PENANAMAN MODAL

1. PENANAMAN MODAL (INVESTASI)

2. MOTTO : “ PRASASTI “ (PRAKTIS TRANSFARAN PASTI) PASSWORD : APA YANG BISA KAMI BANTU

3. ALUR PIKIR PPTSP RAPEKADA : RENCANA AKSI PEMBERANTASAN KORUPSI DAERAH GOD PUBLIC GOVERNANCE REFORMASI BIROKRASI • FAKTA • INTEGRITAS • L K P N

4. INVESTASI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INVESTASI : ADALAH HAL YANG MUTLAK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI SUATU BANGSA Kesejahteraan masyarakat Aktivitas Ekonomi (BISNIS) Meningkatkan martabat bangsa Kegiatan investasi IdentifikasidanEvaluasipotensi dankeunggulan yang dimiliki, sertakebutuhanmasing-masing daerah, merupakanhal yang pentinguntukpeningkatan investasi Pemerintah perlu mendorong aktivitas ekonomi dan bisnis, di masing-masing daerah, sesuai dengan potensi dan keunggulan yang dimiliki

5. SKEMA KEGIATAN PENANAMAN MODAL - Menghasilkan Barang dan jasa - Memperluas Kesempatan usaha - Menciptakan Lapangan kerja - Nilai tambah - Kapabilitas Teknologi - Kapabilitas Manajemen - Mengembang- kan rekayasa Peluang Usaha Wira swasta Modal Bahan Baku Tekno- logi Potensi Sumber Daya Nasional Pertumbuhan Ekonomi daerah KEGIATAN INVESTASI Kekayaan Ekonomi r ii l Penyerapan tenaga kerja Manaje men Tenaga kerja Sarana Pra- sarana Pasar

6. KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing ditetapkan dgn Perpres (Pasal 12 aayat 4). Penetapan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dgn Perpres (Pasal 12 ayat 3). 2 1 Pemberian fasilitas fiskal akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (Pasal 18 ayat 7) Ketentuanpelaksanaandariundang-undangNomor 25 Tahun 2007 masihakandiaturkemudiandenganPeraturanPemerintahatauPeraturanPresidenatauPeraturanMenteriataupundenganUndang-undangadalah : 3 Tatacara dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan diatur dengan Peraturan Presiden (Pasal 26 ayat 3) 4 Pembagian urusan pemerintah di bidang penanaman modal akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 30 ayat 9) Ketentuan Kawasan Ekonomi Khusus akan diatur dengan Undang-undang (Pasal 31 ayat 3) 5 6 Catatan : Nomor 1 dannomor 2 sudahterbityaitudenganPeraturanPresidenNomor 76 Tahun 2007 tentangkriteriadan persyaratanpenyusunanbidangusaha yang tertutupdanbidangusaha yang terbukadenganpersyaratandibidang penanaman modal, danPeraturanPresidenNomor 77 Tahun 2007 tentangdaftarbidangusaha yang tertutupdanbidang usaha yang terbukadenganpersyaratandibidangpenanaman modal.

7. PELAYANAN TERPADU PINTU SATU P T S P

8. BOBOT FAKTORPERINGKAT DAYA TARIK INVESTASI DI DAERAH Kelembagaan(31%)

9. Fakta : Kondisi Perizinan di Indonesia • Biayauntukmengurusizinusahamencapai 3% sampai 10% dari modal usaha (Andadari, 1997). • Membutuhkan 151 haridenganbiaya 104 USD (Bank Dunia; 2006) • Pungutan liar mencapailebihdari 300% (Rustiani, TAF, 2000) • Biaya per prosedursetaradengan 194 USD. Waktumenungguselama 10 bulan. Sehinggakehilanganlababersihsekitar 1.036 USD atausekitar 90% dari total biaya yang dibutuhkanuntukmendirikansebuahusahakecil (de Soto, 1992)

10. Perbandingan Internasional Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Memperoleh Izin (hari) Indonesia 151 Sumber The Asia Foundation 2006

11. Survey Terhadap 175 Negara PERBANDINGAN KEMUDAHAN BERBISNIS DI ASEAN SUMBER : DOING BUISSNES 2006 (WORLD BANK) MEDIA INDONESIA, 7 SEPTEMBER 2006

12. 1 MasalahUtama Perizinan • Prosesberbelit-belitdantidaktransparan • Waktupengurusanizinrelatif lama • Tidakadakejelasankapanizinselesai • Banyak pintu/meja yang harus dilaluiolehpemohon • Pemohon tidak mengetahui persis besar biaya resmi yang harus dikeluarkan untuk pengurusan izin • Adanyapungutan liar

