Peraturan dan Perencanaan yang berpihak kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah

1. KOLABORASI PEMERINTAH DAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH UNTUK BANDUNG JUARA

2. Peraturan dan Perencanaan yang berpihak kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Program Perumahan dan Permukiman Ramah Lingkungan Lembaga Kemitraan Para Pemangku Kepentingan INOVASI

3. PERENCANAAN DAN PERATURAN DAERAH • Kawasan Bandung Utara: pembatasan • Bandung Tengah dan barat: pengendalian • Bandung Timur: Pengembangan

4. INTENSIFYING NOT (always) EXPANDING

5. Mix land uses Compact Design Create a range of housing opportunities and choices Create walkable neighborhoods Foster distinctive, attractive communities with a strong sense of place Preserve open space, farmland, natural beauty, and critical environmental areas Strengthen and direct development towards existing communities Provide a variety of transportation choices Make development decisions predictable, fair, and cost effective Encourage community and stakeholder collaboration in development decisions SMART GROWTH PRINCIPLES

6. Berdasar Instruksi Walikota No. 2/2013 dibentuk Pokja Revitalisasi Bandung Revitalisasi Cikapundung tanpa menggusur Bedah Rumah warga miskin Gerakan Membangun tanpa Menggusur Konsep kota lama – kota baru—Revitalisasi Pusat Rumah susun untuk warga miskin Rumah susun untuk guru buruh/honorer PERENCANAAN DAN PERATURAN DAERAH YANG BERPIHAK PADA MBR

7. PERENCANAAN DAERAH TERKAIT PENGADAAN LAHAN Dipayungi RTRW langkah yang sedang ditempuh: Penyusunan RDTR 8 SWK Penyusunan database aset tanah Pemkot Pemanfaatan Lahan Pemkot di daerah kumuh untuk Bangunan Vertikal dan RTH Pembelian lahan baru berskala kecil di permukiman kumuh untuk taman skala RW mulai 2014 PRO GRESS

8. PELAKSANAAN PROGRAM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN M PRO GRESS

9. PELAKSANAAN PROGRAM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN M PRO GRESS

10. Dokumen Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Strategi pembangunan untuk 13 Kawasan strategis Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Revitalisasi Kawasan Cikapundung (percontohan Nasional) Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) PERENCANAAN PERATURAN DAERAH YANG SPESIFIK MENGATUR PENGEMBANGAN PERUMAHAN

11. Fasilitasi Pengadaan PSU Perumahan Terbit Perda No. 07/2013 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan PSU Serah terima pertama setelah 6 tahun berhenti PSU dimanfaatkan sebagai ruang publik/taman aktif RW Pemasangan papan peta penanda PSU PROGRESSDALAM PERENCANAAN DAN PERATURAN DAERAH PRO GRESS PRO GRESS

12. Terbit Perwal No. 1058/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghunian dan Penggunaan Rusunawa Aturan pertama terbit sejak Rusunawa pertama dibangun di Kota Bandung Seleksi Penghunian dimulai di Cingised Penghunian untuk masyarakat miskin setempat, buruh dan guru honorer di akhir 2013 ini. PERENCANAAN DAN PERATURAN DAERAH YANG BERPIHAK PADA MBR PRO GRESS

13. Institusi Pokja Telah terbit Instruksi Walikota No 002/2013 tentang Rencana Aksi Menuju Bandung Juara Dibentuk 23 Pokja diantaranya Pokja Kampung Juara Pokja Revitalisasi Bandung Keanggotaan Pokja terdiri atas 60% pemkot, dan 40% pemangku kepentingan lainnya PRO GRESS

14. Bedah Rumah Untuk MBR Tuntas Kawasan Diutamakan dalam kondisi darurat Target 2000 unit pertahun Melibatkan Kemenpera, Provinsi, Kota dan Kewilayahan Sedang digagas Bedah Rumah Pola CSR

15. Melibatkan Kemenpera, KemenPU, Asosiasi Guru Honorer, Buruh, Aparat Penghunian Rusuwana untuk MBR setempat, Guru Honorer, Buruh Rusunawa

16. Percontohan Taman Permukiman Skala RW di Kel. Arjuna

17. Sempadan menjadi jalan setapak, ruang publik, taman Penertiban Hunian di Sempadan Sungai Cidurian Melibatkan Aparat Kewilayahan, Komunitas Relawan, Warga, Pemkot

18. Penanganan lingkungan kumuh • Pembangunan Hunian Vertikal untuk kawasan kumuh miskin, melibatkan masyarakat pemilik lahan dan bangunan sebagai shareholder. Mulai diterapkan tahun 2014 • Mendirikan BUMD Bandung Propertindo, 2014 INOVASI