PERBANKAN SYARIAH MOH. SALEH ISMAIL

1. PERBANKAN SYARIAH MOH. SALEH ISMAIL

2. Bank Syariah • Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah (nilai-nilai makro dan mikro). • Nilai-nilai Makro: Keadilan, Maslahah, Zakat, bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil), dan uang sebagai alat tukar. • Nilai-nilai Mikro: Shiddiq, Tabligh, Amanah, Fathonah • Dimensi keberhasilan: Dunia dan akhirat (long term oriented) dan sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses dan kemanfaatan hasil.

3. Prinsip Dasar NILAI-NILAI MAKRO • Keadilan: • Keseimbangan antara hak dan kewajiban • Tata hubungan sederajat (tidak ada pihak yang mengekploitasi dan terekploitasi) • Menempatkan sesuatu pada tempatnya • Berpihak kepada kebenaran • Maslahah: • Orientasi pada kebutuhan masyarakat banyak • Orientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia (hanya memenuhi needs tidak wants) • Tidak merusak lingkungan • Investasi pada bidang/sektor usaha yang halal

4. Prinsip Dasar NILAI-NILAI MAKRO • Zakat: • Social safety net (perlindungan hak fakir miskin) • Mendorong asset diinvestasikan • Hubungan harmonis antara the have dan the have not. • Zakat bukan charity tetapi kewajiban • Lebih merupakan sebuah upaya pengendalian harta masyarakat agar mengalir (tidak menumpuk) menuju aktivitas investasi, daripada tujuan pengumpulan dana untuk distribusi • Bebas dari bunga (riba): • Masa depan tidak dapat dipastikan • Menghindari adanya pihak yang terekploitasi • Lebih merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan aliran investasi dengan cara memaksimalkan kemungkinan investasi melalui pelarangan adanya pemastian (riba)

5. Prinsip Dasar NILAI-NILAI MAKRO • Bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir): • Meminimisir tindakan murni spekulatif (tidak terkait dengan pengembangan sektor riil). • Mendorong masyarakat berinvestasi pada sektor riil. • Mendorong masyarakat berperilaku yang berorientasi jangka panjang dan menghindari tindakan potong kompas • Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar): • Symmetric Information • Meminimalkan transaksi yang tidak transparan • Mempromosikan transparansi pada setiap transaksi

6. Prinsip Dasar NILAI-NILAI MAKRO • Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil): • Uang sebagai alat tukar: • Fungsi dasar uang sebagai alat tukar • Uang bukan untuk diperdagangkan • Uang baru bernilai apabila telah diinvestasikan • Pertumbuhan uang sejalan dengan pertumbuhan sektor riil • Pengendalian uang = pengendalian sektor riil • Tidak mengenal konsep “time value of money”, tetapi mengenal konsep “economic value of time”

7. Prinsip Dasar NILAI-NILAI MIKRO • Shiddiq (Benar dan Jujur) • Memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram); • 2. Tabligh (Mengembangkan Lingkungan / Bawahan Menuju Kebaikan) • Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah; • 3. Amanah (Dapat Dipercaya) • Menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul maal) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (mudharib); • 4. Fathanah (Kompeten dan Profesional) • Memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (ri’ayah) serta penuh rasa tanggung jawab (mas'uliyah).

8. Bank Konvensional Giro & Tabungan Bunga Pool Dana Kredit Kreditor Debitor Bunga Deposito Bunga

9. Bank Syariah Margin & Sewa Giro & Tabungan TradeFinancing Bonus Pool Dana Fee Based Investor Entrepreneur Deposito Investment Financing Bagi Hasil Bagi Hasil

10. Bank Konvensional vs Bank Syariah

11. Bagi Hasil Tabel Mudharib Penghimpunan Dana Penyaluran Dana Pendapatan Wadiah Yad Dhamanah Bagi hasil/laba Prinsip Bagi Hasil Mudharabah Mutlaqah (Investasi Tdk Terikat) POOLING DANA Prinsip Jual Beli Margin Sewa Prinsip Sewa Ijarah, Modal, dll Hak Pihak Ketiga Perhitungan BAGI HASIL Laporan Laba Rugi Pendapatan Operasi Utama (bagi hasil, jual beli, sewa) Agen: Mdh Muqayyadah/Inv. Terikat Pendapatan Operasi Lain (feebased income) Jasa Keuangan: Wakalah, Kafalah, dll Jasa Non Keu: Wadiah Yad Amanah Bank Syariah

12. Mengapa Perlu Pengembangan? 3 Alasan Utama • Aspek Legal Formal • Aspek Substantif & Filosofis • Aspek Potensi & Prospek Ekonomi - Keuangan Syariah

