1 / 46

HUKUM TERTULIS/ PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

HUKUM TERTULIS/ PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. HUKUM TERTULIS Adalah hukum yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan bersama manusia dalam masyarakat agar dapat berjalan tertib dan teratur PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

boyce
Download Presentation

HUKUM TERTULIS/ PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HUKUM TERTULIS/PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

  2. HUKUM TERTULIS Adalah hukum yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan bersama manusia dalam masyarakat agar dapat berjalan tertib dan teratur • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

  3. AZAS PEMBENTUKANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK(pasal 5 UU 10 Tahun 2004 TentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan) • kejelasan tujuan; • kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; • kesesuaian antara jenis dan muatan; • dapat dilaksanakan; • kedayagunaan dan kehasilgunaan; • kejelasan rumusan; dan • keterbukaan.

  4. AZAS MATERI MUATANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN(pasal 6 (1) UU 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) • pengayoman; • kemanusiaan; • kebangsaan; • kekeluargaan; • kenusantaraan; • bhineka tunggal ika; • keadilan; • kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan • ketertiban dan kepastian hukum; dan atau • keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

  5. JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN(Pasal 7 (1) UU 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; • Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; • Peraturan Pemerintah; • Peraturan Presiden; • Peraturan Daerah.

  6. Contoh 1: Ketentuan UUD dilaksanakan dengan UU: • Pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang undang • KETENTUAN PASAL 2 UUD DILAKSANAKAN DENGAN UU TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MPR, DPR, DAN DPRD

  7. Contoh 2: Ketentuan UUD dilaksanakan dengan Keppres Pasal 17 UUD 45: • (1) Presiden dibantu oleh menteri menteri negara. • (2) Menteri menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *) • (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. *) • KETENTUAN PASAL 17 UUD DILAKSANAKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI DEPARTEMEN, KEPPRES SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN

  8. LEMBAGA NEGARA& PRODUK HUKUM LEMBAGA NEGARA

  9. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT(MPR) • Pasal 2**** UUD 45: Susunan terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD • Pasal 3*** UUD 45: MPR Berwenang mengubah dan menetapkan UUD • UUD termasuk dalam jenis peraturan per-UU-an yang diatur dalam UU no. 10 Tahun 2004

  10. PRODUK HUKUM MPR:(pasal 98 TAP MPR No. I/MPR/83 tentang Peraturan Tata tertib MPR) • TAP MPR • Adalah putusan Majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke luar dan ke dalam Majelis • TAP MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan UU • TAP MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan Keppres • TUS MPR • Adalah putusan Majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis • Pasal 2(3) UUD 45: Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

  11. PRESIDEN • Pasal 4 (1) UUD 45: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan • Pasal 5 (1)* UUD 45: Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR • Pasal 5 (2) UUD 45 :Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya • Pasal 20 (3)* Jika rancangan undang undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. • Pasal 20 (4)* UUD 45: Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang

  12. Pasal 20 (5)** UUD 45: Dalam hal rancangan undang undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undangundang tersebut disetujui, rancangan undang undang tersebut sah menjadi undang undang dan wajib diundangkan. • Pasal 22 UUD 45: (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undangundang.

  13. PRODUK HUKUM PRESIDEN(Pasal 1 UU 10 Tahun 2004 TentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan) • Undang- undangadalahperaturanperundang- undangan yang dibentukolehdewanperwakilanrakyatdenganpersetujuanbersamaPresiden. • Peraturanpemerintahpenggantiundang- undangadalahperaturanperundang- undangan yang ditetapkanolehpresidendalamhalikhwalkegentingan yang memaksa. • Peraturanpemerintahadalahperaturanperundang- undangan yang ditetapkanolehPresidenuntukmenjalankanUndang- undangsebagaimanamestinya. • PeraturanPresidenadalahperaturanperaturanperundang- undangan yang dibuatolehpresiden.

  14. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT • Pasal 20: • (1)* DPR memegang kekuasaan membentuk UU. • (2)* Setiap rancangan UU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. • Pasal 21: Anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan UU.*) Kesimpulan: Presiden maupun DPR berhak mengajukan rancangan UU

  15. UNDANG-UNDANG • Undang- undangadalahperaturanperundang- undangan yang dibentukolehdewanperwakilanrakyatdenganpersetujuanbersamaPresiden. • Paul Laban (Jerman): 2 pengertian UU • UU dalamarti materiel: penetapankaidahhukum yang tegas, sehinggahukummempunyaikekuatanmengikat • UU dalamartiformil: setiapkeputusan yang merupakan UU karenacaraterjadinya

