Penanaman modal dalam negeri

1. DalamPasal 12 Undang-UndangNomor 25 Tahun 2007 telahditentukanmenjadi 3 bidangusaha:1. Bidang Usaha Terbuka2. Bidang Usaha Tertutup3. Bidang Usaha Terbuka denganPersyaratan. .

2. UntukmelaksanakanPasal 12 UU PenanamanModal telahditetapkan: 1. PeraturanPresidenNomor 77 Tahun 2007 tentangDaftarBidang Usaha yang TertutupdanBidang Usaha yang Terbuka DenganPersyaratandiBidangPenanaman Modal 2. SebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPresidenNomor111 Tahun 2007; NamundenganberlakunyaPeraturanPresidenNomor 36 tahun 2010, keduaperaturantersebutdicabutdandinyatakantidakberlaku. .

3. Bidang Usaha Terbuka merupakanbidangusaha yang diperkenankanuntukditanamkaninvestasi, baikoleh investor asingmaupun investor domestic. NamunketentuaninitidakadadalamPeraturanPresidenNomor 36 tahun 2010, yang diatursecaraterperinciadalahbidangusahatertutupdanterbukadenganpersyaratan. .

4. BerdasarkanPasal 1 ayat 1 PeraturanPresidenNomor 36 tahun 2010, bidangusaha yang tertutupmerupakanbidangusahatertentu yang dilarangdiusahakansebagaikegiatanpenanaman modal.Daftarbidangusaha yang tertutuptercantumdalamLampiran I PeraturanPresidentersebut.ContohDaftarbidangusaha yang tertutupuntukpenanaman modal :1. PertanianBudidaya Ganja2. Pemanfaatan (pengambilan) koral/karangdarialam3. IndustriMinumanMengandungAlkohol (MinumanKeras, Anggur) 4. IndustriBahan Kimia yang DapatMerusaklingkungan

5. - Bidangusaha yang terbukadenganpersyaratanadalahbidangusahatertentu yang dapatdiusahakansebagaikegiatanpenanaman modal dengansyarattertentu, yaitubidangusaha yang dicadangkanuntuk Usaha Mikro, Kecil, MenengahdanKoperasi, bidangusaha yang dipersyaratkandengankemitraan, bidangusaha yang dipersyaratkankepemilikanmodalnya, bidangusaha yang dipersyaratkandenganlokasitertentu, danbidangusaha yang dipersyaratkandenganperizinankhusus.- DaftarDaftarbidangusaha yang terbukadenganpersyaratantercantumdalamLampiran II PeraturanPresidentersebut .

6. Penanaman modal adalahsegalabentukkegiatanmenanammodal, baikolehpenanam modal dalamnegerimaupunpenanam modal asinguntukmelakukanusahadiwilayahnegaraRepublik Indonesia.Penanaman modal secaragarisbesardibedakanmenjadi 2, yaitu :1. Penanaman modal dalamnegeri2. Penanaman modal asing .

7. 1. PenanamanModal DalamNegerisebelumnyadiaturdalam UU No.6 Th.1968 yang telahdiubah dg UU No.12 Th.1970.2. Penanaman Modal AsingsebelumnyadiaturdalamUU No.1 Th.1967 yang telahdiubah dg UU No.11 Th.1970Keduanyadicabutdandinyatakantidakberlakusejakberlakunya UU No. 25 tahun 2007 tentangpenanamanmodal .

