1 / 92

HOTEL TAMAN TERATAI 24 APRIL 2012

PEMBINAAN K3PL PADA KEGIATAN MIGAS Oleh : MUHIDDIN, S.T.,M.K.K.K. Ka. Seksi Standardisasi Hulu Migas. HOTEL TAMAN TERATAI 24 APRIL 2012. FLIXBOROUGH, UK (1974) CYCLOHEXANE. vapour cloud explosion. (28 deaths, 104 injured 3000 evacuated). PIPER ALPHA (1988). (167 deaths).

netis
Download Presentation

HOTEL TAMAN TERATAI 24 APRIL 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PEMBINAAN K3PL PADA KEGIATAN MIGASOleh :MUHIDDIN, S.T.,M.K.K.K.Ka. Seksi Standardisasi Hulu Migas HOTEL TAMAN TERATAI 24 APRIL 2012

  2. FLIXBOROUGH, UK (1974) CYCLOHEXANE vapour cloud explosion (28 deaths, 104 injured 3000 evacuated) Keselamatan Kerja

  3. PIPER ALPHA (1988) (167 deaths) Keselamatan Kerja

  4. PHILLIPS 66, PASADENA, TX 1989 (ISOBUTANE LEAK) (23 deaths, 125 injured 1300 evacuated) Keselamatan Kerja

  5. AMMONIUM NITRATE EXPLOSION, TOULOUSE, FRANCE (2001) Keselamatan Kerja

  6. KEBAKARAN TANKI 31 T2

  7. UPAYA PEMADAMAN TANKI 31 T 2

  8. UPAYA PEMADAMAN TANKI 31 T 2

  9. UPAYA PEMADAMAN TANKI 31 T 2

  10. SAMBARAN API KE TANKI 31 T 3

  11. API MENYAMBAR TANKI 31 T 3

  12. API MENYAMBAR TANKI 31 T 7

  13. API MENYAMBAR TANKI 31 T 7

  14. API MENYAMBAR TANKI 31 T 7

  15. UPAYA PEMADAMAN TANKI 31 T 7

  16. UPAYA PEMADAMAN TANKI 31 T 7

  17. KEBAKARAN KEMBALI TERJADI DI TANKI 31 T 7

  18. API DI TANKI 31 T 7 TELAH PADAM

  19. TUJUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA MIGAS(Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2001) Menjamin efektivitas Eksplorasi dan Eksploitasi; Menjamin efektivitas Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga; Menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak Bumi dan Gas Bumi; Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional; Meningkatkan pendapatan negara; Menciptakan lapangan kerja. PENGELOLAAN ASET NEGARA FASILITATOR PENGAWASAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PERAN PEMERINTAH

  20. PERANAN KEGIATAN USAHA MIGAS Sumber Penerimaan Negara Bahan Baku Bahan Bakar Domestik Multiplier Effects PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN KEGIATAN USAHA MIGAS TEKNOLOGI TINGGI PADAT MODAL RESIKO TINGGI SUMBER DAYA MANUSIA 20

  21. PENGATURAN KEGIATAN USAHA MIGAS OPTIMAL, EFISIEN DAN AMAN PENGAWASAN KETEKNIKAN KAIDAH KETEKNIKAN STANDAR LEGISLASI/ REGULASI KEGIATAN USAHA MIGAS 21