13. Aspek Legal Formal Amanah Undang-Undang kepada Bank Indonesia • UU No.7/1992 yang diubah oleh UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan : • dual banking system • dual system bank • UU No.23 Tahun 1999 yang diubah oleh UU No.3/2004 tentang Bank Indonesia: • Cara-cara pengendalian moneter dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah • Bank Indonesia dapat memberikan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek

14. Aspek Substantif & Filosofis: Falsafah Ekonomi Syariah sebagai Landasan Filosofis Perbankan Syariah FALAH Masyarakat Sejahtera Material & spiritual 1 Tujuan • Kesuksesan yang hakikidalam berekonomi berupa tercapainya kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan (spiritual)dan kemakmuran (material) pada tingkatan individu dan masyarakat (falah). • Tiga Pilar Ekonomi Syariah: • - aktifitas ekonomi yang berkeadilan dg menghindari eksploitasi berlebihan, excessive hoardings/ unproductive, spekulatif, dan kesewenang-wenangan. • adanya keseimbangan aktivitas di sektor riil-finansial, pengelolaan risk-return, aktivitas bisnis-sosial, aspek spiritual-material & azas manfaat-kelestarian linkungan • Orientasi pada kemaslahatan yg berarti melindungi keselamatan kehidupan beragama, proses regenarasi, serta perlindungan keselamatan jiwa, harta dan akal. • Fondasi Ekonomi Syariah: • Meletakkan tata hubungan bisnis dalam konteks kebersamaan universal (ukhuwah) untuk mencapai kesuksesan bersama. • Kaidah2 hukum muamalah (syariah) di bidang ekonomi yang membimbing aktivitas ekonomi shg selalu sesuai dgn syariah. • Budi pekerti (akhlak) yang membimbing aktivitas ekonomi senantiasa mengedepankan kebaikan sbg cara mencapai tujuan. • Ketuhanan Yang Maha Esa (akidah) yg menimbulkan kesadaran bahwa setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas ketuhanan sehingga menumbuhkan integritas yg sejalan dg prinsip GCG dan market discipline. Keadilan Keseimbangan Kemaslahatan 3 Pilar Ukhuwwah 4 Fondasi Syariah Akhlak Akidah

15. Aspek Potensi & Prospek Potensi ekonomi masyarakat Muslim masih sangat besar dengan trend perkembangan pasar keuangan yang semakin meningkat • Pasar Domestik • Dengan jumlah penduduk yang mayoritas muslim & sumber daya alam (SDA) yang sangat potensial, Indonesia memiliki prospek besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. • Socio-cultural masyarakat Indonesia dipandang sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem ekonomi dan keuangan syariah  gotong royong dalam berbagi hasil. • Perkembangan & pertumbuhan pasar keuangan (khususnya perbankan) syariah nasional yang semakin meningkat. • Pasar Global • Sekitar 1,3 miliar penduduk muslim dunia merepresentasikan 20% populasi dunia dan memiliki total kontribusi mendekati 10% GNP Dunia. • Potensi SDA negara-negara muslim mendominasi potensi SDA dunia. • Perbankan syariah bukan hanya menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia tapi juga telah menjadi kecenderungan dunia internasional, termasuk negara2 non-muslim, seperti Inggris & beberapa negara Eropa, China, India, dan Singapura.

16. Tujuan Pengembangan • Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. • Menyediakan alternatif investasi, pembiayaan dan jasa keuangan lainnya. • Mengurangi risiko sistemik dari kegagalan sistem keuangan di Indonesia. • Mendorong peran perbankan secara optimal dalam menggerakkan sektor riil dan membatasi spekulasi atau pembiayaan yang tidak produktif.

17. Tugas Bank Indonesia Amanah dari UU No7/1992 yang diubah oleh UU No.10/1998 tentang Perbankan dan UU No.23/1999 yang diubah UU No. 3/2004 tentang Bank Indonesia. Mengatur & Mengawasi Bank Mencapai & Memelihara Kestabilan Nilai Rupiah Mengatur & Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran Menetapkan & Melaksanakan Kebijakan Moneter

18. Visi Pengembangan Perbankan Syariah Nasional Terwujudnya sistem perbankan syariah yang sehat, kuat dan istiqamah terhadap prinsip syariah dalam kerangka keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan, guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual (falah) • Misi Pengembangan Perbankan Syariah Nasional Mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian, yang mampu mendukung sektor riil melalui kegiatan berbasis bagi hasil dan transaksi riil, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional

19. Sasaran Pengembangan Perbankan Syariah Nasional • Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah (sharia compliance) • Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah • Terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif dan efisien • Terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas • Meningkatnya kualitas SDM dan tersedianya SDM secara memadai untuk mendukung pertumbuhan • Optimalnya fungsi sosial BS melalui perannya dalam memfasilitasi keterkaitan antara voluntary sector dengan pemberdayaan ekonomi rakyat (dhua’fa, usaha mikro dan kecil) Mememenuhi standar keuangan dan mutu pelayanan Internasional Meletakan Fondasi Pertumbuhan • Memperkuat • Struktur Industri • Menuju integrasi dg lembaga keuangan syariah lainnya Phase 1 (2002 – 2004) Phase 2 (2005 – 2009) Phase 3 (2010 – 2012) Phase 4 (2013 – 2015)

20. Pengembangan Perbankan Syariah: Concern Semua Pihak Bank Indonesia Stakeholders Control & Supervision Policy & Regulation Government National Sharia Board Islamic Bank Association IAI Islamic Banking Deposit Insurance Feedback BASYARNAS Customers Capital Market R&D Others

21. Framework Pengembangan Real Sector & Economic Growth, Poverty Alleviation & Reducing Unemployment Strong & Sound Islamic Banks as a part of Sound, Efficient & Stable Financial System ASKI API Operational & Islamic Banking Products Shariah Supervision Prudential Supervision Fatwas & Islamic Principles Prudential Banking Regulations Research & Development b/o Islamic Banking Blue Print

22. Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Syariah: Mengapa Diperlukan? • Menjaga stabilitas sistem keuangan (makro ekonomi) dan keberlangsungan usaha bank (mikro ekonomi) • Perlindungan masyarakat (khususnya masyarakat awam dan nasabah kecil) • Optimalisasi peran lembaga perbankan dalam menunjang program pembangunan • Rawan terhadap penyelewengan Market Discipline/ Self Regulation Regulation VS

23. Pengawasan Ketentuan Syariah dalam Perbankan Syariah Indonesia BANK INDONESIA Dewan Syariah Nasional (MUI) Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Produk Bank Syariah

24. Regulasi Perbankan Syariah • Kelembagaan Bank Syariah • Prinsip kehati-hatian (Prudential) • Sistem Pembayaran/Pasar Keuangan & Moneter • Standar Akuntansi / Pelaporan

25. Regulasi Perbankan Syariah • Kelembagaan Bank Syariah • Prinsip kehati-hatian (Prudential) • Sistem Pembayaran/Pasar Keuangan & Moneter • Standar Akuntansi / Pelaporan • PENDIRIAN BANK UMUM SYARIAH • PENDIRIAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH • PERUBAHAN KEGIATAN USAHA DAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG SYARIAH OLEH BANK UMUM KONVENSIONAL

26. Regulasi Perbankan Syariah • Kelembagaan Bank Syariah • Prinsip kehati-hatian (Prudential) • Sistem Pembayaran/Pasar Keuangan & Moneter • Standar Akuntansi / Pelaporan • PENILAIAN KUALITAS ASSET DAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN • KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM • AKAD PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA

27. Regulasi Perbankan Syariah • GIRO WAJIB MINIMUM SYARIAH • KLIRING • FASILITAS PEMBIAYAAN JANGKA PENDEK SYARIAH • SWBI • PUAS • Kelembagaan Bank Syariah • Prinsip kehati-hatian (Prudential) • Sistem Pembayaran/Pasar Keuangan & Moneter • Standar Akuntansi / Pelaporan

28. Regulasi Perbankan Syariah • LAPORAN BULANAN BANK UMUM SYARIAH DAN BPRS • LAPORAN HARIAN BANK UMUM (LHBU) • LAPORAN BERKALA BANK UMUM SYARIAH (LHBUS) • AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH dan PEDOMAN AKUNTANSI SYARIAH. • Kelembagaan Bank Syariah • Prinsip kehati-hatian (Prudential) • Sistem Pembayaran/Pasar Keuangan & Moneter • Standar Akuntansi / Pelaporan