8. Penanamanmodal dalamnegeri adalahkegiatanmenanam modal untukmelakukanusahadiwilayahnegaraRepublik Indonesia yang dilakukanolehpenanam modal dalamnegeridenganmenggunakan modal dalamnegeri. . (Ps.1 angka 2 UU Penanaman Modal)

9. Modal DalamNegeri Modal dalamnegeriadalah modal yang dimilikiolehnegaraRepublik Indonesia, perseoranganwarganegara Indonesia, ataubadanusaha yang berbentukbadan hukumatautidakberbadanhukum. (Ps.1 angka 9 UU Penanaman Modal)

10. PenanamModal DalamNegeri • Penanam modal dalamnegeriadalahperseoranganwarganegara Indonesia, badanusaha Indonesia, negaraRepublik Indonesia, ataudaerah yang melakukanpenanaman modal diwilayahnegaraRepublik Indonesia. (Pasal 1 angka 5 UU Penanaman Modal)

11. BentukBadan Usaha danKedudukan • Penanaman modal dalamnegeridapatdilakukandalambentukbadanusaha yang berbentukbadanhukum, tidakberbadanhukumatauusahaperseorangan, sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. (Pasal 1 angka 5 UU Penanaman Modal)

12. BentukBadan Usaha yang dapatmelakukan domestic investment : • BerbentukBadanHukum Contoh : PT, KoperasidanYayasan 2. Tidakberbentukbadanhukum Contoh : CV, Firma

13. Ciri-ciri PT sebagaibadanhukum: • DidirikanberdasarkanPerjanjian. • Melakukankegiatanusahadengan modal dasar yang seluruhnyaterbagidalamsaham-saham. • Memenuhipersyaratan yang ditetapkandalamUndang-Undanginisertaperaturanpelaksanaannya.

14. Ciri-ciriKoperasisebagaibadanhukum: • Anggotanyaterdiridariorangatauseseorangataubadanhukum (dalamhalkoperasisekunder) • Tujuannyademikesejahteraananggotapadakhususnyadanmasyarakatpadaumumnya. • Landasannyapadaprinsipkoperasi, yaitusukarela, pengelolaandemokratisdanpembagian SHU sesuaidenganjasa masing2. • Syaratpembentukankoperasi primer oleh minimal 20 orangdanbagikoperasiskunder minimal 3 koperasi. • Pembentukankoperasidenganaktapendirian yang memuatanggarandasar. • Aktapendiriandisahkanolehpemerintah.

15. Ciri-ciriYayasansebagaibadanhukum: • Mempunyaikekayaan yang dipisahkan. • Mencapaitujuantertentu. • Ruanglingkupnyasosial, keagamaandankemanusiaan. • Yayasantidakmempunyaianggota. • Organ Yayasanterdiridari Pembina, PengurusdanPengawas. • Didirikanoleh 1 orangataulebihdenganmemisahkanhartakekayaanpendirinyasebagaikekayaanawal. • Pendiriannyadilakukandenganaktanotaris • Memperoleh status badanhukumsetelahaktapendirianmendapatpengesahandarimenteri.

16. Ciri-ciri Firma adalahsebagaiberikut : • Didirikanolehlebihdari 1 orangdalamsuatuperjanjian. • Memasukkansesuatu (barangatauuang) denganmaksuduntukmelakukanperusahaandibawahsatunama. • Membagikeuntungan yang didapatnya. • Anggotanyamasing-masingmempunyaitanggungjawabrenteng (bersama) dansepenuhnyaterhadappihakketiga. • Setiappeserotidakdikecualikanberkuasauntukbertindakatasnama firma, mengeluarkanuang-uangdanmengadakanperjanjian. • Mengikatpesero lain sebagaipihakketiga. • Pendirianharusdilakukandenganaktanotaris.

17. CommanditaireVennotschap (CV) : - “Suatupersekutuan yang didirikanolehseseorangataubeberapaorang yang mempercayakanuangataubarangkepadaseseorang yang menjalankanperusahaandanbertindaksebagaipemimpin” - Terdiridarisekutuaktif (komplementer) dansekutupasif (sekutukomanditer) - Persekutuan Komanditerinididirikandenganaktadanharusdidaftarkan.