  22. PENANGANAN FUNGSI PENGELOLAAN SEKTOR MIGAS • MAKRO (Kebijakan dan Regulasi) : • Pembuat Kebijakan • Regulator • Aspek Keteknikan • Aspek Bisnis MENTERI ESDM (Pembuat Kebijakan Bidang Hulu – Hilir Migas) • Menteri ESDM cq. Direktorat Jenderal Migas • (Regulator Keselamatan dan Usaha Penunjang Hulu-Hilir Migas) Menteri ESDM cq. Direktorat Jenderal Migas (Regulator Hilir BBL dan Gas Bumi Non-Pipa) Badan Pengatur BBM dan Gas Pipa (Regulator BBM dan Gas Bumi melalui Pipa)**) Menteri ESDM cq. Direktorat Jenderal Migas (Regulator Usaha Hulu Migas) Regulasi Regulasi Regulasi • MIKRO (Pelaku Usaha) • Usaha Inti • Usaha • Penunjang BU Niaga BU Niaga BU Penyimpanan BU Penyimpanan Bentuk Usaha Tetap (BUT) BU Pengangkutan BU Pengangkutan BadanPelaksana HuluMigas Badan Usaha diBidangHuluMigas Badan Usaha (BU) Pengolahan BBL dan Gas Non-Pipa Badan Usaha (BU) Pengolahan BBM dan Gas Pipa KKS Usaha Hulu Migas Usaha Hilir Migas Badan Usaha Penunjang Hulu – Hilir Migas IndustriPenunjang Badan Usaha JasaPenunjang (Jasa Non-Konstruksi) (JasaKonstruksi, sesuai UU 18/1999) Jasa G&G Jasa Pemboran Jasa Inspeksi Teknis Jasa Litbang Jasa Diklat Pabrikasi Peralatan Pabrikasi Pemanfaat Jasa Konsultansi Jasa Lainnya Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan • *) Industri Migas terdiri dari : • Usaha Inti Migas (core business) • Usaha Penunjang Migas (non-core business) JasaTerintegrasi KKS (Kontrak Kerja Sama) ; BBM (Bahan Bakar Minyak) ; BBL (Bahan Bakar Lain) **) Pengaturan oleh Badan Pengatur berupa Code/Pedoman 22 22

  23. TANTANGANSUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI PENCAPA I AN SASARAN KEBIJAKAN: KESEIMBANGAN ANTARA KEPENTINGAN NASIONAL DAN KEPENTINGAN INVESTOR T A N T A N G A N • USAHA INTI MIGAS: • NATURAL DECLINE • KETERBATASAN DATA • TUMPANG TINDIH LAHAN • LAMANYA WAKTU DARI FASE EKSPLORASI KE FASE PRODUKSI • KAIDAH KETEKNIKAN YANG BAIK: • LINGKUNGAN • SAFETY • COMMUNITY DEVELOPMENT

  24. UU 22 tahun 2001 tentang MIGAS • Kegiatan Usaha HULU • Eksplorasi • Eksploitasi • Kegiatan Usaha HILIR • Pengolahan • Pengangkutan • Penyimpanan • Niaga

  25. PelaksanaKegiatan HULU oleh : Badan Usaha (BU) Bentuk Usaha Tetap (BUT) DenganKontrakKerjasama HILIR oleh : Badan Usaha Denganizinusaha & Mekanismepersainganusaha Pelaksanaanyadapatdilakukanoleh: BUMN Koperasi Badan Usaha Swasta BUMD

  26. PERUBAHAN KONSTALASI HUKUM MIGAS SebelumUU Migas NO. 22/2001 Sekarang UU Migas NO. 22/2001 Regulator Hulu (Dept. ESDM) Regulator Hilir (BPH Migas) Pelaksana Hulu (BPMIGAS) PERTAMINA • Pengatur dan • Pelaksana Hulu • Pengatur danPemain Hilir PT. Pertamina (Persero) sebagai Salahsatu Pemain Pemain-Pemain Lain 1970 - 2001 2001 - Saatini

  27. PERATURAN KETEKNIKAN MIGAS YANG SAAT INI BERLAKU DAN MASA MENDATANG 2 0 0 1 2 0 0 6 1 9 6 0 2 0 0 4 2 0 0 7 Putusan MK No. 002 / PUU-1 / 2003 diputuskan pada tanggal 21 Des 2004 PERANGKAT LEGISLASI UU No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 1960 UU No. 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Prp No.2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Untuk Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri 1962 UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara 1971 UU No. 22/2001 tentangMinyakdan Gas Bumi 2001 PERANGKAT REGULASI MPR 1930 Nomor 341 tentang Peraturan Keselamatan Kerja Pertambangan PP 19/1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan 1973 PP 17/1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daaerah Lepas Pantai 1974 PP 11/1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian atau Pengolahan Migas 1979 RPP tentang Pengaturan dan Pengawasan Keteknikan dalam Kegiatan Usaha Migas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Keterangan: : Garis untuk Tahun 2001 : Garis untuk putusan MK 27