  16. Apabila UU telah disahkan Presiden, untuk memiliki kekuatan hukum harus diundangkan dalam Lembaran Negara oleh sekretaris negara pada tanggal yang sudah ditentukan dalam UU tersebut • Apabila tidak terdapat tanggal, maka mulai berlaku 30 hari sejak diundangkan dalam Lembaran negara (untuk Jawa Madura) dan 100 hari (diluar Jawa Madura) • Berlaku fictie hukum: • “SETIAP ORANG DIANGGAP TELAH MENGETAHUI ADANYA SUATU UNDANG-UNDANG, SEHINGGA BAGI ORANG YANG MELANGGGAR KETENTUAN UU TIDAK ADA ALASAN YANG MENGATAKAN BAHWA BELUM MENGETAHUI ADANYA UU TERSEBUT”

  17. MATERI UU Materimuatan yang harusdiaturdenganUndang-Undangberisihal-hal yang mengaturlebihlanjutketentuanUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi: • hak-hakasasimanusia; • hakdankewajibanwarganegara; • pelaksanaandanpenegakankedaulatannegarasertapembagiankekuasaannegara; • wilayahnegaradanpembagiandaerah; • kewarganegaraandankependudukan; dan • keuangannegara. Di sampingitu, materimuatanUndang-UndangjugabisaberasaldariperintahUndang-Undang lain.

  18. Dari 6 materi , terdapat sekitar 38 delegasian yang ditentukan dalam UUD 1945 • Dari 6 dan 38 indikasi,  ditambah delegasian dari UU lain, Permintaan atau kebutuhan masyarakat (nasional atau internasional) dan Kebutuhan penyelenggaraan kepemerintahan • Telah ditetapkan oleh Baleg dan pemerintah  terdapat 284 RUU yang akan dibahas dalam periode 2004-2009. • Mampukah DPR dan Pem.?

  19. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG(PERPU / NOODVERORDENINGSRECHT) • Pasal 1 UU 10 Tahun 2004: • Peraturanpemerintahpenggantiundang- undangadalahperaturanperundang- undangan yang ditetapkanolehpresidendalamhalikhwalkegentingan yang memaksa. • Pasal 22 UUD 45: • (1) Dalamhalihwalkegentingan yang memaksa, Presidenberhakmenetapkanperaturan pemerintah sebagai pengganti undangundang. • (2) Peraturanpemerintahituharusmendapatpersetujuan DPR dalampersidangan yang berikut. • (3) Jikatidakmendapatpersetujuan, makaperaturanpemerintahituharusdicabut.

  20. Attamimi: • NoodverordeningsrechtPresidenadalahkewenanganPresidenuntukmembentukperaturanpenggantidankarenaitusetingkat UU sertamemberlakukannyasebelummemperolehpersetujuan DPR Keterangan: • Diperlukan agar keselamatannegaradapatdijaminolehpemerintahdalamkeadaangenting, agar dapatbertindakcepatdansesuaidengan UU. • Berdasarpertimbangankeadaan yang mendesakperludikeluarkan UU dengansegera • Tetapharusdimintakanpersetujuanoleh DPR • Perpumemilikikedudukan yang samadengan UU

  21. Contoh PERPU • Undang Undang no. 56 prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian • Undang Undang no. 51 prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya • Undang Undang no. 1 prp Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU no. 14 Tahun 1992 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan

  22. MATERI PERPU • SAMA DENGAN MATERI MUATAN UU • LEBIH KE “HAL IKHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA” • SUBSTANSI DIGANTUNGKAN PADA KEBUTUHAN PRESIDEN DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN MATERI MUATAN UU • KEABSAHAN SUBSTANSI DIGANTUNGKAN PADA PERSETUJUAN DPR

  23. UU Darurat(dasar: pasal 96-97 UUD Sementara dan Konstitusi RIS) • Pasal 96 UUDS: • Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggungjawab sendiri menetapkan UUDarurat…. Karena keadaan yang mendesak • UUDarurat mempunyai kekatan dan sederajad dengan UU • Pasal 97 UUDS: • UUDarurat disampaikan kepada DPR pada sidang berikutnya • Jika ditolak oleh DPR maka peraturan ini tidak berlaku karena hukum • Contoh: • UU no. 1 Drt tahun 1951 tentang Pemindahan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda Tetap Lainnya yang takluk pada Hukum Eropa • Kesimpulan: • Kedudukan sama dengan PERPU, • Perbedaan PERPU berdasar UUD 45, UUDarurat berdasar UUDS dan Konstitusi RIS

  24. PERATURAN PEMERINTAH (PP) • Pasal 1 UU 10 Tahun 2004: • Peraturanpemerintahadalahperaturanperundang- undangan yang ditetapkanolehPresidenuntukmenjalankanUndang- undangsebagaimanamestinya. • Pasal 5 ayat 2 UUD 45: • Presidenmenetapkanperaturanpemerintahuntukmenjalankanundang-undangsebagaimanamestinya • Fungsi PP: • Melaksanakanketentuan UU, karena UU hanyaberisiketentuanpokok, sehinggaketentuanrincidiserahkanpadaperaturan lain yang lebihrendahtingkatannya • Peraturandelegasidari UU • Materi PP: • Penjabaran, penguraian, perincianlebihlanjutdariketentuan UU