29. Kronologi Perkembangan BI membentuk Komite Ahli perbankan syariah. BI membuat Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia. BI mulai memberikan inhouse training Pelatihan Dasar Perbankan Syariah. BI mewajibkan bank yang memberikan layanan syariah untuk memasang logo IB BI melakukan strategi komunikasi baru untuk mentarget floating mass. BI mengenalkan Pasar Uang Antarbank Syariah (dengan instrumen SIMA) BI mengenalkan instrumen moneter syariah (SWBI) BI mengeluarkan beberapa peraturan, a.l.: 1. Standardisasi akad; 2. Tingkat Kesehatan; 3. Lembaga Penjamin Simpanan UU No. 10/1998 memberikan landasan hukum yang kuat bagi bank syariah. Bank konv. diperbolehkan membuka UUS. 1998 - Sistem perbankan ganda diterapkan. - Bank syariah diberi kesempatan luas untuk berkembang. • 2002 • Pembentukan Komite Ahli • Cetak Biru Pbk Syh • Pendidikan bagi karyawan BI 2004-2005 - Penyempurnaan peraturan perbankan syariah • 2007 • Logo IB • Strategi Komunikasi Baru • 2000 • Pengenalan PUAS • Pengenalan SWBI 1992 - Sistem perbankan ganda diperkenalkan. - Bank syariah pertama BMI. • 2003 • Pendirian PKES • Fatwa MUI bunga riba • BPS menjadi direktorat DPbS • 2006 • Office Channeling • Revisi Cetak Biru • Linkage Bank Syariah – UMKM • Akselerasi 5% 2008 1999 - Peran BI dalam pengaturan perbankan dan moneter syariah • 2001 • Pendirian Biro Perbankan Syariah (BPS) di BI UU No. 23/1999: BI bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi bank, termasuk bank umum syariah dan BPRS BI berwenang untuk melakukan pengawasan moneter berdasarkan prinsip syariah. Tim peneliti BI utk Perbankan Syariah dibentuk. BUS kedua, UUS pertama berdiri. BI memprakarsai pendirian PusKomEkSyh BI memperbesar unit kerja yang menangani perbankan syariah setingkat Direktorat. MUI mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank adalah haram hukumnya. BI mengijinkan pembukaan office channeling atau layanan syariah di bank konvensional. Penyempurnaan Cetak Biru. BI memperkenalkan Linkage Program antara bank syariah dengan UMKM melalui BPRS/BMT. BI meluncurkan program akselerasi untuk mencapai pangsa 5% di akhir 2008. UU No.7/1992 memberikan kesempatan kepada bank untuk melakukan usaha dengan sistem bagi hasil. Sebagai hasil Munas IV MUI didirikan BMI. BI mendirikan unit kerja terpisah setingkat Biro untuk menangani perbankan syariah.

30. BANK SYARIAH Aspek Hukum & Per-UU-an Pendidikan (SMP, SMA, PT) Perusahaan Pembiayaan Syh Voluntary Sector (ZISWaf) Pasar Modal Syariah Reksadana Syariah Obligasi Syariah Asuransi Syariah SEKTOR RIIL Dampak Perkembangan Terhadap Sektor Riil

31. Dampak Perkembangan Terhadap Perekonomian Asuransi Syariah Mendorong Aktivitas Sektor Riil Pertumbuhan Ekonomi Pengentasan Kemiskinan Penurunan Pengangguran Stabilitas Sistem Keuangan Obligasi Syariah Reksadana Syariah Bank Syariah Pasar Modal Syariah Perusahaan Pembiayaan Syariah Voluntary Sector (ZISWaf)

32. 1980 1994 2000 2002 2004 2007 Baitut Tamwil Salman Bdg, Koperasi Ridho Gusti Jkt. ▪ Bank Syariah I: Bank Muamalat Ind ▪ Unit UsahaSyariah I: Bank IFI Syh ▪ Bank Syariah II: Bank Syh Mandiri ▪ Office Channeling ▪ UU Pbankan Syariah (2008) Bank Syariah ▪ Takaful I: Asuransi Takaful Keluarga ▪ Unit Takaful I: As Great Eastern ▪ Re-ins SyariahI: ReINDO Takaful ▪ Pasar Uang Antarbank Syariah (Sertifikat IMA) ▪ Instrumen Moneter Syariah (SWBI) ▪ Jakarta Islamic Index Pasar Keuangan ▪ Pasar Modal Syariah ▪ Master Plan PMS (2005) ▪ Sukuk Korporasi I Indosat (Mudharabah) ▪ Sukuk Pemerintah (2008) Sukuk ▪ Panduan Sukuk (2006) ▪ UU Srt Bhg Syh Neg (2008) 1992 1999 2001 2003 2006 Perkembangan Keuangan Syariah

33. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

34. Menghambat Laju Ekonomi Sistem Riba Penciptaan & Konsentrasi Uang Inflasi Menyusutkan Sektor Riil Sumber: Sakti (2007) Bagi Hasil vs Bunga Implikasi Bunga Pada Perekonomian

35. Bagi Hasil vs Bunga Implikasi Bagi Hasil Pada Perekonomian Investasi Bagi Hasil Mendorong Laju Ekonomi Distribusi Kekayaan & Pendapatan Produktivitas & Kesempatan Menumbuhkan Sektor Riil Sumber: Sakti (2007)

36. Allahu A’lam

37. Peta Perbankan Syariah

38. Peta Potensi Pengembangan Sangat Potensial Potensial Cukup Potensial Kurang Potensial