Download
1 / 14
170 likes | 992 Views
PERATURAN PEMERINTAH NO.46 TAHUN 2013. Aspek Perpajakan Sesuai Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013. Bayar Pajak Cuma 1% dari Omzet !. PPh Pasal 4 ayat (2) , bersifat FINAL. Maksud dan Tujuan kebijakan terkait dengan pemberlakuan PP No.46 tahun 2013 ini. Maksud :
E N D
AspekPerpajakanSesuai PeraturanPemerintah No.46 tahun 2013 Bayar PajakCuma 1% dariOmzet! PPhPasal 4 ayat (2) , bersifat FINAL
MaksuddanTujuankebijakanterkaitdenganpemberlakuan PP No.46 tahun 2013 ini Maksud : a. Untukmemberikankemudahandanpenyederhanaanatauran perpajakan b. Mengedukasimasyarakatuntuktertibadministrasi c. Mengedukasimasyarakatuntuktransparansi d. Memberikankesempatanmasyarakatuntukberkonstribusidalam penyelenggaraannegara. Tujuan : a. Kemudahanbagimasyarakatdalammelaksanakankewajiban perpajakan b. Meningkatkanpengetahuantentangmanfaatperpajakanbagi masyarakat c. Terciptanyakondisikontrolsosialdalammemenuhikewajiban perpajakan.
ObyekPajakapasaja yang dikenaiPajakPenghasilan Berdasarkanketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 ? AdalahPenghasilandariUSAHA yang diterimaataudiperolehWajibPajakdenganperedaranbruto (omzet) yang tidakmelebihiRp. 4,8 miliardalam 1 tahunpajak. Peredaranbruto (omzet) merupakanpenghasialnsemuagerai/counter/outlet atausejenisnyabaikpusatmaupuncabangnya.
Pajak yang terutangdanharusdibayaradalah : 1% darijumlahperedaranbruto (omzet) Catatan : USAHA meliputiusahadagang, industri, danjasasepertitoko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumahmakan, salon danusahalainnya.
ObyekPajakapasaja yang TIDAKdikenaiPajakPenghasilan sesuaiketentuan PP Nomor 46 tahun 2013 ? ObyekPajak yang tidakdikenaiPPhiniharusmemenuhikriteriasbb: PenghasilandariJasasehubungandenganPekerjaanBebas, seperti : dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemainmusik, pembawaacara, dansebagaimanadiuraikandalampenjelasan PP tersebut ; Penghasilandariusaha yang dikenaiPPh Final (Pasal 4 ayat 2) seperti : sewakamarkos, sewarumah, jasakonstruksi (perencanaan, pelaksanaandanpengawasan), PPhusahamigas, dan lain sebagainya yang diatusberdasarkanPeraturanPemerintahtersendiri; Penghasilan yang diterimaataudiperolehdariLuarNegeri; Penghasilan yang dikecualikansebagaiobyekpajak. Catatan : TahunPajakadalahjangkawaktu 1 (satu) tahunkalender, kecualibilaWajibPajakmenggunakantahunbuku yang tidaksamadengantahunkalender.
Siapa yang dikenaiPajakPenghasilanberdasarkanketentuan PP Nomor 46 tahun 2013 ? Yang dikenaiPajakPenghasilansesuai PP No.46 Tahun 2013 adalah: OrangPribadi ; Badan , tidaktermasukBentuk Usaha Tetap (BUT) . Badan yang menerimapenghasilandariusahadenganperedaranbruto (omzet) yang tidakmelebihiRp. 4,8 miliardalamsatu (1) tahunpajak. Siapa yang TIDAKdikenaiPajakPenghasilanberdasarkanketentuan PP Nomor 46 tahun 2013 ? Yang tidakdikenaiPajakPenghasilansesuai PP No.46 Tahun 2013 : OrangPribadi , yang melakukankegiatanusahaperdagangandan/ataujasa yang menggunakansarana yang dapatdibongkarpasangdanmenggunakansebagianatauseluruhtempatuntukkepentinganumum. Misalnya : pedagangkeliling, pedagangasongan, warungtendadi area kaki-lima dansejenisnya.
b. Badan yang belumberoperasisecarakomersial , atau yang dalamjangkawaktu 1 (satu) tahunsetelahberoperasisecarakomersialmemperolehperedaranbruto (omzet)melebihiRp. 4,8 miliar. Catatan : OrangPribadiatauBadan yang diterangkandiatas, wajibmelaksanakanketentuanperpajakansesuaidengan UU KUP maupun UU PPhsecaraumum.
TermasukdalamjenisPajakPenghasilanapakahketentuan PP No. 46 tahun 2013 ? PajakPenghasilan yang diaturoleh PP Nomor 46 Tahun 2013 termasukdalam : PPhPasal 4 ayat (2) , bersifat FINAL setoranbulanandimaksudmerupakanPPhPasal 4 ayat (2) , bukanPPhPasal 25. Jikapenghasilansemata-matadikenaiPPh final , tidakwajibPPhPasal 25.