18. Penanaman modal Asing Kegiatanmenanam modal untukmelakukanusahadiwilayahnegaraRepublik Indonesia yang dilakukanolehpenanam modal asing, baik yang menggunakan modal asingsepenuhnyamaupun yang berpatungandenganpenanam modal dalamnegeri. (Ps.1 angka 3 UU Penanaman Modal)

19. Modal Asing Modal asingadalah modal yang dimilikiolehnegaraasing, perseoranganwarganegaraasing, badanusahaasing, badanhukumasing, dan/ataubadanhukum Indonesia yang sebagianatauseluruhmodalnyadimilikiolehpihakasing. (Ps.1 angka 8 UU Penanaman Modal)

20. PenanamModal Asing perseoranganwarganegaraasing, badanusahaasing, dan/ataupemerintahasing yang melakukanpenanaman modal diwilayahnegaraRepublik Indonesia. (Pasal 1 angka 6 UU Penanaman Modal)

21. PenanamModal Asing Berdasarkandefinisitersebut, penanam modal asingdapat dikategorikansebagaiberikut : • Perseoranganwarganegaraasing. Individuluarnegeri yang menanamkaninvestasinyadi Indonesia • Badan Usaha Asing Lembagaasing yang tidakberbadanhukum. • BadanHukumAsing Badanhukum yang dibentukberdasarkan UU yang berlakudinegaratersebut. • PemerintahAsing Pemerintahluarnegeri yang menanamkaninvestasinyadi Indonesia.

22. Bentuk-bentukPenanaman Modal Asing • Patunganantarawarganegaraasingdengan modal yang dimilikioleh WNI danataubadanhukum Indonesia. Patunganadalahbersama-samamengumpulkanuangdenganmaksudtertentu. • Langsung, dalamartianseluruhmodalnyadimilikiolehwarganegaraataubadanhukumasing.

23. Modal Asing yang berpatungandenganpenanam modal dalamnegeri Modal Asing yang berpatunganmerupakan modal asing yang bekerjasamadenganpenanam modal Indonesia, dimanasaham yang dimilikipihakasingmaksimal 95% danpenanam modal dalamnegeri, minimal modalnya 5%.

24. Hal-hal yang diaturdalam PP No. 20 Tahun 1994 tentangPemilikanSahamDalam Perusahaan yang didirikandalamrangkapenanaman modal asing : • JangkaWaktu Usaha Diberikanizinusahauntukjangkawaktu 30 tahun, terhitungsejakperusahaanberproduksidandapatdiperbaruiizinnya (Pasal 3). • Lokasi Usaha Diseluruhwilayah Indonesia. Bagidaerah yang telahadakawasanberikatataukawasanindustri, lokasikegiatanperusahaandiutamakandikawasantersebut (Pasal 4)

25. Hal-hal yang diaturdalam PP No. 20 Tahun 1994 tentangPemilikanSahamDalam Perusahaan yang didirikandalamrangkapenanaman modal asing : 3. Dapatmelakukankegiatanusaha yang tergolongpentingbaginegaradanmenguasaihajathiduporangbanyak (Pasal 5), meliputi : pelabuhan, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, mass media. 4. Kepemilikansaham Sahampemodaldalamnegeriuntukperusahaanpatunganadalahsekurang-kurangnya 5% dariseluruh modal disetorperusahaanpadawaktupendirian (Pasal 6)

26. Modal Asinglangsung Seluruhmodalnyadimilikiolehwarganegaradanataubadanhukumasing , dimanaperusahaan PMA secaralangsungdibatasihaknyaolehketentuanperundang-undangan.

