PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

2. Dalam Peraturan ini yang dimaksud (Pasal 1) : 1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil utk mentaati kewajiban,dan menghindari laranganyang ditentukan dalam peraturan per-UU dan atau peraturan kedianasan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin; 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS Daerah; 3. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja; Hukuman Disiplin adalah hukuman yg dijatuhkan kpd PNS krn melanggar peraturan disiplin PNS; PPK Pusat, PPK Daerah Provinsi, dan PPK Daerah Kab/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan per-uu yang mengatur wewenang, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian; BAB IPENGERTIAN

3. 6. Upaya Administratif adalah prosedur yg dapat ditempuh oleh PNS yg tidak puas terhadap hukuman disiplin yg dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif; Keberatan adalah upaya administratif yg dapat ditempuh oleh PNS yg tidak puas terhadap hukuman disiplin yg dijatuhkan oleh PYBM kepada atasan PYBM; Banding administratif adalah upaya administratif yg dpt ditempuh oleh PNS yg tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa PDHTAPS atau PTDH sebagai PNS yg dijatuhkan oleh PYBM, kepada BAPEK; Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional; Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat , ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman atau alat-alat komunikasi lainnya;

4. 11. Tulisanadalahpernyataanpikirandan/atauperasaansecaratertulisbaikdalambentuktulisanmaupundalambentukgambar, karikatur, coretan, dll yang serupadenganitu; Perbuatanadalahsetiaptingkahlaku, sikapatautindakan yang dilakukanoleh PNS atautidakmelakukansesuatu yang seharusnyadilakukansesuaiperaturan per-UU; Pejabat yang berwenangmenghukumadalahpejabat yang diberiwewenangmenjatuhkanhukumandisiplinkepada PNS yang melakukanpelanggarandisiplin; Atasan PYBM adalahatasanlangsungdari PYBM. Pasal 2 KetentuanPeraturanPemerintahiniberlakujugabagicalon PNS

5. BAB IIKEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 3 Setiap PNS wajib : mengucapkan sumpah / janji PNS; mengucapkan sumpah / janji jabatan; setia dan taat sepenuhnya kpd Pancasila, UUD RI 1945 & Negara Kesatuan RI dan Pemerintah; mentaati segala ketentuan peraturan per-uu; melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran , dan tanggung jawab; menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS; mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan / atau golongan;

6. 8. memegangrahasianjabatan yang menurutsifatnyasifatnyaataumenurutperintahharusdirahasiakan; bekerjadenganjujur, tertib, cermatdanbersemangatuntukkepentingannegara; melaporkandengansegera kepadaatasanyaapabilamengetahuiadahalygdapatmembahayakanataumerugikanNegaraataupemerintah, terutamadibidangkeamanan, keuangandanmateril; masukkerjadanmentaatiketentuan jam kerja; Mencapaisasarankerja yang ditetapkan; Menggunakandanmemeliharabarang-barangmiliknegaradengansebaik-baiknya;

7. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan Mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh PYBW;

8. Pasal 4 Setiap PNS dilarang : menyalahgunakanwewenang; menjadiperantarauntukmendapatkankeuntunganpribadidan / atauorang lain denganmenggunakankewenanganorang lain; tanpaizinpemerintahmenjadipegawaiataubekerjauntuknegara lain dan / ataulembagaatauorganisasiinternasional; bekerjadenganperusahaanasing, konsultanasing, ataulembagaswadayamasyarakatasing; memilikimenjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, ataumeminjamkanbarang-barangbaikbergerakatautidakbergerak , dokumenatausuratberhargamiliknegarasecaratidaksah;

9. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yg berhubungan dgn jabatan dan / atau pekerjaannya; bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; melakukan sesuatu tindakan atau tdk melakukan suatu tindakan yg dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yg dilayani;

10. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, DPR, DPD atau DPRD dengan cara : a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan / atau; d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden dengan cara : a. membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan / atau;

11. b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat; 14. memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi KTP atau surat KTP sesuai peraturan perundang-undangan; dan memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara : a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung Calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah; b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

12. c. membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan / atau; d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat;

13. Pasal 5 PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin. Pasal 6 Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelangggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

14. TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN(Ps.7 ayat 1) 1. Hukuman disiplin ringan; 2. Hukuman disiplin sedang; dan 3. Hukuman disiplin berat. BAB IIIHUKUMAN DISIPLIN

15. a. Tegoran lisan; b. Tegoran tertulis; c. Pernyataan tidak puas secara tertulis JENIS HUKUMAN DISIPLIN RINGAN(Ps.7 ayat 2)

16. a. Penundaan KGB selama 1 tahun b. Penundaan KP selama 1 tahun c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun JENIS HUKUMAN DISIPLIN SEDANG(Ps.7 ayat 3)

17. JENIS HUKUMAN DISIPLIN BERAT (Ps.7 ayat 4) a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c. Pembebasan dari jabatan c. PDH TAPS sbg PNS d. PTDH sbg PNS

18. Pasal 8, 9 dan 10 Pelanggaran kewajiban Pasal 11, 12,13 dan 14 Pelanggaran larangan

19. PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM (PYBM) • Pasal 15 (1) Presidenmenetapkanpenjatuhanhukumandisiplinbagi PNS yang mendudukijabatanstrukturaleselon I danjabatan lain yang pengangkatandanpemberhentiannyamenjadiwewenangPresidenuntukjenishukumandisiplinsebagaimanadimaksuddalamPasal 7 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, danhuruf e. (2) Penjatuhanhukumandisiplinsebagaimanadimaksudpadaayat (1) ditetapkanberdasarkanusuldariPejabat Pembina Kepegawaian.

20. PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN PUSAT (PPK) Pasal 16 MENTERI AGAMA

22. PEJABAT STRUKTURAL ESELON I DAN PEJABAT YANG SETARA

23. PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DAN PEJABAT YANG SETARA

24. PEJABAT STRUKTURAL ESELON III DAN PEJABAT YANG SETARA

25. PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV DAN PEJABAT YANG SETARA

26. PEJABAT STRUKTURAL ESELON V DAN PEJABAT YANG SETARA

27. PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM (PYBM) • Pasal 17 KepalaPerwakilan RI menetapkanpenjatuhanhukumandisiplinbagi PNS yang dipekerjakanataudiperbantukan pd PerwakilanRepublik Indonesia diluarnegeriuntukjenishukumandisiplinsbgmanadimaksuddlmPsl 7 ayat (2) danayat (4) hrf b danhrf c. Pasal 18 Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Pasal 19 GubernurselakuwakilPemerintah Pasal 20 (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota (2) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota

28. Pasal 21 (1) Pejabat yang berwenangmenghukumwajibmenjatuhkanhukumandisiplinkepada PNS yang melakukanpelanggarandisiplin. (2) ApabilaPejabat yang berwenangmenghukumsebagaimanadimaksudpadaayat (1) tidakmenjatuhkanhukumandisiplinkepada PNS yang melakukanpelanggarandisiplin, pejabattersebutdijatuhihukumandisiplinolehatasannya. (3) Hukumandisiplinsebagaimanadimaksudpadaayat (2) samadenganjenishukumandisiplin yang seharusnyadijatuhkankepada PNS yang melakukanpelanggarandisiplin. (4) Atasansebagaimanadimaksudpadaayat (2), jugamenjatuhkanhukumandisiplinterhadap PNS yang melakukanpelanggarandisiplin. Pasal 22 Apabilatidakterdapatpejabat yang berwenangmenghukum, makakewenanganmenjatuhkanhukumandisiplinmenjadikewenanganpejabat yang lebihtinggi.

29. TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLINPasal 23 s.d. 31 BAP & LHP

30. Pemanggilan • PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dipanggil secara tertulis dan dilakukan paling lambat 7 hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. • Pemeriksaan dilakukan oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa. • Apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin pada tanggal yang seharusnya diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal seharusnya ybs diperiksa pada pemanggilan pertama. • Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat pemanggilan kedua PNS ybs tidak hadir juga, PYBM menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

31. Pemeriksaan • Sebelum melakukan pemeriksaan secara tertutup, atasan langsung atau Tim Pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama laporan-laporan atau bahan-bahan mengenai pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. • PNS yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan, apabila tidak mau menjawab dianggap mengakui pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepadanya. • Apabila atasan langsung terlibat dalam pelanggaran, yang menjadi anggota Tim Pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

32. ProsesPenjatuhanHukumanDisiplin • Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, atasan langsung wajib memeriksa lebih dahulu dan untuk ancaman hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dapat membentuk Tim Pemeriksa (PMA 59 Thn 2010). • Tujuan pemeriksaan untuk mengetahui apakah PNS ybs benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin dan untuk mengetahui faktor-faktor yg mendorong atau menyebabkan PNS ybs melakukan pelanggaran disiplin serta untuk mengetahui dampak atau akibat dari pelanggaran disiplin. • Hasil pemeriksaan disampaikan kepada PYBM untuk dilakukan Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian (DPK). • Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan objektif, sehingga PYBM dapat mempertimbangkan dengan seksama tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan. • Hasil putusan Sidang DPK diproses dan diterbitkan surat keputusannya berdasarkan kewenangan.

33. PenyampaianHukumanDisiplin • Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang. • Pada prinsipnya penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan sendiri oleh pejabat yang berwenang menghukum (PYBM). • PNS yang dikenakan sanksi penjatuhan hukuman disiplin dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin secara tertutup oleh PYBM atau pejabat lain yang ditunjuk. • PYBM atau pejabat lain yang ditunjuk dapat menyampaian hukuman disiplin dengan ketentuan jabatan dan pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin. • Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian hukuman disiplin dapat dikirim melalui alamat terakhir yang diketahui dan tercatat.

34. BAB IV UPAYA ADMINISTRATIF Pasal 32 dan 33 Keberatan Atasan Pjbw menghukum Yg dijatuhkan oleh Pybw menghukum (eselon I - eselon IV): HD tingkat sedang berupa: Tunda KGB Tunda KP Turun KP 1 thn Banding Administratif BAPEK Yg dijatuhkan PPK & Gubernur, berupa : Pemberhentian DHTAPS sbg PNS Pemberhentian TDH sbg PNS

35. BANDING ADM KE BAPEK • Diajukan scr tertulis o/ PNS ybs & tembs PPK • Gaji tetap dibayar =PNS ybs msk kerja mlksn tugas • Mengajukan permhn ijin msk kerja kpd PPK • PNS yg bdg adm bila mlkkan plggran dis dijatuhi HD mk keputusan ttg ijin msk kerja batal & gajinya dihentikan • KP, KGB dan PI tdk diberikan s/d kept yg punya kekuatan hukum tetap

36. HAK-HAK KEPEGAWAIAN • PNS yg MD sblm ada Kepts atas Upaya Adm diberhentikan DH sbg PNS & diberikan hak-haknya sesuai per uu • PNS yg BUP sblm ada kpts atas keberatan, dianggap tlh slsai menjalani HD & diberhentikan DH sbg PNS mdpt hak-hak kepeg sesuai per uu. • PNS yg Banding Adm & tlh BUP apbl MD diberhentikan DH mendpt hak-hak kepeg sesuai per uu. • PNS yg BUP sblm ada kpts atas banding adm, dihentikan gajinya s/d dttpkan kpts banding adm.

37. 37 SEKIANTERIMA KASIHSemogabermanfaat