PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Susmanto Inspirasi(Inisiatif Transparansi Indonesia)

2. OUTLINE SESI • Pengertian Peraturan Perundang-undangan dan prosedur pembuatannya • Jenis dan Materi Muatan • Fase Pembuatan Peraturan Perundang-undangan • Posisi Advokasi Kebijakan Berdasarkan Bukti • Catatan Penting dan Bahan Diskusi

3. PENGERTIAN • Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. JENIS & HIRARKI PERATURAN PER-UU-AN • UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. • UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. • Peraturan Pemerintah. • Peraturan Presiden. • Peraturan Daerah: • Peraturan Daerah Provinsi • Peraturan Daerah Kabupaten/kota • Perdes/peraturan yang setingkat (dibuat oleh BPD atau nama lainnya bersama dengan Kades atau nama lainnya).

4. MATERI MUATAN • Adalah materi yang dimuat dalam PPu sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki PPu. • Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi: • hak-hak asasi manusia; • hak dan kewajiban warga negara; • pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara: • wilayah negara dan pembagian Daerah: • kewarganegaraan dan kependudukan; • keuangan negara. • Diperintahkan oleh suatu UU untuk diatur dengan UU.

5. Lanjutan..MATERI MUATAN • Materi muatan Per.PPU sama dengan materi muatan UU. • Materi muatan PP berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. • Materi muatan Perpres berisi materi yang diperintahkan oleh UU atau materi untuk melaksanakan PP. • Materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otda dan tugas pembantuan, dan rnenampung kondisi khusus Daerah serta penjabaran Lebih lanjut PPu yang Lebih tinggi. • Materi muatan Perdes/yang setingkat adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih lanjut PPu yang lebih tinggi. • Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam UU dan Perda.

6. Fase-fasePembuatanPeraturanPerundang-undangan PembentukanPeraturanPerundang-undangan(PPu) adalahprosespembuatanPeraturanPerundang-undangan yang padadasarnyadimulaidari: • Perencanaan, • persiapan, • teknikpenyusunan, • perumusan, • pembahasan, • pengesahan, • pengundangan, dan • penyebarluasan.

7. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 10 Tahun 2004)

8. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 10 Tahun 2004) Advokasi Advokasi Advokasi Advokasi Advokasi

9. POSISI ADVOKASI KEBIJAKAN BERDASARKAN BUKTI • Inisiatif perencanaan dapat datang dari stimulus aksi dan advokasi yang kita lakukan • Perencanaan, penyusunan, perumusan, dan pembahasanadalahfase paling krusial dimana stakeholders harus senantiasa dipalingkan pada pembuatan kebijakan berdasarkan bukti • Membuat opini publik melalui media-media massa merupakan cara efektif untuk memelihara awareness ataupun menambah public demand pada pembuatan kebijakan berdasarkan bukti

10. Catatan Penting dan Bahan Diskusi:PERENCANAAN PENYUSUNAN UU • Perencanaan penyusunan UUProgram Legislasi Nasional. • Perencanaan penyusunan PerdaProgram Legislasi Daerah. • Penyusunan Prolegnasdi lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRyang khusus menangani bidang legislasi. • Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang PPu. • Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPRyang khusus menangani bidang legislasi.

11. TERIMA KASIH