1 / 10

MASALAH PRAKTIS PENGHARMONISASIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

MASALAH PRAKTIS PENGHARMONISASIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. WICIPTO SETIADI. DASAR HUKUM:. Pasal 18 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2004 Ttg P3:

zlata
Download Presentation

MASALAH PRAKTIS PENGHARMONISASIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MASALAH PRAKTIS PENGHARMONISASIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN WICIPTO SETIADI

  2. DASAR HUKUM: Pasal 18 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2004 Ttg P3: “Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan”

  3. PERMASALAHANPENGHARMONISASIAN 1. MENGAPA PERLU PENGHARMONISASIAN APA YANG DIHARMONISASIKAN PERMASALAHAN PRAKTIS YANG TIMBUL

  4. MENGAPA PERLUPENGHARMONISASIAN 1. POTENSI UNTUK TERJADI DISHARMONI SANGAT BESAR KARENA: SISTEM HK. INDONESIA YANG PALING TDK ADA 3: SISTEM HK. BARAT, SISTEM HK. ISLAM, DAN SISTEM HK. ADAT; PEMBENTUK PUU SANGAT BANYAK DAN BERAGAM; SEGALA PERMASALAHAN DISELESAIKAN MELALUI PUU; BELUM OPTIMALNYA PERAN BIRO HUKUM ATAU UNIT YANG MENANGANI PUU. PUU MERUPAKAN BAGIAN INTEGRAL DARI SISTEM HUKUM KONSEKUENSI DARI ADANYA HIERARKHI PUU; PUU DAPAT DIUJI (JUDICIAL REVIEW); UNTUK MENJAMIN PROSES PEMBENTUKAN PUU DILAKUKAN SECARA TAAT ASAS DEMI KEPASTIAN HUKUM.

  5. ASPEK APA YANG DIHARMONISASIKAN? 1) ASPEK KONSEPSI PUU; dan 2) ASPEK TEKNIK PENYUSUNAN PUU.

  6. ASPEK KONSEPSI PUU: Rancangan PUU harus diharmonisasikan dengan: UTAMA (MUTLAK): a. Pancasila; b. UUD Negara RI Tahun 1945; c. Asaspembentukandanasasmaterimuatan PUU; d. Materimuatan PUU secara horizontal/vertikal; e. Konvensi/perjanjianinternasional; PENDUKUNG: a. Kebijakan yang terkaitdenganpenyusunan PUU; b. Hukumadat/kebiasaan, pendapatparaahli, dogma; c. Putusanbadanperadilan, terutama yang terkaitdenganjudicial review; d. Rancanganpuu lain danpasalatauayatrancanganpuu yang sedangdisusun.

  7. KEBIJAKAN YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN PUU ANTARA LAIN MENYANGKUT: Gender Lingkungan Keluarga Berencana Kemiskinan Dll.

  8. PERSOALAN YANG TIMBUL Karena tidak didasarkan pada PUU, apa yang sudah disepakati oleh pembentuk PUU: sangat mungkin dipersoalkan atau bahkan dilakukan judicial review terhadap rumusan norma yang telah disepakati oleh pembentuk PUU. kemungkinan sulit untuk diterapkan Contoh : affirmative action yang disepakati oleh pembentuk UU untuk pengaturan 30% posisi perempuan dalam kepengurusan parpol dan dalam pencalonan anggota legislatif.

  9. ASPEK TEKNIK PENYUSUNAN PUU: a. KERANGKA PUU; b. HAL-HAL KHUSUS; c. RAGAM BAHASA; d. BENTUK PUU.

  10. PERMASALAHAN PRAKTIS YANG DIHADAPI DALAM PENGHARMONISASIAN Pengaturan yang tidak harmonis dari UU yang menjadi dasar (horizontal); NA belum memberikan “guidence” yang jelas; Masihadanya ego sektoraldarimasing-masinginstansiterkait; Wakil yang diutusdariinstansiterkaitseringberganti-gantidantidakberwenanguntukmengambilkeputusan; PUU yang disampaikankeDepkumhambelummelaluiproses yang ditentukan; Belumoptimalnyaperan biro hukum/unit yang menangani PUU, yang berperanjustru unit teknis; Tenagaperancangmasihsangatsedikitjumlahnya.

More Related