Download
1 / 10
100 likes | 506 Views
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL. Materi I Dasar Hukum, Latar Belakang dan Pokok-pokok perubahan PP 30/1980 jo PP 53/2010 Oleh : Walikota Jayapura Drs. Benhur Tomy Mano, MM. 2. Dasar Hukum.
E N D
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Materi IDasar Hukum, Latar Belakangdan Pokok-pokok perubahanPP 30/1980 jo PP 53/2010 Oleh : Walikota Jayapura Drs. Benhur Tomy Mano, MM 2
Dasar Hukum Pasal 5 ayat (2) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentangPokokPokokKepegawaian
PERLUNYA DILAKUKAN PERUBAHAN • PP 30/1980 sudahtidaksesuaidengankebutuhandanperkem-bangankeadaan situasi & kondisi saat ini. • Dalam perkembangan selama hampir 30 tahun, telah banyak terjadi perubahan-perubahan per-aturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. 4
Beberapa substansi dalam PP30 Tahun 1980 perlu disempurnakan, antara lain: • Rumusan Kewajiban (Pasal 2) dan rumusan Larangan (Pasal 3) kurang kongkrit dan tumpang tindih. • Ketidaktegasan dalam Klasifikasi kewajiban dan larangan PNS bila dikaitkan dengan jenis hukuman disiplin, sehingga tdk tampak adanya hubungan antara pelanggaran dan jenis hukuman. • Tidak adanya sanksi bagi PYB menghukum apabila tidak menjatuhkan hukuman, sehingga mengakibatkan terjadinya keengganan untuk menjatuhkan hukuman disiplin. • Ketentuan mengenai PYB menghukum tidak diatur secara rinci dan tegas, sehingga menghambat proses penegakkan disiplin itu sendiri. • Pengaturan mengenai ketidakhadiran PNS masih kurang tajam dan terkesan terlalu longgar.
POKOK-POKOK PERUBAHAN • Ketentuan mengenai kewajiban semula 26 butir menjadi 17 butir, dan ketentuan mengenai larangan semula 18 butir menjadi 15 butir. Penyempurnaan meliputi : • Pengelompokkan beberapa butir kewajiban dan larangan dalam satu kesatuan bunyi sumpah jabatan dan sumpah PNS, sebagai kewajiban dalam mengucapkan dan mentaati sumpah/janji PNS dan jabatan. • Penambahan substansi tentang: • Kewajiban masuk kerja dan mentaati jam kerja. • Kewajiban mencapai sasaran kinerja yg ditetapkan. • Larangan mendukung Capres/Cawapres dan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) sebagaimana diamanatkan dalam UU 10/2008 dan UU 42/2008. • Larangan mendukung Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
Tingkat dan jenis hukuman disiplin : a. Jenis hukuman disiplin tingkat sedang : - Penghapusanjenis hukuman yg berupa Penurunan Gaji Sebesar Satu Kali Gaji Berkala Untuk Paling Lama Satu Tahun. • Penambahan jenis hukuman Penurunan Pangkat Satu Tingkat Lebih Rendah Untuk Paling Lama Satu Tahun(selama ini sebagai jenis hukuman berat.) b. Jenis hukuman disiplin tingkat berat : - Penghapusan jenis hukuman berupa Penurunan Pangkat Satu Tingkat Lebih Rendah Untuk Paling Lama Satu Tahun, diturunkan sebagai Jenis hukuman tingkat sedang. • Penambahanjenis hukuman penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun • Penambahanjenis hukuman berupa Pemindahan dalam rangka Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah.
3. Penajaman ketentuan Kewajiban masuk kerja dan mentaati jam kerja dengan menambahkan ketentuan sebagai berikut : • PNS yg tidak masuk kerja selama 5 s/d 15 hari kerja tanpa alasan yang sah, dikenai hukuman ringan. • PNS yg tidak masuk kerja selama 16 s/d 30 hari kerja tanpa alasan yang sah, dikenai hukuman sedang. • PNS yg tidak masuk kerja selama lebih dari 31hari kerja tanpa alasan yang sah, dikenai hukuman berat. • PNS yg tidak masuk kerja selama 46 hari kerja atau lebih tanpa alasan yang sah, dikenai hukuman berat berupa Pemberhentian dengan Hormat atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. • Keterlambatan akan dihitung secara kumulatif selama 7 ½ jam akan dikonversi sama dengan tidak masuk kerja selama 1 hari kerja.
