1 / 10

PERUBAHAN KONSTITUSI

PERUBAHAN KONSTITUSI. KEDUDUKAN KONSTITUSI. HUKUM  Hukum Tertinggi POLITIK  Resultante dari berbagai kekuatan (politik, ekonomi, dan sosial) yang berjalan pada saat pembentukannya. Charles A. Beard (1913), An Economic Interpretation of the Constitution of the United Stated.

brent
Download Presentation

PERUBAHAN KONSTITUSI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERUBAHAN KONSTITUSI

  2. KEDUDUKAN KONSTITUSI • HUKUM  Hukum Tertinggi • POLITIK  Resultante dari berbagai kekuatan (politik, ekonomi, dan sosial) yang berjalan pada saat pembentukannya. Charles A. Beard (1913), An Economic Interpretation of the Constitution of the United Stated Konstitusi adalah hasil kerja sekelompok orang yang kepentingan ekonominya dirugikan oleh sistem pemerintah masa lalu.

  3. CARA PERUBAHAN KONSTITUSI • Revolusi • Perubahan arti dari kalimat yang tetap; • Perubahan formal; • Keputusan hakim; • Kebiasaan Konstitusi

  4. YANG MENDORONG PERUBAHAN • Perkembangan Peradaban (revolusi industri, perkembangan IPTEK); • Perang; • Krisis Ekonomi; • Negara kesejahteraan; • Pandangan Masyarakat;

  5. AMANDEMEN FORMAL • Pada umunya konstitusi bersifat kaku/rigid, dengan tujuan: • Konstitusi diubah hanya dengan pertimbangan yang matang, bukan alasan sederhana atau serampangan; • Rakyat harus diberi kesempatan mengungkapkan pandangan sebelum dilakukan perubahan; • Dalam sistem federal perlu adanya persetujuan negara bagian; • Hak individu dan masyarakat harus tetap dilindungi;

  6. CARA PERUBAHAN • Oleh Lembaga Legislatif yang ada dengan pembatasan: • Fix quorum of members and qualified vote. • Pembubaran legislatif dan diikuti dengan Pemilu. • Sidang Gabungan. • Oleh Rakyat melalui referendum. • Oleh sebagian besar negara bagian. • Oleh suatu badan khusus.

  7. CARA PERUBAHAN (HAYSOM) • By a democratically constituted assembly; • By a democratically elected assembly; • By a popular referendum; • By a popularly supported constitutional commission.

  8. BENTUK-BENTUK PERUBAHAN • PENGGANTIAN (RENEWAL) • PERUBAHAN (AMENDMENT): • Menambah Ketentuan; • Mengurangi Ketentuan; • Mengubah Ketentuan.

  9. PERUBAHAN DI INDONESIA • UUD 1945 Periode Pertama;  Perubahan Sistem Pemerintahan (Maklumat No. X 16 Oktober 1945, Maklumat Pemerintah 14 Nopember 1945). • Konstitusi RIS; (Hasil KMB, Keppres RIS No. 48 Tahun 1950). • UUDS 1950; (Piagam Persetujuan Pemerintah RIS dan Pemerintah RI 19 Mei 1950, UU No. 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Sementara Republik Indonesia

  10. PERUBAHAN DI INDONESIA • Dewan Konstituante; (Dipilih melalui Pemilu 15 Desember 1955). • Dekrit Presiden 5 Juli 1959  UUD 1945 Periode Kedua; (Presiden Seumur Hidup, Nasakom) • UUD 1945 Periode Ketiga  Orde Baru; (Pidato Nota Keuangan DPR) • Reformasi  Perubahan UUD 1945 (Amendment, Komisi Yudisial)

More Related