Teori Perundang-undangan (Ontologi/Kognitif)

1. PROSES Ilmu Perundang-undangan (Epistemologi/Normatif) METODA TEKNIK Teori Perundang-undangan (Ontologi/Kognitif) ILMU PENGETAHUAN PERUNDANG-UNDANGAN Orientasi: - menjelaskan - memahamkan : melakukan perbuatan/ pengaturan (Aksiologi/Kemanfaatan) 1

2. Pengertian Ilmu Pengetahuan Perundangan-undangan • Menurut Burkhardt KremsIlmu Pengetahuan Perundangan-undangan (Gesetzgebungswissenschaft) merupakan ilmu interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi. • Secara garis besar ilmu ini dapat dibagi dua, yaitu: • Teori Perundang-undangan (Gesetzgebungs theorie) dan • Ilmu Perundang-undangan (Gesetzsgebungslehre). • Proses Perundang-undangan (Gesetzgebungsverfahren) • Metode Perundang-undangan (Gesetzgebungsmethode), dan • Teknik Perundang-undangan (Gesetzgebungs technik) 2

3. Istilah Legislative Drafting • Istilah yang sering digunakan : • Legal Drafting • Legislative Drafting • Istilah yang lain juga masih ada tetapi tidak dibahas dalam kesempatan ini, seperti: Wetgevingstechnick, legalistik, dll. 3

4. Pengertian Legislative Drafting: • Legislative Drafting: • is both a science and an art. It is a science in so far as certain rules can be laid down which are of universal application to all kinds of measures that come up for drafting and in so far as a certain set of rules is always abserved by all drafts men for the purpose of securing method in their drafts. • (L.M. Bakshi, 1872) 4

5. Ruang Lingkup Legislative Drafting • Legal Drafting, meliputi; • Perancangan/penyusunan kontrak (nasional dan/atau internasional) • Perancangan putusan hakim/pengadilan • Legislative Drafting, lebih tertuju pada; • jenis peraturan negara yang mengikat secara umum, baik yang dikeluarkan atau yang ditetapkan oleh: • Legislatif, seperti : Keputusan Pimpinan DPR/D. • Eksekutif dengan persetujuan Legislatif, seperti: Undang-Undang, Peraturan Daerah. • Eksekutif, seperti: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Kepala Daerah, (Gubernur/Bupati/Walikota). Teori Perundang-undangan 5

6. Jenis Norma: • Norma Susila • Norma Sosial • Norma Agama • Norma Hukum 6

7. Jenis Norma Hukum Norma Hukum Umum dan Norma Hukum Individual. Norma hukum dapat dibedakan dari segi alamat yang dituju (addressat) atau siapa yang dituju. Norma hukum umum ditujukan kepada orang banyak, sedangkan norma hukum individual ditujukan kepada seseorang, beberapa orang, atau banyak orang yang tertentu. Norma Hukum Abstrak dan Norma Hukum Konkrit. Norma hukum dapat dibedakan berdasarkan hal atau perbuatan yang diatur menjadi norma hukum abstrak dan norma konkrit. Norma hukum abstrak merumuskan suatu perbuatan secara abstrak, sedangkan norma hukum konkrit merumuskan perbuatan secara nyata. 7

8. Norma Hukum Einmahlig dan Norma Hukum Dauerhaftig. Norma hukum einmahlig adalah norma yang berlaku sekali selesai, sedangkan norma hukum dauerhaftig adalah norma hukum yang berlaku terus-menerus. Norma Hukum Tunggal dan Norma Hukum Berpasangan. Norma hukum tunggal adalah norma hukum yang berdiri sendiri atau suatu norma hukum yang tidak diikuti norma hukum lain. Isi norma hukum ini hanya merupakan suatu suruhan (das Sollen) untuk bertindak atau bertingkah laku, sedangkan norma hukum berpasangan terdiri dari beberapa norma, norma hukum primer dan norma hukum sekunder. Norma hukum sekunder merupakan cara penanggulangan kalau norma hukum primer ternyata tidak dilaksanakan. 8