  28. Pengawasan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Pengelolaan lingkungan(K3PL)UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2001 • Pasal 21 ayat (2) • Dalam mengembangkan dan memproduksi lapangan Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib melakukan optimasi dan melaksanakannya sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik • 2. Pasal 40 ayat (1) • Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin standar dan mutu yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan kaidah keteknikan yang baik 3. Pasal 40 ayat (2) • Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi

  29. 4. Pasal 41 ayat (1) Tanggungjawabkegiatanpengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaankegiatanusahaMinyak dan Gas Bumiterhadapditaatinyaketentuanperaturanperundang-undangan yang berlakuberada pada departemen yang bidang tugas dan kewenangannyameliputikegiatanusahaMinyak dan Gas Bumi dandepartemenlain yang terkait 5. Pasal 42, huruf f. Keselamatandankesehatankerja. g. Pengelolaanlingkunganhidup 6. Pasal 43, Pembimbinaan danpengawasanakandiaturlebihlanjutdengan PP. 7. Pasal 66, SegalaPeraturanPelaksanaandari UU yang digantitetapberlakusepanjangtidakbertentanganataubelumdiganti

  30. KEWAJIBAN BU / BUT MENJAMIN: Antara lain : • Standar dan Mutu sesuai UU & PP • Menerapkan kaidah keteknikan yang baik • Keselamatan dan kesehatan kerja sesuai UU & PP yang berlaku • Pengelolaan lingkungan sesuai UU & PP yang berlaku dengan melakukan : pencegahaan, penanggulangan pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan.

  31. KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (K3PL) KEGIATAN USAHA MIGAS DILAKSANAKAN PADA : • KEGIATAN HULU : - Eksplorasi : Survey, Seismik, Pemboran - Produksi : Proses produksi Pemboran, Penambangan, Penimbunan & transportasi 2. KEGIATAN HILIR : - Pengolahan : BBM, BBG, Hasil Olahan lain - Transportasi : migas - Penyimpanan: migas - Niaga : Distribusi & Pemasaran migas

  32. KEGIATAN USAHA MIGAS BERESIKO • INVESTASI TINGGI Instalasi : - Pemboran, Produksi - Kilang BBM - Transportasi & Distribusi - Penimbunan, Pemasaran Peralatan : - Tangki, pompa, kompresor, bejana tekan, pipa penyalur, genset • TEKNOLOGI TINGGI • KEGAGALAN MENDAPATKAN SUMBER MIGAS • KECELAKAAN

  33. PEMBINAAN dan PENGAWASAN KEGIATAN USAHA MIGAS dilakukan : Pembinaandilakukanoleh : Pemerintah (pasal 38) - TanggungjawabPengawasanditaatinyaketentuan UU,PP, Standar yang berlakuoleh : Departemen yang bidangtugasnyameliputi MIGAS (pasal 41) - PengawasanKegiatan HULU berdasarkanKontrakKerjasamaOleh BP MIGAS. - PengawasanKegiatan HILIR berdasarkanizin Usaha oleh BPH

  34. INSTALASI DAN PERALATAN • INSTALASI : - Pemboran ,Platform - Produksi - Kilang - Transportasi - Penimbunan • PERALATAN: - BejanaTekan - PipaPenyalur - PesawatAngkat - TangkiPenimbun - Turbin, Kompresor - Generator - Listrik - AlatPengaman

  35. EksplorasiProduksi BP Indonesia ConocoPhillips Chevron PasificInd Cnnoc Exxon Mobil Oil Ind KondurPetrolium KodecoEnergi PERTAMINA Petrochina Medco Energi, dll. Pengolahan Pertamina UP I - VII PT ARUN PT BADAK NGL Petrokimia, dll Niaga Pertamina UPMS I - VII PGN, TGI AKR Shell, Pretronas, Total Swasta lain Perusahaan BU/BUT MIGAS

  36. PP tentang Keselamatan Kerja MIGAS : • Kegiatan Hulu: • Onshore : MPR 1930 • Offshore : PP No 17 tahun 1974 • Kegiatan HILIR : Pengolahan dan pemurnian Migas: PP No.11 tahun 1979