  25. Contoh: • Pasal 19 UUPA : untuk kepastian hukum, diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah RI menurut ketentuan yang diatur dalam PP. • PP 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah , diganti dengan PP no. 24 Tahun 1997 • Pasal 67 UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: untuk pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam PP • PP 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no. 1 Tahun 1974 • Ada pula PP yang berlakukan walaupun dalam UU tidak secara tegas diminta dalam UU Perkawinan, misalnya: • PP no. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi pegawai negeri Sipil • PP no. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Izin Perkawinan dan perceraian Bagi Pegawai negeri Sipil

  26. Mengapa menggunakan istilah Peraturan Pemerintah? • Dokumen sidang BPUPKI dan PPKI: tidak ada penjelasan • Sangat dimungkinkan diperoleh dari nama peraturan serupa pada masa Hindia belanda (terjemahan dari Regeringsvervodening • regering = pemerintah • Vervordening = peraturan

  27. Presidendengankekuasaaneksekutif, dalammenjalankan UU memilikikekuasaanmenetapkan PP • Kekuasaanreglementaire • kekuasaan yang dimilikiolehkepalanegara yang dilaksanakansecarabebas • dengantujuanmenjalankanatausecaraharfiahuntukmengaturbekerjanyasuatu UU danuntukmelaksanakansebaik-baiknya • Kekuasaanlegislatifpresiden ≠ kekuasaanreglementaire

  28. Attamimi: • PP tidakdapatmencantumkansanksipidanaataudendaapabila UU yang khusus “dijalankan” olehnyajugatidakmencantumkansanksipidanaataudenda. • PP dapatdibentukwalautidakada UU yang memerintahkandengantegasadanyakewenangan yang sudah “dilakukan” secaratidaklangsungdalam UUD 45 ayat 2 dalamwujudkekuasaanreglementaire. • PP tidakdapatmengubahmateri yang adadalam UU yang “dijalankan”. Mengubahmaterimeliputimenambah, mengurangi, menyisipi, memodifikasipengertian. • PP hanyadapatberisiperaturan (regeling) ataukombinasiperaturandanpenetapan (beschikking) • Kecualisangatdiperlukan, PP tidakmendelegasikanlagikewenangannyakepadaperaturan yang lebihrendah

  29. MATERI MUATAN PP • PP adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya (Pasal 1 angka 5 UU P3). • Dalam penyusunan PP ini Presiden menetapkan PP untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. • “sebagaimana mestinya” adalah materi muatan yang diatur dalam PP tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam UU yang bersangkutan (Penjelasan Pasal 10 UU P3). • Pemahaman makna tersebut terkait dengan lingkup pengaturan yang diamanatkan oleh UU itu sendiri, artinya, delegasian materi tertentu yang diperintahkan oleh UU kepada PP tidak melebar atau meluas melampaui apa yang diperintahkan.

  30. Materi muatan PP adalah materi muatan UU, dalam arti bahwa PP tersebut rangkaian yang selalu mengikuti rangkaian di depannya dalam rangka melengkapi dan memperlancar pelaksanaan UU. • Perbedaannya hanya terletak pada larangan pencantuman pidana dan larangan-larangan lain yang sifatnya  memberikan beban kepada masyarakat (terkait dengan HAM). • Materi muatan PP bersubstansi di sekitar tugas, fungsi, dan wewenang kepemerintahan yang memang diperintahkan untuk melaksanakan UU. • Ciri materi muatan PP lebih kepada hal-hal yang sifatnya teknis  atau administratif untuk menjalankan UU.

  31. PERATURAN PRESIDEN • PeraturanPresidenadalahperaturanperaturanperundang- undangan yang dibuatolehpresiden. • MaterimuatanPeraturanPresidenberisi • materi yang diperintahkanolehUndang-Undangatau • materiuntukmelaksanakanPeraturanPemerintah.

  32. MATERI PERATURAN PRESIDEN • Sesuai dengan kedudukan Presiden menurut UUD, Perpres adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi dari Pasal 4 ayat (1) UUD 45. • Perpres dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah UU atau PP baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya (Penjelasan Pasal 11 UU P3).

  33. PP ≠ PERPRES • Persamaan: • diperintahkan oleh UU • ditandatangani Presiden dan sama-sama melaksanakan UU. • Perbedaan: • Materi Perpres mengarah pada pembentukan suatu institusi di bawah Presiden yang pembentukannya diperintahkan UU (susunan organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang institusi tersebut). • Tidak terkait dengan lintas sektoral • Praktik: penentuan instrumen sering tidak konsisten.