9. Primer Sekunder Menentukan Sikap/ Hubungan Antar Pribadi; - Jangan mencuri - Membayar pajak Norma Hukum Rumusan Sanksi Dalam rumusan Norma Hukum Primer & Sekunder, sering disatukan. Jadi norma hukum selalu mencerminkan dua norma (Primer & Sekunder) 9

10. Norma Hukum Masih Diperlukan Karena: • Tidak semua kepentingan atau tata tertib telah di lindungi oleh norma susila, sosial dan agama, mis terkait lalu lintas, pajak • Sanksi-sanksi terhadap norma- norma etika (susila, sosial dan agama) bersifat psychis sangat abstrak, sedangkan sanksi terhadap pelanggaran norma hukum bersifat physik dan nyata (konkrit). • Sifat memaksanya sangat jelas dan dapat dipaksakan oleh alat perlengkapan negara (pemerintah) sedangkan norma etika tidak dapat dipaksakan oleh pemerintah (hanya berupa dorongan dari dalam diri manusia). 10

11. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Norma Hukum Masih Diperlukan Karena: • Ketiga tata kaedah yang lain daripada kaedah hukum tidak cukup meliputi keseluruhan kehidupan manusia, misalnya kelahiran, perkawinan, lalu lintas; • Kemungkinan hidup bersama menjadi tidak pantas atau tidak seyogyanya apabila hanya diatur oleh ketiga tata kaedah tersebut. 11

12. Menurut Rosjidi Ranggawidjaja pada umumnya norma hukum berisikan • Suruhan (gebod), yaitu berisi apa yang harus dilakukan oleh manusia berupa suatu perintah melakukan sesuatu; • Larangan (verbod) yaitu berisi apa yang tidak boleh dilakukan; • Kebolehan (mogen) berisi apa yang dibolehkan artinya tidak dilarang dan tidak di suruh 12

13. Menurut A Hamid S Attamimi, norma hukum mengandung sifat • perintah (gebod); • Larangan (verbod); • Pengizinan (teostemming); • Pembebasan (vrijstelling). 13

14. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sifat norma hukum: • Imperatif, yaitu berupa perintah yang secara apriori harus ditaati, baik berupa suruhan maupun larangan. • Fakultatif, yang tidak secara apriori mengikat atau wajib dipatuhi. 14

15. Fungsi Norma Hukum Menurut Hans Kelsen • Memerintah (gebieten); • Melarang (verbieten); • Menguasakan (ermachtigen); • Membolehkan (erlauben); • Menyimpangkan dari ketentuan (derogieren). 15

16. Norma hukum itu tertuju kepada cita kedamaian hidup antar pribadi (het recht wil de vrede). Karena itu sering dikatakan bahwa penegak hukum itu bekerja “to preserve peace”. Dalam kedamaian atau keadaan damai selalu terdapat “orde en rust”. Tujuan Norma Hukum

17. Orde Rust • berkenaan dengan • ketentramandan ketenangan. • Menyangkut dimensi • batiniah • menyangkut ketertiban • dan keamanan • Berkaitan dengan dimensi • lahiriah Keadaan damai yang menjadi tujuan akhir norma hukum terletak pada keseimbangan antara orde dan rust yaitu antara dimensi lahiriah dan batiniah yang menghasilkan keseimbangan antara ketertiban dan Ketentraman, antara keamanan dan ketenangan

18. Tujuan kedamaian hidup biasanya dikaitkan pula dengan perumusan tugas kaidah hukum, yaitu untuk mewujudkan kepastian, keadilan dan kebergunaan. Artinya, setiap norma hukum itu haruslah menghasilkan keseimbangan antara nilai kepastian (certainty, zekerheid), keadilan (equity, billijkheid, evenredigheid) dan kebergunaan (utility)