13. 2 Meningkatkan kualitas Pelayanan kpd Masyarakat Mempercepat Kesejahteraan Masyarakat Mewujudkan Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggara Pemerintahan TUJUAN OTONOMI DAERAH (UU NO. 32 Th. 2004) Pelayanan terpadu salah satu upaya yang efektif

14. PEMERINTAH PUSAT 3 KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN PERIZINAN Undang-UndangPenanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, tentangPenanaman Modal InpresNomor 3 Tahun 2006, Tentangpaketkebijakanikliminvestasi PermendagriNomor 24 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

15. PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT 4 • Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat • Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 7 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Perizinan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat • Keputusan Gubernur Jawa Barat No: 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat

16. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG 5 • Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, tentangPembentukanOrganisasiLembagaTeknis Daerah Kabupaten Bandung • PeraturanBupati Bandung Nomor 13 Tahun 2008, tentangPenyelenggaraanPelayananPerizinanTerpadudiKabupaten Bandung • PeraturanBupati Bandung Nomor 14 Tahun 2008, tentangPelimpahansebagianKewenanganPenandatanganPerizinandan Non PerizinandiLingkunganKabupaten Bandung

17. 6 APA ITU PTSP Penyelenggaraan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai penerbitan dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat Penyederhanaan • Pemangkasan tahapan dan prosedur • Transparansi biaya • Penyederhanaan persyaratan • Pengurangan waktu rata-rata pemrosesan perizinan • Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan Permendagri 24 tahun 2006

18. 7 PRINSIP-PRINSIP PTSP Kesederhanaan KejelasanProsedurdanBiaya Kepastianwaktu Kemudahanakses Kenyamanan KedisiplinandanKeramahanpetugas PELAYANAN PRIMA

19. 8 Industri dan Perdagangan Instansi Lain Bagian Perekonomian Dinas Kimtawil Izin Gangguan (HO) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) • Tanda Daftar Perusahaan (TDP) • Tanda Daftar Industri (TDI) • Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Izin Spesifikasi lain, misal: industri pariwisata dan industri makanan, dsb Proses Perizinan Tanpa Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

20. 9 SistemPelayananPerizinanTerpaduSatuPintu (PTSP) BACK OFFICE/ PEMROSESAN • Tim Pemeriksa • Pemeriksaan Lapangan • Pengambilan Keputusan Kepala PTSP Pengesahan/ Tanda Tangan FRONT OFFICE Loket Penyerahan Dokumen Loket Pendaftaran Loket Informasi Pemohon

21. 10 BAGAN ALUR PELAYANAN Mencari Informasi Memberikan Informasi Mekanisme dan Teknis Menyerahkan formulir Mengisi Formulir Dan melengkapi Persyaratan Menerima dan Memeriksa berkas Lengkap Validasi Ya Tidak Ya Pemeriksaan Teknis lapangan dan membuat gambar site plan Perlu Tim Teknis Tidak Pemeriksaan Teknis lapangan dan membuat gambar site plan Tidak Membuat Surat Penolakan/Penangguhan Penolakan / Penangguhan Sesuai Ya Pencetakan izin dan Penghitungan SKPD dan paraf Ka.Badan Tanda Tangan Penomoran Izin dan SKRD Penolakan / Penangguhan Menyerahkan SKRD Menerima Pembayaran & Menyerah kan bukti pembayaran SKRD Bukti Pembayaran Menyerahkan Izin I Z I N

22. TAHAPAN TAHAPAN PEMBENTUKAN PPTSP • PENYAMAAN PERSEPSI TENTANG PPTSP • - ArahanKepala Daerah tentangKebijakanNasional (Permendagri • No. 24/2006, Undang-Undang No. 25/2007, PP No. 41/2007, • PPNo.38/2007) • - Workshop Permasalahan. • PEMBENTUKAN KOMITMEN • - InstruksiBupati Bandung tentangPembukaan PPTSP • - Pembentukan Tim / Pokja PPTSP • - PenandatanganKesepakatandengan SKPD • PENYIAPAN ANGGARAN • - Penganggarandalam APBD • PENYUSUNAN GRAND DESIGN DAN ACTION PLAN • - AnalisaPerda-Perdaterkait • - AnalisaPermasalahanProsedurPerijinan existing • - Menyusunarahkebijakan PPTSP danrencanatindak • PENYUSUNAN KEBIJAKAN TERKAIT PPTSP • - PenyusunanPerdatentangPembentukan PPTSP • - PerbupPelimpahanKewenangan • - Perbutmengenaimekanismepelayananperizinan • - Perbutmengenai TUPOKSI • - SK BupatitentangPembentukan Tim Teknisdan Pembina PPTSP

23. PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN • 7. PENYUSUNAN SOP • 8. PENETAPAN MEKANISME PENGADUAN • PENYIAPAN SARANA DAN PRASARANA • - Kebutuhan Kantor PPTSP • - Tata Ruang • - Peralatan • - Formulir, ATK, dll • PENYIAPAN SDM • - RekruitmenPegawai • - Pelatihanperubahan mindset Pegawai • - Pelatihanpeningkatan • 11.PENINGKATAN SISTEM INFORMASI • - Sosialisasikepadamasyarakat • 12. LAUNCHING PPTSP DAN SOSIALISASI • 13. PENGUKURAN INDEX KEPUASAN MASYARAKAT

24. ALUR PIKIR • -Tegal Luar • MBC • JH I S U E S T R A T E G I S • REGULASI • PRODUK HU • KUM YANG • DISINSENTIF. • DAFTAR • NEGATIF LIS • PRODUK • UNGGULAN • ADANYA PEME • TAAN ARUS • INVESTASI • SDM REGULASI Iklim Inv. ↑ LPE ↑ N ↑ Pelaya nan ↑ PAD ↑ KesMasy ↑ FS/Pra FS Iklim Inv ↓ L P E ? N ↓ Pelayanan ? ICOR ↓ Investasi yang provitable SP PPTSP REGULASI PRODUCT WASDAL PROMOSI IZIN KS SOSIALISASI • BOP • JO • JM PP 67

25. Mekanismepelayananperizinan Menyerahkan Permohonan dan Persyaratan Izin Pembahasan dan Pemeriksaan Lapangan Lengkap Tidak Lengkap LOKET penDAFTARAN pemohon RUANG PROSES Tidak sesuai kembali ke pemohon Sesuai Pemberitahuan SKRD telah selesai untuk segera membayar retribusi Pembayaran retribusi di Kasir / Bank Penyerahan bukti pembayaran Pembuatan dan Penandatangan Izin Penyerahan SKRD Ditindaklanjuti Oleh TIM Pengaduan Permasalahan Perizinan S K R D LOKET PENGADUAN

26. MANFAAT PTSP MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK MEMBERIKAN AKSESYANG LEBIH LUAS KEPADA MASYARAKAT UNTUK MEMPEROLEH PELAYANAN PUBLIK MENINGKATKAN IKLIM INVESTASI, BAIK YANG BERSKALA KECIL, MENENGAH MAUPUN BESAR MENINGKATKAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN

27. JENIS PELAYANAN MELALUI PTSP • PELAYANAN PERIZINAN • 1. IZIN LOKASI • 2. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) • 3. IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN ATAU HIDER ORDONANTIE (HO) • 4. SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU) • 5. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) • 6. SURAT IZIN USAHA KEPARIWISATAAN (SIUK) • 7. IZIN USAHA TETAP (IUT) • 8. IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) • 9. SURAT IZIN USAHA JASA KONTUKSI (SIUJK) • 10. IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME • 11. IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR

28. PELAYANAN NON PERIZINAN • TANDA DAFTAR INDUSTRI ( TDI ) • TANDA DAFTAR PERUSAHAAN ( TDP ) • TANDA DAFTAR GUDANG ( TDG ) • SURAT PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL (SPPM) • TOTAL 15 PELAYANAN PERIZINAN DAN • NON PERIZINAN YANG DILAYANI OLEH • ( B P M P )

29. DEREGULASI SUPERMASI HUKUM TRANSPARANSI PARTISIPASI KUNCI KEBERHASILAN KOMITMEN

30. TERIMA KASIH

31. StrategiKebijakanInvestasi Daerah : • Mengembangkanpotensiinvestasi (Petainvestasidaerah, • profil-profilproyek); • Mengembangkanikliminvestasi yang kondusif (stabilitas, • pelayanan prima, perda pro bisnis,insentif, bantuan • penyelesaianmasalah); • Mempercepatpembangunandanpenyediaaninfrastruktur; • Meningkatkankualitas SDM aparatdanpelakubisnis • (pelatihan, magang, pendidikan); • *Meningkatkankegiatanpromosiinvestasi yang terarahdan • terpadu (bahanpromosi, informasi on-line, seminar/pameran); • *Meningkatkankerjasamadankoordinasi (kerjasamadengan • Kadin, asosiasi, perbankan, kerjasama regional, koordinasi • denganpusat/propinsi/kabupaten/kota).