGA, MAUPUN ANTAR STRATA PEMERINTAHAN; • BELUM OPTIMALNYA KINERJA PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR DAN INDIKATOR YANG TELAH DITETAPKAN; • APARAT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH BELUM SEPENUHNYA SIAP MENTAL DAN MEMILIKI KOMPETENSI YANG MEMADAI; • DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH MASIH TERBATAS; • TANTANGAN  SEMAKIN KRITISNYA MASYARAKAT DALAM MENSIKAPI KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK; TUNTUTAN PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE; PENETRASI GLOBAL TENTANG DEMOKRATISASI DAN HAM YANG TIDAK BISA DIHINDARI; MASIH ADANYA EUFORIA REFORMASI; • ANTISIPASI  PERLUNYA KOMITMEN YG KUAT PADA SETIAP LEVEL PIMPINAN PEMERINTAHAN; PERUMUSAN KETENTUAN OPERASIONALISASI UNDANG-UNDANG; PENYIAPAN SDM APARATUR YG HANDAL; KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN YANG EFISIEN, EFEKTIF, RESPONSIF; PENYESUAIAN DAN PENGEMBANGAN REGULASI DAERAH DAN INOVASI.

  21. KINERJA PELAYANAN PUBLIK PEMKAB PURBALINGGA ( DALAM BENTUK PENGHARGAAN ) • SEBAGAI DAERAH BINTANG, DIANTARA 9 DAERAH BINTANG YANG DINILAI BERHASIL DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA, VERSI MAJALAH TEMPO EDISI KHUSUS HARI KEMERDEKAAN RI, AGUSTUS 2009; • SEBAGAI KEPALA DAERAH PROGRESIF, DIANTARA 24 KEPALA DAERAH SE-INDONESIA, VERSI MAJALAH SWA EDISI AGUSTUS 2009; • SEBAGAI DAERAH / PETA UNGGULAN, DIANTARA 18 DAERAH / PETA UNGGULAN DI INDONESIA, VERSI MAJALAH SWA EDISI AGUSTUS 2009; • SATYA LENCANA BHAKTI KOPERASI & UKM DARI MENNEG KOPERASI DAN UKM RI, JULI 2009. • PENGHARGAAN DARI MENTERI KEUANGAN RI ATAS PENGELOLAAN APBD SECARA TEPAT WAKTU SELAMA 3 TAHUN BERTURUT-TURUT, (PENERIMA 10 DAERAH), MEI 2009. • NOMINATOR LOMBA KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (10 KAB/KOTA SEBAGAI NOMINATOR SECARA NASIONAL), TAHUN 2009; • PENGHARGAAN / PIALA “CITRA BHAKTI ABDI NEGARA” DARI PRESIDEN RI DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK, TAHUN 2006; • PENGHARGAAN / PIALA ”CITRA PELAYANAN PRIMA” DARI PRESIDEN RI DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DENGAN KINERJA SANGAT BAIK (KPPI), TAHUN 2008. • PENGHARGAAN DARI KEPALA BPN RI, SEBAGAI LEMBAGA YANG BERJASA DI BIDANG PERTANAHAN, TAHUN 2008; • PENGHARGAAN ”SATYA LENCANA WIRA KARYA PEMBANGUNAN” DARI PRESIDEN RI, TAHUN 2008. • PENGHARGAAN ”PEMBANGUNAN SEKTOR KETENAGAKERJAAN” DARI MENAKERTRANS RI, TAHUN 2007. • PENGHARGAAN SBG DAERAH PERCONTOHAN PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT TINGKAT NASIONAL, TAHUN 2006. • PENGHARGAAN OTONOMI AWARD DARI JAWA POS INSTITUTE PRO OTONOMI / JPIP DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN INVESTASI, TAHUN 2006. • PENGHARGAAN OTONOMI AWARD DARI HARIAN SUARA MERDEKA DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN, PELAYANAN PENDIDIKAN, DAN BIDANG KELEMBAGAAN POLITIK DAN HUKUM, TAHUN 2006.

  22. KINERJA PENGURANGAN PENDUDUK MISKIN ( Perbandingan di Eks Karesidenan Banyumas / Barlingmascakeb ) • Sumber : BPS Jawa Tengah: • RTS Tahun 2005 adalah hasil Pendataan Sosial Ekonomi / PSE 2005; • RTS Tahun 2008 adalah hasil Program Pendataan Perlindungan Sosial / PPLS 2008 • RTS = Sangat Miskin + Miskin + Hampir Miskin

  23. PENGURANGAN PENDUDUK MISKIN DI WILAYAH BARLINGMASCAKEB SUMBER : DATA BPS

  24. INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA / IPM KAB. PURBALINGGA IPM MENGUKUR CAPAIAN SUATU NEGARA / DAERAH DALAM TIGA DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA YAKNI LAMANYA HIDUP, PENGETAHUAN, DAN STANDAR KEHIDUPAN YANG LAYAK. INDEKS INI DIUKUR DGN ANGKA HARAPAN HIDUP, CAPAIAN PENDIDIKAN, & TINGKAT PENDAPATAN YG DISESUAIKAN. Ranking 16 Ranking 33

  25. semoga bermanfaat

More Related