19. Tertulis & berlaku umum: a. Peraturan Perundang-undangan b. Peraturan Kebijakan - Lingkup Administrasi Negara - Lingkup Mahkamah Agung - Lingkup Legislatif Tertulis & berlaku khusus: beschikking (Ketetapan/Keputusan) Ruang Lingkup Hukum Positif Tidak Tertulis: a. Hukum Adat b. Hukum Keagamaan c. Hukum Kebiasaan. 19

20. Arti Penting Peraturan Perundang-undangan Bagi Administrasi Negara: Peraturan Perundang-undangan memberikan landasan/dasar bertindak, sekaligus jaminan bahwa perbuatan administrasi negara itu tidak akan dituntut oleh masyarakat. Bagi Warga Negara: Peraturan Perundang-undangan berfungsi memberi perlindungan akan hak-hak dari tindakan tidak sewenang-wenang oleh administrasi negara. 20

21. Fungsi Peraturan Perundang-undangan bagi Administrasi Negara • Sarana membatasi kekuasaan (fungsi normatif) • Sarana untuk menggunakan kekuasaan (fungsi instrumental) • Sarana perlindungan hukum bagi masyarakat (fungsi jaminan) 21

22. Tujuan Peraturan Perundang-undangan Primer: mengedepankan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat (kodifikasi) Sekunder: memberi arah kepada perubahan dalam masyarakat (modifikasi). • Nilai : - Sesuatu yang dianggap berguna/tidak berguna. - Sesuatu yang dianggap baik/tidak baik. - Sesuatu yang dianggap menyenangkan/tidak menyenangkan - Sesuatu yang dianggap adil/tidak adil. • Norma: aturan yang berisi perintah dan/atau larangan misal: jangan membunuh, jangan mencuri. 22

23. Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan • pengayoman; • kemanusiaan; • kebangsaan; • kekeluargaan; • kenusantaraan; • bhinneka tunggal ika; • keadilan; • kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; • ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau • keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 23

24. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (yang Baik): Tujuan yang jelas Organ/lembaga yang tepat Perlunya peraturan Dapat dilaksanakan Kesesuaian antara jenis dan materi muatan Kedayagunaan dan kehasilgunaan Kejelasan rumusan Keterbukaan Konsensus FORMAL • ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK Terminologi/sistematika yang benar Tentang dapat dikenali Perlakuan yang sama dalam hukum Kepastian Hukum Pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan MATERIIL 24

25. Pertimbangan Filosofis Pertimbangan Yuridis Pertimbangan Politis Pertimbangan Sosiologis Pertimbangan Ekologis Pertimbangan Ekonomis Pertimbangan Kultural • SYARAT PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK • TEKNIK PERANCANGAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK Ketepatan Struktur Ketepatan Pertimbangan Ketepatan Dasar Hukum Ketepatan Bahasa Hukum 25

26. Kewenangan Berlaku Ke Depan/Tdk Berlaku Surut Peraturan Baru Kesampingkan yang Lama Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Persamaan & Tidak Memihak Kepastian, Kepatutan, & Keadilan Kepentingan Umum • ASAS TERTIB PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK 26

27. PERSYARATAN PEMBENTUKAN PERDA • Syarat Materiil, antara lain: • Sesuai kewenangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. • Sesuai dengan aspirasi masyarakat yang sedang berkembang. • Tidak bertentangan dengan peraturan lain yang sederajat. • Tidak bertentangan dengan kepentingan umum. • Syarat formal, antara lain: • Dibuat oleh Pejabat yang berwenang. • Mengikuti prosedur dan tata cara yang berlaku. • Bentuk dan jenisnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan 27

28. RAPERDA PERDA Perencanaan Evaluasi Perancangan /Perumusan Sosialisasi Pembahasan Pengundangan Penetapan Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 28

29. Metode/Tahapan Pembentukan PERDA Prakarsa Eksekutif Daerah Tahapan Perencanaan; Diawali Penyusunan Program Legislasi Daerah. Didukung Program Penelitian/Riset Unggulan “Model Pembuatan Perda Berbasis Riset”. Kerjasama dgn expert group untuk membuat Naskah Akademik (NA). 29

