1 / 17

Masukan PSHK terhadap RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Masukan PSHK terhadap RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum 27 September 2011. Pengantar. Proses perubahan UU 10/2004 menjadi momen penting dalam melakukan reformasi bidang legislasi dalam sistem peraturan perundang-undangan

kina
Download Presentation

Masukan PSHK terhadap RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MasukanPSHK terhadapRUU tentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan DisampaikandalamRapatDengarPendapatUmum27 September 2011

  2. Pengantar • Prosesperubahan UU 10/2004 menjadimomenpentingdalammelakukanreformasibidanglegislasidalamsistemperaturanperundang-undangan • Selamainimunculbeberapapermasalahandalamsistemperaturanperundang-undangan yang menunjukkanadanyakelemahandalam UU 10/2004 • PSHK menyampaikanmasukan/berbagiinformasiberdasarkanpengalamandanbeberapariset yang kamilakukan

  3. Tindaklanjutputusan PUU MK dalamPembentukanUndang-undang • Peraturanperundang-undangan yang terkaitsaatinibelummengaturmengenaitindaklanjutputusan PUU MK yang membatalkanundang-undangataubagiandariundang-undang • Perludiaturmekanismeuntukmenindaklanjutiputusan MK yang membutuhkanrevisiataupembentukanbarusuatuundang-undang

  4. Mekanismetindaklanjutiniperluuntukmembagiperanantarapemerintahdan DPR • Mekanismetindaklanjutjugauntukmemastikanpelaksanaandanperlindunganhakwarganegara

  5. PraktekTindaklanjutPutusan MK MekanismePasif.Dalammekanismeini DPR maupunpemerintahmenunggureaksidaripihak lain (kelompok-kelompokdalammasyarakat) untukmengusulkanperubahanterhadap UU tersebut. Jangkawaktutindaklanjuttidakjelaskarenakedualembagatidakmenetapkanjadwal yang spesifikuntukmemprosesperubahantersebut. MekanismeReaktif.Dalammekanismeinipemerintahatau DPR menyikapiPutusan MK denganmembentuk Tim yang secarakhususakanmengkajidanmengajukanrancanganperubahanterhadap UU yang harusdiubah. MekanismeResponsif. DalammekanismeiniPemerintahdan DPR dengancepatmeresponPutusan MK denganmenyelenggarakanproses yang cepatdenganmemprioritaskanperancangandanpembahasanterhadapperubahan UU yang harusdiubah.   

  6. TabelPerbandinganTindaklanjutPutusan MK

  7. TindaklanjutPutusan MK terkaitPengundangandanPenyebarluasan • Selamainimunculkesulitandalammendapatkannaskahundang-undang yang jugamenjelaskanadanyaperubahansuatubagiandariundang-undangkarenaputusan PUU MK • Akibatnyatidakjelasapakahsuatubagiandalamundang-undangtelahdibatalkanoleh MK ataumasihberlaku

  8. Perludiaturpemuatanamarputusanpembatalanatauperubahanbagiandariundang-undangkarenaputusan PUU MK kedalamsuatunaskahundang-undang • Penyatuanamarputusandengannaskah UU inidapatdilakukanbersamaamketikapengundanganputusan MK

  9. MekanismePembatalanPerda

  10. PermasalahandalamPraktek(executive review) Permasalahanterkaitdengankewenanganpemerintah (pusat) dalammereview (membatalkan) suatuperda Permasalahandalampengaturanpembatalanperdaterkaitdenganinstrumenhukum yang digunakandantidakditerapkannyapengawasanberjenjangsebagaimanadiaturdalamperaturanperundang-undangan Fokus review pemerintahpadaperdaretribusidanpajakdaerah KoordinasiantaraKementerianKeuangandanKementerianDalamNegeridalampembatalanperdaretribusidanpajakdaerah. Tidaksemuaperda yang direkomendasikanpembatalanolehKementerianKeuangandibatalkanolehKementerianDalamNegeri

  11. PermasalahandalamPraktek(judicialreview) • Prosesberacara yang dilakukansecaratertutupdanhanyapemeriksaanberkas. Tanpaadapemeriksaanataupermintaanketeranganparapihaktermasukahli, layaknyapemeriksaanjudicial review UU. • Jangkawaktupengajuanpermohonan 180 hari • Tidakadanyabataswaktu yang jelasdalammemeriksasampaidengankeluarnyaputusan MA • Penanganan yang langsungdilakukanoleh MA

  12. Masukan(executive review) • Peranpemerintahdifokuskanpadapelaksanaanasistensi, konsultasidanpeningkatankapasitas legislator didaerah • Peranpemerintahhanyamemberikanrekomendasiatashasilevaluasiterhadapranperda. Tanpamemilikikewenanganuntukmembatalkan. • Pengaturan agar kementerianterkaitdapatbersinergidankoordinasilebihbaikdalammelakukanpembinaandanpengawasanterhadapdaerahterutamadalampembentukanperda

  13. Masukan(judicial review) • penghapusanbataswaktupengajuanpermohonan • pelaksanaanpemeriksaanpermohonanterbukadenganmelibatkanpemohondantermohon • pengaturanmengenaipemeriksaanpermohonanjudicial review yang dilakukansecarabertingkat.

  14. MasukanterkaitdenganMateriMuatan Pasal 8 PengaturanlebihlanjutketentuanUndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 Pengaturansecaralebihrinciterhadapmaterimuatanperaturanperundang-undangandapatmenghindarimasalahtumpangtindihataupenyimpangandalampengaturan. Olehkarenaitu, kamimengusulkan agar rumusanmengenaimaterimuataninidiaturseperti UU No. 10/2004.

  15. UU No. 10/2004 Pasal 8 butir a MengaturlebihlanjutketentuanUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi: • hak-hakasasimanusia; • hakdankewajibanwarganegara; • pelaksanaandanpenegakankedaulatannegarasertapembagiankekuasaannegara; • wilayahnegaradanpembagiandaerah; • kewarganegaraandankependudukan; • keuangannegara.

  16. MasukanterkaitNaskahAkademik • Pasal 30 Ayat 1 RancanganUndangUndang yang berasaldari DPR, Presiden, atau DPD disertaipenjelasanatauketerangandan/ataunaskahakademik. • Ketentuaninibelummenjelaskansecarapastikedudukannaskahakademikdalampengajuan RUU.

More Related