1 / 23

PERATURAN BUPATI NO 14 TAHUN 2012

PERATURAN BUPATI NO 14 TAHUN 2012. TENTANG PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) KAB . BLITAR. BAB I KETENTUAN UMUM. DBD adalah : Suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti.

joy
Download Presentation

PERATURAN BUPATI NO 14 TAHUN 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERATURAN BUPATI NO 14 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) KAB. BLITAR

  2. BAB IKETENTUAN UMUM DBD adalah : Suatupenyakitinfeksimenular yang disebabkanoleh virus dengue danditularkanmelaluigigitannyamukAedesaegypti

  3. BAB IIASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Azas-asaspengendalianpenyakit DBD : a. berpihakpadarakyat b. bertindakcepatdanakurat c. pemberdayaandankemandirian d. penguatankelembagaandankerjasama e. transparansi f. akuntabilitas

  4. BAB IIIKARAKTERISTIK DAN CARA PENULARAN DBD Pasal 4 ayat 1 DBD mrpkpenyakitmenularygdptmenyerangsemuaumur, ditandaidgnpanastinggi, dandapatdisertaidenganpendarahansertadapatmenimbulkanrenjatan (syok) danataukematian Pasal 4 ayat 2 SeluruhwilayahdiKab. Blitarmerupakanresikoterjangkitpenyakit DBD…

  5. BAB IVUPAYA PENGENDALIAN PENYAKIT DBD Pasal 6 ayat 2 Pengendalianpenyakit DBD merupakantanggungjawabPemerintahKab. Blitarbersamamasyarakatmelaluiupaya : a. Pencegahan b. Penanggulangan c. Penangananpenderitadifasilitaspelayanan kesehatansesuaistandar yang berlaku d. Penanggulangan KLB DBD

  6. Pasal 6 ayat 3 PencegahanDBD dapatdilakukanmelalui: a. Promosikesehatan b. PemberantasanSarangNyamuk (PSN) 3 M Plus c. PemeriksaanJentikBerkala (PJB) d. Surveillans

  7. Pasal 6 ayat 4 Penanggulangan DBD dapatdilakukanmelalui : Penyelidikanepidemiologi Penanggulanganfokus Pengasapan / Fogging Larvasidasi

  8. BAB VPENCEGAHAN DBD BAGIAN PERTAMA PROMOSI KESEHATAN Pasal 7 ayat 1 Pomosikesehatanmerupakansalahsatuupayapencegahan DBD dgncaramemberikanpenyuluhan, sosialisasiataucara lain kepadaseluruhlapisanmasyarakatygdilaksanakansecaraberkesinambungan Pasal 7 ayat 2 PromosiKesehatanmenjaditanggungjawabDinasKesehatanbesertaseluruhjajarannyadandidukungolehperangkatdaerahterkait.

  9. BAGIAN KEDUA PSN 3M PLUS Pasal 8 Kegiatan PSN 3 M plus dilakukanuntukmemutussiklusnyamukdilaksanakansekurangkurangnya 1 minggusekali Pemutusansiklusnyamukdapatdilakukanolehperorangan, pengelola, penanggungjawabataupimpinanwilayahpadasetiapjenjangadministratif

  10. BAGIAN KETIGA PEMERIKSAAN JENTIK BERKALA Pasal 9 PJB wajibdilakukanoleh: a. Jumantik b. Petugaskesehatan/PetugasPuskesmas c. Seluruhlapisanmasyarakat

  11. BAGIAN KEEMPAT : SURVEILLANS Pasal 10 Surveillansaktifrumahsakit; kewajibanrumahsakitmelaporkantersangkaataupenderita DBD yang dirawatkedinaskesehatandalamwaktukurangdari 24 jam Surveillansberbasismasyarakat; kewajibanmasyarakatataujumantikuntukmelaporkankepadapetugaskesehatandidesa/puskesmasapabilamenemukantersangka/penderita DBD danmenemukanjentiknyamukdilingkunganrumahpenduduk

  12. BAB VI PENANGGULANGAN DBD BAGIAN PERTAMA : PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI Pasal 11 PE merupakankegiatanpelacakantersangkaataupenderita DBD ygdilaksanakanolehpetugaskesehatan/petugasPuskesmassetelahmenemukankasusataumemperolehinformasidarimasyarakatdanrumahsakitmengenaiadanyatersangkaataupenderita DBD Kegiatantersebutsebagaidasarpelaksanaankegiatanpenanggulanganfokus