30. Lanjutan; Pemrakarsa adalah Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya. Pengumpulan data oleh Pemrakarsa bersama Biro Hukum. Persetujuan Prinsip dari Kepala Daerah, berisi: Latar belakang dan tujuan penyusunan Sasaran yang ingin diwujudkan Pokok-pokok pikiran, lingkup, dan objek yang diatur Jangkauan dan arah pengaturan. 30

31. 3. Tahap Perancangan/Perumusan; a. Perumusan; Draf Naskah Akademik yang akan disulkan. Hasil Naskah Akademik sebagai bahan pembahasan dan Rapat Konsultasi. Pemantapan konsepsi (perspektif yang holistik). b. Pembentukan Tim asistensi; Menitikberatkan pembahasan pada materi. Melaporkan perkembangan penyusunan Raperda dan permasalahannya kepada Kepala Daerah. c. Konsultasi Raperda dengan pihak-pihak yang terkait. d. Persetujuan Raperda oleh Kepala Daerah. 31

32. 5. Tahap Penetapan; • Penetapan dan Persetujuan Raperda menjadi Perda oleh DPRD dalam bentuk Keputusan DPRD. • Penandatanganan Perda dilakukan oleh Kepala Daerah. • Istilah “disahkan” pada PERDA oleh Pejabat tingkat lebih atasnya, tidak dikenal lagi sejak UU No. 22 Tahun 1999. • Sambutan Kepala Daerah. 32

33. 6. Tahap Pengundangan; • Pengundangan via Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah (Paling lambat 7 hari setelah Perda Ditetapkan, kemudian dikirim ke Pemerintah paling lambat 15 hari setelah tanggal penetapan Risalah Rapat Pembahasan Perda. • Penjelasan Perda dicatat dalam tambahan Lembaran Daerah (oleh Sekretaris Daerah) 33

34. 7. Tahap Pengumuman (Sosialisasi); • Pengumuman via Berita Daerah (oleh Kabiro. Hukum Provinsi dan Kabag. Hukum Kabupaten/Kota). • Sosialisasi oleh Biro/Bagian Hukum dan Unit Kerja Pemrakarsa. • Sosialisasi melalui Semiloka. • Lewat E-Parliament. 34

35. Prakarsa Legislatif Daerah (DPRD) Tata Cara Penyampaian Usul Inisiatif DPRD; Sekurang-kurangnya 5 Anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari 1 Fraksi, berhak mengajukan Raperda sebagai usul inisiatif. Usul inisiatif disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Raperda disertai penjelasan yg tertulis. Usul inisiatif tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD. Dalam Rapat Paripurna, pengusul diberikan kesempatan memberikan penjelasan. Pembicaraan dilakukan dengan memberikan kesempatan pada; a. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan. b. Pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan DPRD. Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi inisiatif DPRD. Selama usul inisiatif belum diputuskan menjadi inisiatif DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menariknya kembali. 35

36. Penyusunan Raperda; • Penyusunan Naskah Akademik • Penyusunan Rancagan peraturan daerah, dan seterusnya. 36

37. Materi Muatan Undang-Undang Dasar Struktur lembaga negara Kewenangan lembaga negara Hubungan antara lembaga negara dengan warga negara Hubungan antara warga negara dengan warga negara Hak asasi manusia Batas/wilayah negara Hubungan antar negara 37

38. Materi muatan Undang-Undang: • Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi: • hak-hak asasi manusia; • hak dan kewajiban warga negara; • pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara; • wilayah negara dan pembagian daerah; • kewarganegaraan dan kependudukan; • keuangan negara. • diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang. 38

39. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang. Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. 39

40. Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan Peraturan Desa/yang setingkat adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 40