BagaimanapenyetorandanpelaporanPPhsesuaiketentuan PP Nomor 46 tahun 2013 ? Penyetoran paling lambattanggal 15 bulanberikutnyadenganmenggunakanSuratSetoranPajak (SSP). Jika SSP sudahdivalidasi NTPN (nomor perbankan-14 digits), WajibPajaktidakperlumelaporkan SPT MasaPPhPasal 4 ayat (2) , karenadianggaptelahmenyampaikan SPT MasaPPhPasal 4 ayat (2) sesuaitanggalvalidasi NTPN. Penyetorandimaksuddenganmencantumkankodepada SSP sebagaiberikut : KodeAkunPajak : 411128 KodejenisSetoran : 420 Penghasilan yang dibayarberdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 , dilaporkandalam SPT TahunanPPhpadakelompokpenghasilanyang dikenaipajak final dan/ataubersifat final.
CONTOH AgusHidayat, menjalankanusahabengkelreparasi motor sekaligusmenjualsukucadangnya. TelahterdaftarsebagaiWajibPajaksejaktahun 2009 danmemilikidua (2) buahbengkel yang beradadiwilayah yang berbeda, yaknibengkel A terdaftardi Kantor PelayananPajak A danbengkel B terdaftardi KPP B. Berdasarkanpencatatanselamatahun 2013 masing-masingbengkeltersebutmemilikiperedaranbrutosbb : Peredaranbrutobengkel A = Rp. 300.000.000 Peredaranbrutobengkel B = Rp. 450.000.000 Karena total peredaranbrutobengkel A danbengkel B selamatahun 2013 kurangdariRp. 4,8 miliar , makaataspenghasilandariusaha yang diterimaolehAgusHidayatpadatahun 2014 dikenakanPajakPenghasilan yang bersifat final sebesar1% dariperedaranbruto.
MisalkanpadabulanJanuari 2014, AgusHidayatmemperolehperedaranbrutodaribengkel A sebesarRp. 10.000.000 , dandaribengkel B sebesarRp. 15.000.000 , maka paling lambatpadatanggal 17 Februari 2014 (karenatanggal 15 FebruarijatuhpadahariSabtu) , AgusHidayatwajibmenyetorkanPPh yang bersifat final sebesar : a. Bengkel A PPh = 1% x Rp. 10.000.000 = Rp. 100.000 (dilaporkanke KPP X) b. Bengkel B PPh = 1% x Rp. 150.000.000 = Rp. 150.000 (dilaporkanke KPP Y) PadabulanMaret 2014 sebuahperusahaanswastabernama PT. AmiraEkspedisimelakukanperawatandanreparasi 5 motor miliknyakebengkel A milikAgusHidayat. Tagihanbiaya yang dibuatatasjasaperawatandanreparasi 5 motor sebesarRp. 1.500.000. Atastagihantersebut PT. AmiraEkspedisimelakukanpemotonganPPhPasal 23 sebesar 2% x Rp. 1.500.000 = Rp. 30.000. Namundemikian , jikaAgusHidayattelahmendapatkanSKB (SuratKeteranganBebas) daripemotongandan/ataupemungutanPPh yang dikeluarkanoleh KPP X , makaataspembayarantagihantersebuttidakdilakukanpemotonganPPhPasal 23 oleh PT. AmiraEkspedisi.
2. IrineParamitha, menjalankanusahabutikpakaiandikotaBatamdandiSingapura. TelahterdaftarsebagaiWajibPajaksejaktahun 2010 danterdaftardi Kantor PelayananPajak X . Berdasarkanpencatatanselamatahun 2013 masing-masingbutiktersebutmemilikiperedaranbrutosbb : PeredaranbrutobutikdiBatam = Rp. 3.000.000.000 PeredaranbrutobutikdiSingapura = Rp. 5.000.000.000 Peredaranbruto yang dijadikandasarpengenaanPPh yang bersifat final adalahjumlahperedaranbrutoatasbutikdikotaBatamyaitusebesarRp. 3.000.000.000. SedangkanpenghasilandaributikdiSingapuratidakdiperhitungkandalammenghitungbatasanperedaranbruto yang dapatdikenakanPPhbersifat final. 3. CV. CakarBetonbergerakdibidangpenjualanbahanbangunankhususnyabesidan semen, selainitujugaaktifmemberikanjasakonstruksibangunan. Jumlahpenghasilanusahaselamatahun 2013 adalahsbb : Penjualanbrutobahanbangunan = Rp. 3.500.000.000 Jasakonstruksibangunan = Rp. 2.000.000.000 Total peredaranbruto CV. CakarBetonadalahsebesar Rp.5.500.000.000. Adapunperedaranbruto yang dijadikandasarpengenaanPPh yang bersifat final (1% dariomzet) adalahjumlahperedaranbrutodariusahapenjualanbahanbangunansebesarRp. 3.500.000.000. SedangkanpenghasilandarijasakonstruksibangunandikenakanPPh yang bersifat final denganketentuanPeraturanPemerintahtersendiri.