  13. BAGIAN KEDUA : PENANGGULANGAN FOKUS Pasal 12 Penanggulanganfokusmerupakankegiatanpemberantasannyamuk DBD dengancarapengasapan/fogging, larvasidasi, penyuluhandan PSN (3) Hasil PE dinyatakanpositifbiladibuktikanadanyapenderita DBD lainnya, ditemukanjentiknyamukdanataupenderitapanastanpasebabsebanyak 3 orangataulebihdiantara 20 rumahpada radius 100 m darirumahpenderita

  14. BAGIAN KETIGA : PENGASAPAN/FOGGING Pasal 13 Fogging mrpknsalahsatukegiatanpenanggulangan DBD ygdilaksanakanpadasaatterjadipenularan DBD dalambentuk fogging fokusdann fogging massalsaatterjadi KLB Fogging fokusmrpknkegiatandgncarapengasapanpadadaerahtempatditemukannyatersangka/penderita DBD

  15. (3) Fogging massalmrpknpengasapansecaraserentakdanmenyeluruhsaatterjadi KLB DBD (4) Fogging dilaksanakansebanyak 2 putarandengan interval 1 minggudalam radius 200 m (5) Fogging dilaksanakanolehpetugaskesehatandanharusmendapatrekomendasidariDinasKesehatanKabupaten

  16. BAGIAN KEEMPAT LARVASIDA Pasal 15 Masyarakatdapatmelaksanakankegiatanlarvasidadanataumenyediakanbahankimia anti larva ygdirekomendasikanolehPemerintahKab. Blitar Pengawasandanpengendalianpenggunaanbahankimia anti larva menjaditanggungjawabDinasKesehatanKab. Blitar

  17. BAB VIIPENANGANAN TERSANGKA/PENDERITA DBD Pasal 16 MerupakanupayapelayanandanperawatanpenderitabaikdiPuskesmas, rumahsakitmaupuninstitusipelayanankesehatanlainya SetiapPuskesmas, rumahsakit, wajibmemberikanpelayanansesuaidgnkewenangandanprosedurygditetapkan (4) SetiapPuskesmas, rumahsakitwajibmenjagalingkungannya agar terbebasdarijentiknyamuk

  18. BAB VIIIKEJADIAN LUAR BIASA DBD Pasal 17 Penanggulangan KLB dilakukanpadasaatterjadiwabah/KLB KLB DBD dinyatakansecararesmiolehPemerintah Daerah KabupatenBlitar

  19. Pasal 18 Dalamhaldaerahdinyatakn KLB semuapenderitaygdinyatakanpositif DBD dirawatdirumahsakitkelas III atauPuskesmasdanbiayaperawatnnyaditanggungolehPemerintahKabupatenBlitar Biayaperawatandibebankanpada APBD KabupatenBlitar

  20. BAB IXPOKJANAL Pasal 19 Dalamrangkapengendalian DBD dapatdibentukPokjanal Pokjanal DBD dibentukmulaidaritingkatKabupatensampaidengantingkatdesa/kelurahan PembentukanPokjanalbertujuanuntuklebihmenggerakkanmasyarakatdalammelaksanakanupayapengendalianpenyakit DBD

  21. BAB XKERJASAMA Pasal 20 Dalamhalpengendalian DBD yang penyebarannyatidakmengenalwilayahdapatmelakukankerjasamadenganwilayahlainnya Kerjasamatersebutmelalui a. koordinasipencegahandanpenanggulangan b. tukarmenukarinformasi c. pembebasanbiayadirumahsakitbagi masyarakatmiskin

  22. BAB XIPERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 21 Setiaporangdapatturutberpartisipasisecaraaktifdalampelaksanaanupayapengendalianpenyakit DBD sebagaibentukperwujudanperansertamasyarakat Peransertamasyarakatdengancara: a. memberikaninformasiadanyapenderita b. membantukelancaranpelaksaanpengendalian DBD c. menggerakkanmotivasimasyarakat d. melaporkankepadaPuskesmas, rumahsakit, ataudinas kesehatanjikaditemukankejadian/ kegiatanyang tidak sesuaiketentuan (3) Peran Serta Masyarakatdapatberupabantuantenaga , keahlian, danataubentuk lain

  23. BAB XIIPELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 22 Semuainstitusipelayanankesehatanbaik yang diselenggarakanolehPemkabBlitarmaupunswastawajibmelaporkansecaraperiodikdanberjenjangjumlahkasus DBD menurutwilayahdomisiliasalpasienkepadaDinkeskabblitar Pasal24 Pengawasankegiatanpengendalianpenyakit DBD dilakukansecarabertingkat : a. tingkatKabupatenolehBupati, b. tingkatkecamatanolehCamat c. tingkatdesa/kelurahanolehKades/Lurah

More Related