1 / 11

TIPE ORGANISASI

TIPE ORGANISASI. PROFIT MOTIF NON PROFIT MOTIF. KARAKTERISTIK NON PROFIT. TIDAK MENCARI LABA DIMILIKI KOLEKTIF TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM DONATUR TDK MENERIMA IMBALAN SECARA LANGSUNG. PERBEDAAN ORGANISASI PROFIT – NON PROFIT. SISTEM PENYUSUNAN ANGGARAN. TRADISIONAL BUDGET SYSTEM ( TBS )

britain
Download Presentation

TIPE ORGANISASI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. TIPE ORGANISASI • PROFIT MOTIF • NON PROFIT MOTIF.

  2. KARAKTERISTIK NON PROFIT • TIDAK MENCARI LABA • DIMILIKI KOLEKTIF • TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM • DONATUR TDK MENERIMA IMBALAN SECARA LANGSUNG.

  3. PERBEDAAN ORGANISASI PROFIT – NON PROFIT

  4. SISTEM PENYUSUNAN ANGGARAN • TRADISIONAL BUDGET SYSTEM ( TBS ) • - TOLOK UKUR : HASIL KERJA • PERFORMANCE BUDGET SYSTEM ( PBS ) • - TOLOK UKUR : PENGGUNAAN DANA SECARA • EFEKTIF, EFISIEN DAN EKONOMIS • PLANNING, PROGRAMING, BUDGETING SYSTEM (PPBS) • - TOLOK UKUR : RENCANA, PROGRAM DLM MENCAPAI • TUJUAN NASIONAL.

  5. FUNGSI ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 1. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik. 2. Anggaran menggambarkan keseimbangan antara belanja - pendapatan – pembiayaan yg diinginkan. 3. Menjadi landasan pengendalian yg memiliki konsekuensi hukum. 4. Hasil pelaksanaan anggaran harus dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

  6. TAHAPAN (FASE) ANGGARAN 1. PENYUSUNAN. 2. PENGESAHAN. 3. PELAKSANAAN. 4. PENGAWASAN PELAKSANAAN. 5. PERTANGGUNGJAWABAN

  7. PENYUSUNAN RAPBN PENELITIAN & PEMBAHASAN PENGISIAN DEPKEU & BAPPENAS RAP RAP BAKM RAPBN DPR SE MENKEU DEPKEU DUK RAB BAPPENAS DUP

  8. SKEMA PENYUSUNAN APBN DEPARTEMEN DUP DUK PRESIDEN SETNEG DIP/DIK BAPPENAS APBN PANITIA ANGGARAN RAPBN DPR PEMERINTAH KOMISI2 DPR

  9. REFORMASI ADMINISTRASI DAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH • AKUNTABILITAS • LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN • SISTEM PENCATATAN • PENGELOLAAN DANA MASYARAKAT • SISTEM PENYUSUNAN ANGGARAN • PENGENDALIAN ( CONTROLLING AUDIT )

  10. PENERAPAN KONSEP VALUE FOR MONEY( Pengadaan Obat Generik ( Dinas Kesehatan ) )

  11. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN DAERAH A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN. B. NERACA. C. LAPORAN ARUS KAS D. PENJELASAN/CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN E. TAMBAHAN : LAPORAN KINERJA DAN PERUBAHAN EKUITAS DANA

More Related