Hotel Grand Zuri, 24 September 2012

1. Sosialisasi Pemenuhan Kewajiban PNBP Sektor Kehutanan Bagi Izin Pinjam Pakai Kawasan hutan (IPPKH) Hotel Grand Zuri, 24 September 2012

2. Dasar Hukum • Undang-undang RI No.20 Tahun 1997 tentang PNBP; • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan; • Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan ; • Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR); • Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu .

3. Objek • Kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan produksi; • Kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan lindung bagi 13 (tiga belas) izin pertambangan sebagaimana ditetapkan dalam Kepres Nomor 41 Tahun 2004 sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2004; • Selain kegiatan pertambangan, baik pada kawasan hutan produksi maupun pada kawasan hutan lindung

4. Kewajiban • Membayar penggantian nilai tegakan (PNT) dari IPK, selain membayar PSDH dan DR; • Membuat dan menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan kegiatan IPK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya IPK;

5. Melaksanakan kegiatan IPK berdasarkan Bagan Kerja; • Melaksanakan penatausahaan hasil hutan dari areal IPK sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; • Mengamankan areal IPK dari berbagai gangguan keamanan dan kebakaran hutan; dan • Menataati segala ketentuan di bidang kehutanan.

6. Hak • Melaksanakan kegiatan penebangan kayu sesuai dengan izin yang diberikan ; dan • Melaksanakan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan atau pemasaran atas hasil hutan kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

7. Pembinaan, Pengendalian, Pelaporan • Dirjen melakukan pembinaan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan IPK yang diterbitkan Kepala Dinas Provinsi; • Kepala Dinas Provinsi melakukan pembinaan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan IPK yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota; • Kepala Dinas Provinsi melakukan pengendalian atas pelaksanaan IPK yang diterbitkan sesuai kewenangannya;

8. Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pengendalian atas pelaksanaan IPK yang diterbitkan sesuai kewenangannya; • Pemegang IPK wajib menyampaikan laporan bulanan atas realisasi IPK kepada Kelapa Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota; • Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota wajib membuat dan menyampaikan rekapitulasi laporan bulanan kepada Dirjen atas realisasi IPK

9. Hapusnya Izin • Jangka waktu yang diberikan telah berakhir; • Dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi; atau • Diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir; • Berakhirnya masa IPK tidak menghapus kewajiban pemegang izin untuk melunasi: • Pembayaran PSDH dan DR; • Melunasi pembayaran penggantian nilai tegakan (PNT); atau • Melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam rangka berakhirnya IPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Pencabutan Izin • IPK dicabut, apabila: • Tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu secara nyata dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terbit izin; • Meninggalkan areal IPK selama 45 (empat puluh lima) hari berturut-turut sebelum IPK berakhir; • Memindah-tangankan IPK tanpa seizin pemberi izin; atau • Melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 jo. UU Nomor 19 Tahun 2004.

11. Sanksi pencabutan terhadap pelanggaran tersebut didahului dengan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 20 (dua puluh) hari kerja oleh pemberi izin. • Sanksi pencabutan terhadap pelanggaran UU No. 41 Tahun 1999 jo. UU No. 19 Tahun 2004 tanda diberi peringatan terlebih dahulu setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

12. Sanksi • Sanksi Pidana, apabila melakukan penebangan di luar areal izin peruntukan dan/atau izin pinjam pakai; • Sanksi Denda Administratif, berupa denda sebesar 15 (lima belas) kali PSDH dan ditambah membayar PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan (PNT), apabila: • Melakukan penebangan di luar areal IPK tetapi masih di dalam areal izin peruntukan; • Melakukan pembukaan lahan dengan tidak melaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja pembukaan lahan tahunan yang telah ditetapkan dalam izin pinjam pakai kawasan hutan; • Melakukan penebangan sebelum IPK diterbitkan; • Tidak membuat LHP atas kayu yang ditebang.

13. Penghentian Kegiatan Sementara, apabila tidak melaporkan penambangan, pengurangan, atau penggantian peralatan.

14. Hot Issue • Berdasarkan pembahasan antara Kementerian Kehutanan dengan Badan Anggaran – DPR-RI tgl. 18 September 2012 : terhadap Rencana Penerimaan PNBP – Kehutanan Tahun 2013 senilai Rp.4,154 Triliyun, Rp. 100 Milyar diantaranya berasal dari penerimaan PNBP Hasil Hutan (PSDH, DR & PNT) IPPKH. • Guna membantu percepatan optimalisasi PNBP Sektor Kehutanan dari IPPKH, Dinas Kehutanan (Prov/ Kab / Kota) dan BP2HP perlu meningkatkan upaya sosialisasi / diseminasi aturan-aturan terkait PNBP. • Dalam rangka penguatan regulasi, saat ini tengah dilakukan revisi Permenhut No.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran PSDH dan DR.

15. Terima Kasih Subdit PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Gd. Manggala Wanabakti Blok 1 Lt. 6 Jl. Jend. Gatot Subroto Telp (021) 5730272 Faks (021) 5720203 Email: pnbp_bpk@dephut.go.id Web: http://subditpnbp.dephut.net