  37. Ketentuan Keselamatan Kerja,Instalasi dan Peralatan • Kegiatan Hulu : • Setiap akan mendirikan instalasi wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 hari sebelumnya. • Instalasi harus dapat menjamin keamanan pekerja. • Instalasi harus menjamin keamanan pelayaran

  38. Kegiatan Hilir : • Selambat-lambatnya 2 bulan sebelum mulai membangaun wajib menyampaikan secara tertulis. • Pemasangan dan penggunaan Kompresor, pompa, Bejana Tekan harus memenuhi syarat standar yang diakui menteri. • Harus diperiksa secara berkala dan diuji menurut tatacara yang ditetapkan Kepala Inspeksi Tambang MIGAS.

  39. KEWAJIBAN PENGUSAHA MELAKSANAKAN KK • MPR th 1930. pasal 13 (EP on shore) Perlengkapan pekerjaan di atas tanah harus memenuhi syarat KK, harus dilakukan perlindungan KK sedemikian hingga bahaya terhadap lalu lintas atau pekerjaan sebanyak mungkin dihindari. • PP No. 17 th 1973 Bab II pasal 18 (EP off shore): Instalasi pertambangan Migas harus dilakukan tindakan-tindakan sedemikian rupa sehingga dapat menjamin keamanan pekerjaan. • PP No.11 th 1979 Bab II pasal 5 (refinery) : Instalasi dalam tempat pemurnian harus memenuhi syarat teknis dan KK serta menjaga KK alat, pesawat, peralatan dan para pekerja

  40. Pemeriksaan Instalasi dan peralatan • PP No.11 th 1979 Bab VI pasal 15 Kompresor,pompadanbejanatekanharusdiperiksasecaraberkaladandiujikemampuannya • Permen MPE (MenteriPertamben) No.06/0746/M.PE/1991 pasal 2. Instalasi, peralatandanteknik yang digunakanmigaswajibdilakukanpemeriksaan KK pasal 3. Pemeriksaandilakukanoleh PIT (pelaksanainspeksitambang) Migas pasal 4. BiladianggapperluDirjendapatmenunjukprihal lain Pasal 5. Pemeriksaan KK dilaksanakanpadasaat DIPASANG, saat UNJUK KERJA, secara BERKALA dansetiapsaatbiladianggapperlu

  41. PeraturanMenteri ESDM • No.05/P/M/Pretamb/1977 tentangkewajibanmemilikisertifikatkelayakankonstroksi platform (anjungan) Migaslepaspantai • No.06/P/0746/M.PE/1991 tentangpemeriksaan KK atasinstalasi, peralatandanteknik yang dipergunakandalampertambanganMigas. - KepmenDirjenMigas No. 84K/DJM/1998 • No.300.K/38/M.PE/1997 tentang KK pipapenyalurMigas • No.1457.K/23/MEN/2000 tentangpedomanteknispengelolaanlingkungandibidangpertambangandanenergi.

  42. Jenis Instalasi dan Peralatan • Platfrom • Instalasi yang digunakan pada kegiatan usaha hulu dan hilir. • Peralatan : - Bejana tekan - Heat Exchanger - Peralatan Putar - Generator - Pipa penyalur - Katup Pengaman - Listrik

  43. Standar International Yang Digunakan Sebagai Acuan Dalam Konstruksi ASME II Material V NDT VIII BejanaTekan IX PengelasanBejanaTekan, Tangki, Perpipaan ANSI B 31.1 Perpipaan steam B 31.3 Perpipaan gas di plant B 31.4 PipaPenyalurminyak B 31.8 PipaPenyalur gas DNV OS F101 SistemPipapenyalurdi Offshore API 650 Tangki API 1104 PengelasanPipapenyalur API 520, 521, 526 & 527 KatupPengaman AWS D1.1 Pengelasankonstruksiplatfrom API RP2D Crane ASME PTC 10 Kompresor API 618 ReprocatingKompesor NFPA Fire & Safety

