1 / 30

KEMENTERIAN KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN. PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN UNTUK DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP). PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK) Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Dit . Bina Obat Publik & Perbekalan Kesehatan

brynn-franklin
Download Presentation

KEMENTERIAN KESEHATAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN KESEHATAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN UNTUK DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK) Disampaikanpada RapatKoordinasiTeknisDit. BinaObatPublik & PerbekalanKesehatan Bandung 27 Agustus 2014

  2. SISTEMATIKA KEMENKES PENDAHULUAN DASAR HUKUM PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN PERAN DINKES KAB/KOTA, FKTP PENUTUP 2

  3. KEMENTERIAN KESEHATAN PENDAHULUAN 3

  4. LATAR BELAKANG (1) KEMENKES • IURAN PBI APBN • IURAN PBI APBD IURAN PESERTA MANDIRI (PBPU) BIAYA PELAYANAN KES BIAYA PELAYANAN KES BIAYA OPERASIONAL JASPEL BIAYA CADANGAN DUKUNGAN OPERASIONAL YANKES IURAN NON PBI (PEKERJA DAN PEMBERI KERJA) 4

  5. LATAR BELAKANG (2) KEMENKES 5

  6. KEMENTERIAN KESEHATAN DASAR HUKUM PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN 6

  7. DASAR HUKUM (1) KEMENKES Pasal 39 ayat (1) Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Perpres 111/2013 tentangPerubahanAtasPerpres 12/2013 BPJS KES PEMBAYARAN FASKES TK. PERTAMA FASKES TK. LANJUTAN INA CBG’s Non CBG’s KAPITASI Non Kapitasi 7

  8. DASAR HUKUM (2) KEMENKES PENGELOLAAN DANPEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN DI FKTP MILIK PEMDA Perpres 32/2014 tentang Pengelolaandan Pemanfaatan Dana KapitasiJKNPadaFKTP Milik Pemerintah Daerah Permenkes 19/2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah SE MDN Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014, Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah 8

  9. RUANG LINGKUP PENGATURAN (1) KEMENKES PERPRES 32/2014 PENGATURAN MENGENAI FKTP MILIK PEMDA YG BELUM MENERAPKAN PPK BLUD PENGELOLAAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI 9

  10. RUANG LINGKUP PENGATURAN (2) KEMENKES PENGELOLAAN PENGELOLAAN DANPEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN DI FKTP MILIK PEMDA 10

  11. RUANG LINGKUP PENGATURAN (3) JASPEL DI FKTP DI TETAPKAN SEKURANG KURANGNYA 60% dari Total KapitasiygditerimadanSisanyauntukOperasionalPelayananKesLainnya KEMENKES PENGELOLAAN DANPEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN DI FKTP MILIK PEMDA PEMANFAATAN KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PROPORSI JASPEL DAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DIATUR DENGAN PERMENKES No. 19/ 2014 11

  12. RUANG LINGKUP PENGATURAN (1) KEMENKES 12

  13. KEMENTERIAN KESEHATAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN 13

  14. PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN (1) KEMENKES PENETAPAN PEMANFAATAN DITETAPKAN SETIAP TAHUN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH ATAS USULAN KEPALA SKPD DINKES Penetapandengan mempertimbangkan: kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; dan besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah. Pasal 3 14

  15. PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN (2) KEMENKES • Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan, dinilai sebagai berikut: • tenaga medis, diberi nilai 150; • tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100; • tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60; • tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40; • tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25; dan • tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 15 Pasal 4 15

  16. PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN (3) KEMENKES Tenaga yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala FKTP, Kepala Tata Usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30 • Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sebagai berikut: • hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan • terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin Pasal 4 Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan ke luar oleh Kepala FKTP dikecualikan dalam penilaian kehadiran 16

  17. PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN (4) KEMENKES FORMULA PERHITUNGAN JASPEL (PERMENKES 28/2014) Point Ketenagaan – (JmlHariTdkmasukkerja x Point per hariKetenagaan) (Jmlharikerjaefektif – JmlHariTdkmasukkerja) Variabel Daerah KETERANGAN: + + Point per hariketenagaan = Point Ketenagaan/JlhHarikerjaefektifdlmsebulan CONTOH; Point tenagaMedis = 150 JumlahHarikerjaefektifsebulan = 25 Point per hariketenagaan = 150/25 = 6 TOTAL JASPEL YG TELAH DITETAPKAN X JUMLAH POINT SELURUH KETENAGAAN 17

  18. PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN (5) KEMENKES ALOKASI DANA KAPITASI Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan melalui SKPD Dinas Kesehatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah 18

  19. PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN (6) KEMENKES Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 19

  20. PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN (7) KEMENKES 20

  21. KEMENTERIAN KESEHATAN PERAN DINKES KAB/KOTA & FKTP 21

  22. PERAN & TUGAS (1) KEMENKES 22

  23. PERAN & TUGAS (2) KEMENKES 23

  24. PERAN & TUGAS (3) KEMENKES 24

  25. PERAN & TUGAS (4) KEMENKES 25

  26. PENUTUP KEMENKES • Dana JKN yang diterimaseluruhnyadimanfaatkanuntuk; (a) JasaPelayananKesehatan(tenagakesehatandan non kesehatan) dan (b) OperasionalPelayananKesehatan. • BendaharaKapitasi JKN danRekeningKapitasi JKN disetiap FKTP ditetapkanOlehKepala Daerah atasusulanKepalaDinasKes. • Pemanfaatan besaran Dana Kapitasi digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP, ditetapkan oleh Kepala Daerahsetiaptahunnya • Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi FKTP harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparandan akuntable • AkhirTahun 2014, FKTP & DinkesKab/Kota sudahharusmempersiapkan & membuatperencanaan RKA 2015 (Permendagri No. 37/2014) 26

  27. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KEMENTERIAN KESEHATAN Untuk Indonesia yang lebih sehat TERIMA KASIH 27

  28. ALUR PENGELOLAAN DANA JKN DI FKTP KEMENKES TH. 2014 BPJS KES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KAPITASI KAPITASI PERPRES 32/2014 PERMENKES 19/2014 SE MENDAGRI No. 900/2280/SJ KEPUTUSAN KEPALA DAERAH PEMANFAATAN DANA UU No.17/2003, PP No. 58/2005 PERMENDAGRI No. 13/2006 PERMENDAGRI No. 27/2013 PERBUP/PERWALI  PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI UU No.17/2003, PP No. 58/2005, PERMENDAGRI No. 13/2006, PERMENDAGRI No. 27/2013, PERBUP/PERWALI  PEMANFAATAN DANA 28

  29. ALUR PENGELOLAAN DANA JKN DI FKTP KEMENKES TH. 2015 BPJS KES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KAPITASI PERPRES 32/2014, 2. PERMENKES 19/2014 SE MENDAGRI No. 900/2280/SJ 3. PERMENDAGRI No. 37/2014 KEPUTUSAN KEPALA DAERAH PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI UU No.17/2003, PP No. 58/2005, PERMENDAGRI No. 13/2006, PERMENDAGRI No. 37/2014, PERBUP/PERWALI  PEMANFAATAN DANA 29

  30. PENGELOLAAN & PEMANFAATAN DI FKTL KEMENKES BPJS KES • PEMANFAATAN: • JASPEL 30%-50% • OPERASIONAL PELAY MANLAK JKN (PERMENKES No. 28/2014) PENGELOLAAN & PEMANFAATAN BLUD  BLUD BLM PPK BLUD  PNBP 30

More Related