  34. PERATURAN DAERAH(Pasal 1 dan 12 UU 10 Tahun 2004 TentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan) • Peraturandaerahadalahperaturanperundang- undangan yang dibentukolehdewanperwakilanrakyatdaerahdenganpersetujuanbersamakepaladaerah. • MaterimuatanPeraturan Daerah adalah: • seluruhmaterimuatandalamrangkapenyelenggaraanotonomidaerahdantugaspembantuan, dan • menampungkondisikhususdaerahserta • penjabaranlebihlanjutPeraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

  35. MATERI PERDA (UU TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH No. 32 Th. 2004) • Pasal 10: muatan umum untuk Perda setelah dikurangi urusan Pemerintah (pemerintah pusat) yang meliputi (6): • politik luar negeri; • pertahanan; • keamanan; • yustisi; • moneter dan fiskal nasional; dan • agama.

  36. Lanjutan…. • Pelimpahan sebagian urusan Pemerintah kepada perangkat Pemerintah  atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa; • Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; dan penugasan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan. • Delegasian dari peraturan perundang-undangan di atasnya.

  37. Pasal 7 (2) UU 10 tahun 2004: Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi : • Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur; • Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; • Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. • Pasal 7 (3) UU 10 tahun 2004 : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

  38. Pasal 26 UU 10 tahun 2004: Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari dewan perwakilan rakyat daerah atau gubernur, atau bupati/walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota. • Pasal 28 UU 10 tahun 2004 • Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh gubernur atau bupati/walikota disampaikan dengan surat pengantar gubernur atau bupati/walikota kepada dewan perwakilan rakyat daerah oleh gubernur atau bupati /walikota • (2) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh dewan perwakilan daerah disampaikan oleh pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kepada gubernur atau bupati/walikota

  39. MATERI MUATAN PERATURAN PER-UU-AN • SANGAT TERKAIT DENGAN JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • JENIS SATU JENJANG KE ATAS ATAU KE BAWAH TIPIS DAN TUMPANG TINDIH • JENJANG SEMAKIN KE ATAS, SEMAKIN ABSTRAK, BEGITU SEBALIKNYA • JENJANG SEMAKIN KE BAWAH SEMAKIN MUDAH DILAKSANAKAN, BEGITU SEBALIKNYA

  40. MATERI MUATAN

  41. MATERI MUATAN

  42. Peraturan per-UU-an selain dalam UUD’45 dan UU 10 tahun 2004 (1). Keputusan Presiden: • Keputusan = besluit= kehendak dari pemerintah atau pembuat per-UU-an • Keppres dapat berupa: • Peraturan/regeling: bersifat umum, berlaku untuk semua warga negara • Penetapan: beschikking: bersifat khusus/einmahlig (bersifat satu kali, tidak terus menerus) • Pengangkatan rektor • Pemberian tanda jasa • Pemberian grasi, abolisi

  43. TAP MPR XX/MPR/1966 (ket.: sudah tidak berlaku): keppres bersifat khusus (einmahlig) adalah untuk melaksanakan ketentuan UUD yang bersangkutan, TAP MPR dalam bidang eksekutif dan Peraturan Pemerintah. • Pendapat ini tidak sepenuhnya benar: • YA: Einmahlig: amnesti, grasi, abolisi, pengangkatan duta • TIDAK: persamaan kedudukan dalam pemerintahan • Keppres mandiri: materi muatannya bukan merupakan aturan pelaksanaan yang menjabarkan atau memerinci peraturan perundangan lainnya, misalnya Keppres no. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

  44. (2). Instruksi Presiden • Instruksi hanya diberikan oleh pejabat kepada bawahannya, sehingga hanya berlaku dan mengikat kepada bawahannya • Contoh Instruksi Presiden no. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, berisi instruksi Presiden kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan kompilasi Hukum Islam, yang berisi: • Buku I: tentang Hukum Perkawinan • Buku II: tentang Kewarisan • Buku III: tentang Perwakafan

  45. (3). Menteri • Menteri adalah pembantu presiden dan dalam tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden • Di bidang pembuatan peraturan perundangan juga berasal dari Presiden • Peraturan Menteri: peraturan pelaksanaan dari Peraturan pemerintah, Keputusan Presiden atau UU • Contoh : PP Pendaftaran tanah dengan Peraturan Menteri Agraria no. 2 tahun 1978 ditetapkan biaya yang harus dipungut • Keputusan Menteri: peraturan pelaksaan dari Instruksi Presiden atau UU • Contoh: Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dengan Keputusan menteri Agama no. 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden no. 1 Tahun 1991.

More Related