110 likes | 567 Views
KONSEP DAN HAKEKAT PERUNDANG UNDANGAN NASIONAL. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HANYA MERUPAKAN SEBAGIAN DARI HUKUM. HUKUM ADA YANG BERSIFAT TERTULIS DAN TIDAK TERTULIS HUKUM TIDAK TERTULIS YANG MERUPAKAN KEBIASAAN YANG DILAKSANAKAN DALAM PRAKTEK PENYELENGGARAAN NEGARA DINAMAKAN CONVENTION.
E N D
KONSEP DAN HAKEKAT PERUNDANGUNDANGAN NASIONAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HANYA MERUPAKAN SEBAGIAN DARI HUKUM. HUKUM ADA YANG BERSIFAT TERTULIS DAN TIDAK TERTULIS HUKUM TIDAK TERTULIS YANG MERUPAKAN KEBIASAAN YANG DILAKSANAKAN DALAM PRAKTEK PENYELENGGARAAN NEGARA DINAMAKAN CONVENTION
Ciri-ciri peraturan perundang-undangan • Keputusan yang dikeluarkan oleh yang berwenang dan Isinya mengikat secara umum, tidak hanya mengikat orang tertentu, • Bersifat abstrak. • Keputusan tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berisi aturan tingkah laku yang mengikat umum ( makalah legal drafting, hal. 2 tahun 2002).
PENGERTIAN • Pertama perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan perundang-undangan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. • Kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
LANDASAN KEBERLAKUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • Landasan Filosofis (Berkaitan dengan ideologi negara) • Landasan Sosiologis (peraturan perundang-undangan yang dibuat harus berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang tumbuh dan hidup di masyarakat ) • Landasan Yuridis Berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut : • Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. • Keharusan adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan • Keharusan mengikuti cara-cara atau prosedur tertentu. • Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
PRINSIP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • Asar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan • Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis • Peraturan Perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi • Peraturan Perundang-undangan baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan lama • Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah • Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum • Setiap jenis peraturan perundang-undangan materinya berbeda
JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETETAPAN MPR NO.III/MPR/2000 • UUD 1945 • TAP MPR • UU • PERPU • PERATURAN PEMERINTAH • KEPUTUSAN PRESIDEN • PERATURAN DAERAH
STUFEN THEORY(Bahwa tertib hukum atau legal order itu merupakan a system of norms yang berbentuk seperti tangga-tangga piramid. Pada tiap-tiap tangga terdapat kaidah-kaidah (norms), dan ti puncak piramid terdapat kaidah yang disebut Kaidah Dasar (Grundnorm). Di bawah Kaidah Dasar ini terdapat kaidah yang disebut Undang-Undang Dasar; di bawah Undang-Undang Dasar terdapat kaidah yang disebut Peraturan; di bawah Peraturan terdapat kaidah yang disebut Ketetapan. Maka dasar berlakunya dan legalitas suatu kaidah terletak pada kaidah yang ada di atasnya”. )
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DASAR : • Keputusan Presiden nomor 188 tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan • Keputusan Presiden nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden • Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
FORMAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan untuk disyahkan menjadi Undang-Undang (UU) secara garis besar berisi : Panamaan; Pembukaan; Batang Tubuh; Penutup; Penjelasan ( bila ada ) dan Lampiran (bila diperlukan ).