  44. SNI YANG TELAH DIBERLAKUKAN WAJIB PADA KEGIATAN USAHA MIGAS BerdasarkanPermen ESDM Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 16 Mei 2008 PipaPenyalur: Minyak : SNI 13-3473-2002 (ASME/ANSI B31.4) Sistem Transportasi Cairan untuk Hidrokarbon Gas : SNI 13-3474-2002 (ASME/ANSI B31.8) Sistem Perpipaan Transmisi dan Distribusi Gas

  45. KEP.241/MEN/V/2007 KEP.242/MEN/V/2007 KEP.243/MEN/V/2007 KEP.244/MEN/V/2007 KEP.245/MEN/V/2007 KEP.246/MEN/V/2007 KEP.248/MEN/V/2007 KEP.250/MEN/V/2007 KEP.251/MEN/V/2007 KEP.254/MEN/VI/2007 SKKNI Bidang Pengeboran Sub Bidang Pengeboran Darat SKKNI Bidang Laboratorium Pengujian SKKNI Bidang Produksi Sub Bidang Perawatan Sumur SKKNI Bidang Sistem Manajemen Lingkungan SKKNI Bidang Operasi Pesawat Angkat, Angkut dan Ikat Beban SKKNI Bidang Aviasi SKKNI Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja SKKNI Bidang Produksi Sub Bidang Operasi Produksi SKKNI Bidang Eksplorasi Sub Bidang Penyelidikan Seismik SKKNI Bidang Boiler Sub Bidang Operasi Boiler SKKNI YANG TELAH DIBERLAKUKAN SECARA WAJIB PADA KEGIATAN USAHA MIGAS BerdasarkanPermen ESDM Nomor 20 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008

  46. BU/BUT Menjamin KK Instalasi Dan Peralatan : • Melaksanakan perencanaan, pembuatan, konstruksi,comissioning dan operasi sesuai dengan : • Peraturan perundangan • Spesifikasi perusahaan • Spesifikasi manufaktur • Standar yang dipakai • Membuat Quality Managemen Sistem yang mencakup : • Prosedur pembuatan, pemeriksaan dan maintenance • Jadwal pemeriksaan, pergantian dan pengujian • Dilaksanakan dan diinspeksi oleh tenaga yang berkualifikasi.

  47. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Teknik Keselamatan Kerja atas Instalasi dan Peralatan : • Ditjen MIGAS mengeluarkan Sertifikat Kelayakan Penggunaan atau persetujuan. • Jenis Sertifikat yang dikeluarkan : • Sertifikat Kelayakan Konstruksi Platfrom • Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi • Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan. • Sertifikat Juru Las

  48. Tata Cara Pemeriksa KK Instalasi dan Peralatan oleh BU/BUT : • BU/BUT memberitahukan ke Dirjen MIGAS mengenai keperluan pemeriksaan teknik tersebut sesuai IT dan Jadwal • Dit Teknik memberitahukan kepada BU/BUT mengenai pelaksanaan pemeriksaan oleh PIT/PJIT. • BU/BUT menyelenggarakan pemeriksaan instalasi dan peralatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. • BU/BUT menyamaikan calon PJIT yang akan melaksanakan pemeriksaan instalasi dan peralatan

  49. Pemeriksaan KK Instalasi & Peralatan Dilaksanakan: • PelaksanainspeksitambangMigas • Perusahaan jasainspeksiteknikMigas (PJIT) yang telahmendapatpenunjukanDitjenMigas TempatPemeriksaan : • Di pabrikpembuat • Di tempatpemasangan WaktuPemeriksaan • Pembuatan • Pemasangan • Operasi IzinPenggunaanDikeluarkanOlehMigas • Berdasarkantime base

  50. Pemeriksaan Teknik KK Instalasi dan Peralatan oleh PIT/PJIT • Melakukan pemeriksaan teknik atas dipenuhinya ketentuan : • Peraturan perundangan yang berlaku • Spesifikasi perusahaan • Spesifikasi manufaktur • Standar yang dipakai • Pelaksanaan pemeriksaan teknik berdasarkan ITP dan jadwal. • Pemeriksaan secara berkala dapat didasarkan peraturan 3 tahun

More Related