BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

1. KEBIJAKAN DAN PENCIPTAAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DAN MENARIK UNTUK MENDORONG PROGRAM-PROGRAM PERCEPATAN IMPLEMENTASI FEED THE WORLD BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL The Investment Coordinating Board Jl. Jend. Gatot Subroto no.44, Jakarta 12190, IndonesiaTelephone: +62 21 5252008, 525 2649, 525 4981 ∙ Fax: +62 21 5254945 Website: www.bkpm.go.id ∙ Email: sysadm@bkpm.go.id

2. (3) Kebijakan dasar diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Amanat UU PM No. 25 tahun 2007 Latar Belakang RUPM: “investasi untuk pembangunan” Di jiwaiolehPembukaandanBatangTubuhUndang-undang Dasar 1945 Pasal 4 (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk: a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan b. mempercepat peningkatan penanaman modal. RUPM • Diperlukan keberadaan upaya penanaman modal yang terencana agar bisa mendukung pembangunan secara makro – berdasarkan visi dan prioritas yang jelas agar aktivitas penanaman modal tidak berkembang secara organik, pada analisis tentang isu aktual dan keunggulan komparatif, mempertimbangkan secara proporsional aspirasi dalam pembangunan, termasuk kebutuhan penanam modal. • Mensinergikan sejumlah kebijakan sektoral terkait, Bidang Perindustrian, Pertanian, Pertambangan dan Energi, Perdagangan, dan Bidang Infrastruktur Publik. • Premis dasar: investasi tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi tetapi lebih pada mendukung upaya pencapaian target pembangunan

3. “Mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif” • Pesan Utama dari dokumen RUPM: • Peningkatan VA  at least untuk memproduksi produk setengah jadi di bidang-bidang seperti industri hulu yang strategis dan industri manuf. berbasis SDA • Pengembangan sektor-sektor pendukung sektor-sektor/lokasi unggulan untuk penyebaran dan diversifikasi kegiatan ekonomi • Terus mengupayakan peningkatan daya saing iklim investasi (integrasi kelembagaan PM pusat – daerah)

4. VISI dan MISI RUPM VISI MISI • Membangun iklim investasi yang berdaya saing • Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah • Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional "Mendorong Penanaman Modal yang Berkelanjutan Dalam Rangka Perwujudan Indonesia yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera"

5. Hubungan RUPM dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lain Rencana Pembangunan Jangka PanjangNasional (RPJPN) UU No.17/2007 Visi Jangka Panjang (20 tahun) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Rencana Jangka Menengah Sektoral RencanaUmumPenanaman Modal (RUPM) Visi Jangka Panjang Bidang tertentu (10-20 tahun) Visi Presiden Terpilih (5 tahun) Rencana Pembangunan JangkaMenengahNasional (2004, 2005, 2009, 2024, dst) Rencana Sektoral (5 tahun) Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Rencana Sektoral (tahunan) Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

6. Infrastructure Food Energy RUPM Fokus Investasi • Diversifikasi Ekonomi • Lebih banyak Nilai Tambah • Daya Saing Main Goals Didukung oleh sektor manufaktur (melalui backward & forward linkages) Pendekatan klaster industri Source: BKPM, 2009

7. Perkembangan Kontribusi Sektor Agribisnis terhadap PDB Indonesia Tahun 2000 – 2007 (dalam Persentase)

8. Komposisi Produk Sektor Agribisnis di Indonesia menurut Jenis Produk Tahun 2007 (dalam Persentase)

9. signifikansi bisnis pangan bagi Indonesia • Besarnya bisnis pangan di Indonesia adalah hampir 30 persen dari PDB Nasional (senilai sekitar RP. 1.500 triliun). • Sebagian besar dari bisnis pangan tersebut didominasi oleh bisnis pangan segar (fresh food business). Dominasinya mencapai 2/3 dari total bisnis pangan, atau nilainya sekitar Rp. 1.000 triliun • Penyerapan kesempatan kerja di usaha pangan ini juga sangat dominan. Di sektor pertanian (yang menyerap sekitar 44 persen dari total kesempatan kerja nasional), lebih dari 90 persen kesempatan kerja ada di dalam berbagai sektor yang terkait dengan bisnis pangan. Di sektor manufaktur, kontribusi tenaga kerja di industri makanan dan minuman lebih dari 20 persen dari seluruh sektor manufaktur. • Bagi umumnya masyarakat Indonesia, konsumsi untuk pangan masih mendominasi pengeluaran rumah tangga. Pada tahun 2007, konsumsi rumah tangga untuk pangan rata-rata adalah sekitar 47 persen. • Ketergantungan terhadap impor, terutama fresh fruit and vegetables (FFV), masih mengkhawatirkan (diperkirakan nilainya mencapai 5% PDB). • Global: menurut FAO, masalah ketahanan pangan masih akan berlanjut. Saat ini gap antara kebutuhan investasi di sektor pangan masih sangat besar (US$ 83 miliar; kebutuhan sekitar US$ 209) dan perkembangan produksi pangan, terutama di negara berkembang justru kecenderungannya turun