41. Bagan Alur Materi Muatan Perda 41

42. Bagan Alur Materi Muatan Perda Provinsi 42

43. Bagan Alur Materi Muatan Perda Kabupaten/Kota 43

44. Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Landasan Filosofis: - Pemikiran terdalam yang harus terkandung dalam peraturan perundang-undangan. - Pandangan hidup yang mengarahkan pembuatan peraturan perundang-undangan, yaitu nilai-nilai Proklamasi dan Pancasila. Landasan Yuridis: - Ketentuan hukum yang harus diacu dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang dibedakan menjadi: 44

45. a. Landasan Yuridis formal yaitu ketentuan yang menunjuk kewenangan pembuatan. b. Landasan Yuridis Material yaitu ketentuan hukum yang menentukan isi peraturan perundang-undangan. Contoh: Pasal 18 UUD’45 : Pemerintahan Daerah Pasal 23 (2) UUD’45 : Pajak Pasal 28 UUD’45 : Berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, dsb 45

46. Landasan Politis: Keputusan-keputusan politik yang berisi arahan-arahan/kebijakan-kebijakan pembangunan. Misalnya: Kebijakan debirokratisasi, liberalisasi, moneter, dsb. • Landasan Sosiologis: Situasi dan kondisi masyarakat di mana peraturan perundang-undangan itu akan ditetapkan. Landasan ini berkatian dengan efektivitas pelaksanaannya. Jadi landasan yang dipikirkan untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan setelah dibuat. • Landasan Ekologis: Pertimbangan keselamatan dan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya. • Landasan Ekonomis: Pertimbangan ekonomi mikro dan makro. • Dan sebagainya (sesuai dengan materi peraturan yg diaturnya). 46

47. Bentuk Bagian Dalam dan Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan • Bentuk Dalam, meliputi: • - Pilihan Sistematika yang baku bagi penuangan ketentuan-ketentuan; • - Adanya definisi (pengertian umum) • - Menghindari penggunaan kata-kata yang mengandung arti ganda. • - Pilihan untuk memasukkan hal-hal yang erat berkaitan dengan satu Bab, satu Pasal, satu Paragraf, atau satu Bagian. • Ragam Bahasa, meliputi: • Perlunya penggunaan bahasa hukum yang sudah baku (baik pada struktur kalimat, peristilahan, dan tanda baca). 47

48. Bentuk Bagian Luar Peraturan Perundang-undangan • A. Bagian Judul, berisi: • Keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Peraturan perundang- undangan. • Nama Peraturan Perundang-undangan dibuat secara singkat dan mencerminkan isinya. • Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, di tengah marjin, dan tanpa diakhiri tanda baca. • Pada bagian judul Peraturan Perundang-undangan Perubahan, ditamba frase Perubahan Atas… atau Pencabutan….. 48

49. B. Bagian Pembukaan, berisi: • Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (huruf Kapital). • Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan (huruf Kapital). • Konsiderans: Menimbang, berisi uraian mengenai pokok pikiran yang melatarbelakangi pembuatan Peraturan perundang-undangan (Filosofis, sosiologis, politis, dll). • Diawali kata; bahwa, dan diakhiri titik koma (;) • Dasar hukum: Mengingat, berisi dasar yuridisformaldan material (pakai huruf Arab; 1, 2, 3, dst). • Diktum; sebelum kata MEMUTUSKAN:, dicantumkan frase Dengan Persetujuan Bersama DPR RI dan PRESIDEN RIsetelah itu baru Menetapkan: diikuti Nama UU. • Nama Peraturan;……. (dengan huruf Kapital). 49

50. C. Bagian Batang Tubuh, berisi: • Semua substansi Peraturan Perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal-pasal • Secara umum terdiri dari; Ketentuan Umum, Materi Pokok yang diatur, Ketentuan Pidana (jika diperlukan), Ketentuan Peralihan (jika diperlukan), dan Ketentuan Penutup. • Ketentuan Umum, berisibatasan pengertian, singkatan, akronim. • Materi Pokok yang diatur diletakkan setelah Ketentuan Umum. • Ketentuan Pidana, memuat:rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah. Rumusan Ketentuan Pidana harus tegas apakah bersifat: kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif (dan, atau, dan/atau). 50