27. Pembatasanhakperusahaanpenanaman modal asing yang seluruhmodalnyadaripenanam modal asing : • Perusahaan tidakdapatmelakukankegiatanusaha yang pentingbaginegaradanmenguasaihajathiduporangbanyak. (Pasal 5 ayat 2 PP No. 20 Tahun 1994). • Selambat-lambatnya 15 tahunsejakberproduksikomersial, menjualsebagiansahamnyakepada WNI ataubadanhukum Indonesia secaralangsungataumelaluipasar modal. Pengalihansahaminitidakmengubah status perusahaan. (Pasal 7 PP No. 20 Tahun 1994)

28. Dapatmenambah modal sahamdalamperusahaansendiri (Pasal 8 ayat 1) • Dalamhaltelahberproduksikomersialdapatmendirikanperusahaanbarudanmembelisahamdalamnegeridanatau yang didirikanbukandalamrangkapenanaman modal asing. • Sahamdapatjugadibeliolehperusahaan yang didirikandalambentukpatunganmelaluipemilikanlangsungsesuaikesepakatanparapihak. -Pasal 8 (2) • Pembeliansahamperusahaandapatdilakukansepanjangbidangusahaperusahaantersebuttetapterbukabagipenanaman modal asing. – Pasal 8 (3). • Pembeliansahamtidakmengubah status perusahaan (Pasal 8 ayat 4)

29. Persyaratanbadanhukumasing yang dapatmembelisahamperusahaan (Pasal 9 PP No. 20 tahun 1994) : • Dapatmembelisahamperusahaan yang didirikandalamrangka PMA, PMDN, perusahaan yang didirikanbukandalamrangka PMDN yang belumatautelahberproduksikomersial. • Pembeliansahamdapatdilakukanapabilabidangusahanyapadasaatpembeliansahamterbukabagi PMA. • Dilakukanmelaluipemilikanlangsung/ ataupasar modal dalamnegeri, dalamupayapenyelamatandanpenyehatanperusahaan. • Pembeliansahamtidakmengubah status perusahaan.

30. BentukBadan Usaha danKedudukan Penanaman modal asingwajibdalambentukperseroanterbatasberdasarkanhukum Indonesia danberkedudukandidalamwilayahnegaraRepublik Indonesia, kecualiditentukan lain olehundang-undang. (Pasal 5 ayat 2 UU Penanaman Modal)

31. BentukBadan Usaha danKedudukan Penanam modal dalamnegeridanasing yang melakukanpenanaman modal dalambentukperseoranterbatasdilakukandengan: a. mengambilbagiansahampadasaatpendirian perseroanterbatas; b. membelisaham; dan c. melakukancara lain sesuaidenganketentuan peraturanperundang-undangan. (Pasal 5 ayat 3 UU Penanaman Modal)

32. 3 Karakteristikbahwa PT merupakanbentukusaha yang tepatdalampengembangan modal : • Pertanggungjawaban yang timbul semata-matadibebankankepadahartakekayaan yang timbuldalamasosiasi. • Sifatmobilitasatashakpenyertaan. • Prinsippengurusanmelaluisuatu organ.

33. KPPA (Kantor Pengawas Perusahaan Asing): • DiaturdalamKeppres No. 90 th 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan asingdanperaturanpelaksananyayaitu SK BKPM No : 22/SK/2001. • Dapatmendirikan KPPA dikota-kotabesardi Indonesia dengantujuanuntukmenguruskepentinganusahanyadi Indonesia. • Tidakmelakukanaktivitaskomersial, hanyaberfungsisebagaipengawas, penghubungdankoordinatordariperusahaan yang diwakili. • Tidakdiizinkanmelakukantransaksiataubisnis lain yang bersifatmencariuntung.

34. Bidang Usaha yang terbukauntuk PMA (Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007): • Semuabidangusahaataujenisusahaterbukabagikegiatanpenanaman modal, kecualibidangusahaataujenisusaha yang dinyatakantertutupdanterbukadenganpersyaratan. • Bidangusaha yang tertutupbagipenanam modal asingadalah: a. produksisenjata, mesiu, alatpeledak, danperalatanperang; b. bidangusaha yang secaraeksplisitdinyatakantertutup berdasarkanundang-undang. • PemerintahmenetapkanPeraturanPresidenNomor 36 tahun 2010 tentangDaftarBidang Usaha yang TertutupdanBidang Usaha yang Terbuka denganPersyaratandiBidangPenanaman Modal.