Download
1 / 16
320 likes | 1.05k Views
KEUANGAN DAN ASET. Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Kementerian Perhubungan. LANDASAN HUKUM. UU NO 17/ 2003 tentang Keuangan Negara PP NO 6/2006 Tentang Pengelolaan BMN/D diubah dengan PP No.38/2008 tentang perubahan PP No.6 tahun 2006;
E N D
KEUANGAN DAN ASET Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
LANDASAN HUKUM UU NO 17/ 2003 tentangKeuangan Negara PP NO 6/2006 TentangPengelolaan BMN/D diubah dengan PP No.38/2008 tentang perubahan PP No.6 tahun 2006; PMK 96/PMK.06/2007 Th 2007 TentangTatacaraPelaksanaanPenggunaandanPenggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, danpemindahtangananBarangMilik ;
KM.62 TAHUN 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Perhubungan Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Dilingkungan Departemen Perhubungan; • PM. 39 TAHUN 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Dilingkungan Kementerian Perhubungan.
LINGKUP BARANG MILIK NEGARA/DAERAH • BarangMilik Negara/Daerah meliputi : • barangygdibeliataudiperolehatasbeban APBN/D; • barangyg berasaldariperolehanlainnyaygsah. • Perolehanlainnyaygsahmeliputibarangdari : • hibah/sumbanganatauygsejenis; • pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak; • berdasarkanketentuanundang-undang; • berdasarkanputusanpengadilanygtelahmemperolehkekuatanhukumtetap.
STATUS LAHAN BANDAR UDARA • Status tanah Bandar UdarasebagianmilikDitjenHubuddansebagianmasihmenjadiasetPemda . (belumadaBeritaAcaraserahterimadaripihakPemda) • Tanah/ lahan yang tercatatdalamasetDitjenHubudsebagiantelahdibersertifikatdancukupbanyak yang belumbersertifikat. • Tanah miliknegaraharusdisertifikatkana.n. Pemerintah RI C.q Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Peraturan Bersama Menkeu dan Kepala BPN RI No. 186/PMK.06/2009 dan No.24 tahun 2009). • Prioritas program pensertifikatanlahan/tanahbandara. • Prosespengajuanpenerbitansertifikatkpd BPN setelahmendapatkanSuratKuasadariSesditjenHubudselakuKuasaPenggunaBarang (KPB)
SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN • Serah terima hasil kegiatan wajib dilakukan oleh setiap KPA/PPK yang merupakan pertanggungjawaban administrasi terhadap belanja modal/barang yang dilaksanakan • KPA/PPK yang menindak-lanjuti proses serah terima dari TA. 2007 s/d 2010 baru sekitar 15 % • Serah terima hasil kegiatan dimaksud selanjutnya akan diserahkan kepada Kepala Unit kerja yang mengoperasionalkan.
INVESTASI PEMDA • Sebelum dilaksanakan kegiatan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara teknis dari Direktorat terkait. • Sudah ada kejelasan terhadap status aset yang akan dibangun dan pola pemanfaatannya. • Apabila investasi tsb mengenai aset/bangunan bandara maka perlu diusulkan terlebih dahulu proses penghapusan.
Penghapusan dibedakan Menjadi 2 : • Penghapusan dari daftar Barang Penggguna/Daftar barang Kuasa Pengguna; • Penghapusan dari Daftar barang Milik Negara;
Penghapusan BMN dapat dilakukan bila: • Penyerahan BMN yang tidak digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya kepada Pengelola barang; • Pengalihan status penggunaan BMN kepada pengguna barang lainnya; • Pemindahtanganan BMN; • Dimusnahkan; • Sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar dilakukan penghapusan, seperti Hilang, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati,cacat, tidak produktif
Persyaratan penghapusan : BMN selaintanahdan/ataubangunan: a. Memenuhipersyaratanteknis: 1) Rusakdantidakekonomisapabiladiperbaiki; 2) tidakdapatdigunakanlagiakibatmodernisasi (kuno); 3) kadaluarsa; 4) barangmengalamiperubahandalamspesifikasi karenapenggunaan, sepertiterkikis, aus, dll.; 5) berkurangnyadisebabkanpenggunaan/susutdalampenyimpanan/pengangkutan. b. Memenuhipersyaratanekonomis, karenabiaya operasionaldanpemeliharaanbaranglebihbesardarimanfaat.
Panitia penghapusan • Melakukan Penelitian/Pemeriksaaan/Penilaian BMN yang dituangkan dalam Berita acara yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Penghapusan; • Membuat daftar BMN yang akan dihapus, dengan data yang lengkap yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Penghapusan; • Mengumpulkan Data dukung • Mengusulkan Pemeriksaan Fisik kondisi untuk Kendaraan Dinas ke Dinas Perhubungan (DLLAJR) dan Kondisi fisik untuk bangunan ke Kementerian Pekerjaan Umum
Data dukung penghapusan • Surat Keputusan panitia Penghapusan; • Berita Acara Penelitian/Penilaian barang; • Daftar Barang • Foto Asli; • Dokumen Kepemilikan; • K I B; • Laporan kondisi barang berdasarkan SIMAK BMN; • Berita acara/Keterangan hilang dari kepolisian setempat; • Berita acara pemeriksaan dari Dinas perhubungan dan atau kementerian PU; • Surat pernyataan tidak mengganggu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kantor/satker
Kepala kantor/Satker mengajukan persetujuan penghapusan dan penandatanganan Keputusan penghapusan BMN secara berjenjang dengan memperhatikan nilai dari paket usulan tersebut dengan memperhatikan pada KM. 62 tahun 2008; • Kantor/Satker setelah menerima Keputusan penghapusan BMN, mengajukan permohonan untuk proses lelang kepada Kantor Lelang setempat yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Lelang; • Melaporkan pelaksanaan lelang kepada Sesjen kemenhub, Dirjen kekayaan Negara,Irjen dan Dirjen
LAPORAN KEUANGAN • Pencatatan aset belum mencerminkan nilai sebenarnya • Sistem pencatatan dan pelaporan PNBP belum sesuai dengan prosedur • Masih adanya Satker yang terlambat melakukan rekonsiliasi sesuai dengan jadwal. • Masih terdapat KPA yang kurang perhatian terhadap Laporan Keuangan
P N B P • Perlu disusun standar SOP untuk pengelolaan PNBP dan Piutang • Prioritas revisi PP No 6 Thn 2009 ttg Tarif atas jenis PNBP yg berlaku pada Dephub dan KM No 35 Th. 2009 • Pemisahan tugas dan fungsi dlm penyelenggaraan pemungutan, PBNP