10. 4 hal kunci penarik investasi • Kondisi ekonomi dan investasi secara makro • Jumlah penduduk dan mutu tenaga kerja • Besarnya potensi kekayaan SDA • Perkembangan kualitas institusi pengambil kebijakan

11. Perkembangan Realisasi Investasi (US$ Ribu) dan Jumlah Unit Usaha PMA untuk Sektor Agribisnis di Indonesia Tahun 1990 – 2008

12. Perkembangan Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja PMA Sektor Agribisnis di Indonesia Tahun 1990 – 2008 (Orang)

13. Perkembangan Realisasi Investasi (Rp Juta) dan Jumlah Unit Usaha PMDN untuk Sektor Agribisnis di Indonesia Tahun 1990 – 2008

14. Perkembangan Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja PMDN Sektor Agribisnis di Indonesia Tahun 1990 – 2008 (Orang)

15. Perkembangan (dalam Milyar US$) dan Pertumbuhan (dalam %) Surplus Perdagangan Produk Pertanian Indonesia di Pasar Internasional Tahun 2002 – 2007

16. Perkembangan Kontribusi Neraca Perdagangan Produk Pertanian terhadap Total Neraca Perdagangan Indonesia di Pasar Dunia Tahun 2002 – 2007 (dalam Persentase)

17. Catatan atas Neraca Perdagangan • Data di atas masih sangat didominasi oleh produk kelapa sawit baik itu CPO maupun Minyak Inti Sawit (Kernel Oil). Sebagai contoh, pada tahun 2007, surplus neraca perdagangan produk pertanian mencapai US$ 6,1 Milyar. Namun, produk sawit sendiri surplus neraca perdagangannya dapat mencapai US$ 9,3 Milyar. Implikasinya, jika tidak memasukkan produk sawit, maka neraca perdagangan produk pertanian Indonesia berada pada kondisi defisit. Sebagai ilustrasi di awal bab ini tadi, kita mengalami defisit lebih dari US$ 500 Juta untuk produk sayuran dan buah-buahan segar di pasar internasional

18. HAMBATAN UTAMA PENGEMBANGAN INVESTASI PANGAN LAHAN PEMBIAYAAN Food INFRA- STRUKTUR ENERGI EKSES OTONOMI DAERAH (PERDA)

19. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN • Disesuaikan dengan kapasitas produksi, potensi pasar, dan hambatan yang dihadapi • Food Estates untuk wilayah Luar Jawa dengan melibatkan petani lokal • Sektor strategis: industri pupuk, benih, dan produk hilir

20. Perbaikan Kebijakan Iklim Investasi • EFISIENSI PERIJINAN (PELAYANAN TERPADU SATU PINTU – PTSP) – PERPRES 27/2009 • PENGATURAN BARRIER TO ENTRY (TERTUTUP, TERBUKA, TERBUKA BERSYARAT) • ALIH TEKNOLOGI BARU • INSENTIF FISKAL DAN NON FISKAL • SISTEM ADMINISTRASI PAJAK DAN PABEAN YANG SEDERHANA, EFEKTIF & EFISIEN (DAFTAR TERTUTUP, BUKAN TERBUKA) • KLASIFIKASI PROYEK INVESTASI (PIONIR, PRIORITAS TINGGI & PRIORITAS) • MEMBANTU PENYELESAIAN DISPUTE ANTAR SEKTOR INVESTASI • MEMPROMOSIKAN DAN MENCARIKAN INVESTOR YANG LAYAK

21. Penutup • Indonesia memiliki sumberdaya bahan pangan yang sangat potensial untuk mengisi sebagian pasokan dunia yang dapat diakselerasi implementasinya melalui penanaman modal dalam negeri maupun asing. • Akselerasi investasi di bidang pangan perlu dikaitkan dengan prasyarat infrastruktur yang memadai dan kecukupan energi yang berkelanjutan, selain aspek keamanan, kebijakan yang konsisten dan promotif, serta birokrasi yang sederhana. • Berkaitan dengan perdagangan luar negeri produk pertanian Indonesia memperlihatkan adanya pertumbuhan neraca perdagangan yang sangat tinggi hingga tahun 2007. Namun hal ini masih didominasi oleh produk sawit, sehingga jika komponen ini dihilangkan dalam struktur surplus perdagangan produk pertanian Indonesia, maka neraca perdagangan Indonesia akan mengalami defisit. • Pengelolaan sektor agribisnis di Indonesia sarat permasalahan dan oleh karena itu BKPM bersama instansi terkait telah mengambil sejumlah kebijakan untuk memberikan insentif pengembangan aktivitas industri agribisnis di Indonesia.

22. Terimakasih